Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Bareskrim Sudah Periksa 19 Saksi di Kasus Ilegal Logging Sumut

    Bareskrim Sudah Periksa 19 Saksi di Kasus Ilegal Logging Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah memeriksa 19 saksi terkait dengan kasus ilegal logging atau pembalakan liar terkait PT TBS di Sumatra Utara.

    Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono mengatakan pengusutan tindak pidana pembalakan liar itu dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Anggoli.

    “Sudah kita periksa 3 saksi ahli. Jadi semuanya hasil pemeriksaan sudah memeriksa 19 saksi. Ada 16 saksi dan 3 saksi ahli,” ujar Syahar di Kejagung, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan, tiga saksi ahli itu berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, Balai Pengelolaan Hutan Lestari dan ahli terkait pertanahan. Sementara itu, 16 lainnya berasal dari PT TBS.

    Adapun, Syahar menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk membuat terang peristiwa pembalakan liar ini.

    “Dan sekarang masih tetap berlanjut pemeriksaan-pemeriksaan ya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Dirtipidter Mohammad Irhamni menyatakan pihaknya telah meningkatkan status perkara dugaan pembalakan liar di Garoga dan Anggoli Sumatra menjadi penyidikan.

    Peningkatan penyidikan itu dilakukan setelah penyidik mendapatkan temuan alat berat berupa ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal.

    Selain itu, penyidik juga menemukan adanya muara yang menjadi pusat aliran sungai baru yang tidak organik di lokasi.

    Irhamni menambahkan, penyidik saat ini masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel yang ditemukan untuk mengungkap asal-usul gelondongan kayu pascabanjir Sumatra.

    “Untuk di TKP Garoga dan Anggoli sudah kami naikkan ke proses penyidikan,” ujar Irhamni dalam konferensi pers secara daring, Rabu (10/12/2025).

  • Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

    Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

    Oleh:Erizal

    SATU misteri sudah terkuak dari kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa benar ijazah asli Jokowi sudah disita penyidik Polda Metro Jaya. 

    Saat Gelar Perkara Khusus pada Senin 15 Desember 2025, penyidik di depan para tersangka dan kuasa hukumnya, membuka segel sebagai bukti bahwa ijazah asli Jokowi memang sudah disita penyidik Polda Metro Jaya.

    Berarti, yang sempat ditunjukkan di rumahnya Jokowi, seperti yang diakui pengurus Projo saat berkunjung ke rumah Jokowi beberapa waktu lalu, bukanlah yang asli. 

    Mungkin berupa scan atau kopian atau ada bentuk lain yang publik tak tahu. Atau bisa jadi akal-akalan Projo saja sebelum akhirnya “berpisah jalan” dengan Jokowi.

    Tentunya pihak tersangka dan kuasa hukumnya happy dengan langkah penyidik Polda Metro Jaya yang mau membuka ijazah asli Jokowi di depan mereka.

    Kendati demikian, ijazah itu belum boleh juga dipegang, diraba, dan diterawang kayak memastikan uang asli atau palsu. 

    Satu sakwa sangka sudah berakhir, bahwa ijazah Jokowi itu sudah disita.

    Menurut salah seorang kuasa hukum tersangka, Ahmad Khozinudin, yang ikut melihat ijazah asli Jokowi itu saat diperlihatkan penyidik Polda Metro Jaya, bahwa ijazah Jokowi memang seperti ijazah yang sudah banyak beredar. 

    Atau seperti yang pernah diposting Dian Sandi, kader PSI, di akun X-nya. Artinya, barangnya sama.

    Penampakan ijazah asli Jokowi yang ditunjukkan penyidik Polda Metro Jaya itu memang fotonya seorang lelaki yang berkaca mata. 

    Ijazah itulah yang selama ini diteliti Roy Suryo cs yang diyakininya 99,9 persen palsu itu. Tapi agaknya memang Pengadilan lah yang akan menentukannya.

    Kecuali Jokowi mau membukanya secara sukarela dan seketika mengakhiri kasus ini.

    Direktur ABC Riset & Consulting

  • Satgas Garuda Kantongi 31 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra

    Satgas Garuda Kantongi 31 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mencatat ada 31 perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Komandan Satgas (Dansatgas) Garuda PKH, Mayjen Dody Triwinarto mengatakan puluhan perusahaan itu berkaitan langsung dengan daerah aliran sungai. Misalnya, di Aceh ada sembilan perusahaan.

