Jenis Media: Nasional

  • Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

    Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini.

    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3/25).

    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil.

    Dia mengatakan penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Menteri Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini menyebut pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar.

    “Saya katakan, masa kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.

    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di Undang-Undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” pungkasnya.

    Pengumuman ini menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi.

    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

  • Kisah Mengerikan Prajurit Kopassus Tak Berdaya Ditembaki Tropas saat Terjun dari Pesawat di Timtim

    Kisah Mengerikan Prajurit Kopassus Tak Berdaya Ditembaki Tropas saat Terjun dari Pesawat di Timtim

    loading…

    Pertempuran merebut Kota Dili, Timor Timur (Timtim) menjadi peristiwa memilukan bagi prajurit Kopassandha kini Kopassus saat Operasi Seroja. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pertempuran merebut Kota Dili, Timor Timur (Timtim) menjadi peristiwa memilukan bagi prajurit Kopassandha kini Kopassus saat Operasi Seroja. Tidak sedikit prajurit Korps Baret Merah yang terluka parah dan gugur dalam operasi tersebut.

    Pagi itu, 7 Desember 1975 deru suara pesawat Hercules memecah kegelapan malam di atas Kota di Dili, Timtim yang sekarang bernama Timor Leste. Delapan pesawat Hercules membentuk formasi dua intan.

    Tepat pukul 05.45 WITA lampu hijau di atas pintu pesawat menyala bersamaan bel bordering panjang sebagai tanda dimulainya serbuan lintas udara. Prajurit Kopassus yang tergabung dalam Nanggal V bersiap untuk terjun merebut pusat pemerintahan, lapangan terbang, pusat komunikasi, pelabuhan di Kota Dili.

    Saat ketinggian mencapai 900-.1250 kaki, prajurit satu persatu mulai lompat terjun dari pesawat. Namun belum juga mendarat, mereka sudah dikejutkan oleh rentetan senjata yang cukup gencar dari bawah. Desingan peluru dan sinar lintasan peluru atau tracer tampak terlihat jelas di sisi kanan dan kiri prajurit Kopassus. Bahkan beberapa di antaranya mengenai payung terjun dan prajurit Kopassus.

    Para penerjun tidak berdaya melawan tembakan dari bawah karena senjata mereka masih terikat di kaki. Bahkan tembakan gencar dari Portuguese Paratroopers atau Tropas yang mengenai lima pesawat Hercules membuat formasi intan buyar.

    Salah seorang loadmaster, Pelda Pudjio, gugur di pesawat karena terkena dua tembakan di bagian dada. Sebuah kengerian yang harus dihadapi prajurit Kopassus sebelum mereka mendarat.

    “Begitu exit, yang selalu saya ingat harus bisa menentukan arah ke utara. Begitu melayang dalam cuaca yang masih remang-remang dari bawah kanan di sebuah lapangan depan kantor gubernuran tiba-tiba dentuman senjata berat menyalak. Tat..tat..tat..lho kok begini,” ujar Komandan Grup 1 Kopassus Parakomando Kopassandha Letkol Inf. Soegito.

    Menyadari gencarnya serangan dari musuh, pesawat Hercules kemudian meninggalkan lokasi dan menghentikan penerjunan. Sebanyak 72 anggota Nanggala V tidak jadi terjun termasuk Lettu Inf. Luhut Binsar Pandjaitan dan Mayor Inf. Theo Syafei.

  • Mensos Gus Ipul: 53 Lokasi Sudah Siap Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Rakyat  – Halaman all

    Mensos Gus Ipul: 53 Lokasi Sudah Siap Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Rakyat  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

    “Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujar Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/3025).

    Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. 

    “Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ungkapnya.

    Gus Ipul menambahkan penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. 

    Ia menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

    “Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi lah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan,” katanya.

    Lokasi sekolah rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. 

    Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

    “Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapa pun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang,” pungkasnya.

  • Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius

    Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius

    Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia,
    Nezar Patria
    , menegaskan bahwa
    information disorder
    atau
    kekacauan informasi
    menjadi ancaman serius bagi iklim komunikasi di abad ke-21.
    Hal ini disampaikannya dalam acara peluncuran Pedoman Pemenuhan Kewajiban
    Platform Digital
    untuk Dukung
    Jurnalisme Berkualitas
    di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Senin (10/3/2025).

    Information disorder
    menjadi ancaman yang sangat serius bagi iklim komunikasi manusia di abad 21,” kata Nezar.
    “Mau tidak mau, kita semua punya tanggung jawab. Perusahaan pers dan para publisher bertanggung jawab untuk menghadirkan konten-konten berkualitas di tengah disrupsi digital saat ini,” ujar Nezar.
    Ia menekankan bahwa di era digital yang semakin berkembang pesat,
    platform digital
    memiliki peran yang semakin dominan dalam penyebaran informasi.
    Oleh karena itu, perlu ada tanggung jawab bersama (
    shared responsibility
    ) antara platform digital dan
    publisher
    guna menciptakan ekosistem media yang lebih sehat.
    Nezar juga menyoroti fenomena homeless media, yakni media yang tidak memiliki kantor fisik atau struktur perusahaan pers yang jelas, tetapi eksis dan aktif di berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook.
    “Ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh sumber media, termasuk munculnya homeless media,” kata dia.
    “Ini adalah media yang tidak memiliki basis fisik, tapi hadir di platform media sosial dan mempengaruhi ekosistem informasi digital saat ini,” jelasnya.
    Keberadaan homeless media di satu sisi memberikan dinamika baru dalam industri media, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan, terutama dalam memastikan kredibilitas informasi yang disebarluaskan.
    Di tengah tantangan ini, Nezar menegaskan bahwa pemerintah berharap adanya kolaborasi yang kuat, baik, dan adil antara platform digital dengan para publisher.
    Kolaborasi tersebut harus didasarkan pada kerja sama yang sehat serta tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang digital yang lebih kredibel dan berkualitas.
    “Kita tidak ingin media konvensional terus tergerus oleh disrupsi digital tanpa ada solusi,” jelasnya.
    “Oleh karena itu, pedoman yang diluncurkan hari ini adalah hasil pembahasan panjang selama lebih dari tiga tahun untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi industri media,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komitmen Berikan Manfaat Bagi Umat, BPKH Usul UU Pengelolaan Dana Haji Direvisi

    Komitmen Berikan Manfaat Bagi Umat, BPKH Usul UU Pengelolaan Dana Haji Direvisi

    loading…

    Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH Indra Gunawan mengungkapkan revisi undang-undang diperlukan agar BPKH dapat mengalokasikan dana cadangan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) mendorong revisi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana haji. BPKH berkomitmen dana haji harus berkontribusi pada pembangunan nasional dan kesejahteraan umat.

    Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 34/2014, BPKH beroperasi tanpa modal awal, saham, ekuitas, atau cadangan kerugian dari laba bersih, berbeda dengan aturan pada perseroan terbatas yang wajib menyisihkan 20% laba untuk cadangan.

    Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH Indra Gunawan mengungkapkan revisi undang-undang diperlukan agar BPKH dapat mengalokasikan dana cadangan misalnya dari Dana Abadi Umat (DAU) yang kini dana kelolaannya telah mencapai Rp3.86 triliun.

    Sebagai bentuk keadilan bagi 5,5 juta calon jemaah yang masih dalam antrean, BPKH menghadirkan inovasi rekening virtual. Sejak 2018, total penyaluran dana bagi jemaah yang masih menunggu mulai Rp800 miliar di 2018, kini sudah terakumulasi hingga Rp18,3 triliun pada 2025.

    “Saldo setoran awal jemaah yang semula Rp25 juta kini tumbuh menjadi sekitar Rp28 juta, membuktikan bahwa BPKH terus berupaya menghadirkan manfaat bagi seluruh calon haji, baik yang sudah berangkat maupun yang masih menunggu,” katanya, Selasa (11/3/2025).

    Dengan tingkat pengembalian investasi dari 5,45% pada 2018 menjadi 6,9% diakhir 2024 BPKH telah memberikan kontribusi signifikan terhadap jemaah berangkat dan jemaah haji tunggu.

