Jenis Media: Nasional

  • Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret

    Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025. Foto: Riana Rizkia

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025. Hal tersebut diungkap setelah Menag menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral soal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 bersama Polri.

    “Lebaran kita prediksi tanggal 31 Maret 2025,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2025 di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Baca Juga

    Lebaran 2025 juga diprediksi dirayakan serentak oleh umat muslim di Indonesia baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.

    “Jadi kita kemarin puasanya bareng kemudian juga nanti Insyaallah diharapkan Lebarannya juga bareng,” katanya.

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuturkan puncak arus mudik bakal terjadi pada 28-30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 5-7 April 2025.

    Sebagai informasi, Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektoral soal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang dipimpin langsung Menko Polkam Budi Gunawan dan Menko PMK Pratikno.

    (jon)

  • Kadin Siap ‘All Out’ Dukung Kementan Wujudkan Swasembada Pangan – FAJAR

    Kadin Siap ‘All Out’ Dukung Kementan Wujudkan Swasembada Pangan – FAJAR

    ”Kami sangat berterima kasih, Pak Menteri. Kami akan all out. Bukan hanya Kadin pusat, tetapi provinsi, daerah, dan asosiasi untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Mentan Amran menyambut baik kolaborasi dengan Kadin dan menegaskan bahwa sektor pertanian memerlukan keterlibatan aktif dunia usaha sebagai penggerak perekonomian bangsa.

    ”Dengan kebadiran Kadin dapat menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Kalau Kadin bergerak bersama pemerintah, hasilnya lebih baik ke depan,” ucapnya.

    Mentan Amran menambahkan bahwa dengan MoU yang telah disepakati, Kementan dan Kadin akan segera mengakselerasi berbagai program, mulai dari cetak sawah, optimalisasi sawah, hilirisasi produk pertanian, investasi di sektor pertanian, serta pengembangan komoditas kelapa, tebu, singkong, dan lainnya.

    “Mimpi kita bukan bergerak secara linier tetapi eksponensial. Kami kolaborasi semua sektor mulai hari ini karena sudah tanda tangan MoU. Anggaran stimulan APBN ada untuk cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sudah bisa dikerjakan sekarang,” tambahnya.

    Kolaborasi antara Kementan dan Kadin diharapkan mampu mempercepat pembangunan sektor pertanian guna mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

    Dengan sektor pertanian yang semakin berkembang diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. (Pram/fajar)

  • Aktivis Muhammadiyah Galang Mosi Tak Percaya ke Ketum IMM

    Aktivis Muhammadiyah Galang Mosi Tak Percaya ke Ketum IMM

    loading…

    Aktivis Muhammadiyah Rahmat Kurniawan siap menggalang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Periode 2024-2026 Riyan Betra Delza. Foto/Ist

    JAKARTA – Aktivis Muhammadiyah Rahmat Kurniawan siap menggalang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Periode 2024-2026 Riyan Betra Delza.

    Pasalnya Riyan membiarkan demonstrasi mengatasnamakan DPP IMM dan aksi anarkis di Kantor Kemendes PDT pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Baca Juga

    “Karena tidak ada permintaan maaf secara resmi dari DPP IMM terkait aksi anarkis tersebut maka Ketum IMM harus bertanggung jawab. Kita siap menggalang mosi tidak percaya,” tegas Rahmat yang juga Ketua Bidang Tablik Kajian Keislaman DPP IMM Periode 2018-2020, Senin (10/3/2025).

    Rahmat mengecam pihak-pihak asing atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menunggangi aksi DPP IMM ke Kemendes PDT.

    “Mengecam (aksi tersebut) ditungganggi oleh oknum-oknum atau pihak-pihak asing,” katanya.

    Menurut Rahmat, aksi yang dilakukan dengan mengatasnamakan DPP IMM tersebut tidak mencerminkan cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah yang lebih mengedepankan dialog dan intelektualitas tanpa kekerasan.

    Baca Juga

    “Menyayangkan cara DPP IMM aksi yang cenderung anarkis ke Kemendes daripada berusaha untuk berdialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya,” ungkap Rahmat.

