Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Pengakuan Pemilik Kebun Ganja di Rumah Kontrakan Jombang: Beli Bibit Online dari Luar Negeri

    Pengakuan Pemilik Kebun Ganja di Rumah Kontrakan Jombang: Beli Bibit Online dari Luar Negeri

    Jombang (beritajatim.com) – Pemilik kebun ganja di rumah kontrakan Desa Mojongapit Kecamatan/Kabupaten Jombang yang berinisial R (43) mengaku membeli bibit tanaman tersebut dari luar negeri secara online. Pengakuan itu disampaikan oleh warga Surabaya tersebut saat menjalanai pemeriksaan polisi.

    Selain itu, R juga mengaku sudah sekali panen selama tiga bulan menanam. Hasil panen tersebut dipakai sendiri. “Pengakuannya seperti itu. Namun kita tidak percaya begitu saja. Kita lakukan pendalaman lagi,” ujar Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Selasa (16/12/2025).

    Pendalaman yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jombang juga untuk memburu pelaku lain dalam pembuatan kebun ganja di rumah kontrakan itu. Pasalnya, penanaman dilakukan secara profesional. Tanaman ganja ditanam dalam pot atau polybag.

    Ada sejumlah ruangan yang dipakai untuk budidaya tanaman bernama lain cannabis ini. Satu ruangan didesain sedemikian rupa secara tertutup menggunakan sejenis tenda. Kemudian diberi peralatan untuk mengatur suhu atau pendingin ruangan.

    Pada bagian dapur juga terdapat tanaman yang tampak segar menghijau tersebut. Bahkan di belakang rumah budidaya ganja menyerupai metode greenhouse. Belakang rumah tersebut ditutup menggunakan plastik bening secara keliling. Sehingga cahaya tidak bisa masuk.

    Ini untuk mengatur iklim (suhu, kelembaban, cahaya) secara optimal, melindungi tanaman dari hama dan cuaca ekstrem, serta menghemat air. Walhasil, polisi menyita 110 batang tanaman ganja yang ada dalam pot.

    Seluruh tanaman tersebut dinaikkan dalam truk dalmas untuk dibawa ke Polres Jombang sebagai barang bukti. Saat diangkut, tanaman ganja ini sebanyak dua truk dalmas. Tersangka R dengan tangan terborgol juga dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

    Kapolres Jombang menambahkan bahwa pengungkapan kebun ganja di rumah kontrakan tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Yakni, polisi menangkap seorang berinisial Y di Cukir Kecamatan Diwek.

    Dari pemeriksaan terhadap warga Kecamatan Ngoro itu akhirnya muncul nama R yang memiliki kebun ganja skala rumahan. Penggerebekan pun dilakukan pada Senin (15/12/2025). R hanya menunduk sembari menunjukkan tanaman mariyuana hasil budidayanya.

    Selain menyita 110 batang tanaman ganja, korps berseragam coklat juga menyita 5,3 kilogram daun ganja yang baru dipetik. Daun tersebut disembunyikan dalam wadah khusus dan diletakkan di dalam kulkas. [suf]

  • Buku Sejarah Indonesia Bakal Direvisi, P2G Pertanyakan Fisiknya

    Buku Sejarah Indonesia Bakal Direvisi, P2G Pertanyakan Fisiknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menyoroti rencana revisi buku sejarah Indonesia.

    Munculnya wacana revisi buku sejarah ini berpeluang untuk dilakukan setiap tahunnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman Zanatul Haeri menyebut hal ini sebagai sesuatu yang aneh.

    Dimana, bukunya diluncurkan namun faktanya tidak ada bukunya sama sekali.

    “Ini aneh, bukunya diluncurkan tapi gak ada bukunya,” tulisnya dikutip Senin (15/12/2025).

    Ia juga menyoroti soal wacana revisi yang bakal dilakukan setiap tahun. Tapi kembali buku revisinya sendiri disebutnya belum muncul.

    “Bukunya belum muncul tapi akan direvisi tiap tahun,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

    Buku yang terdiri dari 10 jilid ini menarasikan perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara hingga era sekarang.

