Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • IKN Jadi “Sarang” Malaria

    IKN Jadi “Sarang” Malaria

    GELORA.CO – Masalah malaria di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan. Untuk membebaskan IKN dari malaria, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya membangun sistem kesehatan lingkungan yang kuat dan berkelanjutan.

    “Sejak tahap awal pembangunan IKN sudah dilakukan,” kata Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, mengenai pengendalian penyakit IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (20/12/2025).

    Menurut Suwito, membangun sistem kesehatan lingkungan salah satunya sebagai upaya pengendalian malaria yang menjadi bagian integral dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota masa depan yang sehat, aman, dan berdaya saing global.

    IKN sebagai calon ibu kota Indonesia, memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua, yang terbuka bagi masyarakat nasional maupun internasional, sehingga perlu upaya bersama untuk mewujudkan kota yang ekologis dan humanis.

    “Bebas dari malaria, termasuk dalam menghadapi potensi migrasi penduduk ke depan,” ujar Suwito.

    Otorita IKN harus memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi migrasi penduduk, termasuk dari aspek kesehatan lingkungan seiring perkembangan IKN ke depan.

    Kesiapan pembangunan IKN sebagai kawasan bebas malaria sejalan dengan target tahap dua pembangunan kawasan IKN, kata dia, khususnya mengantisipasi peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk.

    “Pasti lebih banyak pekerja yang datang, apalagi saat ini ada pembangunan legislatif dan yudikatif, dipastikan tidak ada penularan malaria sampai nanti IKN menjadi ibu kota,” tutur Suwito.

    Langkah yang dilakukan Otorita IKN melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan, serta diperkuat dukungan kebijakan dan strategi yang disusun Universitas Diponegoro.

    “Upaya kolaborasi itu untuk menghasilkan kajian malaria yang menjadi dasar analisis lanjutan dalam perumusan kebijakan strategis,” kata Suwito.

    Dia menambahkan, kebijakan dan strategi pengendalian malaria selaras dengan misi IKN sebagai kawasan bebas malaria yang dapat memperkuat pengendalian malaria di IKN.

  • Kami Lagi Fokus Bantu Korban Bencana

    Kami Lagi Fokus Bantu Korban Bencana

    GELORA.CO -Pencopotan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck dari jabatannya disesalkan sejumlah pihak. 

    Terlebih, Ijeck dicopot di tengah kesibukannya mengarahkan para kader Golkar Sumut membantu warga terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara hingga Aceh.

    Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Tapteng (Tapanuli Tengah), Aprina Situmorang dalam keterangannya, Sabtu, 20 Desember 2025.

    “Dalam beberapa hari terakhir ini kami diarahkan ketua (Ijeck) untuk membantu warga yang terdampak banjir, baik di wilayah Sumatera Utara maupun Aceh Tamiang. Membantu evakuasi warga termasuk saat banjir di Kota Medan akhir November lalu,” kata Aprina.

    Menurut Aprina, banjir yang melanda sejumlah daerah tersebut telah menyebabkan ribuan warga terdampak, rumah terendam, serta aktivitas masyarakat lumpuh. 

    Dalam kondisi seperti ini, kata dia, Ijeck memilih untuk memprioritaskan kerja-kerja kemanusiaan dibandingkan urusan politik internal partai.

    “Dan dalam situasi seperti ini malah DPP Partai Golkar sibuk mencopot Ijeck. Padahal saat ini ketua sedang berbuat untuk masyarakat. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai pemimpin daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa dedikasi Ijeck terhadap masyarakat Sumatera Utara tidak perlu diragukan. Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur, Ijeck dikenal aktif turun ke daerah-daerah, terutama ketika terjadi bencana alam.

    “Ini bukan hal baru. Setiap ada bencana, Bang Ijeck selalu hadir. Baik itu banjir, longsor, maupun musibah lainnya. Beliau tidak hanya memantau dari jauh, tapi benar-benar turun langsung,” tandasnya.