    “Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS, itu ada 9 PT,” ujar Dody di Kejagung, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan, di DAS Sumatra Utara (Sumut) ada delapan subjek hukum yang terdiri dari perusahaan dan pihak dari pemegang hak atas tanah alias PHT. Delapan subjek itu berasal dari DAS di wilayah Batang Toru, Sungai Garoga dan Langkat. Di wilayah ini telah terjadi bencana banjir dan longsor.

    “Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT,” imbuhnya.

    Sementara itu, kata Dody, sisanya yakni 14 berasal dari subjek hukum yang merupakan perusahaan lokal di wilayah DAS, Sumatra Barat.

    “Untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab,” pungkasnya.

    Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

    “Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat,” ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

    “Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit,” imbuhnya.

    Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

  • Prabowo Minta Bos BUMN & Himbara Jaga Uang Negara: Masih Banyak yang Susah

    Prabowo Minta Bos BUMN & Himbara Jaga Uang Negara: Masih Banyak yang Susah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. 

    Dia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk pejabat negara dan pengelola BUMN, untuk bahu-membahu mewujudkan kemakmuran bersama. 

    Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Kita ingin Indonesia incorporated, kita ingin semua, tetapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan bahu membahu mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” kata Prabowo.

    Presiden secara khusus mengingatkan para pejabat pemerintah, terutama pimpinan BUMN dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar benar-benar menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga uang rakyat.

    “Pejabat-pejabat pemerintah terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara memang harus menjaga uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, saudara lalai,” tegasnya.

    Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah tegas dalam penertiban pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Hingga saat ini, pemerintah telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan yang sebelumnya bermasalah secara perizinan.

    “Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut,” ujarnya.

    Selain itu, Presiden menyatakan sepanjang tahun ini tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut mencakup izin HTI, HPH, maupun izin usaha pertambangan (IUP).

    “Tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR dan Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang… dan juga Menteri ESDM tidak ada satu pun IUP atau sebagainya yang dikeluarkan,” kata Prabowo.

    Menurut Presiden, langkah tersebut diambil karena pemerintah tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh konsesi agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh ragu mencabut atau meninjau ulang izin yang tidak menguntungkan rakyat.

    “Kita akan review, karena kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat kita tidak boleh ragu-ragu,” ujarnya.

    Prabowo menekankan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam harus benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Dia juga memperingatkan pemegang konsesi yang menyalahgunakan izin dan membawa keuntungan ke luar negeri tanpa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

    “Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk tidak menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Dia menilai pemerintah akan lalai dan tidak pantas menjalankan pemerintahan apabila membiarkan praktik tersebut terus terjadi.

    Menutup Sidang Kabinet Paripurna tahun ini, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan kepala lembaga atas profesionalisme yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    “Saya tutup sidang kabinet paripurna tahun ini, dengan mengucapkan sekali lagi kepada menteri, semua kepala badan, saya lihat cukup profesional saudara-saudara,” pungkasnya.

  • Gaji Pensiun PNS Batal Naik? Simak Penyampaian Kepala BKN dan Taspen

    Gaji Pensiun PNS Batal Naik? Simak Penyampaian Kepala BKN dan Taspen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta lebih waspada dengan maraknya edaran informasi bohong atau hoaks utamanya di media sosial. Beberapa waktu terakhir, tersiar kabar bahwa gaji PNS maupun pensiunan PNS akan naik di akhir tahun 2025 ini.

    Hingga Desember belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait jadwal kenaikan maupun rapelan gaji pensiunan PNS.

    PT Taspen (Persero) sebagai pihak yang menyalurkan dana pensiun menegaskan bahwa informasi resmi mengenai gaji pensiunan PNS hanya disiarkan melalui saluran resmi perusahaan.

    “Seluruh pembayaran akan tetap mengikuti ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2024 sampai pemerintah menerbitkan aturan baru,” tegas Taspen melalui akun media sosial resminya, dikutip pada Selasa (16/12).

    Yang tak kalah penting untuk dicatat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 masih menjadi payung hukum penetapan/penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda/duda PNS, dengan kenaikan pokok sebesar ± 12 persen mulai 1 Januari 2024.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menguraikan, sejatinya terdapat empat harapan utama ASN dan pensiunan kepada Taspen, yaitu uang iuran harus aman, kesejahteraan tetap terjaga saat pensiun, manfaat iuran bisa dirasakan sejak masih aktif sebagai ASN, serta tersedianya informasi lengkap dan transparan terkait kondisi dana maupun perusahaan pengelolanya.

    Untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan pegawai, Zudan mendorong Taspen untuk berupaya mengoptimalkan peran perusahaannya supaya keuntungan yang diperoleh lebih besar sehingga manfaat pensiun pegawai bisa lebih besar.

  • Gugatan Perdata Gibran Dinilai Terlambat, Vonis PTUN Harus Diterima

    Gugatan Perdata Gibran Dinilai Terlambat, Vonis PTUN Harus Diterima

    Gugatan Perdata Gibran Dinilai Terlambat, Vonis PTUN Harus Diterima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nasib gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan pada putusan sela, pekan depan.
    Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025) kemarin, mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
    Ida Budhiati
    yang dihadirkan tergugat, KPU RI dan Gibran, menyatakan bahwa pengadilan negeri tak memiliki kompetensi dan berwenang mengadili perkara pemilu.
    Ida dengan tegas menyatakan, jika obyek perkara berkaitan dengan penyelenggara pemilu ataupun tahapan pemilu, maka menjadwi wewenang pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadilinya.
    “Dalam lingkup ranah hukum publik yang berupa tindakan untuk membuat peraturan keputusan, maka mekanisme pertanggungjawabannya itu sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu menjadi otoritas atau kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Ida dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
    Ia mengatakan, segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, kebijakan, dan administrasi masuk dalam obyek sengketa di PTUN, bukan PN.
    Penyelenggara Pemilu dapat digugat ke PN jika yang dipermasalahkan menyangkut pihak ketiga dan tindak kesalahan jatuh ke hukum ranah privat.
    Misal, dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pemilu, KPU perlu memastikan logistik berjalan dengan baik.
    Untuk menjamin logistik pemilu dilaksanakan dengan lancar, KPU diperbolehkan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
    Jika dalam kerja sama ini KPU melakukan wanprestasi dan digugat oleh pihak ketiga, gugatan ini merupakan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk mengadili.
    Ida menegaskan, sengketa Pemilu terikat dengan periode yang sangat terbatas, yaitu pada saat Pemilu masih berlangsung.
    Ia menilai, warga negara kehilangan kesempatan untuk menggugat kejanggalan dalam Pemilu jika dugaan pelanggaran itu baru ditemukan dan dilaporkan setelah Pemilu selesai.
    “Berkaitan dengan sengketa, bahwa warga negara kemudian mengetahui (ada dugaan pelanggaran) setelah pemilu berakhir misalnya, maka menurut kerangka hukum pemilu, maka kehilangan kesempatan untuk mengajukan komplain mengajukan sengketa,” kata Ida.
    Selama Pemilu berlangsung, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan ketika menemukan kejanggalan. Keterbukaan untuk membuat laporan ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
    “Warga negara itu dibuka kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan atau meminta akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara di bidang kepemiluan,” lanjut Ida.
    Tapi, Ida menegaskan, keberatan ini harus diajukan saat Pemilu masih berlangsung dan pada tahap yang sesuai.
    Misalnya, untuk sengketa pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan sebelum calon ini ditetapkan sebagai pasangan calon.
    Dalam sidang, Ida juga sempat ditanya mengenai adanya putusan PTUN yang sudah diketuk sebelum
    gugatan perdata
    ini dilayangkan ke PN Jakarta Pusat.
    Menurut Ida, jika ada vonis dari peradilan lain yang mendahului gugatan perdata, putusan itu harus diterima, apapun hasilnya.
    Ia menegaskan, vonis PTUN itu harus diterima dan seharusnya tidak digugat ke peradilan lain.
    “Suka tidak suka, kemudian puas atau tidak puas, maka putusan pengadilan Tata Usaha Negara itu harus diterima. Dan tidak memberikan beban kepada peradilan lain di bawah tadi ya (pembinaan) Mahkamah Agung,” imbuh Ida.
    Diketahui, sebelum menggugat Gibran dan KPU ke PN Jakpus, Subhan lebih dahulu menggugat KPU ke PTUN.
    Gugatan ini didaftarkan ke PTUN pada Selasa 12 Agustus 2025 dan kini sudah diputus dengan status dismissal atau tidak bisa diterima.
    Berdasarkan informasi yang tertera di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Subhan hanya menggugat KPU.
    Dalam gugatan nomor 264/G/2025/PTUN.JKT, Subhan meminta agar majelis hakim TUN menyatakan KPU telah melanggar hukum sehingga penetapan
    Gibran Rakabuming Raka
    sebagai calon wakil presiden pada 13 November 2023 adalah tidak sah.
    Sehingga, status Gibran sebagai wakil presiden kini juga tidak sah.
    Atas perbuatannya, KPU juga digugat untuk mengembalikan uang senilai Rp 71,3 triliun kepada negara.
    Sejak didaftarkan pada 29 Agustus 2025, perkara nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. ini mencantumkan beberapa tuntutan terhadap Gibran dan KPU RI.
    Pertama, kedua tergugat, Gibran dan KPU, dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, Subhan menilai, dua institusi ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat SLTA.
    Atas hal ini, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titah Prabowo Percepat Penanganan Banjir Aceh-Sumatra