    Namun, buku ini berpeluang direvisi di masa mendatang.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, penyusunan buku tersebut melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi.

    Prosesnya berlangsung selama sekitar satu tahun dan melalui sejumlah tahapan, termasuk diskusi publik di beberapa kampus.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Menhut Sebut Tusam Hutani Lestari Sumbang 20.000 Hektare untuk Koridor Gajah

    Menhut Sebut Tusam Hutani Lestari Sumbang 20.000 Hektare untuk Koridor Gajah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa konsesi hutan yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan konservasi satwa berasal dari PT Tusam Hutani Lestari (THL).

    Kawasan tersebut kini dimanfaatkan sebagai koridor gajah melalui kerja sama dengan World Wide Fund for Nature (WWF). Hal itu disampaikan Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), saat menjawab pertanyaan awak media terkait perusahaan yang konsesinya disumbangkan Presiden Prabowo.

    “PT Tusam Hutani Lestari,” kata Raja Juli singkat saat ditanya perusahaan yang menyerahkan konsesi hutan tersebut.

    Raja Juli menegaskan konsesi PT THL merupakan milik Presiden Prabowo dan telah sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan perlindungan satwa liar, khususnya sebagai koridor gajah di Aceh.

    “Itu punya beliau dan sudah diserahkan untuk koridor gajah yang bekerja sama dengan WWF,” ujarnya.

    Penyerahan konsesi hutan untuk koridor gajah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga kelestarian hutan dan perlindungan satwa liar, sejalan dengan agenda penguatan tata kelola kehutanan nasional.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis melalui dokumen AHU, pemilik dari PT Tusam Hutani Lestari adalah Mensesneg Prasetyo Hadi. Prasetyo merupakan politikus dari Partai Gerindra yang menjabat sebagai Mensesneg sejak 2024, jabatan sebelumnya adalah anggota DPR-RI. 

    Kendati begitu, Raja Juli mengklaim bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen terhadap konservasi satwa yang telah ditunjukkan dalam pertemuannya dengan Raja Inggris, King Charles, di London.

    Saat itu, dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo diminta mendonasikan 10.000 hektare kawasan PBPH miliknya di Aceh untuk kepentingan lingkungan.

    “Beliau justru memberikan 20.000 hektare. Bahkan seluruh konsesi PBPH-nya diserahkan untuk membangun koridor gajah yang sekarang sudah berdiri dan kami kerjakan bersama WWF,” ungkap Raja Juli.

    Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa kecintaan Presiden Prabowo terhadap hutan dan satwa tidak sekadar pernyataan, melainkan diwujudkan melalui tindakan konkret yang berdampak langsung bagi kelestarian lingkungan dan habitat satwa liar.

    “Sekali lagi, tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa kita itu sangat luar biasa,” tegas Raja Juli.

    Lebih lanjut, Raja Juli mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kembali memberikan instruksi tegas agar Kementerian Kehutanan lebih berani dalam menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang bermasalah.

    “Kemarin saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi menertibkan PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup serta hutan kita,” jelasnya.

    Sebagai tindak lanjut, Raja Juli secara resmi mengumumkan pencabutan 22 izin PBPH dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah tersebut, kawasan di Sumatra mencapai 116.198 hektare.

    Dia menegaskan kebijakan tegas tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan karena adanya dukungan moral dan politik yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tambah percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral yang kuat dan dukungan politik yang kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Raja Juli.