  • Inflasi Rendah, Target Pertumbuhan, Peran Pemda

    Inflasi Rendah, Target Pertumbuhan, Peran Pemda

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menkeu RI. Foto/Dok.SindoNews

    Candra Fajri Ananda
    Staf Khusus Menkeu RI

    PERJALANAN ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengalami tren penurunan inflasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi year-on-year (yoy) pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57%, turun dari 2,61% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Tren ini berlanjut hingga Januari 2025, dengan inflasi yang hanya mencapai 0,76% (yoy), merupakan angka terendah sejak Januari 2000. Bahkan, pada Februari 2025, Indonesia mencatatkan fenomena yang terjadi untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, yakni deflasi sebesar 0,09% (yoy). Artinya, penurunan tersebut telah mencerminkan terjadinya perlambatan kenaikan harga barang dan jasa yang berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.

    Deflasi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan diskon besar terhadap tarif listrik guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, salah satu faktor utama lainnya yang menyebabkan deflasi adalah turunnya harga komoditas pangan (seperti beras, tomat, dan cabai merah), serta kebijakan pemerintah yang membatasi belanja negara guna menjaga keseimbangan fiskal.

    Meskipun inflasi yang rendah sering dianggap menguntungkan bagi konsumen karena harga barang menjadi lebih terjangkau, tren deflasi juga dapat menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi Masyarakat yang berdampak terhadap turunnya permintaan terhadap barang dan jasa.

    Penurunan permintaan barang dan jasa berisiko membuat produsen mengurangi kapasitas produksinya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada angka pengangguran. Artinya, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, deflasi dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pada konteks ini, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menjadi tantangan bagi dunia usaha.

    Tatkala harga barang cenderung menurun, produsen kehilangan insentif untuk memperluas produksi karena prospek keuntungan yang semakin kecil. Situasi ini berpotensi menurunkan investasi di sektor riil, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Oleh sebab itu, meskipun inflasi yang rendah sering kali dianggap menguntungkan bagi konsumen, dampaknya terhadap perekonomian harus dicermati secara komprehensif.

    Hubungan antara inflasi dan pengangguran menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Ketika deflasi terjadi, pendapatan produsen mengalami kontraksi, yang dapat berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna menekan biaya operasional.

    Peningkatan jumlah pengangguran kemudian memperburuk daya beli masyarakat, menciptakan lingkaran deflasi yang sulit dihentikan tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, menjaga tingkat inflasi dalam kisaran yang sehat menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
    Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Berdasarkan teori makroekonomi Keynesian, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Hal tersebut terjadi lantaran inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menghambat investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebab itulah, pemerintah dan otoritas moneter perlu menerapkan kebijakan yang efektif untuk menjaga inflasi tetap dalam kisaran yang stabil dan terkendali.

  • Perkuat Ekonomi dan Berdayakan Umat

    Perkuat Ekonomi dan Berdayakan Umat

    loading…

    Pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno resmi meluncurkan program SI IKLAS (Sahabat Infaq Naik Kelas) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno resmi meluncurkan program SI IKLAS (Sahabat Infaq Naik Kelas) di Aula At-Taqwa Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Program hasil kolaborasi antara Bank Infaq dan YIS itu mampu menggerakkan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

    Acara dihadiri Rezza Artha selaku Ketua Umum Bank Infaq Pusat, Laja Lapian selaku Dewan Pembina Bank Infaq Pusat. Kemudian, Deryansha selaku CEO Kasisolusi dan Ketua Yayasan Indonesia Setara Roestiandi Tsamanov serta perwakilan dari OK OCE Indonesia, Gemawira, Dompet Dhuafa, MRUF, Inotek dan anggota kelompok Bank Infaq se-Indonesia.

    Dalam sambutannya, Sandi Uno menyampaikan apresiasinya kepada Bank Infaq. Pasalnya, Bank Infaq mampu mengembangkan sayapnya meski dihadapkan dengan tantangan ekonomi.

    Bank Infaq kini telah memiliki 86 cabang dengan lebih dari 15.000 anggota dan total penyaluran sekitar Rp30 miliar dan dana infak sebesar Rp10 miliar.

    “Bank Infaq berjalan seiring dengan semangat ekonomi Pancasila, mengedepankan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan pemerataan ekonomi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Sandi Uno, Minggu (9/3/2025).

    Dengan diluncurkan program SI IKLAS, dia berharap dapat menguatkan ekonomi dan memberdayakan umat.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) berharap kolaborasi ini terus sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

    “Gerakan ini tidak boleh berhenti di sin. Mari bersama kita dorong ekonomi umat yang lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

    “Kami siap berkolaborasi, menghadirkan solusi, dan menghadapi tantangan ekonomi dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi umat. Semoga langkah ini menjadi awal kebangkitan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Sandi.

    (jon)

  • Bos GoTo Patrick Walujo Merapat ke Istana, Sinyal THR Buat Ojol?

