Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini merupakan hari ke-12 ibadah puasa ramadan dilaksanakan di Indonesia.
Umat muslim akan menjalankan ibadah puasa saat ini hingga waktu berbuka ketika adzan magrib sore nanti.
Berikut jadwal buka puasa 12 ramadan 1446 H di Jabodetabek melansir dari laman Kemenag.
MAGRIB 18:10
ISYA’19:18
MAGRIB 18:15
ISYA: 19:19
MAGRIB: 18:11
ISYA’ :19:20
MAGRIB: 18:10
ISYA’: 19:19
Jakarta, Beritasatu.com – Ziarah kubur merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, pertanyaan sering muncul mengenai apakah wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk berziarah dan membaca Surah Al-Fatihah untuk mendoakan orang yang telah meninggal.
Dalam ajaran Islam, pemahaman mengenai ziarah kubur dan membaca ayat Al-Qur’an, terutama dalam kondisi tertentu seperti haid, memerlukan penjelasan berdasarkan hukum Islam dan pendapat para ulama.
Beberapa ulama memperbolehkan, sementara yang lain memberikan batasan tertentu. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut penjelasan lengkapnya!
Hukum Ziarah Kubur bagi Wanita Haid
Sebagian besar ulama sepakat bahwa wanita haid tidak dilarang untuk berziarah kubur. Ziarah kubur merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam karena mengingatkan manusia akan kehidupan setelah mati.
Dalam berbagai hadis, tidak ditemukan larangan eksplisit bagi wanita haid untuk mengunjungi makam, selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar syariat Islam.
Ziarah kubur bagi wanita haid diperbolehkan selama dilakukan dengan adab yang baik. Islam menekankan pentingnya menjaga kesopanan, tidak meratapi kematian secara berlebihan, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, wanita haid tetap bisa mendapatkan manfaat spiritual dari ziarah kubur.
Bolehkah Membaca Surah Al-Fatihah Saat Ziarah Kubur?
Terkait membaca surah Al-Fatihah, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jika bacaan tersebut dimaksudkan sebagai doa, maka diperbolehkan bagi wanita haid. Dalam hal ini, bacaan Al-Fatihah yang diniatkan sebagai doa dan permohonan rahmat bagi orang yang telah meninggal tetap bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk wanita haid.
Sheikh Ahmad Kutty dilansir dari laman Islamqa, menjelaskan bahwa:
“Tentu kalian diperbolehkan untuk melakukan zikir dan berdoa saat sedang haid. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, hampir semua ulama dan ahli fikih sepakat bahwa baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan junub, serta perempuan yang sedang haid atau nifas, diperbolehkan melakukan Zikir, baik secara lisan maupun dalam hati”.
Namun, dalam keadaan haid, wanita tidak diperkenankan menyentuh mushaf Al-Qur’an secara langsung. Ini menjadi perhatian bagi mereka yang ingin membawa Al-Qur’an dalam bentuk fisik saat berziarah.
Secara umum, wanita haid diperbolehkan untuk berziarah kubur dan membaca Surah Al-Fatihah selama niatnya baik dan sesuai dengan adab Islam. Ziarah kubur adalah bentuk refleksi dan pengingat akan kehidupan setelah mati.
Tangerang, Beritasatu.com – Bareskrim Polri menerima sembilan laporan polisi terkait produsen minyak goreng Minyakita, dengan laporan dibuat dalam model A untuk penyelidikan lebih lanjut. Satu tersangka sudah ditetapkan dalam kasus ini.
Menurut Kepala Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, dari sembilan laporan yang diterima, enam di antaranya adalah produsen yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).
“Sampai siang ini, ada sembilan laporan polisi. Kita akan lakukan penindakan dan membuat laporan model A untuk mempercepat penyelidikan,” ujar Helfi saat konferensi pers di PT Jujur Sentosa, Kota Tangerang, Rabu (12/3/2025) terkait produsen Minyakita.
