Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Penganiayaan Brutal di Banyuwangi, 3 Orang Berlumuran Darah

    Penganiayaan Brutal di Banyuwangi, 3 Orang Berlumuran Darah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebuah peristiwa pembacokan brutal terjadi di daerah depan TPU Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Banyuwangi, Minggu (9/3/2025) malam.

    Menurut kesaksian warga sekitar, suasana mencekam begitu terasa saat tiga orang pria menebaskan senjata tajam dan melukai tiga orang pria lainnya, yaitu Hari Suselo (45), Iyono (55), dan Dinar Mislani (30).

    Kini ketiga korban dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan perawatan medis. Dari foto hingga video yang tersebar, ketiga korban pembacokan mengalami luka cukup parah.

    Salah satu korban bernama Selo, mengalami luka menganga sangat lebar bekas sabetan senjata tajam. Terlihat baju putihnya telah berubah menjadi merah darah akibat kucuran darah yang mengalir deras.

    Foto lainnya menunjukkan seorang pria bernama Yon, bertelanjang dada tengah terbaring menghadap ke kanan. Luka sayatan cukup panjang terlihat jelas memanjang dari belakang telinga hingga kepala belakang.

    Sementara satu korban lainnya, Dinar mengalami luka di bagian tengkuk dan rusuk.

    “Situasinya sangat menakutkan. Parah sekali korban. Pelaku pembacokan sekitar tiga orang. Ada satu yang diamankan polisi, katanya orang Muncar,” kata salah satu warga sekitar, Asmuni.

    Asmuni sendiri kurang begitu paham penyebab pembacokan yang diduga berawal dari sebuah pertikaian itu. Pertikaian dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. “Kondisi sekitar terbilang sepi karena masyarakat sekitar tengah menjalankan shalat tarawih,” tuturnya.

    Sementara itu, Kapolsek Giri, AKP Budi Mujiono menambahkan, usai diamankan, diketahui pelaku menyerang para korban menggunakan senjata tajam. Dua senjata tajam yang diamankan adalah jenis kerambit.

    “Ada dua senjata tajam jenis kerambit yang kami amankan, kemudian motor pelaku. Barang bukti kami amankan di Mapolsek tadi malam. Sekarang sudah dilimpahoan ke Polresta Banyuwangi,” tegasnya.

    Sementara untuk kronologi, Budi menyebut pembacokan itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Peristiwanya terjadi saat sepulang salat tarawih. Tiga pelaku saat itu datang ke lingkungan Cungking membawa sepeda motor.

    Mereka mendatangi salah satu rumah korban. Kebetulan saat itu di depan rumah para korban tengah kongkow. Para pelaku langsung menyerang salah satu dari ketiga korban.

    “Dua warga lain ini niatnya melerai, tapi juga terkena sabetan. Sehingga korban berjumlah tiga orang,” pungkas Budi. [alr/but]

     

  • Kapolri: “One Way” Nasional Berlaku Saat Kepadatan di Atas 8.000 Kendaraan Per Jam

    Kapolri: “One Way” Nasional Berlaku Saat Kepadatan di Atas 8.000 Kendaraan Per Jam

    Kapolri: “One Way” Nasional Berlaku Saat Kepadatan di Atas 8.000 Kendaraan Per Jam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kapolri
    Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa
    rekayasa lalu lintas