    Selain itu, Dana Abadi Umat senilai Rp3.86 triliun yang bisa dijadikan modal atau ekuitas/saham yang dikelola BPKH dan hasil pengelolaannya digunakan untuk program kemaslahatan, seperti bantuan bencana, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

    “Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan syariah dapat memberikan manfaat luas bagi umat dan negara,” ucapnya.

    Dalam menghadapi kenaikan biaya haji akibat inflasi dan fluktuasi kurs, BPKH terus berkontribusi meringankan beban jemaah. Pada 2022, BPKH menanggung 59% Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), setara dengan Rp57,7 juta per jemaah. Pada 2024, kontribusi ini mencapai 40% (Rp37,3 juta) dari total BPIH sebesar Rp93,4 juta, dan pada 2025, BPKH masih menanggung 38% (Rp33,8 juta) dari total BPIH Rp89,4 juta.

    Terpisah, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan agar dapat terus menjaga keberlanjutan manfaat bagi umat, dukungan terhadap revisi Undang-Undang Keuangan Haji sangat krusial.

    “Dengan penguatan regulasi, BPKH dapat memastikan pengelolaan dana haji yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh umat Islam di Indonesia,” ujar Fadlul.

    (cip)

  • Fakta-fakta Komjen Pol Imam Sugianto, Mantan Ajudan SBY yang Bersiap Pensiun

    Fakta-fakta Komjen Pol Imam Sugianto, Mantan Ajudan SBY yang Bersiap Pensiun

    loading…

    Komjen Pol Imam Sugianto merupakan Pati Bintang Tiga Polri yang menjabat sebagai Astamaops Kapolri bersiap pensiun pada bulan ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA Komjen Pol Imam Sugianto merupakan Perwira Tinggi (Pati) Bintang Tiga Polri yang menjabat sebagai Astamaops Kapolri pada akhir Januari 2025. Jenderal Polisi kelahiran Malang, Jawa Timur pada 11 Maret 1967 ini bersiap memasuki masa purna tugas.

    Berdasarkan data yang dihimpun SindoNews, Selasa (11/3/2025), Imam Sugianto merupakan Pati Polri yang memiliki karier cemerlang di Korps Bhayangkara. Dia banyak menduduki sejumlah jabatan strategis di institusi Polri.

    Berikut ini fakta-fakta mengenai Komjen Pol Imam Sugianto:

    1. Mantan Ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

    Komjen Pol Imam Sugianto pernah dipercaya menjadi ajudan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2012 dari unsur Polri. Jabatan tersebut diembannya selama dua tahun.

    Setelah bertugas di lingkaran Presiden, kariernya semakin moncer. Pada 2014, Imam Sugianto dimutasi menjadi Wakapolda DIY.

    2. Jabat Astamaops Kapolri

    Komjen Pol Imam Sugianto mendapat promosi jabatan menjadi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) pada akhir Januari 2025 menggantikan Komjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca. Sebelumnya dia menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

    Ketentuan promosi itu tercantum dalam surat telegram nomor ST/200/I/KEP/2025 tanggal 31 Januari 2025. Sejalan dengan tugas barunya, Imam juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen Polisi atau Jenderal Bintang 3.

    Setelah menjadi Astamaops Kapolri, pangkatnya naik satu tingkat menjadi Komjen Polisi. Namun, jabatan tersebut tidak terlalu lama ditempati karena Imam segera memasuki masa pensiun pada Maret 2025.

    3. Lulusan Akpol 1990 dari Satuan Intelijen

    Komjen Pol Imam Sugianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 dari satuan Intelijen. Latar belakangnya dalam dunia intelijen membuatnya sukses menjalani kariernya.