    Bos GoTo Patrick Walujo Merapat ke Istana, Sinyal THR Buat Ojol?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Patrick Walujo, ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Patrick tiba dengan mengenakan batik berwarna hijau bersama Chief Of Public Policy and Government Relations Goto Group, Ade Mulya pada pukul 14.03 WIB.

    Kehadiran kedua tokoh tersebut menimbulkan spekulasi terkait kemungkinan adanya pengumuman Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol).

    Saat ditemui awak media, Patrick Walujo enggan memberikan banyak komentar terkait pertemuannya dengan Prabowo. Dia hanya memberikan jawaban singkat ketika ditanya soal kemungkinan THR bagi mitra pengemudi ojol.

    “Nanti juga tahu, nanti ya nanti,” ujar Patrick singkat ketika ditanya wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

    Ketika didesak lebih lanjut soal rencana pengumuman THR, Patrick tetap irit bicara.

    Spekulasi mengenai pemberian THR bagi ojol semakin menguat setelah beberapa kali ditanya, Patrick hanya menjawab singkat, “Nanti sesudah [pertemuan],” tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah dirinya diundang secara khusus oleh Prabowo, Patrick kembali menjawab diplomatis. “Memenuhi undangan aja. Nanti sesudah… Nanti dijelaskan Pak Menteri,” ucapnya tanpa memberikan detail.

    Soal bagaimana skema pemberian THR untuk ojol, Patrick menyerahkan jawabannya kepada pihak pemerintah. “Nanti tanya sama Pak Menteri,” katanya.

    Sementara itu, Ade Mulya mengatakan bahwa pihaknya akan segera membuka seluruh jawaban setelah menemui Kepala Negara.

    “Nanti [kami akan menyampaikan] setelah mendengarkan pengumuman dari Bapak langsung,” katanya merujuk pada Prabowo.

    Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun pihak GoTo terkait kepastian pemberian THR bagi pengemudi ojol. Namun, pertemuan ini menimbulkan ekspektasi besar di kalangan mitra driver yang berharap adanya bantuan atau insentif menjelang Lebaran.

    Pemerintah sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong peningkatan kesejahteraan bagi pekerja sektor informal, termasuk mitra pengemudi ojol. Apakah pertemuan ini akan membawa kabar baik bagi mereka? Kita tunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa aturan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja di sektor gig economy termasuk ojek online (ojol), akan rampung dalam pekan ini.

    Ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan aturan tersebut, Yassierli menyatakan bahwa saat ini aturan tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

    “Sudah mau finalisasi,” ujar Yassierli kepada wartawan.

  • Praperadilan Kedua Hasto Kembali Gagal, Hakim Tolak Permohonan Sekjen PDIP

    Praperadilan Kedua Hasto Kembali Gagal, Hakim Tolak Permohonan Sekjen PDIP

    loading…

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan praperadilan kedua yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin (10/3/2025). Foto/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas status tersangkanya di kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Namun, lagi-lagi praperadilannya itu harus kandas tak jelas karena hakim menggugurkannya.

    “Oleh karena permohonan praperadilan pemohon dinyatakan gugur. Maka perkara tak bisa dilanjutkan dan sidang dinyatakan selesai,” ujar hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Afrizal Hady saat memutuskan nasib praperadilan Hasto Kristiyanto, Senin (10/3/2025).

    Dalam putusannya itu, hakim praperadilan mempertimbangkan tentang aturan SEMA sebagaimana yang telah disampaikan Tim Biro Hukum KPK di persidangan.

    Sebabnya, pokok perkara dugaan kasus suap dan perintangan yang menjerat Hasto Kristiyanto itu telah sampai ke PN Tipikor, PN Jakarta Pusat.

    Bahkan, majelis hakim yang menangani perkara Hasto Kristiyanto itu telah ditetapkan, termasuk jadwal sidang perdana yang rencananya digelar pada tanggal 14 Maret 2025 mendatang.Selain itu, terdapat berbagai pertimbangan lainnya yang juga telah disampaikan oleh hakim di persidangan.

    Sebelumnya, Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto menyebutkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Senin, 17 Februari 2025 kemarin.

    Ada dua permohonan, pertama tentang sah tidaknya penetapan HastoKristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK.

    “Kedua, tentang sah tidaknya penetapan tersangka kasus perintangan penyidikan,” ujarnya.