    Titah Prabowo Percepat Penanganan Banjir Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, khususnya di daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung keluh kesah dari korban terkait bencana di Sumatra seperti permintaan pembangunan hunian tetap, akses yang terputus, hingga listrik yang belum menyala seluruhnya. 

    Prabowo berjanji bahwa  pemerintah akan menyiapkan rencana terkait kebutuhan tersebut. Dia juga sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya.

    Presiden juga mengaku haru saat melihat masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Selain itu, menanggapi pertanyaan terkait dukungan moral yang dia berikan kepada warga, Prabowo menyebut sambutan masyarakat sangat baik. 

    Presiden juga menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.

    Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat. “Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaallah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.

    Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan. Dia juga meminta kepada masyarakat agar terus bersabar.

    “Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.

    Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bangun 2.600 Unit Hunian Korban Bencana

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Menteri yang akrab disapa Ara mengatakan bahwa 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

    “Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit,” kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Pemerintah Siapkan APBN untuk Bencana Sumatra

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah. Adapun anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

    “Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dia mengklaim bahwa berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

    “Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

    Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

    Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

    “Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

  • Pengakuan Pemilik Kebun Ganja di Rumah Kontrakan Jombang: Beli Bibit Online dari Luar Negeri

    Pengakuan Pemilik Kebun Ganja di Rumah Kontrakan Jombang: Beli Bibit Online dari Luar Negeri

    Jombang (beritajatim.com) – Pemilik kebun ganja di rumah kontrakan Desa Mojongapit Kecamatan/Kabupaten Jombang yang berinisial R (43) mengaku membeli bibit tanaman tersebut dari luar negeri secara online. Pengakuan itu disampaikan oleh warga Surabaya tersebut saat menjalanai pemeriksaan polisi.

    Selain itu, R juga mengaku sudah sekali panen selama tiga bulan menanam. Hasil panen tersebut dipakai sendiri. “Pengakuannya seperti itu. Namun kita tidak percaya begitu saja. Kita lakukan pendalaman lagi,” ujar Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Selasa (16/12/2025).

    Pendalaman yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jombang juga untuk memburu pelaku lain dalam pembuatan kebun ganja di rumah kontrakan itu. Pasalnya, penanaman dilakukan secara profesional. Tanaman ganja ditanam dalam pot atau polybag.

    Ada sejumlah ruangan yang dipakai untuk budidaya tanaman bernama lain cannabis ini. Satu ruangan didesain sedemikian rupa secara tertutup menggunakan sejenis tenda. Kemudian diberi peralatan untuk mengatur suhu atau pendingin ruangan.

    Pada bagian dapur juga terdapat tanaman yang tampak segar menghijau tersebut. Bahkan di belakang rumah budidaya ganja menyerupai metode greenhouse. Belakang rumah tersebut ditutup menggunakan plastik bening secara keliling. Sehingga cahaya tidak bisa masuk.

    Ini untuk mengatur iklim (suhu, kelembaban, cahaya) secara optimal, melindungi tanaman dari hama dan cuaca ekstrem, serta menghemat air. Walhasil, polisi menyita 110 batang tanaman ganja yang ada dalam pot.

    Seluruh tanaman tersebut dinaikkan dalam truk dalmas untuk dibawa ke Polres Jombang sebagai barang bukti. Saat diangkut, tanaman ganja ini sebanyak dua truk dalmas. Tersangka R dengan tangan terborgol juga dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

    Kapolres Jombang menambahkan bahwa pengungkapan kebun ganja di rumah kontrakan tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Yakni, polisi menangkap seorang berinisial Y di Cukir Kecamatan Diwek.

    Dari pemeriksaan terhadap warga Kecamatan Ngoro itu akhirnya muncul nama R yang memiliki kebun ganja skala rumahan. Penggerebekan pun dilakukan pada Senin (15/12/2025). R hanya menunduk sembari menunjukkan tanaman mariyuana hasil budidayanya.

