Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan

    BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau pemudik untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu perjalanan mudik.

    Puncak arus mudik Lebaran 2025 diperkirakan terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025, dengan jumlah pemudik mencapai 12,1 juta orang jika kebijakan Work From Anywhere (WFA) diterapkan.

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan pentingnya kesiapan pemudik dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan pemantauan BMKG, pada 10–14 Maret 2025, hujan lebat hingga ekstrem terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

    Curah hujan tertinggi tercatat di Padang Pariaman, Sumatra Barat, dengan 210 mm pada 12 Maret 2025. Kepahiang, Bengkulu, mencatat 153 mm, sementara beberapa wilayah di Jawa Barat mengalami hujan di atas 100 mm selama beberapa hari berturut-turut. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir, longsor, dan genangan air yang dapat berdampak pada perjalanan darat, laut, dan udara.

    Ilustrasi hujan deras. Antara

    “Cuaca merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keselamatan perjalanan mudik. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini sebelum berangkat, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

    Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, periksa tekanan ban, fungsi lampu, serta kesiapan peralatan darurat seperti ban cadangan dan alat komunikasi. Jika hujan lebat terjadi, sebaiknya menunda perjalanan dan mencari tempat berlindung yang aman. Jangan memaksakan perjalanan dalam kondisi cuaca buruk,” ujar Dwikorita, Minggu (16/3/2025).

    BMKG menjelaskan bahwa cuaca ekstrem sebelumnya dipicu oleh gangguan atmosfer, termasuk sirkulasi siklonik di beberapa perairan Indonesia, aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Rossby Ekuator dan Kelvin.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menambahkan bahwa kombinasi faktor ini memperkuat pertumbuhan awan hujan, sehingga meningkatkan potensi hujan lebat hingga ekstrem dalam sepekan ke depan.

    “Dalam beberapa hari mendatang, potensi hujan lebat masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah, terutama Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. Pemudik yang melintasi wilayah ini diharapkan lebih berhati-hati, terutama di jalur rawan banjir dan longsor seperti jalur Pantura, jalur selatan Jawa, serta beberapa ruas tol yang berpotensi tergenang air,” jelas Guswanto.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menambahkan bahwa anomali suhu muka laut yang lebih hangat di perairan Indonesia menyebabkan peningkatan kandungan uap air di atmosfer, sehingga memperbesar potensi hujan lebat.

    “Kami mengingatkan bahwa fenomena ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, pemudik yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara perlu terus memperbarui informasi cuaca dari BMKG dan pihak terkait,” ujar Andri.

    Wilayah yang diguyur hujan deras

    Pada 6-18 Maret 2025, hujan lebat diperkirakan terjadi di Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua.

    Pada 19 – 23 Maret 2025, hujan lebat berpotensi terjadi di Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Guswanto juga mengingatkan pemudik yang menggunakan transportasi udara dan laut untuk memperhatikan prakiraan cuaca di bandara dan pelabuhan tujuan. Hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi berpotensi menyebabkan keterlambatan atau pembatalan perjalanan.

    “Khusus bagi pemudik yang akan menyeberang menggunakan kapal laut, perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi dan angin kencang, terutama di perairan Selat Sunda, Selat Lombok, Laut Jawa, dan perairan sekitar Nusa Tenggara.

    Masyarakat yang bepergian dengan pesawat juga perlu memperhatikan kemungkinan keterlambatan akibat cuaca buruk di beberapa bandara. Oleh karena itu, kami mengimbau pemudik untuk terus berkoordinasi dengan pihak maskapai, operator pelabuhan, dan BMKG guna mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi cuaca di rute perjalanan mereka,” tambah Guswanto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Sebut 3 Anggota DPRD OKU Tagih “Fee” Proyek Jelang Lebaran