  • ​Menteri Agus Dorong Reformasi Pemasyarakatan Lewat Beyond Beauty

    ​Menteri Agus Dorong Reformasi Pemasyarakatan Lewat Beyond Beauty

    Bali: Produk fashion hasil karya warga binaan dari 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berhasil menembus pasar internasional dalam ajang Bali Fashion Trend (BFT).

    Melalui program kolaborasi ‘Beyond Beauty’, karya-karya yang memadukan desain urban dengan sentuhan tradisional ini langsung memikat pembeli dari Prancis dan Malaysia.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari reformasi paradigma pemasyarakatan. Menurutnya, Lapas kini difungsikan sebagai ruang pembinaan yang mempersiapkan warga binaan untuk kembali produktif di masyarakat.

    “Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion atau produk, melainkan tentang memberikan kesempatan kedua dan masa depan yang lebih baik bagi warga binaan,” kata Agus.

    Warga binaan dilibatkan sebagai co-creator dalam memproduksi berbagai elemen busana, mulai dari batik, bordir, anyaman, hingga kerajinan kulit.

    Material tersebut kemudian dikembangkan oleh desainer kenamaan seperti Sofie, Lisa Fitria, dan Irmasari menjadi koleksi siap pakai (ready-to-wear) bergaya urban dan street wear.

    Unit pemasyarakatan yang terlibat di antaranya berasal dari Lapas Jambi, Bengkulu, Manado, Malang, Semarang, Pontianak, Sumenep, dan Madiun, dengan total keseluruhan mencapai 24 unit lapas.

    Desainer Sofie mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan awal dari pembeli asal Prancis dan Malaysia selama rangkaian acara berlangsung.

    “Ini sinyal positif atas kualitas dan daya saing produk hasil pembinaan warga binaan di pasar global,” kata Sofie.

    Program ini disebut selaras dengan implementasi nilai-nilai KUHP Baru 2025 yang menekankan pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

    Melalui kerja sama ini, warga binaan diharapkan tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga pemulihan kepercayaan diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.

    Bali: Produk fashion hasil karya warga binaan dari 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berhasil menembus pasar internasional dalam ajang Bali Fashion Trend (BFT).
     
    Melalui program kolaborasi ‘Beyond Beauty’, karya-karya yang memadukan desain urban dengan sentuhan tradisional ini langsung memikat pembeli dari Prancis dan Malaysia.
     
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari reformasi paradigma pemasyarakatan. Menurutnya, Lapas kini difungsikan sebagai ruang pembinaan yang mempersiapkan warga binaan untuk kembali produktif di masyarakat.

    “Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion atau produk, melainkan tentang memberikan kesempatan kedua dan masa depan yang lebih baik bagi warga binaan,” kata Agus.
     
    Warga binaan dilibatkan sebagai co-creator dalam memproduksi berbagai elemen busana, mulai dari batik, bordir, anyaman, hingga kerajinan kulit.
     
    Material tersebut kemudian dikembangkan oleh desainer kenamaan seperti Sofie, Lisa Fitria, dan Irmasari menjadi koleksi siap pakai (ready-to-wear) bergaya urban dan street wear.
     
    Unit pemasyarakatan yang terlibat di antaranya berasal dari Lapas Jambi, Bengkulu, Manado, Malang, Semarang, Pontianak, Sumenep, dan Madiun, dengan total keseluruhan mencapai 24 unit lapas.
     
    Desainer Sofie mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan awal dari pembeli asal Prancis dan Malaysia selama rangkaian acara berlangsung.
     
    “Ini sinyal positif atas kualitas dan daya saing produk hasil pembinaan warga binaan di pasar global,” kata Sofie.
     