    Imam Sugianto pernah menjabat sebagai Kasat Intelkam Polwiltabes Surabaya, Kapolresta Surabaya Timur, kemudian Kapolres Gresik pada 2008. Sempat bertugas menjadi Sespri Kapolri, dia kemudian di percaya menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota pada 2009 dan Kapolres Metro Jakarta Selatan pada 2011

    Imam Sugianto kemudian diangkat menjadi Ajudan Presiden RI SBY pada 2012. Dari situ, dia diangkat menjadi Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2014, Karobinops Sops Polri pada 2015, Wakapolda Kalimantan Barat pada 2019. Selanjutnya menjadi Asisten Operasi Kapolri[2] (2020). Kariernya terus menanjak, dia dipercaya menjadi Kapolda Kalimantan Timur pada 2021 lalu Kapolda Jawa Timur pada 2023, sebelum akhirnya menjabat Astamaops Kapolri hingga sekarang.

    4. Lulus Pendidikan Bergengsi

    Setelah lulus dari Akpol pada 1990, Imam Sugianto banyak mengikuti pendidikan kepolisian untuk menunjang kariernya. Beberapa pendidikan yang pernah dienyamnya selama menjadi anggota Polri antara lain, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

    Selain itu, Imam Sugianto juga lulus pendidikan Sekolah Staf dan Kepemimpinan (Sespim) Polri, dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2017.

    5. Miliki Brevet TNI AL

    Selama mengabdi di Korps Bhayangkara, Imam Sugianto banyak menorehkan prestasi. Berbagai penghargaan pun diraihnya. Tidak hanya dari institusi Polri tapi juga dari institusi lain seperti TNI.

    Imam Sugianto tercatat pernah mendapatkan pernghargaan berupa Brevet Penerbang TNI AL, Brevet Selam Polri, Brevet Scuba TNI AL, dan Brevet Kavaleri Marinir Kelas I.

    (cip)

  • DPR Desak Pemerintah Segera Selamatkan Industri Dalam Negeri dan Berantas Mafia Impor

    DPR Desak Pemerintah Segera Selamatkan Industri Dalam Negeri dan Berantas Mafia Impor

    loading…

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendesak kementerian/lembaga segera mengambil tindakan bersama terkait penyelamatan industri dalam negeri. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendesak kementerian/lembaga segera mengambil tindakan bersama terkait penyelamatan industri dalam negeri. Hal itu menyusul semakin meluasnya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri akibat membanjirnya barang-barang impor.

    “Ini harus segera ada tindakan bersama secara nasional, tidak boleh hanya Kementerian Perindustrian sendirian. Peraturan atau regulasinya dievaluasi dan dicabut kalau tidak pro kepada industri, Bea Cukai diawasi dengan benar, dan mafia-mafia impor yang bercokol lama bahkan seperti sudah mengakar di sini harus diberantas,” tegas Evita, Selasa (11/3/2025).

    Menurut Evita, membanjirnya barang-barang impor murah berdampak mematikan bagi industri dalam negeri, yang terakhir ini sektornya makin meluas bukan hanya tekstil tapi juga elektronik, alas kaki, bahkan diduga bisa merambah ke otomotif dan lainnya jika tidak ada tindakan kesegeraan.

    “Industri kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ini harus ada tindakan nyata misalnya terhadap mafia-mafia ini. Jika terpaksa harus berhadapan dengan penegakan hukum ya harus dilakukan. Kalau tidak salah kita punya Satgas Pengawasan Barang Impor, bagaimana kabarnya? Bila dianggap perlu Bapak Presiden bisa intervensi bikin tim mengawasi oknum-oknum yang bermain yang menganggu industri kita ini, apalagi kan bukan hanya impor tapi juga diganggu sama preman-preman,” kata Evita.

    Dari sisi peraturan, Evita dengan tegas mendesak agar Menteri Perdagangan (Mendag) untuk segera mencabut Permendag No8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan juga meminta Menkeu merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang dinilai ikut merusak daya saing industri dalam negeri yang berdampak pada membanjirnya PHK terakhir ini.

    Menurut Evita, dihapusnya syarat pertimbangan teknis (pertek) dalam proses impor, awalnya bertujuan untuk memperlancar arus barang, tapi hal itu justru mempermudah masuknya produk impor ke Indonesia dan mematikan industri di dalam negeri. Peraturan itu juga membuat pelaku usaha sulit membedakan barang impor resmi atau impor illegal.

