Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Anggota Komisi III DPR Abdullah Dorong Investigasi Tuntas Jaringan Penyelundupan Senjata KKB Papua – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR Abdullah Dorong Investigasi Tuntas Jaringan Penyelundupan Senjata KKB Papua – Halaman all

    TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada Kamis (6/3/2025) lalu.

    Penangkapan dilakukan terhadap penyelundup senjata api yakni Yuni Enumbi yang merupakan mantan anggota TNI dan dua orang lainnya.

    “Penggagalan penyelundupan senjata api oleh Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 patut diapresiasi oleh semua pihak, karena keberhasilan ini membawa kedamaian di bumi Cenderawasih,” ujar Abduh sapaan akrabnya, Senin (10/3/2025).

    Yuni Enumbi diketahui menyelundupkan senjata api dengan modus memasukannya dalam tabung kompresor yang dikemas sebagai paket suku cadang mobil.

    Ada pun jenis senjata api yang diselundupkan adalah empat pucuk pistol jenis G2 buatan PT Pindad, dua pucuk senjata laras panjang SS1 V1, serta ratusan butir amunisi berbagai kaliber.

    Seluruh senjata dan amunisi ini dibeli dari Surabaya, Jawa Timur sebelum dikirim ke Papua melalui jalur laut.

    Dari penggagalan penyelundupan senjata api tersebut, Abduh yang merupakan Kapoksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 selain berhasil menjaga kedamaian, tentu juga untuk melindungi nyawa manusia yang ada di wilayah Puncak Jaya, Papua dari penembakan atau penyalahgunaan senjata api itu.

    “Artinya penggagalan penyelundupan senjata api tersebut dapat menghindari akibat dari penggunaan senjata api tersebut yakni berupa kehilangan nyawa atau kematian yang dapat menyasar siapapun. Hal ini tentu dapat membawa kestabilan pada kehidupan masyarakat yang ada di Papua sana,” ujar Abduh.

    Lebih lanjut, Abduh yang berasal dari Dapil Jateng VI ini menilai kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 berperan penting dan strategis karena turut menjaga harmoni, keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembangunan masyarakat atau Harkamtibmas.

    Selain itu dirinya mendorong Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 dan pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi lebih dalam dan menyeluruh terhadap jaringan Yuni Enumbi.

    Tujuannya agar dapat melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan apa saja modus yang ada.

    “Dari usut tuntas jaringan penyelundup senjata api tersebut, harapannya kerentanan baik di bagian hulu maupun hilir dari penyelundupan senjata api ini dapat dimitigasi atau diminimalisir. Jika itu terjadi, kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 dapat disebut berperan mewujudkan julukan tanah Papua sebagai surga kecil untuk masyarakatnya,” ujar Abduh.

  • Polsek Gubeng Tangkap Komplotan Bandit Curanmor di 20 TKP Surabaya

    Polsek Gubeng Tangkap Komplotan Bandit Curanmor di 20 TKP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Polsek Gubeng menangkap 3 pelaku curanmor yang sudah beraksi di 20 Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Surabaya. Ketiga pelaku yang tertangkap masing-masing berinisial MS (32), MR (26), dan SA (30). Mereka bertiga merupakan warga Sidonipah, Simolawang, Surabaya.

    Kapolsek Gubeng Kompol Eko Sudarmanto mengatakan, aksi ketiga pelaku curanmor itu digagalkan warga, Sabtu (01/03/2025) kemarin. Mereka beraksi di sebuah kantor ekspedisi di Jalan Sulawesi.

    “Mereka bertiga melakukan aksinya di Jalan Sulawesi. Sepeda motor korban sudah diambil. Namun terpergok warga,” kata Eko, Senin (10/03/2025).

    Dalam melakukan aksinya, mereka saling berbagi tugas. MS dan SA sebagai eksekutor. Sementara SA bertugas mengamati situasi sekitar. Saat merasa aman, kedua eksekutor mengunci motor yang sudah diincar dan merusak rumah kunci motor.