    KPK Sebut 3 Anggota DPRD OKU Tagih “Fee” Proyek Jelang Lebaran

    KPK Sebut 3 Anggota DPRD OKU Tagih “Fee” Proyek Jelang Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menduga, tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (
    OKU
    ) Sumatera Selatan meminta jatah
    fee
    proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) OKU kepada Kepala Dinas PUPR Nopriansyah (NOP) menjelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.
    Diketahui, tiga anggota
    DPRD OKU
    tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR OKU, setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu, 15 Maret 2025.
    Ketiganya adalah Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
    “Jelang Idul Fitri, pihak DPRD yang diwakili FJ, MFR, dan UH menagih jatah
    fee
    proyek kepada sodara NOP sesuai dengan komitmen,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).
    “Kemudian, dijanjikan NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya,” ujarnya lagi.
    Sebelumnya, Kadis PUPR menjanjikan akan memberikan
    fee
    tersebut sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.
    “Pada kegiatan ini, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan dilakukan antara anggota dewan, kemudian Kepala Dinas PUPR juga dihadiri oleh pejabat bupati dan Kepala BPKD,” kata Setyo.
    Setyo lalu mengungkapkan,
    fee
    proyek sudah disepakati dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) OKU pada Januari 2025.
    Dia mengatakan, jatah
    fee
    bagi anggota DPRD tetap disepakati sebesar 20 persen dari nilai proyek Dinas PUPR sebesar Rp 35 miliar sehingga total
    fee
    -nya adalah sebesar Rp 7 miliar.
    Meskipun, awalnya nilai proyek yang merupakan jatah pokir yang diminta DPR itu senilai Rp 40 miliar.
    Terkait sembilan proyek tersebut, NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU mengatur pemenangan dengan komitmen
    fee
    sebesar 22 persen, yaitu 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.
    KPK menyebut, pengerjaan sembilan proyek itu menggunakan bendera perusahaan lain. Padahal, sebenarnya dikerjakan oleh dua pihak swasta, yakni MFZ (M Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
    Merspons adanya permintaan fee oleh tiga anggota DPRD OKU, pada 11-12 Maret 2025, MFZ disebut mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Lalu, pada 13 Maret, dia mencairkan uang muka di bank daerah.
    “Kemudian karena ada permasalahan terkait
    cash flow
    -nya, uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP dan penghasilan perangkat daerah,” ujar Setyo.
    Pada 13 Maret, MFZ disebut menyerahkan uang sebesar Rp2,2 miliar kepada NOP. Uang itu merupakan bagian komitmen di proyek yang kemudian diminta oleh NOP dipitipkan di A, yang merupakan PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU.
    Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek.
    Selain itu, pada awal Maret 2025, ASS selaku pihak swasta sudah menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada NOP di rumah NOP.
    Pada 15 Maret, tim KPK mendatangi rumah NOP dan A, dan menemukan serta melakukan penyitaan uang sebesar Rp 2,6 miliar yang merupakan uang komitmen dari MFZ dan ASS.
    Secara paralel, tim KPK juga menangkap MFZ, ASS, serta FJ, MFR dan UH di rumahnya masing-masing. Selain itu, tim KPK turut mengamankan pihak lain yaitu A dan S.
    “Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner, BG 1851 ID, kemudian dokumen, beberapa alat komunikasi serta barang bukti elektronik lainnya,” kata Setyo.
    Dia mengatakan, uang Rp1,5 miliar yang diserahkan di awal sebagian sudah digunakan untuk kepentingan NOP termasuk untuk pembelian mobil Toyota Fortuner.
    Namun, KPK belum menjelaskan perihal aliran uang yang mengalir ke tiga anggota DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam orang tersangka, yakni tiga anggota DPRD OKU, FJ, MFR, dan UH. Lalu, NOP dan dua pihak swasta, MFZ dan ASS.
    Para tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
    Sementara dua tersangka dari pihak swasta yakni MFZ dan ASS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratas Kabinet Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang

    Ratas Kabinet Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (16/3/2025).

    Prabowo dan menteri kabinet membahas sejumlah isu mulai dari percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Khususnya agar memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. 

    Menurutnya, analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat di Hambalang, Minggu (16/3/2025).

    Rosan menambahkan proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. 

    Rosan menekankan arahan Kepala Negara agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

    “Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

    Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

    “Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. 

    Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

    “Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” ucap Bahlil.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Bahlil.

  • Ratas Kabinet Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang

    Ratas Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang pada Minggu (16/5)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (16/3/2025).

    Prabowo dan menteri kabinet membahas sejumlah isu mulai dari percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Khususnya agar memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. 

    Menurutnya, analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat di Hambalang, Minggu (16/3/2025).

    Rosan menambahkan proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. 

    Rosan menekankan arahan Kepala Negara agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

    “Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

    Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

    “Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. 

    Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

    “Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” ucap Bahlil.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Bahlil.