    Selain menyita 110 batang tanaman ganja, korps berseragam coklat juga menyita 5,3 kilogram daun ganja yang baru dipetik. Daun tersebut disembunyikan dalam wadah khusus dan diletakkan di dalam kulkas. [suf]

  • Buku Sejarah Indonesia Bakal Direvisi, P2G Pertanyakan Fisiknya

    Buku Sejarah Indonesia Bakal Direvisi, P2G Pertanyakan Fisiknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menyoroti rencana revisi buku sejarah Indonesia.

    Munculnya wacana revisi buku sejarah ini berpeluang untuk dilakukan setiap tahunnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman Zanatul Haeri menyebut hal ini sebagai sesuatu yang aneh.

    Dimana, bukunya diluncurkan namun faktanya tidak ada bukunya sama sekali.

    “Ini aneh, bukunya diluncurkan tapi gak ada bukunya,” tulisnya dikutip Senin (15/12/2025).

    Ia juga menyoroti soal wacana revisi yang bakal dilakukan setiap tahun. Tapi kembali buku revisinya sendiri disebutnya belum muncul.

    “Bukunya belum muncul tapi akan direvisi tiap tahun,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

    Buku yang terdiri dari 10 jilid ini menarasikan perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara hingga era sekarang.

    Namun, buku ini berpeluang direvisi di masa mendatang.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, penyusunan buku tersebut melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi.

    Prosesnya berlangsung selama sekitar satu tahun dan melalui sejumlah tahapan, termasuk diskusi publik di beberapa kampus.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Menhut Sebut Tusam Hutani Lestari Sumbang 20.000 Hektare untuk Koridor Gajah

    Menhut Sebut Tusam Hutani Lestari Sumbang 20.000 Hektare untuk Koridor Gajah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa konsesi hutan yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan konservasi satwa berasal dari PT Tusam Hutani Lestari (THL).

    Kawasan tersebut kini dimanfaatkan sebagai koridor gajah melalui kerja sama dengan World Wide Fund for Nature (WWF). Hal itu disampaikan Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), saat menjawab pertanyaan awak media terkait perusahaan yang konsesinya disumbangkan Presiden Prabowo.

    “PT Tusam Hutani Lestari,” kata Raja Juli singkat saat ditanya perusahaan yang menyerahkan konsesi hutan tersebut.

    Raja Juli menegaskan konsesi PT THL merupakan milik Presiden Prabowo dan telah sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan perlindungan satwa liar, khususnya sebagai koridor gajah di Aceh.

    “Itu punya beliau dan sudah diserahkan untuk koridor gajah yang bekerja sama dengan WWF,” ujarnya.

    Penyerahan konsesi hutan untuk koridor gajah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga kelestarian hutan dan perlindungan satwa liar, sejalan dengan agenda penguatan tata kelola kehutanan nasional.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis melalui dokumen AHU, pemilik dari PT Tusam Hutani Lestari adalah Mensesneg Prasetyo Hadi. Prasetyo merupakan politikus dari Partai Gerindra yang menjabat sebagai Mensesneg sejak 2024, jabatan sebelumnya adalah anggota DPR-RI. 

    Kendati begitu, Raja Juli mengklaim bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen terhadap konservasi satwa yang telah ditunjukkan dalam pertemuannya dengan Raja Inggris, King Charles, di London.

    Saat itu, dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo diminta mendonasikan 10.000 hektare kawasan PBPH miliknya di Aceh untuk kepentingan lingkungan.

    “Beliau justru memberikan 20.000 hektare. Bahkan seluruh konsesi PBPH-nya diserahkan untuk membangun koridor gajah yang sekarang sudah berdiri dan kami kerjakan bersama WWF,” ungkap Raja Juli.

    Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa kecintaan Presiden Prabowo terhadap hutan dan satwa tidak sekadar pernyataan, melainkan diwujudkan melalui tindakan konkret yang berdampak langsung bagi kelestarian lingkungan dan habitat satwa liar.

    “Sekali lagi, tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa kita itu sangat luar biasa,” tegas Raja Juli.

    Lebih lanjut, Raja Juli mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kembali memberikan instruksi tegas agar Kementerian Kehutanan lebih berani dalam menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang bermasalah.

    “Kemarin saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi menertibkan PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup serta hutan kita,” jelasnya.

    Sebagai tindak lanjut, Raja Juli secara resmi mengumumkan pencabutan 22 izin PBPH dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah tersebut, kawasan di Sumatra mencapai 116.198 hektare.

    Dia menegaskan kebijakan tegas tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan karena adanya dukungan moral dan politik yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tambah percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral yang kuat dan dukungan politik yang kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Raja Juli.