Jenis Media: Nasional

  • Polri Mutasi 1.255 Personel, 10 Kapolda Digeser dan 10 Polwan Jadi Kapolres

    Polri Mutasi 1.255 Personel, 10 Kapolda Digeser dan 10 Polwan Jadi Kapolres

    loading…

    Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan mutasi besar-besaran sebanyak 1.255 personel, di antaranya di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Foto/Ist

    JAKARTA – Polri kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada 2025. Mutasi ini tertuang dalam enam surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, ada 1.255 personel yang dimutasi dalam enam Surat Telegram (ST).

    Dia menyatakan, pergeseran jabatan itu ditujukan untuk penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.

    Mutasi ini tercantum dalam enam surat telegram:- ST/488/III/KEP./2025 – 111 personel
    – ST/489/III/KEP./2025 – 442 personel
    – ST/490/III/KEP./2025 – 261 personel
    – ST/491/III/KEP./2025 – 153 personel
    – ST/492/III/KEP./2025 – 202 personel
    – ST/493/III/KEP./2025 – 86 personel

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

    Dari total 1.255 personel yang dimutasi, sebanyak 881 personel mendapat promosi jabatan.

    Dua Pati menduduki jabatan strategis di Mabes Polri

    – Irjen Pol Anwar sebagai Asisten SDM Kapolri

    – Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebagai Asisten Logistik Kapolri

    10 Kapolda yang baru, di Antaranya:

    – Brigjen Pol Mardiyono sebagai Kapolda Bengkulu

  • 4 Inspektur TNI Digeser Jenderal Agus Subiyanto, Ini Daftar Namanya

    4 Inspektur TNI Digeser Jenderal Agus Subiyanto, Ini Daftar Namanya

    loading…

    Sebanyak 4 Inspektur (Ir) berpangkat Brigjen TNI digeser Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada mutasi pertengahan Februari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 4 Inspektur (Ir) berpangkat Brigjen TNI digeser Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada mutasi pertengahan Februari 2025. Keempatnya yakni Brigjen Mukhlis, Brigjen Dwi Endrosasongko, Brigjen Dany Budiyanto, serta Brigjen Kartika Agung K.

    Panglima TNI melakukan kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan pada 14 Februari 2025 melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 183/II/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Dengan kebijakan ini, para jenderal bintang 1 tersebut akan menduduki jabatan dengan tugas dan tanggung jawab baru. Berikut daftar nama Perwira Tinggi (Pati) bintang 1 yang dimutasi Panglima TNI.

    4 Inspektur TNI Digeser Jenderal Agus Subiyanto1. Brigjen TNI Mukhlis, dari Ir Akmil dimutasi menjadi Ir Pusterad.

    2. Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, dari Ir Pussenif dimutasi menjadi Ir Akmil.

    3. Brigjen TNI Dany Budiyanto, dari Ir Pusterad dimutasi menjadi Ir Pussenif.

    4. Brigjen TNI Kartika Agung K, dari Ir Puskesad dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

    (jon)

  • Anggota DPR Dituduh Terima Sogokan, Wasekjen Demokrat: Kalau Uang Gelap Tak Mungkin Terang-terangan – Halaman all

    Anggota DPR Dituduh Terima Sogokan, Wasekjen Demokrat: Kalau Uang Gelap Tak Mungkin Terang-terangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral Anggota DPR terima uang selama rapat yang dimasukkan dalam amplop kuning.

    Uang tersebut dinarasikan sebagai uang sogokan dari Pertamina, padahal uang perjalanan dinas.

    Diketahui, baru-baru ini Anggota DPR mengadakan rapat kerja dan mengundang PT Pertamina Persero dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang menyeret perusahaan minyak terbesar di Indonesia tersebut.

    Namun, dalam sesi rapat, terekam anggota DPR menerima amplop kuning yang dibagikan oleh akun X @zulkiflilubis69 pada Rabu (12/3/2025).

    Tampak seorang anggota DPR didatangi seseorang membawa map dan menyodorkan dokumen untuk ditandatangani.

    Setelah menandatangani dokumen, ia mengambil amplop kuning dan menariknya ke laci meja.

    Diketahui, anggota DPR RI yang menerima amplop itu merupakan Anggota Komisi VI, Herman Khaeron.

    Potongan video itu beredar di berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, dan Facebook.

    Video itu dinarasikan sebagai praktik korupsi.

    “Korupsi sudah menjadi budaya di negeri Konoha. Perhatikan amplop kuning langsung disimpan di bawah meja,” tulis akun X yang membagikan video itu.