    “Mereka menggunakan kunci T untuk merusak kunci motor, lalu salah satu pelaku bertugas mendorong kendaraan hingga berhasil dinyalakan,” tuturnya.

    Namun aksi ketiganya ketahuan oleh warga. Mereka pun sempat dihajar. Beruntung saat itu ada petugas kring serse Polsek Gubeng yang berpatroli sehingga ketiganya langsung diamankan.

    Dari hasil interogasi, ketiga pelaku mengaku sudah beraksi di 20 lokasi di Surabaya. Mereka selalu mencari sasaran secara acak. Ketika mendapati sepeda motor yang jauh dari pengawasan pemiliknya, ketiga pelaku langsung melakukan aksi pencurian.

    “Mereka sudah beraksi di berbagai wilayah Surabaya, termasuk di Polsek Gubeng, Wonocolo, Sukolilo, Genteng, dan Gunung Anyar Surabaya,” tegas Eko.

    Sampai saat ini, anggota Polsek Gubeng masih menelusuri kemungkinan lokasi lain lantaran para pelaku sudah beraksi sejak tahun 2015. Ditanya terkait motif, Eko menjelaskan jika uang hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. “Ngakunya untuk kebutuhan sehari-hari,” pungkas Eko.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (ang/kun)

  • Pemerintah Ungkap Butuh 60.000 Guru untuk Jadi Pengajar di Sekolah Rakyat

    Pemerintah Ungkap Butuh 60.000 Guru untuk Jadi Pengajar di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 60.000 guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

    Dia mengatakan bahwa kebutuhan ini muncul seiring dengan rencana pembangunan puluhan sekolah rakyat di berbagai daerah. Meskipun, skema rekrutmen guru masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan dua opsi, yakni mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru.

    “Tadi disampaikan 60.000 guru kebutuhannya. Ya itu nanti kami cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025)

    Tak hanya itu, Mu’ti juga menyampaikan bahwa mengenai kurikulum, terdapat dua pilihan yang sedang dikaji.

    Opsi pertama adalah mengikuti standar sekolah unggulan dengan standar internasional, yang akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Opsi kedua adalah menerapkan kurikulum nasional yang berlaku saat ini di sekolah-sekolah umum di Indonesia.

    Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sekolah rakyat yang mengikuti skema sekolah unggulan akan mengadopsi standar internasional, seperti yang diterapkan di sekolah unggulan Garuda.

    Sementara itu, sekolah rakyat yang memilih skema kedua akan mengikuti standar kurikulum nasional yang telah diterapkan di sekolah-sekolah umum.

    “Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini,” pungkas Mu’ti.

  • Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD

    Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD

    Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
    Yorrys Raweyai
    meminta pelapor dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 ke
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) untuk membuktikan tuduhan tersebut.
    Yorrys mengatakan, pelapor semestinya tidak sekadar berbicara tanpa dasar yang jelas karena dugaan yang dialamatkan kepada DPD RI itu haruslah disertai bukti konkret agar dapat dipertanggungjawabkan.
    “Jadi ini jangan kita bicara saja begitu kan, tapi harus ada bukti dan kita dukung. Kalau dia bisa buktikan, mari kita buktikan itu. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, dia harus mengalami konsekuensi juga kan,” ujar Yorrys saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Yorrys pun berkomitmen untuk mendukung langkah pelapor mengungkapkan dugaan tersebut, apabila tuduhan itu memang memiliki bukti dan dasar yang kuat.
    “Saya begini, kalau ada orang mau ungkapkan itu dia harus berani bertanggung jawab. Dan dia mendukung kalau memang ada dugaan itu,” jelas Yorrys.
    Meski begitu, Yorrys meragukan klaim pelapor bahwa proses suap menyuap itu melibatkan 95 anggota DPD RI.
    Dia justru menduga ada pihak-pihak yang sengaja ingin membuat jajaran DPD tidak solid.
    “Menyuap 95 orang itu kan tidak mudah. Dari mana dasar kau dapat? Apalagi ini biasalah ada yang memprovokasi ini. Ini kan ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan tidak mau supaya DPD ini solid dan besar. Itu saja,” kata Yorrys.
    Diberitakan sebelumnya, seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Muhammad Fithrat Irfan, melaporkan kasus dugaan suap terkait pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara
    door to door
    ke tiap ruangan anggota DPD.
    Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.
    Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.
    “Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan,” kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Hari Sebelum Ditembak Mati, Pelaku Sempat Curi Motor Trail

