Direktur Persiba Balikpapan Ditangkap Polisi, Diduga Suplai Sabu ke Lapas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur klub sepak bola
Persiba Balikpapan
,
Catur Adi
, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena terlibat dalam pengedaran
narkoba
jenis sabu di
Lapas 2A Balikpapan
, Kalimantan Timur.
Direktur Tindak Pidana
Narkoba
Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Catur dan 8 tersangka lainnya ditangkap pada 27 Februari 2025 lalu.
“Kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap C, yang merupakan Direktur daripada Persiba,” ujar Mukti di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Mukti mengatakan, Catur merupakan bandar narkoba yang sudah lama beraksi di Kalimantan.
Ia menjelaskan, ketika ditangkap, Catur tengah mengirim sabu ke Lapas 2A Balikpapan.
Bahkan, jaringan Catur di dalam lapas sudah menjual sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas.
Hal ini diketahui setelah Kepala Lapas 2A Balikpapan melaporkan dugaan adanya peredaran narkoba di tempat dia bertugas.
Setelah ditelusuri, ditemukan 69 gram narkoba jenis sabu yang belum sempat terdistribusi.
Padahal, barang yang masuk saat itu kurang lebih 3 kg sabu.
“Didapatkan yang semulanya info-nya ada 3 kilo, terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan,” lanjut Mukti.
Sejauh ini, penyidik masih mendalami berapa lama Catur beroperasi sebagai bandar.
Namun, ia diduga sudah lama terlibat dalam rantai narkoba sejak punya kaitan dengan jaringan milik Hendra Sabarudin.
“Jadi, saya simpulkan, dia (Catur) adalah bandar. Karena ini adalah bagian dari kasus sebelumnya. TPPU kasusnya Hendra, yang sudah divonis, Hendra Sabarudin. Ya, itu ada kaitannya ini,” kata Mukti.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Nasional
-
/data/photo/2025/03/10/67ceabbf9d992.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Direktur Persiba Balikpapan Ditangkap Polisi, Diduga Suplai Sabu ke Lapas")
Direktur Persiba Balikpapan Ditangkap Polisi, Diduga Suplai Sabu ke Lapas
-
Pengemudi Ojol Akan Dapat Bonus Hari Raya
loading…
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pengemudi Ojol akan mendapatkan bonus Hari Raya karena telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Foto/Binti Mufarida
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pengemudi atau driver Ojek Online (Ojol) akan mendapatkan bonus Hari Raya. Bonus bagi Ojol ini diberikan karena telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.
“Tahun ini pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pengemudi online yang telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia,” kata Prabowo mengawali Konferensi Pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Prabowo pun mengimbau perusahaan layanan untuk memberikan bonus kepada pengemudi dan kurir online yang berbentuk uang tunai.
“Untuk itu pemerintah mengimbau untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja,” katanya.
Prabowo pun mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 250 ribu pengemudi kurir online yang aktif. Dimana sebanyak 1 sampai 1,5 juta pengemudi yang berstatus part time.
Nantinya, aturan pemberian bonus ini akan diatur lewat Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan.
“250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif, 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part time tidak full time, untuk besaran mekanisme kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran,” paparnya.
“Saudara-saudara sekalian semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idulfitri dalam keadaan yang baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menhub, Sesneg, Seskab dan juga pimpinan perusahaan atas kerjasama yang baik. Juga saya ucapkan terimakasih kepada para pengemudi online dimanapun anda berada,” sebut Prabowo.
(shf)
-
Apa Itu BLT BBM? Cek Syarat, Mekanisme, dan Jadwal Pencairannya
https://www.beritasatu.com/nasional/2876436/apa-itu-blt-bbm-cek-syarat-mekanisme-dan-jadwal-pencairannya
-
Pelaku Penggelapan Dana PKBM Pasuruan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Pasuruan (beritajatim.com) – Genap dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus penggelapan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pasuruan yang melibatkan Bayu Putra Subandi akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ferry Hary Ardianto, Senin (10/3/2025).
Ferry menyatakan bahwa Bayu, yang menjabat sebagai Ketua PKBM di Kecamatan Kejayan, terbukti memperkaya diri hingga Rp2,69 miliar.