Saat ini, Bareskrim Polri tengah mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap dugaan pelanggaran, termasuk ketidaksesuaian takaran Minyakita. “Proses sedang berjalan,” ucap Helfi.
Dalam perkembangan terbaru, satu tersangka telah ditetapkan dalam kasus pelanggaran distribusi Minyakita, dengan modus mengurangi takaran minyak kemasan.
loading…
Pengamat transportasi UI Tri Tjahjono mengungkapkan kelompok usia 10-19 tahun menjadi penyumbang terbesar dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Foto/istimewa
JAKARTA – Angka kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja masih tinggi cukup tinggi. Mayoritas dari mereka adalah pengendara sepeda motor.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri yang membahas tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja, khususnya pengguna kendaraan roda dua.
Pengamat transportasi Universitas Indonesia (UI) Tri Tjahjono mengungkapkan kelompok usia 10-19 tahun menjadi penyumbang terbesar dalam kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan data UNICEF 2022.
“Kelompok anak-anak dan remaja yang menggunakan sepeda motor sangat rentan mengalami kecelakaan. Berdasarkan data UNICEF 2022, sebanyak 30% dari angka kematian remaja usia 10-19 tahun disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, dan mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Ini menjadi perhatian serius karena sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),” ujar Tri, Rabu (12/3/2024).
Selain membahas tingginya angka kecelakaan di kalangan remaja, Tri juga menyoroti pentingnya penggunaan helm berkualitas dalam berkendara. Menurut Tri, helm untuk anak-anak di Indonesia masih kurang mendapat perhatian, padahal ukuran kepala anak terus berkembang seiring bertambahnya usia.
“Helm anak-anak itu seperti sepatu, harus sering diganti karena ukuran kepala mereka berubah cepat. Sayangnya, di Indonesia belum tersedia helm khusus untuk anak-anak yang sesuai standar keselamatan,” jelasnya.
Tri juga mengusulkan adanya organisasi atau LSM yang fokus pada penyediaan dan penelitian terkait helm anak-anak agar keselamatan mereka lebih terjamin di jalan raya.
Dalam kesempatan yang sama, Tri juga menyoroti peredaran helm berstandar SNI yang diragukan kualitasnya. Ia mengkhawatirkan adanya helm yang hanya ditempeli label SNI tanpa benar-benar memenuhi standar keselamatan.
“Soal helm berstandar SNI, saya curiga apakah helm yang dijual benar-benar sesuai standar atau hanya ditempel label SNI. Jika tidak ada pengawasan ketat, maka helm berkualitas rendah akan beredar di pasaran dan membahayakan penggunanya,” ungkapnya.
Diskusi ini diharapkan dapat mendorong langkah konkret dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja, baik melalui regulasi ketat terkait penggunaan kendaraan roda dua maupun peningkatan kualitas alat keselamatan berkendara.
(cip)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, bicara soal Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mewacanakan akan membangun Partai Super Tbk usai tidak lagi bergabung dengan partai politik.
Gagasan tersebut kemudian diadopsi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lewat PSI Perorangan.
Adapun PSI Perorangan sendiri merujuk pada konsep partai yang membuka keanggotaan dan pencalonan tanpa harus bergantung pada struktur partai yang kaku. Ini berhubungan dengan gagasan Partai Super Tbk yang sebelumnya disampaikan oleh Jokowi.
Menurut Arif, wajar jika PSI mengadopsi ide atau gagasan yang disampaikan oleh Jokowi. Karena PSI memiliki kedekatan dengan eks Wali Kota Solo itu.
“Partai Super Tbk yang disampaikan Jokowi, saya kira diduplikasi oleh PSI Perorangan menjadi wajar karena Ketua Umum PSI adalah anak Jokowi, Kaesang,” kata Arif kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).
Dia menilai konsep partai terbuka menjadi menarik dalam lanskap politik Indonesia, yang selama ini cenderung sentralistik dan bergantung pada figur tokoh tertentu.