    Program ini disebut selaras dengan implementasi nilai-nilai KUHP Baru 2025 yang menekankan pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
     
    Melalui kerja sama ini, warga binaan diharapkan tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga pemulihan kepercayaan diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Pria Pembela Nenek Beli Roti dengan Uang Tunai Tuai Apresiasi, Warganet: Digital Boleh, tapi Jangan Menanggalkan Kearifan

    Pria Pembela Nenek Beli Roti dengan Uang Tunai Tuai Apresiasi, Warganet: Digital Boleh, tapi Jangan Menanggalkan Kearifan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video viral seorang nenek mengalami penolakan saat hendak melakukan pembayaran secara tunai di salah satu gerai Roti O Jakarta, hingga kini masih jadi perbincangan hangat.

    Pasalnya, peristiwa tersebut kemudian memicu protes dari seorang pria yang menilai bahwa uang kartal (kertas & logam) masih merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

    Kejadian viral itu memunculkan pandangan publik mengenai penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai.

    Banyak pula yang memuji sikap sang pria yang dengan berani memprotes karena rasa kemanusiaan.

    “Jempol10 bang ..setuju setuju❤️,” tulis akun yniarti05_, di kolom komentar unggahan Instagram @fajaronline.

    “Harusnya roti O @rotio.indonesia tetap terima layanan uang tunai di seluruh Indonesia. Karena itu masih sah, dan akan menjadi tidak inklusif produk ini jika tetap memaksakan menerima metode pembayaran cashless. Digital boleh, tapi jangan menanggalkan kearifan,” balas akun @amulhb.

    “Pernah terjadi sama saya di bandara, mau bayar tidak bisa tunai pdhal cuma beli 1 buah roti, sy tanya bgm ketika ada nenek2 yg tidak punya hp dan lapar tidak bisa beli roti? Sy sarankan utk disampaikan ke pihak managernya katanya SOP perusahaannya seperti itu karyawan hanya menjalankan tugasnya. Semua orang punya hak membeli tapi knp harus dibedakan yg punya hp/kartu? Miris… 😢,” ujar lainnya.

    “Bener… nyusahin bgt… ga semua kali punya dompet digital…,” kata lainnya.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin mengungkapkan, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

  • Mau Sewa Kost? Ini Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum dalam 7 Langkah Mudah

    Mau Sewa Kost? Ini Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum dalam 7 Langkah Mudah

    Saat ini, mencari tempat tinggal sementara seperti kos menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama bagi mahasiswa atau pekerja yang ingin mendapat akses mudah ke fasilitas transportasi umum. Jika Anda sedang mencari kost, kost Pluit, penting untuk memilih lokasi yang tidak hanya nyaman tapi juga strategis dekat dengan halte bus, stasiun KRL, MRT, atau titik ojek online. Dengan begitu, aktivitas harian Anda bisa berjalan lebih efisien tanpa perlu khawatir soal transportasi.

    Untuk mempermudah, website 99.co Indonesia bisa bantu Anda menemukan kost yang sesuai dengan kebutuhan dan budget tanpa kesulitan. Berikut adalah 7 langkah mudah untuk membantu Anda menemukan kost dekat transportasi umum, sehingga Anda bisa lebih fokus menjalani aktivitas harian dan menikmati kenyamanan kos yang ideal.

    Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum
    Mencari kost dekat transportasi umum memang membutuhkan pendekatan khusus agar lokasi yang dipilih benar-benar praktis dan sesuai harapan. Berikut 7 langkah mudah yang bisa Anda ikuti:

    1. Gunakan Aplikasi dan Situs Pencari Kost dengan Fitur Peta

    Mulailah pencarian dengan menggunakan aplikasi atau situs pencari kost yang menyediakan fitur peta. Fitur ini memungkinkan Anda melihat lokasi kost secara langsung dan jaraknya ke stasiun atau halte transportasi umum. Dengan fitur radius pencarian, Anda bisa menentukan batas jarak yang paling nyaman untuk dijangkau dengan berjalan kaki.

    Manfaatkan filter untuk menyesuaikan harga dan fasilitas kost agar pencarian lebih tepat. Pastikan juga Anda mencatat beberapa pilihan untuk melakukan survei lebih lanjut.