    Begitu juga dengan PMK No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, yang selama ini oleh pihak Kementerian Perindustrian juga sudah meminta adanya revisi karena diduga ikut membuat melemahnya industri karena banyak produk impor diduga dimasukkan ke kawasan berikat yang diorientasikan untuk pasar ekspor justru malah membanjiri pasar dalam negeri.

    Politisi PDI Perjuangan ini mengaku mendukung perizinan impor diatur mengenai siapa saja yang diperbolehkan, siapa yang tidak. Silakan Kementerian Perindustrian membuat aturannya terutama dalam kaitan mengurangi penggunaan produk luar. Evita bahkan merasa aneh, kenapa setelah sekian lama terus disuarakan oleh industri maupun asosiasi industri, dan masyarakat bahkan setelah terjadi PHK besar-besaran, Kemendag dan Kemenkeu termasuk Bea Cukai terkesan tidak juga serius menyikapi permasalahan yang dihadapi industri di dalam negeri.

    “Industri kita membutuhkan keberpihakan segera untuk mencegah kerusakan yang lebih massif. Terkait oknum Bea Cukai dan mafia impor, selama ini banyak modus yang diduga digunakan untuk meloloskan barang dari luar negeri, sehingga diharapkan adanya upaya penegakan hukum yang tegas, dan berkelanjutan,” katanya.

    “Mafia-mafia seperti ini yang terbiasa melakukan kecurangan semacam ini harus ditindak tegas. Saya harapkan bisa saja bentuk tim investigasi ke lapangan, siapa yang bermain ini ditindak saja. Lha, ini nggak ada kapok-kapok-nya. Seluruh Indonesia sudah teriak-teriak eh barang impor terus saja membanjir. Ini kan aneh,” sambung Evita.

    (cip)

  • 14 dari 49 Napi Lapas Kutacane Aceh yang Kabur Ditangkap

    14 dari 49 Napi Lapas Kutacane Aceh yang Kabur Ditangkap

    loading…

    Sebanyak 14 tahanan yang kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh berhasil ditangkap. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Sebanyak 49 narapidana melarikan diri alias kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Puluhan napi tersebut kabur dari Lapas Kutacane pada Senin, 10 Maret 2025, sore menjelang buka puasa.

    “Betul terjadi peristiwa upaya pelarian warga binaan Lapas Kutacane,” kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti, Selasa (11/3/2025).

    Rika mengabarkan, total ada 49 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) alias napi yang kabur dari Lapas Kutacane. Hingga pagi ini, kata Rika, sebanyak 14 napi telah berhasil ditangkap dan ada juga yang menyerahkan diri.

    “WBP yang melarikan diri 49 orang, tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang. 35 orang masih dalam pengejaran,” jelas Rika.

    Ditjenpas telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah (Pemda) berkaitan dengan penanganan puluhan napi yang kabur dari Lapas Kutacane tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk menangkap kembali para narapadina tersebut.

    “Bupati Aceh Tenggara hadir langsung untuk berdialog dengan warga binaan,” kata Rika.

    Sekadar informasi, sebuah video puluhan napi kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, viral di berbagai platform. Para napi terlihat berhamburan kabur memanjat pagar serta berlarian di atas atap Lapas Kutacane, beberapa di antaranya berhasil diamankan oleh warga.

    Peristiwa yang terjadi sore hari tersebut menjadi tontonan warga sekitar dan sempat membuat macet. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kaburnya puluhan napi tersebut. Ditjenpas dan sejumlah pihak sedang melakukan investigasi.

    (cip)

  • 50-an Sekolah Rakyat Sudah Siap Memulai KBM Juli 2025, Gus Ipul: Makan, Seragam, Semua Gratis – Halaman all

    50-an Sekolah Rakyat Sudah Siap Memulai KBM Juli 2025, Gus Ipul: Makan, Seragam, Semua Gratis – Halaman all

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat 50 sekolah rakyat yang sudah siap menjalankan aktivitas pembelajaran. 

