Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Ahok Pastikan Penuhi Panggilan Kejagung Jadi Saksi Kasus Pertamina

    Ahok Pastikan Penuhi Panggilan Kejagung Jadi Saksi Kasus Pertamina

    Ahok Pastikan Penuhi Panggilan Kejagung Jadi Saksi Kasus Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Komisaris Utama Pertamina,
    Basuki Tjahaja Purnama
    alias
    Ahok
    , memastikan akan hadir memenuhi panggilan
    Kejaksaan Agung
     pada Kamis (13/3/2025).
    Ahok dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 
    “Ya, akan hadir,” ujar Ahok singkat saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu (12/3/2025).
    Kejagung telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ahok pada Kamis besok pukul 10.00 WIB.
    Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.
    Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin.
    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.
    Kejagung belum membeberkan alasan mengapa Ahok menjadi saksi dalam kasus ini, tetapi diketahui bahwa Ahok menjabat sebagai komisaris utama Pertamina pada 2019 hingga 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 705.000 Siswa Terima Bantuan, Ini Jadwalnya

    705.000 Siswa Terima Bantuan, Ini Jadwalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada Maret 2025 mencapai 705.000 siswa. Sebelumnya, jumlah penerima bantuan pendidikan ini sebanyak 525.000 siswa, tetapi kini kembali ditingkatkan setelah pembaruan data.

    “Jadi pada prinsipnya akan dilakukan pembaruan data, memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya, kemudian kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705.000 siswa yang akan menerima. Kemarin itu 525.000, turun. Sekarang akan kita naikkan kembali menjadi 705 ribu siswa yang akan menerima KJP. (Sedangkan) KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kurang lebih 15 ribu,” kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa jumlah penerima sudah diputuskan, dan bantuan akan dibagikan pada akhir Maret.

    “Sehingga sudah diputuskan mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum lebaran sudah bisa kita bagikan,” ujarnya.

    Selain itu, Pramono mengumumkan bahwa seluruh kecamatan di DKI akan memiliki posko pengaduan KJP yang mulai beroperasi pada Maret.

    “Sudah diputuskan, semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan,” katanya.

    Ia juga menyinggung pembebasan ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah. “Termasuk ijazah yang tertahan di semua tingkatan nanti akan kita putihkan,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Senyum Sri Mulyani saat Merespons Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all

    Senyum Sri Mulyani saat Merespons Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat dan buka bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Buka bersama tersebut digelar di tengah isu ia akan mundur dari kabinet.

    Usai buka bersama Sri Mulyani tidak berkomentar terkait isu tersebut ia hanya melemparkan senyum kepada awak media.

    Dalam foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani tampak menyantap makan berdua dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam penjelasan foto tersebut dituliskan momen buka bersama antara Presiden dengan Sri Mulyani berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban.

    “Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” tulis akun @sekretariat.kabinet, dilihat Rabu (12/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” katanya.

    Terkait dengan konferensi Pers realisasi APBN KiTa 2025, Sri Mulyani membenarkan akan dilakukan pada Kamis esok.  Konferensi pers akan menyampaikan realiasasi serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah dalam periode Januari-Februai 2025.

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” katanya.

    Sri Mulyani enggan berkomentar lebih jauh mengenai realisasi APBN dalam dua bulan pertama di 2025 tersebut. Termasuk mengenai kabar bahwa APBN di Januari defisit, Rp 23,5 triliun.

    “Ya konferensi pers besok aja lah,” katanya.

  • Satgas Pangan Temukan Kecurangan Pengemasan Produk Minyakkita Pasar Surabaya

    Satgas Pangan Temukan Kecurangan Pengemasan Produk Minyakkita Pasar Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Satgas Pangan Satreskrim Polrestabes Surabaya menemukan kecurangan dalam pengemasan produk Minyakkita di 2 pasar tradisional Surabaya, Rabu (12/03/2025).

    Kecurangan itu ditemukan oleh Satgas Pangan Polrestabes Surabaya saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di 2 pasar tradisional bersama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan) Kota Surabaya. Tim mendapati volume minyak goreng kemasan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

    “Sidak ini dilakukan sebagai respons terhadap maraknya dugaan kecurangan oleh pelaku usaha dalam pengemasan Minyakita,” kata Iptu Toni Hariyanto, Kanit 5 tindak pidana ekonomi (Tipidek) Satreskrim Polrestabes Surabaya.

    Sidak dilakukan di Pasar Soponyono dan Pasar Wonokromo Surabaya. Berbekal dengan alat ukur volume, tim menemukan bahwa minyak goreng dalam kemasan botol 1 liter yang dijual di pasaran ternyata memiliki volume kurang dari standar yang seharusnya.

    “Kami menemukan beberapa pengemasan dalam bentuk botol 1 liter yang seharusnya berisi 1000 ml, tetapi setelah diuji, hanya berisi 970 ml. Artinya, ada indikasi kekurangan sekitar 30 ml per botol,” tuturnya.

    Selain dalam kemasan botol, dugaan kecurangan juga ditemukan pada kemasan bantal (pouch) 1 liter yang dikemas oleh beberapa CV dan PT. Temuan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pemerintah Kota Surabaya dan kepolisian berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan ini guna melindungi hak-hak konsumen. Pengawasan akan terus diperketat agar tidak ada lagi praktik kecurangan yang merugikan masyarakat,” tegas Toni.

    Toni menghimbau kepada masyarakat agar lebih teliti dalam membeli minyak goreng kemasan dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan. “Masyarakat diimbau lebih waspada dan lebih teliti dalam membeli minyak goreng kemasan dan jika menemukan indikasi kecurangan segera melaporkan kepada instansi terkait,” pungkas Toni. (ang/kun)

  • Program Sarapan Gratis Pramono Batal, Anggaran Dialihkan untuk KJP Plus

    Program Sarapan Gratis Pramono Batal, Anggaran Dialihkan untuk KJP Plus

    PIKIRAN RAKYAT – Wacana Program sarapan bergizi gratis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya batal. 

    Penyampaian ini terjadi setelah Gubernur DKI Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta, Rabu sore, 13 Maret 2025.

    Terkait pembatalan program tersebut, Pemprov menyiapkan program lain. “Yang pertama adalah untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah,” kata Pramono.

    Pramono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat sementara pemerintah Jakarta mensuportnya sehingga mampu berjalan dengan optimal.

    Anggaran untuk KJP Plus

    Di samping itu, Pemprov akan mengalihkan sebagian anggaran yang awalnya direncanakan untuk sarapan gratis dialihkan untuk memperbanyak jumlah penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus).

    Pihaknya menyiapkan penambahan sebanyak kepada 705.000 siswa dari sebelumnya 520.000 siswa penerima manfaat program KJP Plus tersebut dan akan diterima pada akhir Maret mendatang.

    “Paling lama April, di samping itu program KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) yang dulu terhambat kami akan lanjutkan,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bersinergi dengan pemerintah provinsi DKI terkait pelaksanaan makan bergizi gratis.

    “Dan saya sampaikan juga bahwa janji beliau untuk memberi makan pagi tetap akan di laksanakan karena anak PAUD sama SD tetap akan makan pagi, jadi kita bersinergi satu sama lain dan saya dapat penjelasan bahwa beliau punya cita-cita yang lebih besar yaitu menambah KJP menambah beasiswa dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta,” kata Dadan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menpan RB Rini Widyantini Dinilai Pancing Kegaduhan, Eko Widodo Sindir agar Belajar pada Menteri Era SBY

    Menpan RB Rini Widyantini Dinilai Pancing Kegaduhan, Eko Widodo Sindir agar Belajar pada Menteri Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 menuai reaksi keras khususnya dari kalangan honorer. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

    Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini dinilai gagal dalam menuntaskan masalah honorer sesuai amanat UU 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo mengatakan, MenPAN-RB Rini sudah memancing kegaduhan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan.

    “Presiden Prabowo harus segera membatalkan surat MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta menerbitkan regulasi baru,” kata Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN, Rabu (12/3/2025).