  • Nadiem Makarim Bakal Hadapi Sidang Perdana Kasus Chromebook Hari Ini

    Nadiem Makarim Bakal Hadapi Sidang Perdana Kasus Chromebook Hari Ini

    Nadiem Makarim Bakal Hadapi Sidang Perdana Kasus Chromebook Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ke Pengadilan Tipikor Jakarta, pada hari ini, Selasa (16/12/2025).
    “Jadwal sidang perdana kasus pengadaan Chromebook Kemendikbud dengan terdakwa
    Nadiem Makarim
    dkk, yaitu pada Selasa 16 Desember 2025,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, M Firman Akbar dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).
    Selain Nadiem, tiga terdakwa lain akan menghadapi dakwaan dalam hari yang sama. Mereka adalah Eks Konsultan Teknologi di lingkungan
    Kemendikbudristek
    , Ibrahim Arief.
    Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
    Dan, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri Wahyuningsih.
    Sementara, berkas perkara untuk tersangka Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 belum dapat dilimpahkan karena ia masih buron.
    Adapun hakim yang akan memeriksa berkas perkara Nadiem cs yaitu Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim dan empat hakim anggota, Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.
    Pada kasus ini, Nadiem disebutkan sudah mulai membahas soal pengadaan Chromebook sebelum ia dilantik menjadi menteri.
    Bahkan, Nadiem sudah membuat satu grup WhatsApp khusus bersama Jurist Tan dan Fiona Handayani yang kemudian ditunjuk sebagai staf khususnya.
    Grup bernama “Mas Menteri Core” ini dibuat pada Agustus 2019.
    Sementara, Nadiem baru resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mendikbud pada 19 Oktober 2019.
    Dalam grup WA ini, Nadiem bersama dua stafsusnya ini sudah membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
    Setelah resmi dilantik, Nadiem pun melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia.
    Pertemuan ini dilakukan agar produk Google masuk dalam pengadaan tahun berjalan.
    Pertemuan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020.
    Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan, termasuk program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik.
    Kemudian, hasil pertemuan ini ditindaklanjuti hingga produk Google dimenangkan dalam pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbud Ristek.
    Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih disebutkan mengarahkan sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memastikan produk Chromebook dipilih dalam pengadaan TIK ini.
    Berdasarkan perhitungan terbaru dari Kejaksaan Agung, kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.
    Saat ini, satu tersangka bernama Jurist Tan masih buron dan berkasnya masih di tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke JPU.
    Mereka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Sumatera: Satgas Hitung Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan

    Banjir Sumatera: Satgas Hitung Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan

    Jakarta, Beritasatu.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menghitung kerugian akibat perusakan lingkungan yang memicu banjir di sejumlah wilayah Sumatera, yakni Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. Hingga saat ini, terdapat 31 pihak yang telah teridentifikasi atas dugaan pelanggaran yang berkaitan langsung dengan bencana tersebut.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengatakan, perhitungan kerugian ini menjadi bagian penting dalam penegakan hukum lingkungan serta upaya pemulihan pascabencana.

    “Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan,” kata Febrie di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Febrie menjelaskan, puluhan pihak yang teridentifikasi tersebut tersebar di sejumlah lokasi pada tiga provinsi terdampak. Seluruh pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab akan dibebani kewajiban pemulihan lingkungan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

    “Akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban,” ungkap Febrie.

    Selain itu, Satgas PKH juga akan melakukan evaluasi perizinan terhadap perusahaan dan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS).

    Sementara itu, Dansatgas PKH Mayjen TNI Dody Triwinarno mengungkapkan, dari hasil pemetaan sementara, terdapat 31 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir di wilayah Sumatera.

    “Di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS (daerah aliran sungai) ada sembilan perseroan terbatas (PT),” tutur Dody.

    Di Sumatera Utara, dugaan pelanggaran ditemukan di kawasan DAS Batang Toru, Sungai Garoga, serta Langkat. Ada delapan pihak, termasuk kelompok pemegang hak atas tanah (PHT), yang saat ini diselidiki.

    Adapun di Sumatera Barat, Satgas PKH mengidentifikasi 14 perusahaan lokal yang aktivitasnya berada di tiga wilayah DAS dan diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

    “Kami perkirakan ada 14 entitas perusahaan lokal dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab (banjir Sumatera, Red),” ungkap Dody.

    Satgas PKH menegaskan, langkah ini bertujuan memastikan keadilan lingkungan, mencegah bencana serupa terulang, serta mendorong pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan di wilayah Sumatera.

  • Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

    Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

    Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

    “Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

    Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).

  • Jurnalis B-Universe Ikuti Pelatihan Kedaruratan Liputan Daerah Rawan

    Jurnalis B-Universe Ikuti Pelatihan Kedaruratan Liputan Daerah Rawan

    Karawang, Beritasatu.com — Sebanyak 42 jurnalis termasuk dua orang dari B-Universe mengikuti pelatihan pembekalan tentang prosedur kedaruratan di daerah rawan yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Resimen Latihan dan Pertempuran (Menlatpur) Kostrad Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat, Senin (15/12/2025).

    Keikutsertaan jurnalis B-Universe dalam pelatihan ini mencerminkan komitmen grup media multiplatform milik Enggartiasto Lukita ini terhadap peningkatan keselamatan, kesiapsiagaan, dan profesionalisme jurnalis, khususnya dalam peliputan di wilayah dengan tingkat risiko tinggi, seperti daerah rawan bencana, konflik, dan gangguan keamanan.

    Dua perwakilan B-Universe dalam pelatihan ini, adalah Addin Anugrah Siwi dan Juan Ardya Guardiola. Saat sesi pembukaan, Juan Ardya bahkan dipercaya sebagai pemimpin upacara. Pembukaan juga dihadiri Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait.

    Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Dalam pidatonya mewakili menteri pertahanan, Freddy menegaskan pentingnya pembekalan khusus bagi awak media yang bertugas di daerah rawan.

    “Peliputan di daerah rawan bukanlah hal yang mudah. Risiko yang dihadapi oleh awak media menuntut adanya kesiapsiagaan yang matang, baik dari sisi teknis maupun mental,” ujar Freddy.

    Ia menegaskan keselamatan jurnalis merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait, termasuk negara. 

    “Undang-undang menegaskan bahwa keselamatan jurnalis adalah tanggung jawab setiap institusi terkait, termasuk pemerintah, TNI, dan pihak penyelenggara kegiatan di lapangan,” katanya.

    Menurut Freddy, pembekalan ini dirancang secara komprehensif agar awak media memahami situasi dan tantangan di daerah rawan, tanpa mengubah peran jurnalis sebagai pihak independen.

    “Rangkaian pembekalan ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan awak media bagian dari unsur pertahanan, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan, kemampuan adaptasi, dan profesionalisme,” jelasnya.

    Materi pelatihan mencakup pemahaman isu pertahanan dan kebijakan nasional, peran dan fungsi TNI, pola koordinasi di wilayah tugas, dasar-dasar keselamatan, antisipasi bencana, hingga respons awal dalam kondisi darurat. Peserta juga dibekali keterampilan praktis seperti pertolongan pertama dan prinsip dasar survival.

    Freddy menilai, jurnalis yang terlatih dan memahami prosedur kedaruratan akan mampu menjalankan tugas jurnalistik secara aman dan tetap menghasilkan informasi yang akurat serta bertanggung jawab.

    “Awak media yang tangguh, terlatih, dan memahami prosedur kedaruratan, secara tidak langsung turut memperkuat ketahanan nasional,” tegasnya.

    Pelatihan yang berlangsung pada 14-20 Desember 2025 ini dirancang untuk membekali awak media dengan pemahaman teknis dan prosedural saat menghadapi situasi darurat di wilayah rawan. 

    Melalui materi kelas dan praktik lapangan, peserta diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mengantisipasi risiko bencana, konflik, maupun gangguan keamanan, tanpa mengurangi independensi dan fungsi jurnalistik di lapangan.

    Selain materi konseptual, peserta juga dibekali pengetahuan praktis seperti pertolongan pertama, prinsip dasar survival, navigasi sederhana, serta studi kasus daerah konflik. 

    Pembekalan ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan awak media sebagai bagian dari unsur pertahanan, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan, kemampuan adaptasi, dan profesionalisme jurnalis sesuai standar keselamatan. 

  • Perpol 10/2025 Bikin Polisi Jabat di 17 K/L, Kapolri: untuk Hormati Putusan MK

    Perpol 10/2025 Bikin Polisi Jabat di 17 K/L, Kapolri: untuk Hormati Putusan MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Perpol No.10/2025 diterbitkan untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan anggota Polri isi jabatan sipil.