    Herman Khaeron menerangkan, amplop berisi uang tersebut adalah uang perjalanan dinas

    “Ini fitnah. Itu adalah tanda tangan SPJ (surat pertanggungjawaban) perjalanan dinas saya sebelumnya yang belum diambil, jadi benar-benar ini fitnah,” ujar Herman saat dikonfirmasi, Rabu (13/3/2025).

    Tuduhan tersebut juga membuat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, buka suara.

    Menurut Jansen, narasi dengan video yang melibatkan seniornya, Herman Khaeron bisa dikategorikan pembunuhan karakter.

    Jansen menjelaskan empat fakta terkait video pendek yang viral di media sosial tersebut.

    Menurutnya, jika uang tersebut adalah uang gelap atau dari kejatahan, tidak mungkin akan dilakukan secara terang-terangan.

    “Video ini saya lihat sudah viral dan digoreng dimana-mana. Sampai jatuhnya jadi fitnah dan mengarah ke pembunuhan karakter seseorang.

    Teman2 semua, perlu saya jelaskan, uang yg diterima senior saya di Partai kang Herman Khaeron ini adalah:

    1) Ini bukan uang sogokan teman2 semua. Apalagi uang sogokan dari Pertamina yg sedang dengar pendapat dgn Komisi VI DPR-RI.

    2) Ini adalah uang SPJ perjalanan dinas yg diterima kang Hero dari Sekretariat Komisi VI DPR RI. Hak beliau yg tertunda beliau terima. Dan uang ini benar dan sah menurut aturan undang-undang. Uang yg memang menjadi Hak anggota Dewan.

    3) Karena ini uang resmi, itu maka ada proses tandatangan. Dilakukan terbuka. Kalau ini uang gelap dan/atau ada kejahatan dibalik uang itu tidak mungkin terang-terangan begitu.

    4) Saya kenal baik senior saya kang Hero ini sudah hampir 15 tahun. Beliau anggota DPR yg berintegritas. Dan sudah masuk periode ke 4 nya jadi DPR RI dari Dapil Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Tidak mungkin beliau menggadaikan integritasnya demi hal-hal yg tidak benar.

    Hormat saya
    Jansen Sitindaon,” tulis akun X @jansen_sitindaon pada Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan video Herman Khaeron menerima amplop itu beredar di media sosial dengan narasi sesat.

    Hal tersebut disampaikan Andre di sela-sela rapat Komisi VI DPR dengan Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    “Kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi VI dengan Pertamina kemarin, ada pembagian amplop ya. Waktu Pak Darmadi bicara ya.”

    “Waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri, ada bapak batik warna kuning terima amplop warna cokelat ya. Kan kemarin itu viral,” ungkap Andre, dikonfirmasi Tribunnews, Rabu. 

    Andre menyebut seakan-akan narasi yang dibangun bahwa anggota Komisi VI menerima amplop dari Pertamina.

    Andre menerangkan, amplop yang diterima Herman Khaeron itu adalah amplop uang SPPD atau perjalanan dinas.

    Uang itu, menurut dia, diterima Herman setelah melakukan perjalanan dinas.

    “Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil,” ujar Andre. 

    Andre pun memberi kesempatan kepada Herman untuk memberikan klarifikasi langsung terkait amplop itu supaya tidak ada fitnah 

    “Saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back mafia terhadap kita,” kata Andre.

    (Tribunnews.com/Siti N/ Igman Ibrahim)

  • Menteri Agama Lobi Arab Saudi untuk Tambah Kuota Petugas Haji

    Menteri Agama Lobi Arab Saudi untuk Tambah Kuota Petugas Haji

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar menyatakan berupaya meminta tambahan kuota petugas haji 2025. Hal itu ditujukan agar jemaah haji Indonesia terlayani dengan baik. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan sedang berupaya meminta tambahan kuota petugas haji 2025. Hal itu ditujukan agar jemaah haji Indonesia terlayani dengan baik.

    Atas dasar itu, Nasaruddin mengaku, pihaknya tengah melobi Pemerintah Arab Saudi untuk bisa menambah kuota petugas haji untuk Indonesia.

    “Iya, sementara kita lobby bagaimana supaya Saudi Arabia memberikan satu kebijakan khusus kepada Indonesia untuk bisa memberikan kuota tambahan pendamping petugas jamaah haji,” kata Nasaruddin saag ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Baginya, jemaah haji Indonesia lebih baik dilayani oleh petugas yang serumpun. Apalagi, kata dia, sebagian besar jemaah haji Indonesia tak bisa berbahasa Arab.

    “Kalau orang Mesir, orang Syria, Lebanon, mereka semuanya bisa bahasa Arab kan? Nah orang Indonesia tuh jarang bisa bahasa Arab. Kalau ada yang sakit, ada yang tersesat, orang Arab nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab,” tutur Nasaruddin.

    “Nah kami minta kepada pemerintah Saudi Arabia kemarin supaya diberikan kuota tambahan demi untuk membantu juga petugas haji Saudi Arabia,” pungkasnya.

    Sekedar informasi, kuota petugas haji Indonesia 2025 saat ini berjumlah 2.210 orang. Jumlah itu relatif lebih rendah dibanding musim haji 2024 yakni sebanyak 4.421 petugas haji.

    (shf)

  • Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang

    Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang

    Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) menyatakan tidak ingin tergesa-gesa membangun
    tanggul laut raksasa
    (
    giant sea wall
    ) meski sudah ada perintah Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk membentuk Satgas Tanggul Laut.
    AHY menuturkan, proyek besar butuh perencanaan yang matang.
    “Ini adalah sebuah proyek yang besar, kita terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian. Ini masih butuh waktu karena ini adalah sebuah proyek yang besar yang juga membutuhkan perencanaan yang matang,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan, saat ini pihaknya terus menyusun dan mempelajari konsep tanggul laut, begitu pun memutakhirkannya.
    Terlebih, Presiden Prabowo mengarahkan agar tanggul laut tidak hanya dibangun di Jakarta, tetapi juga Banten, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
    “Oleh karenanya, kami bersama dengan kementerian teknis terkait, Kementerian PU, Bappenas, dan semua
    stakeholder
    lainnya, termasuk ini juga akan melibatkan banyak pemerintah daerah,” tuturnya.
    AHY tidak memungkiri bahwa semua pihak harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi, sekaligus mencari solusi yang terbaik.
    Adapun pemilihan wilayah yang menjadi tahap awal pembangunan, akan melihat prioritas.
    “Tentunya nanti akan kita lihat prioritasnya, dan kita hadapkan juga kepada anggaran yang tersedia,” jelas AHY.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo memerintahkan AHY membentuk Satuan Tugas (Satgas)
    Tanggul Laut Raksasa
    atau
    Giant Sea Wall
    .
    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    “Kemenko IPK, Pak AHY, mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk
    giant sea wall
    . Beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana.
    Giant sea wall
    akan membentang dari Tangerang, Banten ke Gresik, Jawa Timur, sepanjang 946 kilometer dengan perkiraan investasi jumbo.
    Giant sea wall
    memiliki peluang investasi besar, mulai dari potensi pendapatan jalan tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.
    Sebagai informasi,
    giant sea wall
    masuk ke dalam daftar
    Proyek Strategis Nasional
    (PSN) baru yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.
    “Nanti tidak hanya dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), diharapkannya juga malah justru swasta,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Nyanyian Ahok Bongkar Skandal di Pertamina, Hari Ini Eks Komisaris Utama Dipanggil Kejagung – Halaman all

    Menanti Nyanyian Ahok Bongkar Skandal di Pertamina, Hari Ini Eks Komisaris Utama Dipanggil Kejagung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada hari ini Kamis (13/3/2025).

    Ahok dijadwalkan diperiksa penyidik Kejagung terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah sekitar pukul 10.00 WIB.

    Seperti diketahui, Kejagung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina yang merugikan negara Rp 193,7 triliun.

    Ahok memastikan bakal penuhi panggilan penyidik dalam pemeriksaan kasus korupsi minyak mentah di Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023 itu.

    Diketahui, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dari tahun 2019 hingga 2024.

    “Iya besok (hari ini, -red) hadir,” kata Ahok saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (12/3/2025).

    Siap Bongkar Rekaman Rapat

    Ahok mengaku memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat saat menjabat di Pertamina.

    Saat dipanggil nanti, Ahok pun berencana akan memutar rekaman suara rapat tersebut di persidangan.

    “Saya siap, saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang, semua rekaman rapat saya itu diputar supaya seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang (membuat) saya marah-marah di dalam,” ungkap Ahok, dikutip dari kanal YouTube Narasi yang tayang pada Sabtu (1/3/2025).

    Ahok mengatakan bahwa dia tidak bisa membongkar rekaman yang ia punya itu karena termasuk rahasia perusahaan.

    Bahkan, Ahok juga mengaku dirinya mendapatkan tekanan karena hal tersebut.

    “Mereka neken saya, saya gak boleh ngomong ke media karena ini rahasia perusahaan. Oke, saya mesti kerjain.” 