    Tayang: Selasa, 11 Maret 2025 05:41 WIB

    Tribunnews.com/Fahdi

    SEKOLAH RAKYAT – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh usai rapat mengenai Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Sekolah Rakyat akan mulai dibuka pada tahun ajaran ini, Gus Ipul memastikan biaya sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama tersebut, gratis. (Fahdi Fahlevi) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan terdapat 50 sekolah rakyat yang sudah siap menjalankan aktivitas pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar (KBM). 

    Sekolah tersebut diperuntukkan untuk anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    “Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan kurikulum pendidikan yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Termasuk menyiapkan tenaga pendidik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

    “Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof Muti, untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU,” katanya.

    Ia mengatakan program Sekolah Rakyat ini dijalankan dengan melibatkan kerja sama dari sejumlah kementerian. 

    Ia memastikan biaya sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama tersebut, gratis.

    “Makan, seragam, semua gratis,” kata Gus Ipul.

    Sekolah Rakyat tersebut akan dimulai pada Juli tahun ini berbarengan dengan dimulainya tahun ajaran 2025/2026.

    “Ya kurang 3 bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Waspadai Hadis Palsu Berbahagia Menyambut Ramadan

    Waspadai Hadis Palsu Berbahagia Menyambut Ramadan

    Setiap memasuki bulan suci Ramadan, umat muslim sering mendengar nasihat ustaz, dai, atau penceramah, bahwa orang yang berbahagia menyambut datangnya Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Nasihat ini selalu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Nasihat ini menekankan cukup dengan berbahagia menyambut Ramadan, kunci surga sudah terpegang dan pintu neraka ditutup rapat-rapat.

    Utsman al-Khubawi menyampaikan nasihat tersebut sebagai sabda Nabi SAB dalam kitabnya Durratun Nashihin. Dalam kitabnya, al-Khubawi menulis:

    مَنْ فَرِحَ بِدُخُوْلِ رَمَضَانَ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيْرَانِ

    “Siapa yang berbahagia atas datangnya Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka”. 

    Apa benar ungkapan ini bersumber dari Rasulullah SAW yang dikenal dengan hadis atau sunah?

    Banyak orang menuding Durratun Nashihin adalah kitab palsu karena memuat banyak hadis palsu. Tidak hanya itu, kitab ini juga disebut sebagai salah satu kitab yang menjadi pangkal cerita-cerita fiktif yang beredar di masyarakat. Informasi ini sangat berharga umat muslim tidak langsung menganggap ungkapan tersebut adalah sabda Rasulullah SAW. 

    Dalam kajian hadis, ada dua pembahasan penting dan mendasar untuk menguji kebenaran suatu hadis, yakni teks dan narator teks (dalam ilmu hadis dikenal dengan kajian sanad dan matan). Pertama, kajian sanad adalah tentang siapa saja yang menyampaikan teks hadis tersebut. Benarkah hadis tersebut bersumber dari Rasulullah SAW? Apakah orang yang menyampaikan itu dapat dipercaya (tsiqah)? Bagaimana sikap, perilaku, dan akhlaknya?

    Kedua, kajian matan tentang redaksi atau ungkapan yang terdapat dalam suatu hadis. Apakah lafal hadis itu bermasalah atau tidak? Apakah makna hadis tersebut selaras dengan hadis yang memang sudah diakui kebenarannya atau tidak?

    Analisis Sanad

    Setelah ditelusuri di dalam kitab-kitab hadis, tidak ada satu pun kitab hadis yang menyebutkan hadis di atas. Seperti disampaikan pada awal tulisan, hanya al-Khubawi dalam Durratun Nashihin yang menuliskan dan menisbahkannya kepada Rasulullah SAW. Tidak adanya hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis adalah isyarat pertama tentang kepalsuan hadis tersebut.

    Kedua, al-Khubawi tidak mencantumkan rangkaian sanad atau perawi hadisnya. Tidak adanya sanad dalam hadis tersebut semakin memperkuat kepalsuan hadis tersebut. Sanad adalah unsur terpenting dalam hadis. Sebuah ungkapan tidak bisa disebut hadis jika mata rantai sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, apalagi tidak ada sanadnya.