    Sebelumnya, Perpol No.10/2025 mengatur soal 17 Kementerian atau Lembaga (K/L) bisa dijabat anggota polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi polri. 

    “Jadi perpol yang dibuat oleh polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit di kompleks Istana Negara, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan perpol No.10/2025 yang ditekennya itu telah melewati koordinasi atau konsultasi dengan kementerian maupun stakeholder terkait.

    Di samping itu, Sigit enggan bicara banyak terkait dengan pihak lain yang menilai Perpol No.10/2025 ini berkaitan dengan putusan MK. 

    “Biar saja yang bicara begitu. Yang jelas langkah yang dilakukan kepolisian sudah dikonsultasikan. Baik dengan kementerian terkait, stakeholder terkait, lembaga terkait. Sehingga baru disusun perpol,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, Perpol mengenai aturan penugasan anggota ini bakal ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah dan bakal dimasukkan ke dalam revisi undang-undang (RUU) Polri.

    “Yang jelas perpol ini tentunya akan ditingkatkan menjadi pp dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi UU,” pungkasnya.

    Berikut ini 17 K/L yang bisa dijabat anggota Polri sebagaimana Perpol No.10/2025 

    1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

    2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

    3. Kementerian Hukum

    4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 

    5. Kementerian Kehutanan

    6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

    7. Kementerian Perhubungan

    8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    10. Lembaga Ketahanan Nasional

    11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

    13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

    14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

    15. Badan Intelijen Negara (BIN)

    16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

    17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Prabowo Segera Bentuk Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh-Sumatera

    Prabowo Segera Bentuk Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh-Sumatera

    Jakarta, Berirasatu.com – Presiden Prabowo Subianto segera membentuk badan atau satuan tugas (satgas) khusus rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Prabowo belum mendetailkan siapa-siapa saja anggota dan kapan satgas tersebut akan dibentuk. Ia melanjutkan, salah satu fokus utama pemerintah dalam pemulihan pascabencana adalah perbaikan perumahan dan infrastruktur.

    Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan mulai membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

    Menurut laporan, Kementerian PKP segera membangun 2.000 unit rumah pada tahap awal.

    “Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” kata Prabowo 

    Prabowo menegaskan semua lahan milik negara dapat dimanfaatkan, sehingga tak ada alasan untuk menunda pekerjaan. Bahkan, konsesi hutan yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga bisa digunakan untuk hunian warga.

    “Semua unsur nanti bekerja sama, jangan ada alasan. Cari lahan, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” ucapnya.

    Selain pembangunan hunian untuk warga terdampak, Prabowo menyebut pemerintah telah mengirimkan 1.000 alat-alat berat dan fasilitas pendukung sudah dikirim, termasuk truk, ekskavator, tangki air bersih, air minum, toilet-toilet portabel.

    Jumlah alat berat dan fasilitas pendukung tersebut pun terus ditambah pemerintah. Tak hanya itu, akses jalan darat yang terputus telah diperbaiki secara bertahap dan tujuh jembatan bailey sudah rampung sehingga diharapkan dapat mempermudah konektivitas warga di lokasi terdampak.

    “50 jembatan bailey sedang kita kerjakan, tujuh tadi sudah jadi,” papar Prabowo.

    Jaringan telekomunikasi terputus akibat bencana banjir dan tanah longsor di sebagian daerah di Sumatera pada akhir November 2025. Pemerintah berupaya memulihkannya agar komunikasi masyarakat segera normal. – (Antara/Antara)

    Langkah-langkah tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana. Meski belum menyeluruh, Prabowo menyebut pemerintah terus bekerja keras agar pemulihan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

    Diketahui, saat tsunami melanda Aceh pada 2004, pemerintah juga membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk memulihkan provinsi itu dari dampak bencana. Selain membentuk BRR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menetapkan status bencana nasional sehingga penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih optimal dilakukan. 