    3 Hari Sebelum Ditembak Mati, Pelaku Sempat Curi Motor Trail

    Surabaya (beritajatim.com) – Tiga hari sebelum dieksekusi oleh anggota Jatanras Polda Jatim karena hendak membacok polisi, Yusuf (30) ternyata sempat mencuri sepeda motor Trail di Jalan Mleto, Sukolilo, Surabaya.

    Kasubdit III Jatanras Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan tersangka terakhir beraksi pada Selasa (4/3/2025) atau 3 hari sebelum kematiannya. Dari rekaman CCTV, warga Tragah itu mengendarai motor jenis matic putih membonceng rekannya.

    Saat di lokasi sasaran, keduanya sempat melihat situasi sekitar. Hanya perlu waktu sebentar, Y yang berperan sebagai eksekutor berhasil mencuri sepeda motor Honda CRF.

    “Iya sempat ambil motor Trail (CRF) di Sukolilo,” kata Jumhur, Senin (10/03/2025).

    Jumhur menjelaskan, tersangka memang memiliki mobilitas tinggi dalam dunia curanmor dan begal. Ia kerap kali beraksi di Madura, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, sampai Jombang. Dalam sehari, ia pernah beraksi mengambil 4 sepeda motor dengan berbeda rekan.

    “Tersangka ini memang dikenal mempunyai mobilitas tinggi oleh para sesama pelaku Curanmor juga rekan kerjanya banyak. Sebelumnya kami mengamankan tiga orang komplotanya, berdasarkan keterangan mereka tersangka dalam sehari bisa melakukan aksi pencurian di 3-4 kali di lokasi yang berbeda,” tambahnya.

    Saat ini, Subdit Jatanras Polda Jatim sedang memburu komplotan dari Yusuf. Total ada 8 nama yang saat ini diburu. Jumhur berkomitmen untuk menangkap semua bandit curanmor yang meresahkan warga.

    “Komitmen kami untuk menangkap para bandit curanmor agar tidak meresahkan warga Surabaya. Apalagi jelang hari raya Idul Fitri,” pungkas Jumhur. (ang/but)

  • Polisi di Malang Amankan Truk Pembawa Sound Horeg

    Polisi di Malang Amankan Truk Pembawa Sound Horeg

    Malang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Malang terus menggencarkan patroli penertiban sound system berdaya besar atau sound horeg selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.

    Pada Minggu (9/3/2025) dini hari, jajaran Polres Malang mengamankan sebuah truk Isuzu bernopol N-8840-ES yang mengangkut sound system lengkap di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

    Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menegaskan bahwa Polres Malang bersama seluruh jajaran terus berkomitmen menjaga situasi kamtibmas selama Ramadan agar tetap kondusif dan nyaman bagi masyarakat.

    “Kami secara rutin melakukan patroli dan penertiban terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk penggunaan sound horeg. Langkah ini kami ambil untuk menjamin masyarakat bisa beribadah dan beristirahat dengan tenang selama Ramadan,” tegas Bambang Subinajar, saat ditemui di Polres Malang, Senin (10/3/2025).

    Diketahui, truk Isuzu tersebut dikemudikan oleh RH (35), warga Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Sementara, sound system di dalam truk merupakan milik RP (30), warga Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang.

    Menurut AKP Bambang, penggunaan sound system berdaya besar di tengah lingkungan permukiman kerap kali menjadi sumber kebisingan yang meresahkan warga, apalagi jika dilakukan saat dini hari menjelang sahur.

    “Kami banyak menerima aduan dari warga terkait suara bising sound horeg, terutama saat dini hari. Karena itu, kami tidak akan segan melakukan penertiban demi menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama,” tegasnya.