  • Sosok 6 Tersangka Dugaan Suap Proyek di OKU Sumsel, Termasuk Kadis PUPR dan 3 Anggota DPRD – Halaman all

    Sosok 6 Tersangka Dugaan Suap Proyek di OKU Sumsel, Termasuk Kadis PUPR dan 3 Anggota DPRD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, NOP, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR.

    Penetapan tersangka tersebut, dilakukan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (15/3/2025).

    Selain Kadis PUPR OKU, ada sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya barang bukti yang cukup. 

    Dalam konferensi pers, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan sosok tersangka tersebut. 

    “Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas PUPR OKU, dari 2024-2025,” katanya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

    “Selanjutnya, semua sepakat ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ anggota DPRD OKU bersama dengan MFR, UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR OKU,” imbuhnya. 

    Selain itu, ada dua orang tersangka yang berasal dari pihak swasta, yakni MXZ dan ASS. 

    Selanjutnya, pihak KPK melakukan penahanan terhadap enam tersangka yang terjaring OTT di OKU, Sumatera Selatan.

    “Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap enam tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai 4 Maret 2025,” kata lanjut Setyo. 

    Setyo menjelaskan, tiga tersangka inisial FJ, FMR, dan UM, ditempatkan di rumah tahanan negara (rutan) cabang rutan dari Rutan Kelas I Jakarta Timur di Gedung KPK C1.

    Sementara tiga tersangka lainnya, ditahan di tempat yang berbeda.

    “Tersangka NOV, MFZ, dan ASS, ditempatkan di rumah tahanan negara cabang rutan dari Rutan Kelas I Jakarta Timur cabang rumah tahanan KPK, Jalan Kuningan Persada K4, Jakarta Selatan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Sejumlah orang terjaring dalam OTT KPK di OKU, Sumatra Selatan (Sumsel), Sabtu (15/3/2025).

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi delapan orang terjaring di OKU tersebut. 

    “Benar KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan,” kata Tessa, Sabtu, dilansir TribunSumsel.com.

    Meski demikian, ia belum merinci sosok delapan orang yang diamankan tersebut.

    Berdasarkan informasi, dalam OTT tersebut, KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.

    Adapun tiga oknum anggota dewan yang diamankan, dua di antaranya ketua partai politik dan satu sekretaris partai politik.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul 8 Orang Terjaring OTT KPK di OKU, Sejumlah Uang Diamankan Penyidik, Akan Diterbangkan ke Jakarta

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunSumsel.com/Andyka Wijaya, Arief Basuki Rohekan

  • Rapat DPR di Hotel Mewah, Tere Liye: Rumah Rakyat Lebih Kecil dari Toilet Kamar Mereka

    Rapat DPR di Hotel Mewah, Tere Liye: Rumah Rakyat Lebih Kecil dari Toilet Kamar Mereka

    “Silakan kalian komplain soal ini ke anggota DPR, pejabat ini, maka mereka akan selalu punya argumen membantah. Bahwa mereka berhak dan boleh-boleh saja rapat di hotel mewah, lengkap dengan fasilitasnya,” imbuhnya.

    “Padahal itu cuma konsidering, cukup ruang meeting kecil di DPR/kantor pemerintahan,” sambung dia.

    Tere Liye juga menyoroti slip gaji pejabat yang pajak penghasilannya ditanggung oleh negara.

    Tere Liye bilang, hal ini menunjukkan betapa pejabat telah menikmati berbagai fasilitas mewah tanpa memikirkan beban rakyat.

    “Kita bahkan belum membahas substansi dan kualitas UU yang akan kalian hasilkan. Bahkan dari cara kalian melahirkan UU ini saja sudah bermasalah serius, kalian menikmati semua kemewahan fasilitas pejabat, maka dari mana rumusnya kalian benar-benar akan peduli pada rakyat banyak?” kuncinya.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.

    Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.

    Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat legislatif berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.

    Ia juga menyebut bahwa Hotel Fairmont dipilih karena adanya kerja sama yang memberikan potongan harga bagi DPR.

    Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi menjadi alasan utama perlunya tempat yang mendukung kelancaran diskusi.