    2. Pertimbangkan Waktu Tempuh Saat Jam Sibuk

    Saat menentukan pilihan, jangan hanya mengandalkan jarak secara kasat mata. Cobalah hitung waktu tempuh nyata dari kost ke titik transportasi umum pada jam sibuk, misalnya jam berangkat kerja atau kuliah. Hal ini penting karena kondisi jalan dan kepadatan bisa mempengaruhi kenyamanan perjalanan Anda setiap hari.

    Jika memungkinkan, lakukan survei langsung di lokasi pada jam-jam tersebut agar Anda mendapatkan gambaran yang akurat.

    3. Perhatikan Keamanan dan Kenyamanan Rute

    Jalan menuju halte atau stasiun perlu aman, terang, dan tidak sepi. Ini terutama jika Anda pulang larut malam. Keamanan dan kenyamanan rute ini memengaruhi rasa aman Anda dalam mobilitas sehari-hari. Jangan ragu untuk bertanya pada warga sekitar atau calon penghuni kost tentang kondisi lingkungan dan keamanan di sekitar.

    4. Cek Fasilitas Kost yang Mendukung Aktivitas Harian

    Selain lokasi, perhatikan juga fasilitas kost yang membantu kebutuhan Anda. WiFi cepat, kamar mandi dalam, keamanan 24 jam, dan kebersihan lingkungan sangat penting bagi kenyamanan tinggal. Kost dengan fasilitas lengkap cenderung membuat aktivitas kerja atau kuliah lebih lancar tanpa hambatan.

    Selain itu, pastikan juga listrik dan air sudah termasuk dalam harga sewa. Tujuannya tentu tidak ada biaya tak terduga yang membebani Anda.

    5. Survei Langsung dan Bandingkan Pilihan

    Jangan hanya puas dengan melihat foto atau deskripsi online. Survei langsung ke lokasi kost adalah langkah penting untuk memastikan kondisi sebenarnya sesuai harapan. Lakukan kunjungan pada waktu berbeda, pagi dan malam hari, untuk menilai suasana dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, bandingkan beberapa pilihan, catat kelebihan dan kekurangannya agar Anda dapat membuat keputusan terbaik.

    6. Manfaatkan Rekomendasi dari Teman atau Komunitas

    Minta rekomendasi dari teman, keluarga, atau komunitas yang sudah pernah tinggal di area dekat transportasi umum. Mereka bisa memberikan informasi jujur tentang pengalaman dan tips memilih kost yang cocok. Juga, testimoni dari orang yang Anda percaya dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam memilih kost.

    7. Perhitungkan Total Biaya Transportasi dan Sewa

    Walaupun harga sewa kost dekat transportasi umum mungkin sedikit lebih mahal, perhitungkan juga biaya transportasi yang harus Anda keluarkan setiap bulan. Kost yang dekat moda transportasi akan mengurangi biaya dan waktu perjalanan, sehingga lebih hemat secara total.

    Mencari kost dekat transportasi umum memang membutuhkan riset dan survei yang cukup teliti. Kost yang tepat akan memudahkan aktivitas harian Anda dan menghemat waktu maupun biaya transportasi.

    Jadi, pastikan Anda memanfaatkan aplikasi pencari kost, mempertimbangkan waktu dan keamanan rute, serta membandingkan fasilitas dan harga. Tentu, dengan begitu, Anda bisa mendapatkan kost yang tidak hanya nyaman tapi juga strategis.

    Kalau Anda sedang mencari kost atau hunian yang sesuai dengan kebutuhan, jangan lupa untuk kunjungi 99.co. Di sana, Anda bisa menemukan berbagai pilihan kost dan properti lengkap dengan fitur pencarian yang memudahkan Anda mendapatkan lokasi terbaik dekat transportasi umum.