    Dia menambahkan jika Prabowo tidak membatalkan surat MenPAN-RB dan kepala BKN, kegaduhan akan terus terjadi. Sebab, banyak CPNS dan calon PPPK yang sudah tidak punya penghasilan akibat dirumahkan.

    “Pak Prabowo kan cinta rakyat kecil. Nah, yang melamar CPNS, apalagi PPPK itu wong cilik semua. Mereka butuh kehidupan layak,” tegasnya.

    Dia mencontohkan, ASN PPPK sudah masuk masa pensiun, tetapi tidak ada kejelasan tentang uang pensiun. Itu karena UU 20 Tahun 2023 tentang ASN sampai saat ini belum jelas mengatur status kesejahteraan PPPK.

    “Karier dan TPP untuk PPPK sangat berbeda dengan PNS. Apakah UU ASN 2023 berpihak kepada PPPK,” tanya tokoh muda pendidikan Riau ini.

    Ekowi menyarankan Menteri Rini belajar dari menteri pendahulunya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang gerak cepat (gercep) dalam penyelesaian honorer.

  • Ini Ciri-Ciri Kerangka Mayat di Asrama Polsek Ujungpangkah Gresik

    Ini Ciri-Ciri Kerangka Mayat di Asrama Polsek Ujungpangkah Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Tim Dokter Forensik Polda Jatim dan RSUD Ibnu Sina Gresik berhasil mengungkap ciri-ciri kerangka mayat di Asrama Polsek Ujungpangkah. Berdasarkan hasil forensik, jumlah tulang belulang yang dikumpulkan tidak ditemukan adanya kekerasan. Hal ini dikatakan oleh tim dokter forensik dr Tuti Purwanti, SpFM dari Polda Jatim.

    “Selain tidak adanya tanda kekerasan. Mayat yang sudah kerangka tersebut rambutnya lurus panjang. Tulang jari kiri melengkung, tulang jari manis kanan melengkung, gigi rahang atas tongos, gigi geraham bawah kanan dan kiri hilang sebelum meninggal,” ujar Tuti Purwanti, Rabu (12/3/2025).

    Ciri-ciri lainnya lanjut Tuti, perkiraan tinggi badan sekitar 153-163 centimeter. Sedangkan perkiraan umur hasil pemeriksaan gigi dan tulang antara 50-60 tahun.

    Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menuturkan, terkait dengan kejadian ini pihaknya juga telah memeriksa saksi di sekitar asrama Polsek Ujungpangkah. “Propam Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik kendaraan yang lama tidak digunakan atas nama Aipda Yudi,” tuturnya.

    Ia menambahkan, hasil forensik akan segera disampaikan setelah uji DNA selesai. Semua itu, nantinya dicocokan terhadap ciri-ciri orang yang sering main ke Asrama Polsek Ujungpangkah. “Apabila ada informasi terkait penemuan kerangka manusia silahkan hubungi kami guna dicocokan DNA-nya,” imbuhnya

    Seperti diketahui, penemuan kerangka mayat di dalam yang diparkir di Asrama Polsek Ujungpangkah menghebohkan warga. Pasalnya, kerangka manusia itu berada di lingkungan institusi kepolisian. [dny/kun]

  • Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Hasto Kristiyanto, Ini Jadwal Sidang Perdananya

    Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Hasto Kristiyanto, Ini Jadwal Sidang Perdananya

    PIKIRAN RAKYAT- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang perdana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku, pada Jumat, 14 Maret 2025. Menjelang persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Hasto akan dibela 17 pengacara untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Salah satu pengacara yang mendampingi Hasto adalah Febri Diansyah. Nama Febri tidak asing terdengar lantaran pernah menjadi juru bicara KPK di era kepemimpinan Agus Raharjo. Pengumuman nama-nama pengacara Hasto disampaikan Ketua Tim Hukum PDIP Ronny Tallapessy. 

    “Kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristiyanto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto,” kata Ronny di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ronny menjelaskan, tim hukum yang akan membela Hasto adalah sebuah kolaborasi antara tim hukum dari PDIP dan pengacara profesional berlatar belakang nonpartai.

    Berikut nama-nama pengacara Hasto: 

    1. Todung M. Lubis sebagai koordinator

    2. Maqdir Ismail

    3. Ronny B. Talapessy

    4. Arman Hanis

    5. Febri Diansyah

    6. Patramijaya

    7. Erna Ratnaningsih

    8. Johannes Oberlin. L Tobing

    9. Alvon Kurnia Palma

    10. Rasyid Ridho

    11. Duke Arie W

    12. Abdul Rohman

    13. Triwiyono Susilo

    14. Willy Pangaribuan

    15. Bobby Rahman Manalu

    16. Rory Sagala

    17. Annisa Eka Fitria Ismail

    “Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai, dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full-profesional,” ucap Ronny.

    Dua Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto

    KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Hastomemerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo. 

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPKmengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penjelasan Lengkap UI Tidak Batalkan Disertasi Menteri Bahlil

    Penjelasan Lengkap UI Tidak Batalkan Disertasi Menteri Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) memberikan perkembangan terbaru terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selain meminta Menteri Bahlil memperbaiki disertasinya, Empat Organ UI juga menjatuhkan sanksi pembinaan kepada sejumlah pihak terkait.

    Adapun Empat Organ UI tersebut diantaranya Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB).

    “Universitas Indonesia (UI) telah bersikap tegas melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik yang terdiri dari Promotor, Ko-promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa,” kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Prof Arie Afriansyah dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

    Prof Arie menjelaskan, keputusan ini bukan keputusan Rektor semata, melainkan keputusan bersama Empat organ UI yang solid dan bulat satu suara dengan tegas menyepakati keputusan tersebut.

    Disertasi Menteri Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Bagi UI, kata Prof Arie, pembinaan untuk Menteri Bahlil dilakukan berupa kewajiban peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah. Sementara untuk promotor hingga Kepala Prodi ada hal lain.

    “Bagi Promotor, Ko-Promotor, Direktur Sekolah, dan Kepala Prodi bentuknya adalah larangan mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru, dan bahkan larangan menjabat di posisi struktural dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan bagi manajemen berpangkat tinggi di strata akademik dan struktural di UI justru menunjukkan bahwa Empat Organ UI tidak tebang pilih dalam penerapan sistem dan mekanisme etik,” ucapnya.

    Prof Arie pun menegaskan bahwa tuntutan agar disertasi Menteri Bahlil dibatalkan tidak tepat. Walaupun pada periode sebelumnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi.

    “Artinya, Empat Organ UI telah secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan. Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?” ungkapnya.

    Tuntutan membatalkan kelulusan juga, kata dia, tidak tepat. Sebab, disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh Empat Organ UI.

    “Artinya mahasiswa belum lulus. Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai,” kata Prof Arie.

    Prof Arie pun menjelaskan bahwa UI menggunakan terminologi pembinaan karena UI merupakan lembaga pendidikan. Bagi UI, tugas utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas dan perubahan perilaku, bukan hanya menghukum perilaku yang tidak etis.

    “Adapun, tuntutan pembatalan gelar mahasiswa yang bersangkutan juga tidak relevan. Mahasiswa tersebut justru dinyatakan oleh Empat Organ UI belum dapat lulus dan belum mendapatkan ijazahnya,” imbuh dia.

    Terakhir, Prof Arie menekankan bahwa Rektor UI sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik.

    “Bagi yang tidak memahami mengenai mekanisme pengambilan keputusan Empat Organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi,” pungkasnya.

  • Kronologi Penemuan Kerangka Manusia dalam Mobil di Aspol Gresik, Korban Berjenis Kelamin Laki-laki – Halaman all

    Kronologi Penemuan Kerangka Manusia dalam Mobil di Aspol Gresik, Korban Berjenis Kelamin Laki-laki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penemuan kerangka manusia di dalam mobil Aipda Yudi Setiawan, mantan Kanit Reskrim Ujungpangkah Polres Gresik, Jawa Timur pada Senin (10/3/2025) siang, masih menjadi misteri.