    one way
    nasional akan dilaksanakan saat kepadatan jalan tol mencapai 8.000 kendaraan per jam pada arus
    mudik Lebaran
    2025.
    “Sementara, nanti kalau kemudian kepadatannya mencapai di atas 8.000 (kendaraan) per jam, kita laksanakan kegiatan
    one way
    ,” ujar Listyo Sigit saat konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Menurut Kapolri, jika kepadatan berkisar antara 6.000-7.000 kendaraan per jam, rekayasa lalu lintas yang dijalankan adalah
    contraflow
     atau lawan arah.
    “Jadi, kita sudah memiliki rumus. Jadi, kalau kepadatannya di antara 6.000 kemudian sampai dengan sekitar 7.000, kita berlakukan
    contraflow
    ,” kata Listyo Sigit.
    Saat ini, Kapolri belum menjelaskan di titik mana rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan. Tapi, dia menegaskan bahwa sebelum
    contraflow
    atau
    one way
    diberlakukan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada publik.
    Lebih lanjut, anggota Polri dan kementerian atau lembaga yang terlibat akan rutin melakukan pemeriksaan atau
    sweeping
    untuk melihat kondisi di lapangan. Terutama, untuk menghindari kecelakaan.
    Kapolri lantas mengimbau, pemudik agar tidak memaksakan diri untuk menghindari kecelakaan atau laka lantas.
    “Karena ini juga mencegah terjadinya laka lantas yang terjadi di tahun kemarin, kita bermohon agar masyarakat yang kecapaian jangan terlalu memaksakan. Kalau sudah capai, mampir ke rest area,” ujar Listyo Sigit.
    Namun, Kapolri berharap agar pemudik tidak hanya memadati beberapa
    rest area
    saja. Pemudik diimbau untuk keluar dari jalur perjalanan dan tidak beristirahat di bahu jalan.
    “Dan juga jangan beristirahat di bahu jalan, karena ini juga akan membahayakan pengguna jalan yang lain,” katanya.
    Sementara itu, kendaraan sumbu 3 juga dibatasi untuk masuk dalam jalur mudik. Jenis truk yang masih bisa melintas adalah truk yang mengangkut kebutuhan bahan pokok.
    “Itu pun jamnya juga disesuaikan sehingga kemudian tentunya tidak bercampur dengan saat ada puncak arus mudik ataupun arus balik,” kata Listyo Sigit lagi.
    Kapolri juga memprediksi, puncak arus mudik akan berlangsung antara 28-30 Maret 2025. Sementara puncak arus balik akan berlangsung pada 5-7 April 2025.
    “Kita tetap harus melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi potensi puncak arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sementara puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025,” ujar Kapolri.
    Untuk mengantisipasi arus mudik dan arus balik Lebaran 1446 H, Polri dan sejumlah kementerian serta lembaga akan melaksanakan Operasi Ketupat 2025.
    Pelaksanaan operasi ini akan dilakukan dalam dua versi sesuai dengan operasi wilayahnya.
    Untuk Operasi Ketupat 2025 dari Lampung-Bali akan dilaksanakan selama 17 hari, yaitu dari 23-28 Maret 2025.
    “Secara umum, tadi dilaporkan bahwa kegiatan pengamanan kita kali ini melibatkan kurang lebih 2.583 posko terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan, dan 309 pos terpadu, dan mengamankan 126.736 objek pengamanan,” kata Listyo Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan THR Ojol 2025 tapi Bonus Hari Raya, Berapa Uang Tunai yang Diterima Driver Gojek, Grab, dan Kurir Paket?

    Bukan THR Ojol 2025 tapi Bonus Hari Raya, Berapa Uang Tunai yang Diterima Driver Gojek, Grab, dan Kurir Paket?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan transportasi berbasis aplikasi untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) dengan skema bonus hari raya kepada mitra pengemudi dan kurir dalam bentuk uang tunai pada Idul Fitri 2025. Imbauan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

    Presiden menegaskan bahwa para pengemudi dan kurir daring memiliki peran penting dalam mendukung sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka, terutama menjelang hari raya.

    “Pada tahun ini, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah berkontribusi besar dalam layanan transportasi dan logistik. Kami mengimbau seluruh perusahaan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan mitra pengemudi dan kurir,” ujar Prabowo.

    Saat ini, menurut Presiden, terdapat sekitar 250.000 pengemudi dan kurir online yang aktif, sementara jumlah mitra pengemudi dan kurir yang bekerja secara paruh waktu diperkirakan mencapai 1 hingga 1,5 juta orang.