  • ​Foke Dukung Pramono Perkuat Betawi Sebagai Identitas Jakarta

    ​Foke Dukung Pramono Perkuat Betawi Sebagai Identitas Jakarta

    Jakarta: Gubernur DKI Pramono Anung memastikan akan terus memperkuat budaya Betawi di Jakarta. Dirinya bakal memperbanyak ornamen Betawi, baik pada fasilitas publik maupun kegiatan untuk mempertegas budaya Betawi sebagai ciri khas Jakarta.

    “Saya akan mempertegas ciri khas Jakarta. Semua acara pemerintahan maupun yang melibatkan masyarakat luas, harus nuansa Betawi. Saya ingin memajukan budaya Betawi dengan memperbanyak simbol yang ditampilkan,” tegas Pramono saat menghadiri acara penyerahan hasil kongres istimewa Kaum Betawi 2025 Senin, 15 Desember 2025.

    Pramono juga menghormati hasil kongres istimewa Kaum Betawi 2025 yang diikrarkan Majelis Kaum Betawi (MKB), di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat MKB dan Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanah MKB.

    “MKB ini merupakan satu-satunya lembaga resmi Betawi yang mewadahi 171 ormas Betawi. Dengan hadirnya MKB pada tahun 2022, sejumlah ormas Betawi yang sebelumnya sempat tidak akur, kini bisa rukun,” kata Ketua Dewan Adat yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

    Ketua Wali Amanah yang juga Mantan Sekda DKI Marullah Matali menyebut kerukunan lintas ormas Betawi kini semakin membaik.

    “Contohnya Haji Oding selaku Ketua Suku Betawi 1982 dan Bang Riano Achmad sebagai Ketua Bamus Betawi bisa duduk berdampingan di baris depan, keduanya tampak akrab,” ujar Marullah.

    Haji Oding yang juga ketua panitia mengungkap delapan poin hasil kongres istimewa MKB, di antaranya, diputuskannya MKB sebagai lembaga adat dan disahkannya MKB oleh Menteri Hukum RI, serta menetapkan Fauzi Bowo sebagai ketua Dewan Adat MKB.

    Jakarta: Gubernur DKI Pramono Anung memastikan akan terus memperkuat budaya Betawi di Jakarta. Dirinya bakal memperbanyak ornamen Betawi, baik pada fasilitas publik maupun kegiatan untuk mempertegas budaya Betawi sebagai ciri khas Jakarta.
     
    “Saya akan mempertegas ciri khas Jakarta. Semua acara pemerintahan maupun yang melibatkan masyarakat luas, harus nuansa Betawi. Saya ingin memajukan budaya Betawi dengan memperbanyak simbol yang ditampilkan,” tegas Pramono saat menghadiri acara penyerahan hasil kongres istimewa Kaum Betawi 2025 Senin, 15 Desember 2025.
     
    Pramono juga menghormati hasil kongres istimewa Kaum Betawi 2025 yang diikrarkan Majelis Kaum Betawi (MKB), di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat MKB dan Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanah MKB.

    “MKB ini merupakan satu-satunya lembaga resmi Betawi yang mewadahi 171 ormas Betawi. Dengan hadirnya MKB pada tahun 2022, sejumlah ormas Betawi yang sebelumnya sempat tidak akur, kini bisa rukun,” kata Ketua Dewan Adat yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
     
    Ketua Wali Amanah yang juga Mantan Sekda DKI Marullah Matali menyebut kerukunan lintas ormas Betawi kini semakin membaik.
     
    “Contohnya Haji Oding selaku Ketua Suku Betawi 1982 dan Bang Riano Achmad sebagai Ketua Bamus Betawi bisa duduk berdampingan di baris depan, keduanya tampak akrab,” ujar Marullah.
     
    Haji Oding yang juga ketua panitia mengungkap delapan poin hasil kongres istimewa MKB, di antaranya, diputuskannya MKB sebagai lembaga adat dan disahkannya MKB oleh Menteri Hukum RI, serta menetapkan Fauzi Bowo sebagai ketua Dewan Adat MKB.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)