    (shf)

  • Dibuka Hari Ini, Ini Cara Daftar Mudik Gratis BTN 2025, Lengkap dengan Syaratnya – Halaman all

    Dibuka Hari Ini, Ini Cara Daftar Mudik Gratis BTN 2025, Lengkap dengan Syaratnya – Halaman all

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyelenggarakan program mudik gratis lebaran 2025.

    Tayang: Senin, 10 Maret 2025 14:23 WIB

    Instagram @btn

    MUDIK GRATIS BTN – Foto ini diambil dari Instagram @btn pada Senin (10/3/2025) menunjukkan mudik gratis BTN 2025. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyelenggarakan program mudik gratis lebaran 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyelenggarakan program mudik gratis lebaran 2025.

    Mengutip dari Instagram @btn, pendaftaran mudik gratis BTN 2025 dibuka mulai hari ini (10/3/2025).

    Tahun ini, BTN menyediakan kuota sebanyak 600 orang untuk mudik gratis lebaran 2025.

    Nantinya, mudik gratis BTN 2025 dijadwalkan berangkat pada Kamis, 27 Maret 2025.

    Bagi kamu yang ingin mendaftar mudik gratis BTN 2025 dapat melakukan pendaftaran secara offline atau langsung.

    Pendaftaran dapat dilakukan di beberapa lokasi cabang BTN, di antaranya:

    BTN KC Jakarta Harmoni
    BTN KC Bekasi
    BTN KC Bogor
    BTN KC Cikarang
    BTN KC Ciputat
    BTN KC Depok
    BTN KC Tangerang

    Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis BTN 2025

    Nasabah BTN
    Setiap peserta hanya diperbolehkan mendaftar 1 (satu) kali pada 1 (satu) BUMN dalam Program Mudik Gratis BUMN
    Jika diketahui bahwa peserta telah mendaftar di BUMN lain untuk Program Mudik Gratis BUMN, maka peserta tersebut dibatalkan
    Wajib mengunduh aplikasi dan balé aktivasi oleh BTN untuk nasabah BTN dan BTN Syariah Mobile Banking untuk nasabah BTN Syariah
    1 (satu) nomor rekening berlaku untuk maksimal 4 (empat) tiket berangkat (tidak harus satu keluarga atau 1 KK)
    Jika perserta ditampilkan oleh pendaftar, maka pendaftar wajib menunjukkan KTP asli dan membawa fotocopy KTP peserta yang didaftarkan;
    Setiap 1 tiket keberangkatan berlaku untuk 1 orang
    Peserta yang melakukan pendaftaran wajib menunjukkan KTP asli dan membawa fotocopy KTP
    Jika peserta diwakili oleh pendaftar, maka pendaftar wajib menunjukkan KTP asli dan membawa fotocopy KTP peserta yang didaftarkan
    Wajib menunjukkan buku Tabungan BTN dan Tabungan BTN Syariah ketika melakukan pendaftaran dan membawa fotocopy buku tabungan
    Jika peserta adalah anak yang belum memiliki identitas diri, orang tua anak yang bersangkutan wajib membawa fotocopy kartu keluarga
    Wajib follow akun media sosial BTN dan follow media sosial BTN Syariah (Instagram, Youtube, Facebook, Twitter/X).

    Jalur atau Rute Mudik Gratis BTN 2025

    Mudik gratis BTN 2025 ini terbagi menjadi tiga rute, yaitu:

    1. Jalur 1

    Jakarta – Semarang – Kudus – Pati – Rembang – Tuban – Lamongan – Gresik – Surabaya – Malang

    2. Jalur 2

    Jakarta – Cirebon – Tegal – Pekalongan – Semarang – Salatiga – Solo

    3. Jalur 3

    Jakarta – Bandung – Garut – Tasikmalaya – Ciamis – Purwokerto – Kebumen – Yogyakarta