“Benar, saat ini prosesnya masuk tahap pelimpahan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya,” ungkap Ferry.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah memeriksa Bayu bersama 33 orang saksi. Modus operandi yang dilakukan tersangka berlangsung sejak tahun 2021, dengan mengalihkan dana PKBM untuk kepentingan pribadi.
Sementara itu, pihak kejaksaan masih memproses kasus serupa yang melibatkan pelaku lainnya. “Untuk PKBM yang jilid dua masih kami proses dan akan segera kami limpahkan,” tambah Ferry.
Bayu didakwa melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. [ada/beq]
-
Buruh Demo Tuntut Hak, Pemerintah Diminta Turun Tangan
PIKIRAN RAKYAT – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia masih terus terjadi dan semakin marak, menyebabkan jumlah pengangguran bertambah.
Pengamat ekonomi Indef, Eko Listiyanto, menekankan pentingnya mencegah PHK dengan memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah.
Ilustrasi PHK.
Sejumlah perusahaan besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Group, PT Sanken Indonesia, dan Yamaha Indonesia, telah merumahkan ribuan pekerja.
“Perbaiki dan benahi daya beli masyarakat kelas menengah. Ini menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya PHK di sektor industri, khususnya manufaktur,” kata Eko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, daya beli masyarakat kelas menengah perlu diperbaiki karena mereka adalah pasar utama produk industri manufaktur. Saat ini, kelompok tersebut mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi yang kurang baik.
Eko menjelaskan bahwa ada tanda-tanda pelambatan ekonomi dengan melemahnya daya beli kelas menengah dan terjadinya deflasi. Situasi ini diperburuk oleh perang dagang setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat.
Kondisi yang tidak menguntungkan ini membuat industri melakukan PHK karena permintaan pasar, khususnya dari kelas menengah, menurun.
“Ya mau bagaimana, pertama kalau tidak ada yang beli pasti mereka (industri) mengurangi karyawan karena produksi berkurang, ketika produksi berkurang maka secara otomatis tenaga kerja juga dikurangi. Ketika pengurangan jam kerja karyawan tidak lagi efektif dalam kondisi produksi yang berkurang, lama-lama perusahaan kemudian memutuskan PHK, dan ini yang terjadi,” kata Eko.
Selain memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah, Eko juga menyarankan agar kebijakan di sektor industri, terutama manufaktur, lebih jelas dan diperkuat oleh pemerintah.
Solusi jangka pendek
Menurutnya, pelaku industri saat ini membutuhkan solusi jangka pendek agar bisa memperbaiki neraca keuangan dan meningkatkan penjualan.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa PHK massal yang terjadi menjadi alasan utama aksi unjuk rasa untuk menyelamatkan industri nasional dan menekan angka pengangguran.\
Mulai Senin (10/3/2025), para buruh menggelar aksi demo di pabrik Sritex dan Kemnaker sebagai protes terhadap ketidakjelasan pembayaran pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR). Mereka juga menuntut agar buruh yang terkena PHK dapat kembali bekerja dan memperingatkan adanya ancaman gelombang PHK di berbagai pabrik lain di Indonesia.
Said Iqbal mengatakan bahwa aksi solidaritas ini berlangsung lima hari, dari 10 hingga 15 Maret 2025, di depan pabrik Sritex Sukoharjo. Selain itu, aksi serupa juga digelar di Jakarta pada 11 Maret 2025, dengan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat melalui Kemnaker.
“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas bagi buruh Sritex yang terkena PHK secara sepihak dan tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Kami juga menuntut pemerintah untuk segera turun tangan agar kasus PHK massal tidak semakin meluas,” ujar Iqbal.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Berkaitan Lingkup Tugas, Usia Pensiun hingga Kedudukan
loading…
Komisi I DPR menggelar RDPU bersama PEPABRI membahas RUU TNI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). Foto/Achmad Al Fiqri
JAKARTA – Komisi I DPR RI memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Sedianya, Komisi yang membidangi pertahanan ini menyerap aspirasi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada Senin (10/3/2025).