    “Saya harap kalau naik sidang, itu nanti semua rapat saya itu suara diperdengarkan di sidang.”

    “Saya bisa maki-maki, saya bisa marah saat rapat. Cuma itu kan gak bisa dikeluarkan ini PT. Kalau saya masih di Jakarta, gua pasang di YouTube (bisa) dipecat semua,” tegas Ahok.

    9 Tersangka

    Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus korupsi di Pertamina itu.

    Enam tersangka tersebut terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

    Salah satunya ada Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. 

    Para tersangka itu melakukan pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak yang kualitasnya lebih rendah.

    Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 lalu.

    Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp193,7 triliun.

    Berikut daftar lengkap sembilan tersangka:

    Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock And Product Optimization PT Pertamina International
    Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
    Agus Purwono (AP) selaku Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International
    Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa 
    Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim
    Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
    Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga
    Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Megawati Kumpulkan Anggota Komisi III DPR di Rumahnya Jelang Sidang Hasto

    Megawati Kumpulkan Anggota Komisi III DPR di Rumahnya Jelang Sidang Hasto

    Megawati Kumpulkan Anggota Komisi III DPR di Rumahnya Jelang Sidang Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    )
    Megawati Soekarnoputri
    mengumpulkan anggota Komisi III DPR dari PDI-P di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (13/3/2025) siang.
    Pengumpulan anggota DPR di komisi hukum ini dilakukan menjelang sidang perdana perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    yang bakal digelar pada Jumat, 14 Maret 2025, besok.
    “Pertemuan tertutup,” kata Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy kepada
    Kompas.com
    , Rabu (12/3/2025).
    Dalam surat nomor 7327/IN/DPP/2025 yang diterima
    Kompas.com
    , DPP PDI-P menginstruksikan dan mengundang Sekretaris Fraksi dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan untuk hadir di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta pada pukul 14.00 WIB.
    Dalam pertemuan ini, Megawati akan memberikan arahan sekaligus mencermati dinamika politik dan hukum yang tengah terjadi belakangan ini.
    Para anggota DPR RI diminta mengenakan seragam partai.
    Sementara terhadap kasus Hasto, Fraksi PDI-P di DPR dan DPP PDI-P menegaskan bahwa kasus yang menjerat Hasto adalah politisasi hukum.
    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P bakal ikut mengawal proses persidangan Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang digelar besok.
    Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.
    Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Tangkap Warga Tuban Pelaku Penyuplai Senpi Ilegal KKB Papua

    Polisi Tangkap Warga Tuban Pelaku Penyuplai Senpi Ilegal KKB Papua

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang warga asal Dusun Tirogo, Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban bernama Pujiono diduga ditangkap usai terlibat dalam pembuatan senjata api ilegal yang akan dikirim ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

    Dari hasil pengungkapan tersebut ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tiga diantaranya berasal dari Jawa Timur yakni 2 Bojonegoro dan 1 orang berasal dari Tuban.

    Ketiga tersangka tersebut bernama Teguh Wiyono, Mukhamad Kamaludin dan Pujiono diketahui peran ketiganya ini ialah sebagai perakit dan memasok senjata api rakitan di wilayah Papua.

    Berdasarkan laporan dari Polda Jawa Timur, tersangka Teguh Wiyono berperan sebagai pemasok dan distributor senjata, Mukhamad Kamaludin sebagai operator mesin pembuat senjata. Sedangkan, Pujiono asal Tuban ini berperan sebagai membuat popor atau rangka senjata.

    “Dari 3 tersangka tersebut diamankan oleh tim gabungan Polda Jawa Timur dan Satgas Khusus Mabes Polri,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto.

    Lanjut, para tersangka ini juga telah memproduksi 6 pucuk senjata api dan 882 butir amunisi yang telah diamankan dari tangan para pelaku, serta ada 982 butir amunisi dengan berbagai kaliber, 5 pucuk senjata rakitan, dua laras panjang, tiga laras pendek, serta satu unit mobil pikap Suzuki yang digunakan dalam operasional mereka.

    “Para tersangka mengirimkan senjata api tersebut ke Papua dan menyembunyikan senjata dalam wadah mesin kompresor yang telah dimodifikasi,” terang Kapolda Jatim.

    Setelah dipotong dan dibagi dalam beberapa bagian, senjata dan amunisi diselundupkan menggunakan jasa ekspedisi yang kemudian dikirimkan ke Papua dan digunakan oleh KKB.