    Besaran Uang Tunai Dirumuskan Kemenaker

    Terkait mekanisme pemberian THR, Prabowo menyebut bahwa besaran dan tata cara pelaksanaannya akan dirumuskan lebih lanjut oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat edaran (SE). Ia berharap kebijakan ini dapat membantu mitra pengemudi menikmati libur Lebaran dengan lebih baik.

    Imbauan ini disampaikan setelah Presiden menggelar rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pimpinan perusahaan transportasi daring, termasuk CEO Gojek Tokopedia (GoTo) Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendapatkan komitmen dari para pimpinan perusahaan untuk mendukung kebijakan pemberian THR bagi mitra pengemudi dan kurir.

    “Kami telah mendapatkan komitmen dari pimpinan perusahaan ojek online, termasuk CEO GoTo dan CEO Grab, serta perwakilan pengemudi yang turut hadir dalam pertemuan ini,” kata Prabowo.

    Tuntutan THR bagi mitra pengemudi dan kurir online sebelumnya telah beberapa kali disuarakan oleh komunitas pengemudi melalui aksi unjuk rasa. Dengan adanya komitmen dari perusahaan, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi menjelang perayaan Idul Fitri 2025.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sanksi Pelaku Perang Sarung: Dibawa ke Kuburan dan Rawat ODGJ

    Sanksi Pelaku Perang Sarung: Dibawa ke Kuburan dan Rawat ODGJ

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menanggapi serius fenomena kenakalan remaja yang marak terjadi selama bulan Ramadan, seperti perang sarung dan balap sepeda angin.

    Menurut pengakuan Eri, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang terlibat, di antaranya merawat pasien ODGJ di Liponsos dan dibawa ke makam

    “Sanksinya nanti dibawa ke Liponsos, disuruh mandiin ODGJ. Disuruh bersihkan kamarnya dan lain-lain,” kata Eri, Senin (10/3).

    Eri juga menjelaskan bahwa anak-anak dan remaja ini membutuhkan penyadaran secara fisik dan batin, sehingga sanksi lain yang akan diterapkan adalah membawa mereka ke area pemakaman untuk menyentuh hati dan perasaan mereka.

    “Dibawa ke kuburan (makam) diberikan penyadaran bagaimana kalau keluarganya meninggal, siapa nanti yang akan menjaga. Kita sentuh dari hati. Kita tetap kita tetap disiplin. Tapi hukumannya juga hukuman untuk menyadarkan. Bukan hukuman untuk semakin merusak mereka dan menjadi dendam,” jelas Eri.

    Dan untuk meminimalisir kenakalan remaja saat bulan Ramadan di Surabaya, Pemkot Surabaya juga telah menggandeng TNI-Polri dan Satpol PP dalam upaya penertiban dan patroli.

    Eri menyatakan, patroli ini telah dilakukan hingga pukul 04.00 WIB pagi, dan ia mengimbau kepada orang tua untuk berperan aktif dalam pencegahan dengan melarang anak-anak keluar rumah pada malam hari.

    “Didik anaknya, kalau sudah waktunya sahur gak boleh keluar. Nah, itu berarti sudah menjaga agar tidak perang sarung. Itu kita lakukan sosialisasi juga ke orang tua-orang tua,” ucap Eri. [ama/but]

     

  • Kabar Terbaru Penundaan Pengangkatan CPNS, Menpan RB: Sudah Lapor ke Presiden, Segera Terbit Inpres – Halaman all

    Kabar Terbaru Penundaan Pengangkatan CPNS, Menpan RB: Sudah Lapor ke Presiden, Segera Terbit Inpres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar terbaru mengenai penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 datang langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. 