“Partai terbuka seharusnya memberikan ruang bagi keterlibatan lebih luas dari berbagai kalangan, tanpa terlalu bergantung pada elite politik tertentu,” kata Arif
Jika PSI benar-benar serius dalam menerapkan konsep ini, Arif mengungkapkan, maka mereka perlu menunjukkan langkah konkret untuk membangun partai yang lebih inklusif dan demokratis.
“Konsep partai terbuka ini menjadi perhatian, karena partai politik di Indonesia cenderung sentralistik dan bergantung pada tokoh,” tegasnya.
Jika benar PSI mengadopsi gagasan partai terbuka Jokowi, dia menerangkan, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan.
Bagi PSI, ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan citra positif sebagai partai yang membawa gagasan baru dalam politik Indonesia.
“Jokowi dan PSI akan sama-sama diuntungkan. PSI bisa mendapatkan image positif, sementara Jokowi bisa menjadikan PSI sebagai tumpuan politik,” jelasnya.
Namun, Arif mengingatkan, tantangan utama bagi PSI saat ini adalah membuktikan konsistensinya.
Publik masih menanti apakah konsep partai terbuka yang PSI usung akan benar-benar diterapkan dalam praktik politik.
“Konsistensi PSI ini yang perlu diuji, apakah ini sekadar selogan atau jualan politik saja,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membocorkan niat untuk membentuk sebuah Partai Super Terbuka.
Hal itu disampaikan Jokowi baru-baru ini di kediamannya, di Solo, yang kemudian ditayangkan di YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).
“Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka),” ujarnya.
“Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya,” lanjut Jokowi tegas dalam momen tersebut.
Saat ditanyai maksud pernyataannya itu, Jokowi justru terdiam dan tak ingin membahasnya lebih dalam.
“Kalau (partai-partai) yang sekarang dimiliki segelintir orang pak?” demikian pertanyaan Najwa Shihab kepada Jokowi.
“Saya nggak ingin berbicara mengenai itu,” jawab Jokowi sembari tersenyum.
Mantan kader PDIP ini enggan menjawabnya. Ia hanya menegaskan bahwa Partai Super Terbuka bisa dimiliki oleh seluruh anggota. Bukan milik perseorangan ataupun segelintir orang.
“Idealnya seperti itu (partai yang dimiliki oleh semua anggota) ke depan saya kita (kita akan buat) seperti itu,” ungkap Jokowi.
Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah sudah menyiapkan solusi terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.
“Sudah, sudah, sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” kata Gibran kepada wartawan saat ditanya terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan Kemenpan RB di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Hanya saja Gibran tidak menjelaskan apa solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut. Ia hanya meminta para CASN dan PPPK menunggu saja pengumuman resmi.
Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Menpan RB Rini Widyantini seusai menemui Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Kebijakan ini menjadi bagian dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan tansformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lebih lincah dan kolaboratif.
Sementara itu anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta menpan RB mencabut surat edaran penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).
Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saat ini tengah bertransformasi menjadi lembaga pembiayaan film.
Pelantikan Ifan sebagai Dirut PFN dilakukan pada Senin (10/3/2025), yang ditandai dengan banyaknya karangan bunga ucapan selamat di lokasi. Namun, menariknya, tidak ada ucapan selamat dari tokoh politik.
Hingga kini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, belum memberikan pernyataan resmi terkait pengangkatan Ifan dalam posisi strategis tersebut.
Latar Belakang Ifan Seventeen
Selain dikenal sebagai musisi, Ifan Seventeen juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Pria kelahiran Yogyakarta, 16 Maret 1983 ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia menempuh studi dari 2001 hingga 2005.
Di luar dunia musik, Ifan pernah menjajal dunia perfilman dengan membintangi film Sukep: The Movie. Dia juga pernah merilis album solo bertajuk Masih Harus di Sini pada 2022. Meski demikian, keterlibatannya di industri film masih tergolong minim dibandingkan dengan kariernya sebagai penyanyi.
Selain itu, Ifan juga pernah mencoba peruntungan di dunia politik. Pada Pemilu Legislatif 2014, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR melalui Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun gagal.