    Selain menertibkan sound horeg, Polres Malang juga menyasar potensi gangguan lainnya seperti aksi perang sarung dan balap liar yang marak terjadi selama bulan puasa.

    Tidak hanya sound horeg, patroli juga fokus untuk mencegah aksi perang sarung dan balap liar yang berbahaya, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

    “Ini bentuk komitmen kami menjaga keselamatan masyarakat,” imbuh Bambang.

    Bambang juga mengajak masyarakat agar turut aktif menjaga ketertiban lingkungan dan tidak segan melaporkan aktivitas mengganggu ketertiban umum kepada polisi.

    Polres Malang memastikan patroli dan penertiban serupa akan terus digelar selama Ramadan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

    “Kami mengimbau kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya, tidak ikut-ikutan kegiatan sahur on the road menggunakan sound horeg atau aktivitas lain yang berpotensi meresahkan. Bila masyarakat mendapati hal seperti itu, segera laporkan ke kami, akan kami tindak lanjuti,” pungkas Bambang. (yog/but)

  • Temasek Butuh 50 Tahun untuk Berjaya, Bagaimana dengan Danantara?

    Temasek Butuh 50 Tahun untuk Berjaya, Bagaimana dengan Danantara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan investasi global yang berpusat di Singapura, Temasek Holdings Limited membutuhkan waktu 50 tahun untuk mencapai tahap seperti saat ini.

    Temasek masuk dalam jajaran elite perusahaan investasi global terbesar di dunia. Gurita bisnis mereka menyebar ke berbagai sektor mulai dari telekomunikasi hingga perbankan.

    Perusahaan milik pemerintah Singapura itu menjadi benchmark ketika pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara alias BPI Danantara yang baru diresmikan belum lama ini.

    Kepala Kebijakan Internasional dan Pemerintahan (Head of International Policy & Governance) Temasek, Ashok Mirpuri membeberkan inti dari pengelolaan keuangan adalah soal kepercayaan, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

    Menurutnya, tanpa empat hal tersebut, mustahil masyarakat Singapura apalagi negara lain menerima keberadaan Temasek untuk mengelola uang mereka.

    Maka demikian, Ashok menyampaikan penekanan empat hal tersebut dalam pengelolaan keuangan Temasek, membuat publik menjadi percaya dan berani berinvestasi di Temasek.

    “Kami akan terus berjuang demi kepercayaan publik, juga dari dalam kami mencoba transparan, serta pemerintah memberi kepastian hukum yang jelas atas investasi yang masuk, seberapa pun nilainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman DPR RI, Senin (10/3/2025). 

    Lebih jauh, beberapa investasi di Indonesia pun disinyalir justru melalui perusahaan investasi yang telah berdiri sejak 1974 ini. Hal tersebut menjadi bukti besarnya kepercayaan negara-negara lain terhadap Temasek.

    “Dan memang itu butuh waktu, kami saja 50 tahun untuk mencapai di titik ini dan akan terus berjuang demi kepercayaan publik,” imbuhnya.

    Kunjungan BKSAP ke Temasek

    Pernyataan Ashok tersebut disampaikan saat menerima rombongan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI saat berkunjung ke Singapura.

    Kunjungan BKSAP itu bertujuan untuk melihat implementasi Temasek yang model bisnisnya hendak dikembangkan dan diimplementasikan di Indonesia melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Menurut Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, pihaknya mempelajari banyak hal dari Temasek, khususnya tentang integritas, sehingga tercipta kepercayaan dari semua pihak. Kemudian juga pemerintahan berhasil menerapkan kepastian hukum.

    “Sehingga membuat para investor semakin yakin mempercayakan Temasek dalam berinvestasi. Perpaduan super, antara Temasek yang berintegritas dan pemerintah yang sungguh-sungguh,” jelasnya.

    Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Husein Fadlullah menyoroti soal Temasek dapat menanggulangi keraguan bahkan penolakan masyarakat dalam mengelola keuangannya.