     

    Dalam sebuah pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025), Rini mengungkapkan bahwa keputusan penundaan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Sudah saya laporkan ke Presiden,” kata Rini singkat, meskipun ia tidak merinci tanggapan Presiden Prabowo terkait keputusan tersebut.

     

    Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Rini lebih banyak membahas soal topik lain, yakni Sekolah Rakyat, dan menghindari pertanyaan soal pengangkatan CPNS.

     

    “Kan tadi ngomongnya soal Sekolah Rakyat,” ujar Rini sambil tersenyum.

     

     

    Rini enggan menjelaskan lebih lanjut perihal isu penundaan pengangkatan CPNS ini. 

     

    Ia pun langsung bergegas menuju mobilnya. Namun, menurut Rini, nantinya akan ada instruksi presiden (Inpres) yang akan diumumkan.

     
     
    “Sudah dilaporkan. Nanti akan ada instruksi presiden,” katanya seraya langsung menutup pintu mobilnya.

     

     

    Di tengah kabar penundaan ini, aksi protes dari sejumlah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPPK juga tengah memanas.

     

    Mereka dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta, pada siang hari yang sama, untuk menuntut peninjauan kembali keputusan tersebut. 

    Dalam poster ajakan aksi yang beredar di media sosial, salah satunya oleh akun Asosiasi GTT PGRI Kabupaten Jember (@asosiasi_pgri_jember), demonstrasi ini akan digelar di tiga lokasi: Gedung DPR RI, Kantor Menpan RB, dan Istana Negara.

     

    Aksi ini dilatarbelakangi oleh penundaan pengangkatan CASN dan PPPK yang berdampak pada lebih dari satu juta calon pegawai.

     

     

    CPNS PPPK DEMONSTRASI – Raslina, calon ASN PPPK yang menangis dihadapan anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) karena kecewa dengan penundaaan pengankatan CPNS hasil seleksi 2024 yang diputuskan Menpan RB dan DPR RI. CPNS dan PPPK Sultra mendatangi gedung DPRD Sultra, mereka berunjuk rasa soal penundaan pengangkatan CASN tersebut, Senin (10/3/2025). (TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

     

    Salah satu tuntutan mereka tertulis jelas dalam poster: “Mendesak Menpan RB untuk segera mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024.”

     

     

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rini Widyantini menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memastikan penataan dan penempatan ASN yang lebih optimal, guna mendukung program prioritas pembangunan nasional.

     

    Selain itu, beberapa daerah juga mengajukan permintaan penyesuaian jadwal seleksi, yang akhirnya disetujui oleh pemerintah.

     

    Sebagai dampaknya, pengangkatan CPNS dijadwalkan ulang pada Oktober 2025, sementara PPPK akan dilaksanakan pada Maret 2026. 

     

    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujarnya.

  • Tegas! Menteri Bahlil Mau Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

    Tegas! Menteri Bahlil Mau Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

    Bisnis.com, PURWOREJO – Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahli Lahadalia, buka-bukaan terkait polemik Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas melon yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan, ada mafia yang tidak ingin rakyat dapat harga gas melon murah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025).

    “Sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi. Cuma kalau kita mau tata ada oknum-oknum mafia yang tidak ingin untuk rakyat dikasih harga murah. Maunya mahal-mahal saja,” ujar Bahlil.

    Akibat ulah para mafia itu, kata Bahlil, harga LPG 3 Kg jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bahlil tengah mengupayakan tata kelola penjualan gas melon agar subsidi tepat sasaran, tidak dikorupsi oleh pihak manapun.

    “Karena negara sudah membayar subsidi per tabung itu Rp36.000,” tegas Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini.

    Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah tegas meminta agar seluruh subsidi tepat sasaran. Tujuannya adalah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan, agar semua subsidi itu sampai ke rakyat,” jelas Bahlil.

    Menteri Bahlil pun meminta dukungan kepada semua pihak, terutama Pondok Pesantren Darut Tauhid agar tata kelola LPG subsidi yang tengah digodoknya bisa segera rampung dan berjalan lancar tanpa menimbulkan gesekan di publik.