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Mudik Lebaran 2025

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat

    Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat

    Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025) siang, untuk membahas program
    sekolah rakyat
    .
    “Ya kita bahas soal sekolah rakyat,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)
    Muhaimin Iskandar
    di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
    Diketahui, Prabowo bakal membentuk sekolah rakyat khusus anak-anak tidak mampu yang masih berada di bawah naungan orang tua.
    Selain Muhaimin, menteri-menteri yang terlihat hadir, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Lalu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
    Sementara itu, Mensos menyampaikan, setidaknya ada sekitar 50 sekolah rakyat yang siap beroperasi pada tahun ini.
    Puluhan sekolah yang sudah siap beroperasi ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.
    Sementara itu, kurikulum sekolah rakyat akan turut didesain oleh Kementerian Dikti dan Saintek.
    “Kemudian untuk pengadaan guru (di) Dikdasmen, Prof (Abdul) Mu’ti. Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden,” ucapnya.
    Sebagai informasi, anak-anak tidak mampu tersebut nantinya bakal dibina secara langsung dan khusus di dalam sekolah rakyat.
    Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan uji coba di tiga titik sebelum dibangun di seluruh provinsi.
    Nantinya, sekolah rakyat kemungkinan bakal ada di bawah
    Kementerian Sosial
    (Kemensos).
    “Belum (semua daerah), baru tiga titik dulu. (Di daerah) Jabodetabek,” tutur Muhaimin, awal tahun ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Driver Grab, Gojek, dan Kurir Paket Dapat Berapa?

    Driver Grab, Gojek, dan Kurir Paket Dapat Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa regulasi mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pengemudi ojek daring atau online (ojol) saat ini dalam tahap finalisasi. Kebijakan ini merupakan langkah baru yang tengah dirumuskan pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait.

    “Terkait dengan THR ojol, ini sedang dalam proses finalisasi. Ini adalah inisiatif baru, sehingga kami ingin memastikan adanya partisipasi bermakna dari semua pihak, termasuk pemerintah, pengemudi, dan aplikator,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 10 Maret 2025.

    Menaker menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan dialog dengan berbagai pihak guna mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterapkan secara efektif. Ia mengungkapkan bahwa diskusi telah beberapa kali dilakukan bersama aplikator dan perwakilan pengemudi ojek online untuk merumuskan solusi terbaik.

    “Kami ingin memastikan keputusan ini merupakan hasil musyawarah bersama antara aplikator dan pengemudi. Saya optimistis kepastian mengenai hal ini akan segera tercapai,” tambahnya.

    Formula Hitungan yang Tepat Masih Dicari

    Menurut Yassierli, salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan ini adalah mencari formula yang tepat guna mengakomodasi berbagai aspek kompleks terkait pemenuhan hak pekerja berbasis layanan daring. Faktor seperti layanan, jam kerja, serta model kemitraan antara pengemudi dan aplikator menjadi pertimbangan utama dalam perumusan aturan tersebut.

    “Mencari formula yang dapat mencakup kompleksitas layanan ini memang memerlukan waktu. Namun, kami terus berupaya agar keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak,” jelasnya.

    Menaker juga mengungkapkan bahwa sejauh ini diskusi dengan perusahaan penyedia layanan ride-hailing berbasis aplikasi berjalan dengan positif. Beberapa perusahaan telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti regulasi yang nantinya akan ditetapkan.

    “Prosesnya masih berlangsung. Sejumlah aplikator merespons dengan baik dan siap mengikuti regulasi yang akan ditetapkan. Kami terus berkomunikasi agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Jika aturan mengenai THR bagi pengemudi ojek online telah ditetapkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mendorong agar pemberian tunjangan tersebut dilakukan dalam bentuk uang tunai. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tenggat waktu finalisasi aturan tersebut.

    “Saya membayangkan finalisasi ini masih membutuhkan satu pertemuan akhir, sentuhan terakhir untuk mendapatkan solusi yang saling menguntungkan,” tutup Yassierli.

    Perkiraan Perhitungan THR Ojol Berdasarkan SE Kemnaker 2024

    Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 menetapkan profesi Ojol dan Kurir Paket sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa pengemudi ojol memenuhi persyaratan sebagai penerima THR sesuai regulasi yang berlaku pada 2024 lalu.

    “Ojek online termasuk yang kami imbau untuk dibayarkan (THR). Walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tetapi masuk dalam kategori PKWT. Jadi, ikut dalam coverage SE THR (Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024),” ujar Indah dalam konferensi pers, Senin 18 Maret 2024 lalu.

    Berdasarkan surat edaran tersebut, pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, bagi mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja.

    Bagi pekerja harian lepas, perhitungan upah satu bulan dilakukan dengan dua metode:

    Jika telah bekerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Jika bekerja kurang dari 12 bulan, upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

    Sedangkan untuk pekerja yang upahnya berdasarkan satuan hasil, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

    Kemnaker juga menegaskan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh oleh perusahaan dan tidak boleh dicicil. Pencairannya paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

    Dengan aturan ini, diharapkan kesejahteraan pekerja berbasis layanan daring seperti pengemudi ojol dan kurir paket dapat lebih terlindungi, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terkait hak-hak pekerja di sektor digital.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News