Lima tahun kemudian, ia kembali maju sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, tetapi kembali tidak terpilih.
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memanggil bekas Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Kamis (13/3/2025).
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan Ahok bakal diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang periode 2018-2023. Penyidik rencananya akan memeriksa mantan Gubernur Jakarta itu sekitar 10.00 WIB.
“Rencananya begitu [Ahok diperiksa], sesuai jadwal Kamis, pukul 10.00 WIB,” ujar Harli saat dihubungi, Rabu (12/3/2024).
Ahok sebelumnya sempat sesumbar akan membuka kasus di Pertamina. Dia bahkan mengklaim memiliki banyak catatan yang bisa menyeret siapa saja sosok yang bertanggung jawab dalam kasus rasuah di perusahaan minyak pelat merah tersebut.
Adapun, Kejagung belum mengetahui secara pasti sosok lain yang akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Pertamina tersebut.
“[Saksi lain] belum monitor,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.
Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.
Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.
/data/photo/2025/03/12/67d1442a473e7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon")
Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menegaskan bahwa beberapa bangunan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang baru saja dibongkar, kini sudah ditanami pohon.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat enggan menjadikan kawasan tersebut ramai bangunan seperti sebelumnya.
“Ditanami pohon, kan sudah mulai. Sudah mulai, kita tuh cepat. Hari pertama bongkar, hari kedua bongkar, hari ketiga nanam pohon. Itu kebiasaan saya dari dulu,” kata Dedi saat ditemui
Kompas.com
di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Dedi menyampaikan bahwa pihaknya berencana menanam sekitar 23.000 pohon di kawasan tersebut.
Jumlah itu pun sudah diperhitungkan dengan matang sesuai luas hektar tanah yang ada.
“Kalau di daerah situ sekitar 23.000 pohon. Karena di situ hampir 23 hektar. Satu hektarnya 1.000 pohon,” jelas politikus Partai Gerindra ini.
Ditanya apakah mungkin
Pemprov Jabar
menanam pohon teh di kawasan tersebut, Dedi menyatakan bahwa hal itu akan dibicarakan lebih lanjut.
Dirinya akan berbincang terlebih dulu dengan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Bogor, Jawa Barat soal itu.
“Kebun teh nanti gini, besok saya ngundang Perhutani sama PTPN di Bogor. Saya ingin begini, sudah deh tanah-tanahnya enggak usah disewain lagi sama swasta. Sewain sama Pemprov Jabar, saya tanamin pohon,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, pembongkaran kawasan Puncak belakangan dilaksanakan Pemprov Jabar, menyusul banjir besar di Jabodetabek pada awal Maret lalu.
Salah satu pembongkaran terjadi pada kawasan wisata Hibisc Fantasy Puncak yang sudah dimulai sejak Kamis (6/3/2025).
Pembongkaran sesuai arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Tindakan ini diambil karena Hibisc Fantasy Puncak dinilai telah melanggar izin penggunaan lahan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap bahwa ada pihak yang berupaya meminta supaya Sekretaris Jenderal partai Hasto Kristiyanto segera dipecat dan memulihkan keanggotaan Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus di sela-sela acara konferensi pers yang digelar di DPP PDIP Jakarta, Rabu (12/3).
Deddy mengatakan permintaan khusus itu datang pada tanggal 14 Desember 2024 lalu melalui seseorang. Jika permintaan itu tidak dipenuhi oleh PDIP, kata Deddy, bakal ada 9 orang kader PDIP yang bakal diciduk oleh Kepolisian dan KPK.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” tuturnya.
Bahkan, anggota Komisi II DPR RI itu juga menyebut jika utusan tersebut merupakan orang yang sangat berwenang. Maka dari itu, Deddy meyakini kasus Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi.
“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” katanya
Deddy menegaskan bahwa seluruh kader PDIP akan melakukan perlawanan dan tidak mau menuruti permintaan khusus tersebut.
“Kasus mas Hasto jelas kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” ujarnya.