    “Setuju kita tata atau tidak? Setuju kan?” tanya Bahlil.

    “Setuju,” jawab santri dan tokoh di Pondok Pesantren Darut Tauhid.

    Lebih lanjut, Menteri Bahlil juga membahas upaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 Kg yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap penyaluran dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan LPG subsidi secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, subsidi yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

  • Pramono Bakal Ketemu Kepala BGN, Bahas Kepastian Program Sarapan Gratis

    Pramono Bakal Ketemu Kepala BGN, Bahas Kepastian Program Sarapan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk membahas soal Program Sarapan Gratis di Jakarta. 

    Pramono menjelaskan, bahwa saat mengikuti retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Barat, awalnya Program Sarapan Gratis tidak diperbolehkan. Namun, setelahnya, Pramono mendapati informasi bahwa program ini akhirnya diperbolehkan. 

    “Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak [Kepala] Badan Gizi, Prof. Dadan. Karena memang ketika retreat kan waktu itu tidak diperbolehkan,” terang Pramono seusai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025). 

    Adapun, sebagai informasi, Pramono sempat ingin mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Terkait apakah renovasi kantin akan dilakukan atau tidak, hal ini bergantung pada keputusan Dadan. 

    “Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh maka kami budget yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Pramono-Rano Karno (Si Doel) memiliki program sarapan gratis. Adapun program ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, jika program ini berjalan, ia mengatakan bahwa akan memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

    “Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan,” kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025). 

    Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program ini ia tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

  • Sidak Peredaran Minyakita di Magetan, Polres Magetan: Volume Kurang, Izin Edar Diragukan

    Sidak Peredaran Minyakita di Magetan, Polres Magetan: Volume Kurang, Izin Edar Diragukan

    Magetan (beritajatim.com) – Kasat Reskrim Polres Magetan, AKP Joko Santoso, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap peredaran minyak goreng Minyakita di Pasar Sayur Magetan dan Pasar Gorang Gareng. Sidak ini turut melibatkan personel dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan. Hasil pengecekan menemukan beberapa indikasi kecurangan yang merugikan konsumen.

    Dalam sidak tersebut, ditemukan minyak goreng Minyakita kemasan 1 liter atau 1.000 mililiter yang volumenya hanya 950 mililiter. Selain itu, harga jualnya di pasaran berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Lebih mencurigakan lagi, kualitas minyak goreng Minyakita yang beredar diduga tidak sesuai standar. “Dimungkinkan Minyakita tersebut merupakan minyak goreng corah yang dikemasi,” ungkap AKP Joko Santoso.

    Dugaan semakin kuat dengan fakta bahwa barcode pada kemasan tidak terdeteksi, yang mengindikasikan kemungkinan tidak adanya izin edar. “Dalam kemasan, tidak ada barcode ya. Kami menduga izin edar juga tidak ada,” kata Joko.

    Dari interogasi awal terhadap para pedagang, terungkap bahwa mereka memperoleh Minyakita dari sales dengan harga sudah mencapai Rp16.000 per liter.

    “Namun, para pedagang tidak mengenali sales tersebut dan tidak memiliki kontak person. Bahkan, alamat produsen yang tertera pada kemasan diduga palsu, sehingga menyulitkan pelacakan lebih lanjut,” pungkasnya. [kun]

  • Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Banjir Harus Jadi Prioritas

    Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Banjir Harus Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki 114 sekolah yang rusak akibat banjir di Bekasi. Menurutnya, perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

    “Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria, Senin (10/3/2025).

    Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.

    Akibat kerusakan tersebut, banyak siswa terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terdampak banjir. Selain itu, para siswa juga kehilangan perlengkapan belajar, seperti buku, alat tulis, dan seragam sekolah yang hanyut terbawa air.