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan, akan ada banyak hal yang dibahas dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TNI. Ia pun mengungkap ada 3 pasal yang menjadi fokus pembahasan dalam RUU TNI.
“Kita akan revisi yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa ke mana saja kemudian di usia di Pasal 53 dan satu lagi di kedudukan di Pasal 3,” tutur Utut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PEPABRI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Ia pun menilai, ketentuan dalam regulasi TNI saat ini tak memberi keadilan pada prajurit. Salah satunya, kata dia, klausul yang mengatur batas usia pensiun prajurit hanya 53 tahun.
“Menurut hemat saya ini ada ketidakadilan, kalau dari sisi pengabdian jangan pernah ragukan TNI mereka ready untuk urusan apa aja, mulai dari tsunami, tempur sampai yang lainnya. Minta maaf kalau ini dianggap subjektifitas saya selaku pimpinan komisi,” tutur Utut.
Legislator PDI Perjuangan pun membandingkan usia pensiun guru 60 tahun dan dosen 65 tahun. Menurutnya, batas usia pensiun TNI untuk jabatan tamtama dan perwira bisa lebih tunggu dari 53 tahun.
“Kalau dari konsep kesamaptaan usia 53 dugaan saja masih jos atau masih top markotop. Kalau ada yang terluka, ya itu apa boleh buat karena biasanya latihan yang berlebihan atau pertempuran,” tutur Utut.
(shf)
-
Menag: Lebaran 2025 Diprediksi pada 31 Maret 2025, Bareng Muhammadiyah?
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 kemungkinan bersamaan dengan Muhammadiyah.
Hal ini disampaikan Nasaruddin seusai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar Polri terkait Operasi Ketupat 2025, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Lebaran kita diprediksi 31 Maret 2025,” ujar Nasaruddin di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
Lebaran Berpotensi Bersamaan
Menag juga menyebut kemungkinan besar Lebaran 2025 akan bersamaan dengan Muhammadiyah. “Kemarin kita memulai puasa bersamaan, dan insyaallah nanti lebaran juga bareng,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menko PMK Pratikno, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii.
Dalam rakor ini, pemerintah membahas kesiapan infrastruktur, transportasi, dan keamanan menjelang arus mudik dan perayaan Lebaran 2025.
-
Syarat hingga Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025, Dibuka Hari Ini
Jakarta: Pendaftaran program Mudik Gratis 2025 yang diadakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dibuka pada hari ini, Senin, 10 Maret 2025, pukul 16.00 WIB. Simak informasi dan syarat mendaftar program ini.
Ada 520 unit bus untuk menampung sekitar 21 ribu lebih calon penumpang dalam program Mudik Gratis Kemenhub 2025. Pendaftaran dibuka setiap harinya pukul 08.00 WIB dan ditutup jika kuota harian sudah terpenuhi.
Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025
Calon peserta mudik gratis Kemenhub 2025 dapat mendaftar secara daring melalui laman nusantara.kemenhub.go.id atau aplikasi MitraDarat. Berikut langkah-langkahnya:Membuat Akun dan Login
Buka aplikasi MitraDarat
Login menggunakan email atau akun Google
Masukan nomor WhatsApp untuk menerima OTP
Masukan OTP yang dikirimkan
Jika berhasil, masuk ke halaman utama aplikasiMemesan Tiket Mudik Gratis
Pilih tab ‘Event’ dan masuk ke menu ‘Mudik Gratis’
Pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik sesuai yang diinginkan
Pilih Armada bus yang tersedia
Lengkapi data diri sesuai identitas resmi
Klik tombol ‘Selesaikan Pesanan’ untuk mengonfirmasi tiket
Calon peserta akan mendapatkan e-ticket/kode booking hasil pendaftaran
Calon peserta wajib melakukan registrasi ulang (validasi) di Posko Registrasi.Syarat Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025
Syarat dan ketentuan pendaftaran penumpang
Pendaftaran hanya secara online
Satu akun dapat mendaftarkan maksimal tiga anggota keluarga, dengan total empat peserta dalam satu akun
Wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/KK)
Peserta hanya bisa memilih satu kota tujuan mudik dan satu terminal keberangkatan
Peserta hanya diberikan waktu H+3 hari setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan
Apabila lewat H+3 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap hangus dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK akan diblok oleh sistem)
Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik
Peserta wajib datang minimal satu jam sebelum jam keberangkatan.Lokasi Posko Validasi Mudik Gratis Kemenhub 2025
Peserta program Mudik Gratis Kemenhub 2025 wajib melakukan registrasi ulang maksimal 3 hari setelah pendaftaran online. Berikut daftar posko validasi atau registrasi ulang peserta Mudik Gratis Kemenhub 2025. Setiap posko buka pukul 08.00-16.00 WIB.
Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta
GOR Bulungan Blok M, Jakarta
Terminal Jatijajar, Depok
Terminal Kayuringin, Bekasi
Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan
Kantor Dishub Kota TangerangKota Tujuan Mudik Gratis Jalur Darat
Jawa Barat
Garut
Tasikmalaya
CirebonJawa Tengah dan DIY
Semarang
Solo
Yogyakarta
Wonogiri
Pati
Blora
Cilacap
Wonosobo
Purwokerto
Kebumen
Magelang
Tegal
Pekalongan
Jepara
Wonosari
Demak
Klaten
Sragen
BoyolaliJawa Timur
Madiun
Tuban
Surabaya
Malang
TulungagungSumatera
Lampung
Bengkulu
Palembang
PadangJakarta: Pendaftaran program Mudik Gratis 2025 yang diadakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dibuka pada hari ini, Senin, 10 Maret 2025, pukul 16.00 WIB. Simak informasi dan syarat mendaftar program ini.
Ada 520 unit bus untuk menampung sekitar 21 ribu lebih calon penumpang dalam program Mudik Gratis Kemenhub 2025. Pendaftaran dibuka setiap harinya pukul 08.00 WIB dan ditutup jika kuota harian sudah terpenuhi.
Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025
Calon peserta mudik gratis Kemenhub 2025 dapat mendaftar secara daring melalui laman nusantara.kemenhub.go.id atau aplikasi MitraDarat. Berikut langkah-langkahnya:
Membuat Akun dan Login
Buka aplikasi MitraDarat
Login menggunakan email atau akun Google
Masukan nomor WhatsApp untuk menerima OTP
Masukan OTP yang dikirimkan
Jika berhasil, masuk ke halaman utama aplikasiMemesan Tiket Mudik Gratis
Pilih tab ‘Event’ dan masuk ke menu ‘Mudik Gratis’
Pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik sesuai yang diinginkan
Pilih Armada bus yang tersedia
Lengkapi data diri sesuai identitas resmi
Klik tombol ‘Selesaikan Pesanan’ untuk mengonfirmasi tiket
Calon peserta akan mendapatkan e-ticket/kode booking hasil pendaftaran
Calon peserta wajib melakukan registrasi ulang (validasi) di Posko Registrasi.Syarat Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025
Syarat dan ketentuan pendaftaran penumpang
Pendaftaran hanya secara online
Satu akun dapat mendaftarkan maksimal tiga anggota keluarga, dengan total empat peserta dalam satu akun
Wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/KK)
Peserta hanya bisa memilih satu kota tujuan mudik dan satu terminal keberangkatan
Peserta hanya diberikan waktu H+3 hari setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan
Apabila lewat H+3 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap hangus dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK akan diblok oleh sistem)
Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik
Peserta wajib datang minimal satu jam sebelum jam keberangkatan.Lokasi Posko Validasi Mudik Gratis Kemenhub 2025
Peserta program Mudik Gratis Kemenhub 2025 wajib melakukan registrasi ulang maksimal 3 hari setelah pendaftaran online. Berikut daftar posko validasi atau registrasi ulang peserta Mudik Gratis Kemenhub 2025. Setiap posko buka pukul 08.00-16.00 WIB.
Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta
GOR Bulungan Blok M, Jakarta
Terminal Jatijajar, Depok
Terminal Kayuringin, Bekasi
Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan
Kantor Dishub Kota TangerangKota Tujuan Mudik Gratis Jalur Darat
Jawa Barat
Garut
Tasikmalaya
CirebonJawa Tengah dan DIY
Semarang
Solo
Yogyakarta
Wonogiri
Pati
Blora
Cilacap
Wonosobo
Purwokerto
Kebumen
Magelang
Tegal
Pekalongan
Jepara
Wonosari
Demak
Klaten
Sragen
BoyolaliJawa Timur
Madiun
Tuban
Surabaya
Malang
TulungagungSumatera
Lampung
Bengkulu
Palembang
Padang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(PRI)
-
Dipanggil Prabowo, Mensos Lapor Kesiapan Sekolah Rakyat
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025). Prabowo memanggil para menteri untuk membahas kesiapan sekolah rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyiapkan sekitar 50 sekolah rakyat dari angka awal yang ditargetkan, yaitu 100 sekolah. Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini, tetapi semuanya mau kita laporkan dahulu ke presiden,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan, keberadaan sekolah rakyat memiliki konsep boarding school untuk jenjang SD, SMP, SMA sehingga seluruh siswa akan tinggal di asrama. Seluruh siswa nantinya dapat menempuh pendidikan tanpa biaya hingga digratiskan biaya seragam.
Hingga saat ini, Kemensos masih mengebut persiapan untuk pelaksanaan sekolah rakyat dan menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo. Nantinya, untuk perekrutan siswa dan guru, kurikulum, serta pengadaan sarana-prasana juga akan melibatkan kementerian-kementerian terkait.
“Kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk Pengadaan Guru Kementerian Dikdasmen. Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu Kementerian PU. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan presiden,” paparnya.
Meski masih dalam tahap finalisasi, sekolah rakyat yang kini sudah siap dengan segala fasilitas dan lokasinya ditargetkan bisa berjalan mulai tahun ajaran 2025-2026.
“Kurang tiga bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026,” tegas Gus Ipul.
Turut hadir dalam ratas sekolah rakyat antara lain, yaitu Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
-
Prabowo Imbau Aplikator, 250.000 Pengemudi Ojol Terima Bonus Hari Raya?
Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 250.000 pengemudi ojek online kemungkinan bakal memperoleh bonus hari raya dari perusahaan pelayanan transportasi online.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap, saat ini pengemudi ojek online termasuk kurir paket diperkirakan mencapai 250.000 pekerja. Dari total tersebut, sekitar 1 – 1,5 juta di antaranya berstatus pekerja part time.
Mengenai besaran bonus yang diterima oleh ojol dan kurir paket, Prabowo mengatakan bahwa besaran dan mekanismenya akan dirundingkan dan disampaikan melalui Surat Edaran (SE) yang bakal diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
“Semoga dengan kebijakan ini para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dalam keadaan yang baik,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Prabowo mengimbau perusahaan pelayanan transportasi online untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi Ojek Online, taksi online, dan kurir paket dalam bentuk uang tunai.
Kepala Negara dalam imbauannya menyebut, perusahaan layanan transportasi online dapat memberikan bonus hari raya dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.
Keputusan pemerintah tersebut berbeda dengan tuntutan yang disampaikan para pengemudi ojek online atau driver ojol yang meminta adanya pemberian THR Ojol.
“Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan layanan angkutan untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dalam bentuk uang tunai dengan memperitmbangkan keatkifian kerja,” kata Prabowo.
Adapun, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) sebelumnya mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan aplikator untuk memberikan THR ke driver ojol.
Ketua SPAI Lily Pujiati menyampaikan, pihaknya menuntut agar pemerintah mewajibkan perusahaan transportasi online untuk membayar THR kepada para pengemudi transportasi online.
“Besarannya adalah satu bulan upah minimum provinsi dan diberikan 30 hari sebelum hari raya Idulfitri,” kata Lily dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).
Lily menuturkan, permintaan tersebut berlandaskan Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu menyebut soal hubungan kerja yang meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah.
Dia mengatakan, ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi dalam hubungan kerja antara perusahaan dengan para pengemudi transportasi online. “Ketiga unsur itu sudah terpenuhi di dalam hubungan kerja antara platform dan pengemudi ojol,” katanya.