    Kerangka manusia itu ditemukan di dalam mobil Honda Civic yang terparkir di rumah yang berada di Aspol Polsek Ujungpangkah.

    Polisi hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan tim Bid Dokkes Polda Jatim untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban.

    Kronologi Penemuan Kerangka

    Awalnya, pada Senin (10/3/2025) siang, Aipda Yudi Setiawan meminta seorang petugas di Polsek Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur bernama Gita Nurani untuk mengambil accu atau aki mobil yang terpasang di mobil Honda Civic miliknya itu.

    Ketika hendak mengambil accu, Gita tiba-tiba terperanjat mendapati jasad yang tinggal kerangka di dalam mobil yang terparkir di Aspol Polsek Ujungpangkah itu.

    Kerangka manusia itu ditemukan di kursi bagian kiri mobil.

    Melihat kejadian ini, Gita segera melaporkan temuan tersebut ke Polsek Ujungpangkah.

    Pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan.

    Melalui informasi dari Kapolsek Ujungpangkah Iptu Suwito Saputro, mobil tersebut sudah lima tahun terparkir di Aspol Polsek Ujungpangkah. 

    “Mobil itu tidak pernah dipakai. Selama ini hanya terparkir saja,” kata Iptu Suwito, baru-baru ini.

    Selain tulang-belulang manusia, lanjutnya, di dalam mobil juga ditemukan sebuah sarung yang berada di bawah kursi sebelah kiri.

    Warga pun tidak mencium bau busuk lantaran selama ini kondisi mobil tertutup rapat. 

    “Tidak tercium, tertutup rapat mobilnya, tidak bau,” ujar Iptu Suwito.

    Iptu Suwito mengatakan, dulunya rumah di asrama polisi itu ditempati Aipda Yudi Setiawan saat masih menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Ujungpangkah.

    Namun kini, Aipda Yudi Setiawan telah dipindahtugaskan sekitar dua tahun di Polsek Panceng, Jawa Timur.

    sementar aitu, Kasatreskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz mengungkapkan, jasad tinggal kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki. 

    “Penyampaian dari dokter forensik tadi untuk sementara jenis kelamin laki-laki, detailnya kami masih menunggu,” ujar Abid saat ditemui di Mapolsek Ujungpangkah, Selasa (11/3/2025) dilansir TribunGresik.com.

    Sama seperti yang disampaikan Iptu Suwito, saat melakukan olah TKP, penyidik menemukan sarung dan celana.

    “Olah TKP kemarin ada sarung sama celana,” kata Abid, sapaan akrabnya.

    Anggota Polsek Ujungpangkah Diperiksa

    Untuk mendalami kasus ini, seluruh anggota Polsek Ujungpangkah diperiksa oleh Propam Polres Gresik. 

    Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, sejak Selasa malam Propam sudah mengambil keterangan beberapa anggota.

    Termasuk Kanit Polsek Panceng, Aipda Yudi Setiawan selaku pemilik kendaraan Honda Civic.

    “Kami juga menurunkan tim Propam untuk melakukan pemeriksaan anggota-anggota yang ada di sekitaran Aspol serta saksi, tim dari Propam Polres melakukan pemeriksaan kepada seluruh anggota Polsek Ujungpangkah,” ujar Kapolres Gresik.

    Saat ini, penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap penyebab kematian.

    Termasuk untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam kejadian ini.

    Kepolisian mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait untuk segera melapor ke kepolisian terdekat atau menghubungi hotline Lapor Kapolres.

    Polres juga bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan aparat desa setempat, untuk memastikan adanya dukungan bagi keluarga korban jika diperlukan.

    Pasalnya, untuk membantu proses identifikasi korban, diperlukan pencocokan DNA dengan keluarga korban.

    “Hasilnya nanti kami sampaikan rekan-rekan media secara transparan,” ujar Kapolres Gresik.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Terungkap Jenis Kelamin Kerangka Tulang Belulang di Aspol Ujungpangkah Gresik, Seorang Lelaki

    (Tribunnews.com/Galuh widya Wardani/Dewi Agustina)(TribunJatim.com/Willy Abraham)