    Dalam kajian ilmu hadis, model hadis seperti ini masuk ke dalam kategori hadis palsu yang dikenal dengan istilah la ashla lahu, laisa lahu ashlun, la sanada lahu, atau laisa lahu sanad, yang artinya tidak ada sumber dan asalnya. Dengan kata lain, istilah ini berarti perkataan palsu karena Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikannya. Maka dari itu, berdasarkan kajian sanadnya, hadis di atas palsu dan tidak bisa diamalkan.

    Analisis Matan

    Setelah dipastikan kepalsuan hadis tersebut secara sanad, selanjutnya hadis tersebut akan diuji redaksi atau ungkapannya. Dalam kajian ilmu hadis, indikasi kepalsuan hadis dapat diteliti melalui lafal dan maknanya, apakah meragukan atau tidak? Apakah bermasalah atau tidak? Berikut akan dijelaskan permasalahan hadis tersebut berdasarkan dua indikator hadis palsu secara matan.

    Pertama, indikator kepalsuan hadis berdasarkan lafalnya. Kata man fariha (من فرح) di dalam kitab-kitab hadis tidak pernah bersanding dengan kata Ramadan. Akan tetapi hanya bersanding dengan tema berikut:

    Tentang kebahagiaan para sahabat saat mereka shalat bersama Rasulullah SAW. Hadis tersebut terdiri dari tiga redaksi berikut:

    وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ فَرِحَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ… (رواه البيهقي في الكبرى )

    وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ فَرِحَ بِرُؤْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ… (رواه البيهقي في الكبرى)

    وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ فَرِحَ بِخُرُوجِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ… (رواه مسلم في صحيحه )

    Tentang hidup di dunia tidak lepas dari rasa bahagia dan sedih. Namun perlu dicatat bahwa ungkapan ini bukan hadis melainkan ungkapan Abu al-Fath ‘Ali bin Muhammad yang dinukil oleh imam al-Baihaqi dalam kitabnya Syu’ab al-Iman sebagai berikut:

    لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ فِي دُنْيَاهُ مِنْ فَرْحٍ وَغَمٍّ

    Tentang rumah surga adalah milik orang yang berbahagia dengan keberadaan anak yatim (redaksi lain anak kecil bukan anak yatim) dan menyukainya. Hamzah bin Yusuf al-Sahmi dalam Mu’jam al-Syuyukh dan Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil fi al-Dhu’afa’ meriwayatkannya dengan redaksi sebagai berikut:

    إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا الفَرْحُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ فَرَّحَ يَتَامَى الْمُؤْمِنِيْنَ

    إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الفَرْحِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ فَرَّحَ الصِّبْيَانَ

    Kisah tentang sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW dan akan disusul putrinya sayidah Fatimah. Sayidah Fatimah sampai menangis karena begitu sedihnya. Namun seketika, Rasulullah SAW membuat sayidah Fatimah tertawa lebar dan bertanya, wahai Fatimah maukah engkau menjadi pemimpin istri-istri orang-orang beriman dan pemimpin kaum perempuan? Penasaran tentang tangis sedih dan tawa bahagia sayidah Fatimah, sayidah Aisyah lantas berkata,“Aku tidak pernah melihat kesedihan yang lebih dekat dengan kebahagian seperti hari ini.” Dalam riwayat sahih Imam Muslim dan Abu Ya’la dalam musnadnya, Sayyidah Aisyah berkata:

    مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ حُزْنًا أَقْرَبَ مِنْ فَرَحٍ

    Dari sinilah bisa diambil kesimpulan bahwa hadis tentang hanya bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan akan mendapatkan balasan dengan diharamkannya neraka bagi orang bahagia tersebut adalah palsu. Selain berdasarkan alasan sanad dan matan yang memang sudah mengindikasikan kepalsuan hadis tersebut, lebih penting lagi ialah hadis ini justru disampaikan dan dikutip dari mimbar-mimbar masjid. Layakkah mengobral nama Rasulullah, sementara apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah tidak pernah terucap? 

     Penulis adalah mahasiswa Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI).