Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • KPK Dalami Keterlibatan Bupati OKU Sumsel dalam Kasus Suap Proyek di Dinas PUPR

    KPK Dalami Keterlibatan Bupati OKU Sumsel dalam Kasus Suap Proyek di Dinas PUPR

    KPK Dalami Keterlibatan Bupati OKU Sumsel dalam Kasus Suap Proyek di Dinas PUPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami keterlibatan Bupati dan Wakil Bupati dalam kasus
    suap proyek
    di
    Dinas PUPR

    Ogan Komering Ulu
    (OKU), Sumatera Selatan.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, penyidik akan mendalami kasus suap tersebut melalui enam orang tersangka yang ditetapkan, pada Minggu (16/3/2025).
    “Kami sedang melakukan investigasi lebih mendalam lagi dari penanganan perkara yang saat ini terhadap enam tersangka itu. Nanti akan kami lakukan investigasi lebih dalam terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat,” kata Setyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.
    Setyo mengatakan, pencairan uang muka proyek melibatkan beberapa orang.
    Hal ini, kata dia, akan didalami penyidik.
    “Termasuk juga kemungkinan adalah pejabat yang sebelumnya akan kami dalami,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Nopriansyah (NOP) sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (15/3/2025).
    Nopriansyah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang anggota DPRD OKU Sumsel, yaitu Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
    Kemudian, dua orang tersangka dari kalangan swasta, yaitu MFZ (M Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
    “Semua sepakat ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD OKU, bersama dengan MFR, UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR OKU,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).
    Setyo mengatakan, kasus ini berawal pada bulan Januari 2025, ketika itu dilakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2025.
    Dia mengatakan, terdapat pemufakatan jahat terkait pembahasan tersebut agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan.
    Ia mengatakan, perwakilan DPRD OKU menemui pihak pemerintah setempat dan meminta jatah “pokir” atau pokok pikiran.
    Para tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
    Sementara itu, dua tersangka dari pihak swasta, yakni MFZ dan ASS, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jatuh Kecelakaan, Pencuri Motor di Gresik Langsung Dihajar Warga

    Jatuh Kecelakaan, Pencuri Motor di Gresik Langsung Dihajar Warga

    Gresik (beritajatim.com) – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih terjadi di Bulan Ramadan. Kali ini, insiden menimpa Anis Satunisa, warga Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Motor Honda Vario S 6469 F miliknya yang diparkir di tempat usaha tambal ban bersama suaminya di Jalan Manyar Sidomukti dicuri oleh seorang pelaku.

    Namun, aksi tersebut berakhir nahas bagi pelaku, Ali Akhmadi (18), warga Desa Asempapak, Kecamatan Sidayu. Ia babak belur dihajar warga setelah terjatuh saat mencoba membawa kabur motor curian.

    Kejadian bermula saat Anis Satunisa dan suaminya tengah menunggu pelanggan. Tiba-tiba, motor yang diparkir di pinggir lapak dibawa kabur oleh pelaku. Menyadari hal itu, Anis langsung berteriak meminta tolong.

    Pelaku yang hendak menyeberang Jalan Raya Manyar ke arah barat mengalami kecelakaan. Motornya bersenggolan dengan truk yang tidak dikenal hingga ia terjatuh. Warga yang melihat kejadian tersebut tanpa dikomando langsung menghajarnya hingga wajahnya bengkak. Beruntung, aksi amuk massa dapat dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli.

    Kapolsek Manyar, AKP Dante Anan Irawanto, mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku beserta barang bukti satu unit motor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 12 juta akibat kejadian ini,” ujar Dante, Minggu (16/3/2025).

    Dante menjelaskan bahwa pelaku menjalankan aksinya dengan mengincar motor yang kunci kontaknya masih terpasang. Setelah melihat celah, ia langsung membawa kabur kendaraan dalam hitungan detik.

    “Saat ini pelaku telah dijebloskan ke penjara setelah menjalani pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, ia melakukan aksinya seorang diri,” pungkasnya. [dny/but]

     

     

  • 12 Ton Garam Disemai Selama 6 Hari untuk Modifikasi Cuaca Jakarta dan Sekitarnya

    12 Ton Garam Disemai Selama 6 Hari untuk Modifikasi Cuaca Jakarta dan Sekitarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, BMKG, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), dan PT Rekayasa Atmosphere Indonesia (RAI) melanjutkan operasi modifikasi cuaca hari keenam pada Minggu (16/3/2025).

    Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan sekaligus juru bicara Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Jakarta 2025, Michael Sitanggang, menyampaikan bahwa pada hari keenam operasi, tiga sorti telah berhasil dilaksanakan.

    “Hari ini, kami berhasil melaksanakan tiga sorti dengan menggunakan 2,4 ton bahan semai higroskopis. Total durasi penerbangan mencapai 5 jam 40 menit, dengan lokasi penyemaian meliputi area Kabupaten Pandeglang dan Serang untuk sorti pertama, wilayah Barat Daya Pandeglang, Banten, Lebak, dan Perairan Selat Sunda untuk sorti kedua, serta area Barat Daya Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Perairan Selat Sunda untuk sorti ketiga,” paparnya dilansir dari laman resmi BPBD DKI.

    Sejak dimulainya tahap ketiga OMC Jakarta sejak tanggal 11 Maret 2025, telah dilakukan 15 sorti dengan total penggunaan bahan semai mencapai 12 ton serta waktu terbang kumulatif selama 31 jam 30 menit.

    “Kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca demi memastikan kota Jakarta terhindar dari bencana hidrometeorologi selama pelaksanaan OMC,” tutup Michael.

    Plt. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo menjelaskan berdasarkan prediksi presipitasi 3 jam, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi merata di seluruh wilayah.

    “Prakiraan cuaca 3 jam menunjukan intensitas ringan hingga sedang, sehingga pertumbuhan awan di wilayah Barat Jawa menjadi target pelaksanaan operasi hari ini,”. terangnya

    Lebih lanjut Budi menjelaskan adanya peningkatan Indeks Surge yang signifikan pada sekitar tanggal 17-18 Maret 2025. “Berdasarkan data Indeks Surge terjadi peningkatan sekitar +11.9 dan signifikansi nilai CENS pada esok hari dan lusa, sehingga dapat berpengaruh terhadap semakin signifikannya pembentukan awan di wilayah Jawa bagian barat beberapa hari kedepan,” jelasnya.

  • Pengamat Maritim Marcellus Hakeng Ungkap Tantangan Lonjakan Pemudik Jalur Laut di Lebaran 2025 – Halaman all

    Pengamat Maritim Marcellus Hakeng Ungkap Tantangan Lonjakan Pemudik Jalur Laut di Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tradisi mudik Lebaran kembali menjadi sorotan utama di tahun 2025, dengan jumlah pemudik yang diprediksi mengalami lonjakan signifikan.

    Menurut DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), jumlah pemudik pada tahun ini diperkirakan akan meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Tahun 2024, jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, dan hampir sepuluh persen di antaranya menggunakan jalur laut. Lonjakan ini mencapai 56,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa tren penggunaan moda transportasi laut semakin meningkat,” ujar Capt. Hakeng di Jakarta, Sabtu (16/3/2025).

    Dengan peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan kapal ferry, tantangan di sektor transportasi laut pun semakin kompleks. Salah satu isu utama yang disoroti Capt. Hakeng adalah keberadaan truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

    “Truk ODOL yang diangkut menggunakan kapal ferry bisa memicu kerusakan kapal, bahkan berisiko menyebabkan kecelakaan. Kapal ferry memiliki batas kapasitas tertentu, dan jika membawa truk dengan dimensi serta beban berlebih, stabilitas kapal menjadi sulit dihitung. Ini bisa mengancam keselamatan penumpang dan awak kapal,” jelasnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan pelarangan truk ODOL sejak 2023. Namun, menurut Capt. Hakeng, penerapan regulasi di lapangan masih perlu diperketat.

    “Penegakan hukum harus lebih tegas. Truk ODOL harus dilarang beroperasi selama arus mudik untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut,” tegasnya.

    Ia bahkan mengusulkan larangan bagi truk untuk menggunakan kapal ferry pada H-7 hingga H+7 guna memastikan keselamatan pemudik. Selain truk ODOL, aspek keselamatan penumpang juga menjadi perhatian utama.

    Capt. Hakeng menekankan pentingnya edukasi kepada penumpang mengenai penggunaan alat keselamatan seperti pelampung dan prosedur evakuasi darurat.

    “Sosialisasi ini harus diberikan sesaat sebelum kapal berangkat atau maksimal 24 jam setelah penumpang naik ke kapal. Edukasi bisa dilakukan melalui demonstrasi langsung atau informasi digital di atas kapal,” tambahnya.

    Lebaran 2025 juga ditandai dengan meningkatnya penggunaan mobil listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan. Namun, infrastruktur pengisian daya masih menjadi kendala utama.

    “Jika stasiun pengisian daya tidak cukup tersebar di jalur mudik atau pelabuhan, mobil listrik bisa kehabisan daya dan menambah kemacetan. Selain itu, awak kapal harus dibekali pengetahuan tentang penanganan mobil listrik, termasuk cara memadamkan kebakaran yang mungkin terjadi,” ujar Capt. Hakeng.

    Dia menyarankan agar pemerintah lebih matang dalam mempersiapkan kebijakan terkait mobil listrik selama mudik, termasuk kemungkinan pembatasan penggunaannya jika infrastruktur pengisian daya belum memadai. “Alternatif lain yang bisa dikembangkan adalah penyediaan stasiun pengisian daya di atas kapal ferry,” tambahnya.

    Lonjakan pemudik juga berdampak pada kapasitas pelabuhan yang sering kali tidak mencukupi. Kemacetan di pelabuhan dapat menyebabkan keterlambatan keberangkatan kapal dan ketidaknyamanan bagi penumpang.

    “Pelabuhan perlu meningkatkan fasilitasnya, termasuk ruang tunggu yang lebih nyaman dan sistem tiket digital untuk mempercepat proses registrasi. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk mengatur aliran penumpang dan kendaraan dengan lebih baik,” papar Capt. Hakeng.

    Penerapan sistem digital, seperti aplikasi yang memberikan informasi jadwal kapal dan kapasitas penumpang, diharapkan dapat meminimalisir waktu tunggu dan memperlancar arus mudik.

    “Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, pengelola angkutan, dan masyarakat, mudik Lebaran 2025 bisa berlangsung lebih lancar, aman, dan efisien,” pungkasnya

  • Aptrindo Minta Revisi, Ekonomi Terancam Lumpuh

    Aptrindo Minta Revisi, Ekonomi Terancam Lumpuh

    PIKIRAN RAKYAT – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengancam akan mogok operasi jika kebijakan pelarangan truk selama 16 hari tidak direvisi. Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga terkait pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    SKB tersebut diterbitkan pada 6 Maret 2025 oleh Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kakorlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga. Kebijakan ini berlaku mulai 24 Maret 2025 pukul 00.00 hingga 8 April 2025 pukul 24.00 di jalan tol dan non-tol.

    Truk over dimension over load (ODOL) melintas di Jalan tol Padaleunyi, Kabupaten Bandung, Minggu (2/3/2025). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana menertibkan truk ODOL untuk mengantisipasi resiko kecelakaan menjelang hari raya Idulfitri 1446 Hijriyah.*

    “Keputusan ini jelas tidak mempertimbangkan masukan dari kami pelaku usaha angkutan barang. Dampaknya tidak hanya bagi pemilik kendaraan, tetapi juga sektor usaha terkait,” ujar Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan.

    Ia menambahkan, larangan ini akan berdampak pada pengemudi, buruh bongkar muat, pabrik, pergudangan, perkapalan, serta sektor logistik lainnya. Dampak luasnya bisa menghambat distribusi bahan baku industri, mengganggu ekspor-impor, dan bahkan berisiko membatalkan kontrak dagang dengan mitra luar negeri.

    Penumpukan barang di pelabuhan

    Menurut Gemilang, larangan ini akan menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan karena kapal asing terus berdatangan membawa muatan. Kondisi ini akan membebani importir dengan biaya tambahan, termasuk denda demurrage container dari pelayaran asing.

    Selain itu, eksportir juga akan kesulitan mengirim barang sehingga berpotensi gagal memenuhi kontrak dagang. Sementara itu, para pengemudi kehilangan penghasilan, dan kapal-kapal asing yang datang terpaksa kembali dalam keadaan kosong.

    “Larangan ini bisa memperburuk citra Indonesia dalam perdagangan internasional. Investor bisa beralih ke negara lain dengan proses ekspor-impor yang lebih mudah,” katanya.

    Gemilang menilai penerapan SKB ini terlalu mendadak, sehingga banyak pihak tidak siap dan mengalami kepanikan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi ekonomi nasional, mengingat banyak perusahaan tutup dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Menurutnya, persoalan ini bukan hanya akibat persaingan global, tetapi juga karena regulasi yang tidak mendukung dunia usaha. “Pembatasan operasional angkutan barang demi kelancaran arus mudik justru mengorbankan hak hidup pelaku usaha dan pekerja di sektor logistik,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan pembatasan angkutan barang dalam lima tahun terakhir seolah menjadi kebiasaan regulator tanpa mempertimbangkan kerugian pengusaha, pengemudi, dan buruh bongkar muat yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

    Aptrindo pun meminta Presiden RI untuk segera mengoreksi kebijakan tersebut. Mereka mengusulkan agar durasi pelarangan diubah menjadi 27 Maret hingga 3 April 2025.

    “Jika usulan ini tidak ditanggapi, maka seluruh pengusaha angkutan barang, khususnya yang melayani pelabuhan di Indonesia, akan melakukan aksi mogok mulai 20 Maret 2025,” tegas Gemilang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN yang telah diteken oleh Menteri Keuangan.

    Itu artinya, THR untuk hari raya Idulfitri bakal segera cair. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa THR Idulfitri mulai dicairkan pada 17 Maret 2025.

    Salah satu pejabat negara yang akan memperoleh tunjangan hari raya tersebut adalah para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aturan tersebut tidak disebutkan besaran THR yang akan didapatkan oleh menteri. Hanya saja Menteri, Wakil Menteri dan beserta staf khususnya disebut sebagai aparatur negara yang berhak menerima THR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selain itu, diatur pula sejumlah komponen THR yang akan didapatkan oleh menteri. Mulai dari gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan.

    Lantas, berapa besaran THR Menteri yang akan diterima tahun ini?

    Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 disebutkan bahwa gaji pokok seorang menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan atau merupakan gaji terbesar untuk aparatur negara.

    Tak hanya gaji pokok, THR menteri juga terdiri dari tunjangan jabatan yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001 tentang Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

  • Bukan Anak dari Keluarga Militer, Sosok Mayjen Kristomei Sianturi yang Ditunjuk Jadi Kapuspen TNI – Halaman all

    Bukan Anak dari Keluarga Militer, Sosok Mayjen Kristomei Sianturi yang Ditunjuk Jadi Kapuspen TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut sosok Mayjen Kristomei Sianturi yang ditunjuk menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.

    Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si., Han. adalah perwira tinggi TNI AD, yang saat ini masih berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI.

    Kristomei Sianturi menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer sejak 6 Desember 2024.

    Sebelumnya, Kristomei Sianturi menjabat sebagai Danmentar Akmil sejak 24 Juli 2024.

    Jabatan sebelumnya jenderal bintang satu ini adalah Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat.

    Kristomei Sianturi menjadi Perwira Tinggi (Pati) TNI saat usianya belum genap 49 tahun.

    Perwira tinggi (Pati) jenderal bintang satu, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI H. Kristomei Sianturi ternyata juga pernah menduduki posisi sebaga Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) sejak 2 Oktober 2023, dilansir laman akmil.ac.id.

    Pria keturunan Batak ini lahir pada 6 Mei 1976.

    Brigjen TNI H. Kristomei Sianturi ternyata tidak dilahirkan dari keluarga militer. 

    Ayah Kristomei Sianturi adalah seorang pedagang.

    Sementara, ibunda Kristomei Sianturi merupakan seorang guru SMA di Kotabumi, Lampung Utara.

    Kristomei Sianturi mengaku tidak pernah bercita-cita ingin menjadi seorang tentara atau militer sejak di bangku sekolah.

    Kedua orang tuanya juga lebih mengarahkan Kristomei Sianturi untuk menempuh karir di bidang akademik.

    Pria lulusan Akademi Militer tahun 1997 ini berasal dari kecabangan Infanteri.

    Pendidikan

    Pendidikan Umum

    SMA Taruna Nusantara (1991–1994)

    S2 Manajemen Pertahanan Unhan (2012)

    Pendidikan Militer

    Akmil (1994–1997)

    Sesarcab Infanteri

    Diklapa I

    Diklapa II

    Seskoad (2012)

    Sesko TNI (2019)

    Dikbangspes

    Suspa Intel LN (Military Intelligence Basic Officer Leader Course/MIBOLC) di Amerika Serikat (2003)

    Suspa Intelstrat (2004)

    Sus Danyon

    Riwayat Jabatan

    Pria lulusan Akmil (akademi militer) tahun 1997 bisa dikatakan memiliki karir moncer ketika dirinya menjalankan tugas di tubuh TNI.

    Berikut adalah daftar riwayat jabatan yang pernah diemban oleh Kristomei Sianturi, dikutip dari Wikipedia:

    Wadanyonif Linud 328/Dirgahayu
    Pamen Kostrad (Dik Seskoad)
    Pabandya Lat Ops Kostrad
    Danyonif Linud 305/Tengkorak (2013-2014)
    Dandim 0424/Tanggamus (2014-2016)
    Waasops Kasdivif 2/Kostrad (2016-2017)
    Sespri Wakasad (2017)
    Kapendam Jaya (2017-2019)
    Pasis Sesko TNI
    Asops Kasdam I/Bukit Barisan (2020-2022)
    Danrindam Iskandar Muda (2022)
    Paban IV/Opsdagri Sops TNI (2022-2023)
    Kadispenad (2023-2024)
    Danmentar Akmil (2024-2024)
    Wakil Gubernur Akademi Militer (2024-2025)
    Kepala Pusat Penerangan TNI (2025)

  • Warkop Remang-Remang Gresik Digerebek Petugas Gabungan

    Warkop Remang-Remang Gresik Digerebek Petugas Gabungan

    Gresik (beritajatim.com) – Aparat kepolisian bersama petugas Satpol PP kembali menggerebek warung kopi (warkop) remang-remang di Jalan Raya Daendles Pantura Gresik, tepatnya di Desa Abir-Abir, Kecamatan Bungah. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita puluhan botol minuman keras (miras).

    Kapolsek Bungah, AKP Suja’i, mengungkapkan bahwa razia dilakukan karena warkop tersebut melanggar aturan dengan tetap beroperasi hingga larut malam melebihi batas yang ditentukan.

    “Informasi mengenai warkop yang menjual miras kami peroleh dari laporan masyarakat. Setelah kami selidiki, ditemukan puluhan botol miras yang kemudian kami sita,” ujar Suja’i, Minggu (16/3/2025).

    Menurutnya, warga melapor karena resah dengan aktivitas para pengunjung warkop tersebut. Apalagi, Kecamatan Bungah dikenal sebagai salah satu wilayah basis pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Gresik.

    “Razia ini menyasar sejumlah warkop yang berada di tengah perkampungan warga,” tambahnya.

    Dari hasil operasi, petugas menyita belasan botol miras jenis arak dan bir dari pemilik warkop. Barang bukti tersebut kemudian diamankan di Polsek Bungah.

    “Pemilik warkop akan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) sesuai peraturan daerah yang berlaku,” jelas Suja’i.

    Selama Bulan Ramadan, razia terhadap warkop remang-remang terus ditingkatkan oleh aparat kepolisian untuk memastikan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dapat beraktivitas dengan lebih tenang dan khusyuk.

    “Kami mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan warkop yang mencurigakan, baik yang menjual miras maupun yang berkedok usaha lain,” pungkasnya. [dny/but]

  • Sebut Ridwan Kamil Belum Butuh Pendampingan Hukum, Golkar: Kalau Diminta, Kami Bantu

    Sebut Ridwan Kamil Belum Butuh Pendampingan Hukum, Golkar: Kalau Diminta, Kami Bantu

    Sebut Ridwan Kamil Belum Butuh Pendampingan Hukum, Golkar: Kalau Diminta, Kami Bantu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (
    Golkar
    ) bakal memberikan pendampingan hukum jika diminta oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar,
    Ridwan Kamil
    .
    Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M Sarmuji saat ditanya pendampingan hukum terhadap Ridwan Kamil yang bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.
    “Kan Pak
    Ridwan kamil
    belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi, kalau diperlukan suatu saat (diperlukan), dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insya Allah kita ikut membantu,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.
    Sarmuji pun menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan lepas tangan terhadap perkara-perkara hukum yang melibatkan kader-kadernya. Bahkan, Partai Golkar pun membantu pendampingan hukum jika diperlukan oleh masyarakat umum.
    Oleh sebab itu, Sekjen Golkar ini pun memastikan bahwa pihaknya bakal pasang badan jika Ridwan Kamil membutuhkan pendampingan hukum dari Partai Golkar.
    “Sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kita juga siap untuk membantu. Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kami siap untuk membantu,” ujar Sarmuji.
    Namun demikian, Golkar menghormati rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
    Sarmuji juga meyakini bahwa Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.
    “Saya yakin pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” katanya.
    Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
    Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut, keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.
    “Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan,” kata Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.
    Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.
    “Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan,” ujar Budi.
    Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025.
    Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.
    “Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Selasa, 11 Maret 2025.
    Dua hari berselang, pada 12 Maret 2025, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat.
    “Benar (penggeledahan di kantor Bank BJB),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Maret 2025.
    KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.
    Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.
    Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 68 Perwira Dimutasi, Dirut Bulog Mayjen Novi jadi Staf Khusus Panglima TNI

    68 Perwira Dimutasi, Dirut Bulog Mayjen Novi jadi Staf Khusus Panglima TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dimutasi dari Danjen Akademi TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI untuk penugasan sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog. 

    Mutasi Novi sendiri tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI. 

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 86 Perwira Tinggi (Pati) dari 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU,” ucap Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam pernyataannya di Markas Besar TNI pada Minggu (16/3/2025).

    Mutasi ini terjadi setelah sebelumnya nama Novi sempat ramai dibicarakan terkait isu tentang TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil, yang memicu banyak komentar.

    Panglima TNI telah menegaskan prajurit entah itu perwira atau siapapun, yang mengisi jabatan institusi sipil wajib mengundurkan diri. 

    Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang mengatur: “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,”. 

    Meski demikian, pada ayat (2) diatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki sejumlah jabatan sipil tetapi terbatas. 

    Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengemukakan bahwa TNI AD akan tunduk pada hasil akhir dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR.

    “Kalau nanti keputusannya seperti itu, ya kami ikut. Kami akan loyal seratus persen dengan keputusan,” kata Maruli dilansir dari Antara.

    Menurut Maruli, ketakutan yang dibangun di tengah masyarakat akan kembalinya Indonesia ke masa dwifungsi ABRI era Orde Baru terlalu berlebihan.

    Kemudian,  Menteri Hak Asasi Manusia mendukung pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang akan memastikan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun diri atau mengundurkan diri.

    “Ikuti saja apa yang disampaikan oleh panglima TNI dengan kepala staf angkatan darat,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025). 

    Meski demikian, Pigai hanya tersenyum ketiga ditanya mengenai status Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang juga menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.