    “Seperti diketahui kami [Indonesia] sedang membuat Danantara, maka kami ingin mengetahui bagaimana Temasek bisa membangun kepercayaan masyarakat, sementara jelas-jelas Temasek ‘mengambil’ uang mereka dan mengelolanya untuk waktu yang lama,” tutur Legislator Gerindra tersebut.

  • Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam

    Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam

    Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto bakal melakukan kunjungan balasan ke Hanoi,
    Vietnam
    dalam waktu dekat. Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam berkunjung ke Indonesia pada 9-11 Maret 2025.
    Prabowo berharap, dalam kunjungannya, kedua negara bisa menandatangani kesepakatan terkait Zona Ekonomi Eksklusif (
    ZEE
    ).
    Diketahui, pada tahun 2022, Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan perundingan soal ZEE setelah berjalan intensif selama 12 tahun.
    “Saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Vietnam. Dan di situ saya berharap kita bisa tanda tangan
    implementing agreement
    dalam kerjasama kita dalam zona ekonomi kita,” kata Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan dengan To Lam di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
    “Yaitu perjanjian kerja sama antara kedua negara yang menyelesaikan suatu persoalan yang cukup lama tidak kita selesaikan. Mungkin belasan tahun. Alhamdulillah selesai,” ujarnya lagi.
    Kepala Negara mengungkapkan, hasil perundingan terkait ZEE
    Indonesia-Vietnam
    itu bakal diratifikasi oleh DPR RI setelah Hari Raya Idul Fitri atau pada April 2025.
    Seiring dengan itu, parlemen Vietnam juga akan meratifikasi perundingan ZEE dalam waktu dekat.
    “Saya, Insya Allah akan tanda tangan di Hanoi pada kunjungan kenegaraan saya sebagai balasan kepada kunjungan yang mulia. Saya sambut baik perjanjian yang sudah kita sepakati. Dan saya yakin ini membawa kemakmuran bagi rakyat kita,” kata Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, kunjungan To Lam ke Indonesia kali ini bersamaan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam.
    Menurut Prabowo, hubungan Indonesia-Vietnam adalah hubungan panjang yang didasari oleh nilai-nilai yang sama. Kedua negara juga memiliki sejarah dan latar belakang yang sama.
    “Indonesia dan Vietnam sama-sama melawan imperialisme dan penjajahan ratusan tahun. Kita nyatakan merdeka di tahun yang sama, kita lawan penjajah dengan perang yang butuh pengorbanan besar. Vietnam lebih lama, mereka perang 30 tahun tanpa henti,” ujarnya.
    Sebagai informasi, kedatangan To Lam ke Indonesia kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia-Vietnam.
    Sekjen To Lam direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari dari tanggal 9-11 Maret 2025.
    Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia, Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejari Sidoarjo Tahan Kades Sidokerto Buduran

    Kejari Sidoarjo Tahan Kades Sidokerto Buduran

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tim Penyidik Kejari Sidoarjo melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Sidokerto Kecamatan Buduran, AN, Senin (10/3/2025). Penahanan atas kasus dugaan penjualan tanah warga eks gogol.

    Dalam kasus tersebut, AN tidak sendirian ditahan oleh Tim Penyidik Kejari Sidoarjo. Melainkan bersama Sam yang sebelumnya sebagai ketua panitia pelepasan eks tanah gogol.

    Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jhon Franky Yanafia Ariandi mengatakan alasan penahanan terhadap tiga tersangka dalam kasus ini. Selain dua alat bukti sudah lengkap penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo, khawatir yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

    ”Kedua tersangka, AN dn Sam ini tidak hadir dalam pemanggilan tim penyidik beberapa waktu lalu. Karena itu kami melakukan upaya penahanan paksa karena dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya lagi melakukan tindak pidana,” ucapnya.

    Mantan Kasi pidum Kejari Tulungagung ini menjelaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka lainnya atas nama Kas pada Selasa (4/3/2025) lalu. Atas tindak kejahatan yang dilakukan ke tiga tersangka tersebut, negara dirugikan senilai Rp 3,1 miliar.