  • Pemerintah Perluas Program Bedah Rumah Tahun Depan, Targetnya 400.000 Unit

    Pemerintah Perluas Program Bedah Rumah Tahun Depan, Targetnya 400.000 Unit

    Pemerintah Perluas Program Bedah Rumah Tahun Depan, Targetnya 400.000 Unit
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com –
    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperluas program bedah rumah pada tahun 2026 dengan target merenovasi 450.000 unit rumah, bertambah 8 kali lipat dibandingkan capaian tahun ini.
    Hal ini disampaikan Maruarar dalam acara akad massal 50.030 unit rumah subsidi berskema
    Kredit Perumahan Rakyat
    (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
    “Ada 26,9 juta rumah rakyat yang punya rumah, tapi tidak layak huni. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih teman-teman DPR menaikkan tahun ini hanya 45.000 tahun depan 400.000. Naiknya 8 kali lipat,” kata Ara, sapaan akrabnya, Sabtu siang.
    Hal ini menyusul kenaikan
    anggaran perumahan
    yang disetujui Presiden Prabowo Subianto senilai Rp 10 triliun di tahun depan, dari semula Rp 5 triliun.
    Sekitar 80 persen dari total anggaran tersebut dialokasikan langsung untuk rakyat, khususnya melalui program Bedah Rumah.
    “Anggaran kami Bapak naikkan, dari Rp 5 triliun tahun ini, tahun depan Rp 10 triliun lebih. Terima kasih, Pak. Dan 80 persen anggaran kami buat rakyat melalui program Bedah Rumah,” kata Maruarar.
    Ara menyampaikan, selama ini, banyak daerah yang belum tersentuh program bedah rumah.
    Sepanjang tahun 2025 saja, ada sekitar 222 kabupaten/kota yang tidak memiliki program tersebut.
    “Tahun ini ada 222 kabupaten/kota yang tidak ada program Bedah Rumah. Bahkan dalam lima tahun terakhir, ada 22 kabupaten yang tidak pernah mendapatkannya,” ujar dia.
    Namun karena anggaran bertambah, program pun akan menyasar penerima lebih banyak.
    Menurutnya, program ini penting karena masih terdapat 26,9 juta rakyat Indonesia yang memiliki rumah tetapi dalam kondisi tidak layak huni.
    Karena itu, peningkatan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
    Seiring dengan itu, target jumlah rumah yang direnovasi tahun depan pun meningkat menjadi 400.000 unit dari sebelumnya hanya sekitar 45.000 unit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasi Pemerintah Desa di Kepanjen Jadi Tersangka KUR Fiktif BRI

    Kasi Pemerintah Desa di Kepanjen Jadi Tersangka KUR Fiktif BRI

    Malang (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, menetapkan Sutomo alias S, warga Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai tersangka tindak pidana korupsi berupa penyaluran fiktif Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kepanjen, Sabtu (20/12/2025) sore ini.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Yandi Prima Nanda menjelaskan, tersangka S ditangkap di rumahnya. Dari hasil penyidikan, total kerugian negara dalam korupsi KUR Fiktif pada BRI Unit Kepanjen, Kabupaten Malang senilai lebih dari Rp 4 milyar rupiah.

    “Tersangka ini bertugas membuat surat keterangan usaha atau SKU fiktif. Terdapat 52 SKU fiktif yang dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2021 sampai 2024,” ungkap Yandi.

    Sebagai informasi, sudah 4 orang masuk bui dalam kasus KUR Fiktif BRI Unit Kepanjen. Keempat tersangka antara lain Kepala BRI Unit Kepanjen berinisial YW. Mantri BRI Unit Kepanjen berinisial IPS. Serta dua orang calo KUR Fiktif BRI Unit Kepanjen masing masing berinisial AI dan ES. Kawanan ini, merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp 4 milyar rupiah dan dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi.

    “Masih ada 2 orang mantri lagi yang kini masih dalam proses penyidikan kami,” tegas Yandi.

    Menurut Yandi, tersangka S masih aktif sebagai Kasi Pemerintahan Desa Jenggolo, Kepanjen, Kabupaten Malang. Sejak kasus ini mencuat, Sutomo kabur. Melarikan diri dan menghindari kejaran petugas Kejaksaan.