  • Pintar.bi..goid Tak Bisa Dibuka, Publik Ngamuk Minta Kejaksaan Mengusut: Pintar tapi Bodoh

    Pintar.bi..goid Tak Bisa Dibuka, Publik Ngamuk Minta Kejaksaan Mengusut: Pintar tapi Bodoh

    PIKIRAN RAKYAT – Website link BI PINTAR pintar.bi.go.id masih tidak bisa dibuka alias error sampai saat ini, Minggu 16 Maret 2025 pukul 12.30 WIB. Warganet mengamuk di kolom komentar akun Instagram resmi Bank Indonesia dan meminta Kejaksaan mengusutnya.

    Pendaftaran penukaran uang baru dilakukan melalui website BI PINTAR tersebut. Hanya saja, terjadi error pada pukul 9.00 WIB saat baru dibuka. Setelah dilakukan pemeliharaan aplikasi oleh Bank Indonesia dan pelayanan dibuka lagi pukul 11.00 WIB, eror kembali terjadi.

    “Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, Sabtu, 16 Maret 2025 pukul 09.30-11.00 WIB PINTAR sementara waktu tidak dapat diakses karena adanya pemeliharaan aplikasi. Aplikasi PINTAR dapat kembali diakses pada tanggal 16 Maret 2025 setelah pukul 11.00 WIB,” kata Bank Indonesia dalam laman BI PINTAR.

    Link BI PINTAR pintar.bi.go.id error parah, ada apa?

    Muncul banyak keluhan warganet di media sosial X (Twitter), Instagram, dan sebagainya. Mereka menyayangkan kenapa website untuk penukaran uang baru Lebaran 2025 itu masih belum bisa diakses sampai sekarang.

    Salah satu kendala adalah, meskipun website sudah bisa diakses dan lokasi provinsi dan penukaran sudah dipilih, ternyata masih belum bisa memilih tanggal penukaran. Padahal, data pribadi seperti NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email sudah disiapkan sebelumnya.

    Warganet ngamuk, geruduk IG Bank Indonesia

    Akun Instagram resmi Bank Indonesia, @bank_indonesia, digeruduk warganet utamanya pada unggahan terakhir yang diunggah pada 15 Maret 2025 tentang “Kuis Tebak Kata Fitur Baru QRIS”. Unggahan itu sudah mendapat lebih dari 1.300 like dan 11 ribu komentar sampai saat ini, Minggu 16 Maret 2025 pukul 12.45 WIB. Bahkan ada yang menyebut perlunya Kejaksaan untuk mengusut kasus tersebut.

    “Kalo belom siap digitalisasi jgn sok sok basis online lah,” kata akun Instagram @put***

    “Servernya bukan down tapi lagi di pake dulu sama ordal,” tulis akun lainnya, @wia***

    “DZALIM SEMUA WEB PEMERINTAH DZALIM SEMUA MENYUSAHKAN MASYARAKAT! GAK WEB BI, GAK WEB MUDIK GRATIS, GAK APLIKASI KAI, GAK FERIZY ERORRRR SEMUA !!!!” ujar akun @mar***

    “@kejaksaan.ri tolong usut nih BI,” kata akun @xw***

    Keluhan publik soal errornya website BI PINTAR pintar.bi.go.id sampai saat ini. Kolase foto Instagram @bank_indonesia

    “Saya dengar dari temen yang bekerja di bank, jumlah uang baru mereka dibatasi supaya penukaran uang nya ke BI. Mohon maaf, mau daftar di web susah nya minta ampun. Mau nukar langsung, tp BI nya gak ada di tiap kab/kota. Udahlah, sekiranya fasilitas terbatas, berdayakan saja bank² BUMN dan Swasta. Jangan dipegang sendiri pdahal tidak sanggup. Tahun ini mau nukerin uang susah !!” tulis akun @es***

    “Sumpah nyebelin bgt yaa BI. Ganggu aktivitas orang aja. Seharian cuma buat mantengin web yg katanya pintar tapi aslinya enggak,” ujar akun @bel***

    Demikian keluhan publik soal errornya website BI PINTAR pintar.bi.go.id, ada yang meminta Kejaksaan mengusutnya karena sudah menyulitkan masyarakat. Imbas errornya situs itu adalah proses penukaran uang baru Lebaran 2025 terhambat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 34 Organisasi Sipil Tolak Pembahasan RUU TNI, Ini Segudang Masalahnya

    34 Organisasi Sipil Tolak Pembahasan RUU TNI, Ini Segudang Masalahnya

    Bisnis.com, JAKARTA – 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra menilai bahwa revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

    “Draf revisi ini bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik [CCPR], Universal Periodic Review [UPR], serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Penyiksaan [CAT],” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/3/2025)

    Apalagi, belum lama ini Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT), yang mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil

    Dia melanjutkan bahwa revisi UU TNI justru bertentangan dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB (2023) yang menuntut Indonesia mengakhiri imunitas TNI, mengadili pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dan menghentikan operasi militer berlebihan di Papua.   