    “Peran ketiga tersangka secara bersama-sama mengaburkan setatus aset tanah desa yang seolah-olah tanah gogol yang berada di Dusun Klanggri Sidokerto, kemudian tanah tersebut dijual ke pengembang,” ungkapnya.

    Terhadap ketiga tersangka tersebut, Tim Penyidik Kejari Sidoarjo menjeratnya dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Atau pasal 3 jo pasal 12 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

    Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah petani gogol mengaku dirugikan atas jual beli tanah yang dilakukan tim 9 yang dikendalikan Kades AN. Hasil jual beli konon juga tidak transparan, dan petani hanya diberi 5 juta. (isa/but)

  • Eks Pejabat MA Zarof Ricar Simpan Uang Diduga Hasil ‘Markus’ dalam Brankas Ukuran 1 Meter – Halaman all

    Eks Pejabat MA Zarof Ricar Simpan Uang Diduga Hasil ‘Markus’ dalam Brankas Ukuran 1 Meter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satpam rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, Dedi Kurniawan mengungkap bahwa atasanya itu menyimpan uang diduga hasil urus perkara di dalam brankas berukuran 1 meter.

    Sebagaimana diketahui sebelumnya Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp 920 miliar atau hampir Rp 1 triliun dari hasil makelar kasus di Mahkamah Agung.

    Adapun pernyataan itu diungkapkan Dedi saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang kasus pemufakatan suap kasasi Ronald Tannur di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Awalnya Jaksa mencecar Dedi terkait penggeledahan rumah Zarof yang dilakukan penyidik Kejagung.

    Saat itu Jaksa mencecar Dedi, dimana ia melihat uang saat penyidik lakukan penggeledahan.

    “Flashback ke penggeledahan. Saksi tadi menjelaskan bahwa saat penggeledahan saksi ada saat itu, dinas. Di kamar mana ditemukan uang?,” tanya Jaksa.

    “Di kamar Pak Zarof,” jawab Dedi.

    “Ruang tersendiri apa ruang tidur?,” tanya Jaksa lagi.

    “Kamar tidur,” ucap Dedi.

    Belum puas dengan jawaban itu, Jaksa pun kembali mencecar dimana posisi persis uang yang Dedi lihat.

    Awalnya Dedi tak menjelaskan rinci dimana uang tersebut disimpan oleh Zarof. Dedi hanya menerangkan bahwa Zarof menyimpan uang itu di dekat kasur.

    Namun setelah dicecar lagi oleh Jaksa, akhirnya Dedi mengatakan bahwa uang-uang itu disimpan di sebuah brankas.
    “Saksi liatnya setelah di packing ke dalam kontainer atau pada saat sebelum dimasukkan ke dalam kontainer?,” tanya Jaksa.

    “Saya lihat dari, pertama kan saya sedang di sebelah di ruangan kerjanya karena L (bentuk ruang kerja Zarof) kan seperti itu, saya masih ditanya-tanya di ruang kerja,” ucap Dedi.

    “Lihat uangnya udah dikumpulkan di dalam boks kontainer berarti?,” tanya Jaksa lagi.

    “Ya maksudnya pas lagi ngambil (barang bukti uang) juga saya lihat,” ujar Dedi.

    “Jadi di lemari atau apa disimpannya?,” tanya Jaksa.

    “Di brankas pak,” ungkap Dedi.

    Setelah itu Jaksa pun coba mencari tahu terkait ukuran brankas hingga jumlah uang yang dilihat oleh Dedi.

    Dedi menerangkan bahwa brankas yang menjadi tempat penyimpanan uang milik Zarof itu memiliki ukuran sekitar 1 meter dan memiliki lebar 50 sentimeter.

    “Ukuran (brankas) nya?,” tanya Jaksa.

    “Kecil segini,” kata Dedi sambil memperkirakan ukuran brankas.

    “Itu satu meter lebih?,” tanya Jaksa memastikan.