    Kabar diperoleh, dalam sepak terjangnya, Sutomo diduga nekat memalsukan tanda tangan Sekretaris dan Kepala Desa Jenggolo guna pembuatan SKU agar memperoleh KUR BRI Unit Kepanjen.

    “Bukti baru kami temukan di mana tersangka S ini, memperoleh pesanan dari tersangka IPS dan melalui dua tersangka calo berinisial AI dan ES. Menurut S, pembuatan SKU diminta oleh para terpidana untuk administrasi pengajuan KUR ke BRI Unit Kepanjen. Kemudian tersangka S membuat SKU fiktif tanpa sepengetahuan Kepala Desa. Dan tidak teregrister dalam catatan buku Desa,” beber Yandi.

    Yandi bilang, dalam modusnya, tersangka Sutomo memperoleh keuntungan berupa uang dari para terpidana sebelumnya dengan total mencapai Rp 220 juta rupiah.

    “Empat terpidana sebelumnya sudah di putus. Yakni Kepala Unit BRI Kepanjen, satu Mantri Unit BRI Kepanjen dan dua orang calo. Tahun ini ada satu tersangka lagi bertugas membuat SKU fiktif dan dua orang mantri yang masih dalam tahap penyidikan,” tuturnya.

    Yandi menambahkan, dari 52 SKU fiktif yang dibuat, tersangka Sutomo memperoleh keuntungan hingga Rp 220 juta rupiah. (yog/ian)

  • Menjelang Panen, Petani Bawang Merah di Magetan Resah Maraknya Pencurian

    Menjelang Panen, Petani Bawang Merah di Magetan Resah Maraknya Pencurian

    Magetan (beritajatim.com) – Menjelang masa panen, petani bawang merah di Kabupaten Magetan dibuat resah oleh maraknya aksi pencurian. Tingginya harga bawang merah diduga menjadi pemicu, dengan pelaku yang disinyalir beraksi lebih dari satu orang dan menyasar kebun hingga rumah petani.

    Aksi pencurian terbaru menimpa Karnoto (40), petani bawang merah asal Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (20/12/2025) dini hari, saat tanaman bawang merah di kebunnya sudah siap dipanen.

    Kondisi kebun yang diacak-acak menjadi petunjuk awal adanya pencurian. Pelaku diduga mengambil lebih dari satu kuintal bawang merah siap panen, sementara bawang berukuran kecil ditinggalkan begitu saja di lahan.

    Karnoto mengaku baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari setelah menerima telepon dari rekannya sesama petani.

    “Tahunya pagi, saya masih tidur ditelepon teman. Katanya kebun saya habis diacak-acak pencuri. Setelah saya cek ternyata benar, lebih dari dua kuintal bawang merah siap panen hilang,” ujar Karnoto.

    Akibat kejadian itu, Karnoto diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp2 juta. Saat ini, harga bawang merah di tingkat petani mencapai Rp32 ribu per kilogram, sementara di pasaran bisa tembus hingga Rp42 ribu per kilogram.

    Maraknya pencurian bawang merah bukan kali ini saja terjadi. Sepekan sebelumnya, petani setempat juga kehilangan dua karung bawang merah yang disimpan di dalam rumah, dengan nilai kerugian lebih dari Rp1 juta.

    Andri, petani bawang merah lainnya di Desa Turi, mengungkapkan bahwa kasus pencurian semakin sering terjadi menjelang panen.

    “Akhir-akhir ini sering terjadi pencurian bawang karena harganya mahal. Di sini Rp32 ribu, di pasar bisa Rp42 ribu. Apalagi menjelang panen, warga harus ekstra berjaga,” katanya.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa, para petani kini memilih bermalam di kebun guna menjaga tanaman bawang merah mereka. Rencananya, kasus pencurian tersebut akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar mendapat penanganan lebih lanjut. [fiq/ian]

  • Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Pintar Ngarang di Kertas!

    Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Pintar Ngarang di Kertas!

    Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Pintar Ngarang di Kertas!
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto memperingatkan pejabat agar tidak menggelembungkan anggaran (
    mark-up
    ) dalam pengadaan barang dan jasa karena hal itu sama dengan mencuri.
    Hal ini dikatakannya dalam acara akad massal 50.030 unit rumah subsidi berskema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
    “Jangan
    mark-up
    gila-gilaan.
    Mark-up
    gila-gilaan sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian, sama mencuri! Jangan karena pakaian bagus, pintar mengarang-ngarang di kertas, mau mengakali pemerintah, mengakali rakyat,” kata Prabowo, Sabtu.
    Kepala Negara menekankan, pemerintahan yang ia pimpin harus menghentikan
    korupsi
    dan penyelundupan.
    Dengan begitu, pemerintah akan mampu menghilangkan kemiskinan yang masih membayangi masyarakat kelas bawah.
    “Kita mampu (menghilangkan kemiskinan), saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti, hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu-menipu! Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan?” ucap dia.
    Tak hanya itu, ia menekankan pemerintah perlu menegakkan aturan dan menegakkan hukum.
    Penegakan aturan memungkinkan negara bersih dari oknum tidak bertanggung jawab.
    Ia tidak ingin ada institusi yang korup hingga merugikan masyarakat.
    “Pemerintah harus bersih! Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup! Saya bertekad, berusaha untuk membersihkan aparat. Karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat,” beber Prabowo.
    Prabowo meyakini, kekayaan alam tidak akan dirasakan oleh masyarakat dan meringankan beban hidupnya jika pemerintahan masih kotor.
    Hal ini, lanjutnya, sudah lebih dulu dialami negara lain untuk dijadikan pelajaran.
    “Jadi ini pelajaran dari semua negara di seluruh dunia, ribuan tahun. Pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih saudara-saudara sekalian. Boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan PP, Bakal Izinkan Polisi Menjabat di Luar Polri?

    Pemerintah Siapkan PP, Bakal Izinkan Polisi Menjabat di Luar Polri?

    Pemerintah Siapkan PP, Bakal Izinkan Polisi Menjabat di Luar Polri?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menyelesaikan polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mebuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga negara.
    Pembahasan RPP ini diputuskan setelah pemerintah bersama Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat tingkat menteri.
    “Dan kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun
    Rancangan Peraturan Pemerintah
    (RPP),” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,
    Yusril Ihza Mahendra
    , dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025).
    Rancangan PP itu nantinya akan membahas peluang polisi aktif untuk menjabat dalam kementerian/lembaga di luar Polri.
    Namun, rinciannya akan dibahas lebih lanjut.
    Yusril belum bisa memastikan apakah isi Perpol 10/2025 mengenai 17 kementerian/lembaga akan dimuat sama dalam PP.
    “Ya, apakah 17 itu akan masuk atau tidak dalam PP, itu nanti akan kami diskusikan bersama-sama,” tutur dia.
    Yusril menuturkan, isi rancangan PP akan merujuk ke Perpol 10/2025, tetapi pemerintah juga akan meminta masukan dari para tokoh, termasuk Komite Percepatan Reformasi Polri.
    “Tentu itu menjadi referensi kami, di samping juga masukan-masukan yang dilakukan oleh para tokoh dan juga masukan-masukan dari komisi percepatan reformasi Polri,” lanjutnya.
    Yusril menambahkan, draf PP ini sedang dipersiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Kementerian Sekretariat Negara.
    Penyusunan RPP ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    “Akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga oleh Kementerian Hukum. Kebetulan Wamenkum, Pak Eddy, hadir hari ini,” ucapnya.
    Yusril menargetkan PP ini segera selesai, yaitu pada akhir Januari 2026.
    “Targetnya kapan akan selesai? Ya secepatnya. Mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan Januari, paling lambat sudah keluar PP-nya,” kata Yusril.
    Rapat yang digelar Yusril mengenai PP ini dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
    Diketahui, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 menjadi polemik karena membuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga negara.
    Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar struktur kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.