    Belum lagi, aturan ini juga bertentangan dengan UPR 2022 yang merekomendasikan penghapusan bisnis militer dan pembatasan peran TNI hanya untuk ancaman eksternal.  

    Termasuk turut bertentangan dengan laporan Khusus PBB tentang penyiksaan yang menyoroti praktik penyiksaan oleh aparat militer di wilayah konflik.   

    Koalisi masyarakat sipil juga menolak rencana revisi UU TNI dengan alasan berikut adanya pelanggaran Terhadap Rekomendasi CCPR/UPR yang tertuang dalam Pasal 65 UU TNI yang mempertahankan yurisdiksi pengadilan militer untuk kasus HAM bertentangan dengan rekomendasi CCPR (No. 45/2023) dan Prinsip Yurisdiksi Universal Statuta Roma ICC.

    Pembiaran operasi militer di Papua tanpa protokol HAM melanggar rekomendasi UPR 2022 tentang perlindungan masyarakat adat dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).   

    Belum lagi, aturan ini diyakini mengabaikan Prinsip Pemisahan Fungsi Militer-Sipil: Keterlibatan TNI dalam program pembangunan dan keamanan dalam negeri melanggar Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Militer, yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi UPR 2017.  

    Termasuk akan adanya ancaman terhadap Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM Kegagalan revisi UU TNI menghapus bisnis militer bertentangan dengan UN Guiding Principles on Business and Human Rights dan rekomendasi UPR agar Indonesia menghentikan eksploitasi sumber daya alam oleh aktor militer.  

    “Pasal-pasal revisi UU TNI yang melegalkan intervensi TNI dalam urusan sipil, misalnya program TNI Manunggal Membangun Desa dan operasi keamanan domestik, mengembalikan praktik dwifungsi yang menjadi ciri represif Orde Baru,” ujarnya.

    Padahal, dia melanjutkan UU No 34/2004 telah membatasi peran TNI hanya untuk pertahanan eksternal. Menurutnya, dwifungsi militer terbukti menjadi akar pelanggaran HAM, korupsi, dan kontrol militer atas politik sipil pada masa lalu.  

    “Revisi UU TNI ini tidak hanya merusak agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pembangkang terhadap komitmen HAM internasional,” imbuhnya. 

    Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa koalisi yang tergabung pun meminta agar pemerintah segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang cacat prosedur dan bertentangan dengan rekomendasi CCPR/UPR.   

    Kemudian, dorongan lainnya adalah membentuk panitia independen untuk meninjau ulang draf dengan melibatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, dan masyarakat sipil. Serta, mendesak Komnas HAM dan Kementerian HAM memberikan desakan kepada DPR agar menjalankan rekomendasi-rekomendasi dan menolak RUU TNI. 

    “Koalisi memandang, jika draft revisi RUU TNI dipaksakan, Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius di berbagai forum HAM PBB, termasuk sanksi diplomatik dan penurunan peringkat kebebasan sipil,” pungkasnya. 

    Sekadar informasi, HRWG adalah koalisi 34 masyarakat sipil Indonesia yang berkomitmen mendorong akuntabilitas Indonesia dalam menjalankan prinsip dan komitmen terhadap hukum HAM internasional, di antaranya: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Arus Pelangi, Asosiasi LBH APIK Indonesia, ELSAM, GAYa Nusantara, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), HuMa, IKOHI, ILRC, IMPARSIAL, INFID.

    Selain itu, koalisi lainnya adalah Institute for Ecosoc Rights, JATAM, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Banda Aceh, LBH Jakarta, LBH Pers, Migrant Care, Mitra Perempuan, PBHI, RPUK Aceh, SBMI, SETARA Institute, SKPKC Papua, Solidaritas Perempuan, TURC, WALHI, YAPPIKA, Yayasan Kalyanamitra, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Pulih.