    “Satu meteran,” kata Dedi.

    “Lebarnya?,” tanya Jaksa.

    “Mungkin 50 (cm) pokoknya segitu lah ukuran normal,” jelas Dedi.

    Dedi pun mengakui bahwa uang yang ia lihat saat proses penggeledahan itu berjumlah cukup banyak.

    Tak hanya itu dirinya juga memastikan uang tersebut asli dan merupakan mata uang asing.

    “Banyak pak, mata uang asing,” jelas Dedi.

    Terkait uang tersebut sebelumnya dalam proses penyidikan, terungkap Eks pejabat tinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar alias ZR kerap menjadi makelar kasus atau markus selama dirinya menjabat pada periode 2012 hingga 2022.

    Dari perannya tersebut Zarof mampu mengumpulkan pundi-pundi uang hampir Rp 1 triliun yakni Rp 920.912.303.714 atau Rp 920,9 Miliar.

    Adapun hal itu terungkap ketika penyidik Jampidsus Kejagung tengah mengusut kasus pemufakatan jahat berbentuk suap yang dilakukan Zarof dalam kasasi Ronald Tannur.

    Direktur Penyidikan Jampdisus Kejagung RI, Abdul Qohar menyebut bahwa Zarof yang selama ini menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menerima gratifikasi perkara-perkara di MA dalam bentuk uang.

    “Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana yang kita lihat di depan ini yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam rupiah sejumlah Rp 920.912.303.714 dan emas batangan seberat 51 kilogram,” ucap Qohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Jum’at (25/10/2024).

    Terkait uang-uang itu Qohar mengatakan bahwa pihaknya dapati ketika lakukan penggeledahan di dua hunian ditempati Zarof yakni di Senayan Jakarta Selatan dan Hotel Le Meridien Bali pada Kamis 24 Oktober 2024 kemarin.

    Dari penggeledahan rumah Zarof di Jakarta, penyidik menyita sejumlah uang antara lain;

    -Mata uang asing sebanyak SGD 74.494.427;
    -Mata  uang asing sebanyak USD 1.897.362;
    -Mata uang asing sebanyak EUR 71.200;
    -Mata uang asing sebanyak HKD 483.320;
    -Mata uang rupiah sebanyak Rp5.725.075.000.
    Jika dikonversikan maka setara dengan Rp920.912.303.714 (Rp920 miliar)

    -Logam mulia yaitu jenis emas Fine Gold 999.9 kepingan 100 gram sebanyak 449 buah dan logam mulia emas Antam kepingan 100 gram sebanyak 20 buah sehingga total logam mulia jenis emas antam seberat 46,9 kg.

    1 (satu) buah dompet warna pink ditemukan: 
    12 (dua belas) keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram;
    -1 (satu) keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 50 gram;
    -1 (satu) buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram dan 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram;
    -1 (satu) dompet warna hitam berisikan 1 keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 1 kg kode JR599;
    -1 (satu) buah plastik warna abu-abu berisikan 10 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram;
    -3 (tiga) lembar certificate diamond NPNEN ISO/IEC17025;
    -3 (tiga) lembar kwitansi toko emas mulia.

    Sementara dari penggeledahan di penginapan Zarof di Hotel Le Meridien Bali yakni;

    – 1 (satu) ikat uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 100 lembar totalnya Rp10.000.000;
    – 1 (satu) ikat uang tunai pecahan Rp50.000 sebanyak 98 lembar totalnya Rp4.900.000;
    – 1 (satu) ikat uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 33 lembar totalnya Rp3.300.000;
    – 1 (satu) ikat uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 19 lembar, pecahan Rp5.000 sebanyak 5 lembar totalnya Rp1.925.000;
    – 1 (satu) ikat uang tunai pecahan Rp5.000 sebanyak 35 lembar totalnya Rp175.000;
    – Uang tunai dalam dompet sebanyak Rp114.000.

    “Berdasarkan keterangan yang bersangkutan uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012-2022 karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara,” pungkas Qohar.