    “Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal, serta terancam hukuman mati,” pungkasnya. [ayu/ted]

  • Mendes Yandri Bakal Copot Kades yang Gunakan Dana Desa untuk Judi Online – Halaman all

    Mendes Yandri Bakal Copot Kades yang Gunakan Dana Desa untuk Judi Online – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (Mendes PDT) Yandri Susanto, menegaskan bakal mencopot kepala desa (kades) yang menggunakan dana desa untuk bermain judi online (judol).

    Pasalnya, dari temuan Kemendes PDT banyak penyimpangan penggunaan dana desa, satu di antaranya digunakan untuk judi online.

    “Tahun lalu dan bahkan sebelumnya, terdapat banyak temuan terkait penyimpangan penggunaan dana desa, seperti penggunaan dana untuk judi online, kegiatan fiktif, website fiktif, hingga pembiayaan study banding atau bimtek yang tidak tepat guna,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Sebab itu, Yandri menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran dana desa agar tidak terjadi penyimpangan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran.

    Pesan tersebut disampaikan oleh Mendes Yandri kepada seluruh pihak terkait, termasuk kepala Desa, Dinas PMD tingkat kabupaten, serta camat di seluruh Indonesia.

    “Pesan kami jelas, penggunaan anggaran dana desa harus dilakukan dengan benar. Jika ada penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran, kami bersama aparat penegak hukum, seperti Mabes Polri, Jaksa Agung, dan KPK, akan turun tangan,” tegas Yandri.

    Mendes Yandri juga menekankan pentingnya pengawasan secara masif, yang dilakukan secara bersama dengan aparat penegak hukum, untuk mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran yang merugikan kepentingan masyarakat desa. 

    “Kami bersama aparat penegak hukum akan terus mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ucapnya.

    Untuk diketahui, dua hari ini Mendes PDT Yandri Susanto mendatangi KPK dan Kejaksaan Agung, untuk melakukan koordinasi. 

    Yandri mengungkap, beberapa tahun terakhir ada oknum yang menggunakan dana desa untuk judi online hingga penggunaan website fiktif.

    “Kami datang ke KPK ingin melakukan kerja sama yang erat untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lainnya,” ujar Yandri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/32025).

    “Berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, dana desa itu banyak yang dibancak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di antaranya untuk judi online, ada juga website fiktif dan lain sebagainya,” imbuhnya.

    Sementara hari ini, Yandri mengunjungi Kejagung, untuk menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Ia meminta agar Kejaksaan Agung mengawal anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah.

    Usai menggelar pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung, Yandri mengatakan, permintaan itu ia layangkan mengingat dana desa yang dikeluarkan pemerintah dalam terutama dalam 10 tahun terakhir terbilang sangat besar.

    “Bayangkan sepanjang 10 tahun terakhir dana desa itu ada Rp 610 triliun, dan tahun ini 2025 ada Rp 71 triliun. Oleh karena itu kami Kemendes perlu melakukan kolaborasi dengan APH (aparat penegak hukum),” kata Yandri dalam jumpa pers di Kejagung, Rabu (12/3/2025).

    Lebih jauh Yandri menerangkan kolaborasi dengan Kejagung ini juga untuk melakukan pencegahan dari potensi penyalahgunaan dana desa yang telah dikucurkan.

    Selain itu permintaan asistensi dengan Korps Adhyaksa itu untuk memastikan agar triliunan dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

     

  • Vokalis Band Jadi Dirut PFN, Aktor Fedi Nuril: Mana Prestasinya di Film?

    Vokalis Band Jadi Dirut PFN, Aktor Fedi Nuril: Mana Prestasinya di Film?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril mengkritik keputusan pengangkatan Vokalis Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Dikatakan Fedi, keputusan ini bertentangan dengan prinsip sistem merit yang sebelumnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kata Prabowo kita harus menuju ke arah merit (kemampuan) system. Prestasi!,” ujar Fedi di X @realfedinuril (12/3/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia juga mempertanyakan rekam jejak Ifan Seventeen dalam industri film yang dinilai kurang jelas.

    “Tapi, yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) malah Ifan Seventeen,” tukasnya.

    “Kemampuan, pengalaman, dan prestasinya dalam film Indonesia gak jelas,” tandas Fedi.

    Sebelumnya, Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saat ini tengah bertransformasi menjadi lembaga pembiayaan film.

    Pelantikan Ifan sebagai Dirut PFN dilakukan pada Senin (10/3/2025), yang ditandai dengan banyaknya karangan bunga ucapan selamat di lokasi. Namun, menariknya, tidak ada ucapan selamat dari tokoh politik.

    Hingga kini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, belum memberikan pernyataan resmi terkait pengangkatan Ifan dalam posisi strategis tersebut.

    (Muhsin/fajar)