    Lalu Ari mengapresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang turun langsung ke lokasi terdampak dan memberikan bantuan kepada para siswa.

    “Perbaikan sekolah harus menjadi prioritas. Selain pembersihan lumpur, perbaikan gedung rusak harus segera dilakukan. Pemerintah juga perlu memiliki data yang jelas mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani perbaikan sekolah. Pemerintah pusat harus ikut turun tangan agar proses perbaikan bisa berjalan cepat dan siswa dapat kembali belajar di sekolah.

    “Jika perbaikan gedung tidak bisa selesai dalam waktu singkat, maka pemerintah harus menyiapkan tempat belajar alternatif agar proses belajar mengajar tetap berlangsung,” imbuhnya.

    Lalu Ari menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya juga berencana turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi sekolah yang terdampak.

    “Nanti kami juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas langkah-langkah perbaikan sekolah yang rusak,” pungkasnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudik Aman, KAI Dukung Program DJKA Angkut Motor Gratis Pakai Kereta Api

    Mudik Aman, KAI Dukung Program DJKA Angkut Motor Gratis Pakai Kereta Api

    Mudik Aman, KAI Dukung Program DJKA Angkut Motor Gratis Pakai Kereta Api
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Kereta Api Indonesia (
    KAI
    ) (Persero) mendukung upaya Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (
    DJKA
    ) dalam menyelenggarakan program
    Mudik
    Motor Gratis (
    Motis
    ) 2025. 
    Program tersebut memfasilitasi pemudik yang ingin mengangkut motornya pada arus
    mudik
    atau arus balik Lebaran agar dapat menggunakan kereta api.
    Motis 2025 bertujuan memberikan solusi perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat, dengan mengalihkan penggunaan sepeda motor ke moda transportasi kereta api. 
    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa KAI siap memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran program Motis 2025.
    “Sebagai operator perkeretaapian, KAI berkomitmen untuk mendukung program Motis yang diselenggarakan DJKA,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (10/3/2025). 
    Dia menjelaskan, program tersebut tidak hanya memberikan solusi perjalanan gratis bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor jarak jauh saat mudik.
    Sebagai bentuk dukungan terhadap aksesibilitas transportasi yang lebih inklusif, kereta api yang digunakan dalam program Motis 2025 adalah kereta kelas ekonomi dengan skema
    public service obligation
    (PSO). 
    Dengan skema itu, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau tanpa biaya tambahan.
    Anne pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program Motis sebagai alternatif mudik yang lebih aman dan efisien. 
    “Dengan mengikuti program ini, pemudik dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa harus menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya akibat perjalanan jauh menggunakan sepeda motor,” katanya.
    Dia mengatakan, melalui program Motis 2025, KAI bersama DJKA berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman dan nyaman guna mendukung kelancaran mudik
    Lebaran 2025
    . 
    “Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih tenang dan bahagia bersama keluarga di kampung halaman,” tuturnya. 
    Pada Motis tahun ini, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 7.424 unit sepeda motor dan 16.960 penumpang. 
    Program tersebut akan berlangsung selama delapan hari dengan jadwal pemberangkatan arus mudik pada 26-29 Maret 2025, serta arus balik pada 4-6 April 2025. 
    Terdapat dua rute utama dalam layanan Motis, yaitu:
    Pendaftaran program Motis dibuka mulai 8 Maret hingga 7 April 2025. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui nusantara.
    kemenhub
    .go.id atau langsung di Stasiun Bekasi, Stasiun Depok Baru, Stasiun Tangerang, dan Stasiun Cibinong. 
    Setiap peserta Motis akan mendapatkan dua tiket kereta api gratis untuk mendukung perjalanan yang lebih nyaman bersama keluarga.
    Untuk mengikuti program Motis, peserta wajib memenuhi persyaratan, seperti memiliki kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku, serta motor dengan kapasitas mesin di bawah 200 cc. 
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.