  • KPK Tetapkan 6 Tersangka Suap Proyek di Dinas PUPR OKU Sumsel

    KPK Tetapkan 6 Tersangka Suap Proyek di Dinas PUPR OKU Sumsel

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

    Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (15/3/2025) dan melakukan pemeriksaan intensif selama 24 jam. Saat ini, dua orang lainnya masih berstatus saksi.

    KPK menetapkan empat tersangka dari kalangan pejabat DPRD dan pemerintah daerah, serta dua tersangka dari pihak swasta.

    Untuk penerima suap adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin, Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah, dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati.

    Sementara itu, untuk pemberi suap dua dari pihak swasta, yaitu M Fauzi alias Fablo dan Ahmad Sugeng Santoso. KPK telah menahan M Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso di rutan selama 20 hari pertama sejak 16 Maret hingga 4 April 2025.

    Kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR OKU, Sumsel bermula dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten OKU 2025. Saat itu, sejumlah anggota DPRD meminta jatah dana pokok-pokok pikiran (pokir) yang akhirnya disamarkan dalam bentuk proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp 40 miliar.

    Dalam kasus tersebut, ketua dan wakil ketua DPRD mendapat jatah proyek Rp 5 miliar, anggota DPRD menerima Rp 1 miliar per orang. Namun, total proyek turun menjadi Rp 35 miliar karena keterbatasan anggaran dan fee untuk anggota DPRD tetap 20% atau setara dengan Rp 7 miliar.

    Permintaan tersebut disetujui sehingga dana pokir yang awalnya diperuntukkan bagi aspirasi masyarakat diubah menjadi fee proyek yang dikendalikan oleh pejabat DPRD.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan operasi ini adalah bagian dari strategi penindakan KPK terhadap korupsi anggaran daerah.

    “KPK terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kami akan menindak tegas setiap pelaku yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (16/3/2025).

    KPK juga mengimbau masyarakat dan pejabat daerah untuk melaporkan dugaan korupsi agar dapat dicegah sejak dini, terutama terkait kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR OKU, Sumsel.

  • Paksa Anak Tiri Pegang Alat Vital, Mantan Ketua Ormas Ditangkap Polisi

    Paksa Anak Tiri Pegang Alat Vital, Mantan Ketua Ormas Ditangkap Polisi

    Surabaya (beritajatim.com) – Cabuli anak tiri, M Rosuli mantan ketua organisasi kemasyarakatan (ormas) Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) ditangkap polisi. Diketahui, nama M Rosuli sempat menjadi sorotan publik usai sempat berseteru dengan camat Asemrowo beberapa waktu lalu.

    Dirreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman mengatakan, Rosuli diamankan para Rabu (12/03/2025) di Krembangan. Ia ditangkap usai Subdit Renakta Polda Jatim menerima laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Rosuli kepada anak tirinya yang masih berusia 15 tahun.

    “Iya benar sudah diamankan kemarin. Saat ini masih proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Farman, Minggu (16/03/2025).

    Farman menjelaskan, tindakan cabul yang dilakukan Rosuli itu dirasakan oleh korban sejak akhir 2024. Pada 9 Desember 2024, Rosuli dengan modus meminjam charger handphone meminta korban untuk ke kamarnya. Korban pun menurut. Saat itu, Rosuli menerima charger korban dengan kondisi telanjang bulat.

    Perbuatan menyimpang Rosuli juga terjadi ketika ia melihat video porno di ruang tamu. Karena kondisi rumah tak terlalu besar, ruangan itu menjadi satu-satunya akses keluar masuk ke rumah.

    “Dia mulai mancing-mancing dengan video porno. Saat korban pulang, dia seolah-olah menunjukkan video itu ke korban. Itu yang dilakukan tersangka awal-awal ke korban. Selalu tengah malam,” tutur Farman.

    Aksi cabul Rosuli berlanjut. Ia kerap menunggu korban pulang ke rumah dengan hanya menggunakan celana dalam. Korban juga kerap dipaksa memegang alat vital Rosuli. Sehingga, korban kerap pulang pagi dengan harapan pelaku sudah tidur.

    “Korban ini benar-benar ketakutan kalau mau pulang. Sampai dia itu sering miss sekolah,” tutur salah satu perwakilan keluarga. (ang/but)