Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Pemerintah Salurkan 44.000 Ton Beras untuk Korban Banjir Sumatera

    Pemerintah Salurkan 44.000 Ton Beras untuk Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh tetap terjaga. Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan puluhan ribu ton beras ke wilayah terdampak.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, sebanyak 44.000 ton beras telah dikirimkan ke tiga provinsi tersebut sebagai bagian dari penanganan darurat bencana. “Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain penyaluran beras, pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan dalam jumlah besar guna memastikan tidak terjadi kekurangan di daerah terdampak. Cadangan beras yang disiagakan mencapai sekitar 120.000 ton atau tiga kali lipat dari kebutuhan di lapangan.

    “Jadi, pangan tidak ada masalah,” tegas Amran.

    Tak hanya beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan lainnya berupa minyak goreng dengan total volume sekitar 6.000 ton. Secara keseluruhan, nilai bantuan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 1 triliun, ditambah dukungan dari kementerian lain serta mitra pemerintah senilai kurang lebih Rp 75 miliar.

    Untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah terdampak, Kementerian Pertanian bersama instansi terkait telah mengerahkan dua kapal pengangkut bantuan. Satu kapal tambahan dijadwalkan segera menyusul. “Total ada tiga kapal yang membawa bantuan ke lokasi,” kata Amran.

    Mentan juga mengungkapkan, sekitar 70.000 hektare lahan sawah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Meski demikian, pemerintah optimistis pemulihan sektor pertanian dapat dilakukan secara bertahap.

    “Insyaallah, kerusakan sawah ini bisa kami tangani dan kami mulai bekerja kembali pada Januari,” pungkas Amran.

  • Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025

    Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025

    Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah berpartisipasi aktif, berkinerja baik, dan berkontribusi positif dalam menjalankan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) sepanjang 2025.
    Ia menegaskan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang terbangun menjadi bekal penting untuk mendorong kemajuan
    Kemenkum
    ke depan.
    Pernyataan tersebut disampaikan Supratman saat membuka
    Rapat Koordinasi
    Pengendalian
    Kinerja
    dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Dalam kesempatan itu, Supratman mengajak seluruh jajaran untuk merefleksikan perjalanan sepanjang 2025 melalui pengukuran dan evaluasi kinerja, sekaligus merancang inovasi serta lompatan strategis untuk menghadapi tahun berikutnya.
    “Pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), luar biasa kita sudah bisa membantu program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan jumlah 83.000. Kemudian, kalau ada kendala itu bisa segera diselesaikan dengan cepat. Ini sebuah respons yang positif,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
    Selain itu, Supratman juga mengapresiasi Ditjen
    Kekayaan Intelektual
    (KI) yang telah menciptakan ide tentang pembiayaan berbasis KI.
    Ide tersebut diperoleh dari hasil pertemuan General Assembly di World Intellectual Property Organization (WIPO), yang menunjukkan bahwa negara-negara maju menerapkan perlindungan KI secara kuat untuk mendukung pembiayaan berbasis inovasi.
    “Semua negara yang statusnya negara maju, pasti menyiapkan pembiayaan yang basisnya KI, baik paten, merek, hak cipta, dan lainnya. Alhamdulillah usulan Kemenkum sudah disetujui pemerintah dengan mengalokasikan Rp 10 triliun pada 2026 untuk pembiayaan berbasis KI. Ini lompatan-lompatan yang jangan dianggap sepele,” jelas Supratman.
    Apresiasi juga disampaikan kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP) atas peningkatan efisiensi layanan yang memungkinkan proses harmonisasi PP diselesaikan dalam lima hari kerja.
    Supratman menyebut, di Kalimantan Timur bahkan telah diterapkan inovasi
    one day service
    yang memungkinkan Ditjen PP Kemenkum menyelesaikan harmonisasi 169 peraturan perundang-undangan dalam satu hari.
    Tak hanya itu, Supratman turut mengapresiasi Badan Strategi Kebijakan (BSK) atas konsistensinya melakukan kajian sebelum penandatanganan atau penetapan kebijakan, khususnya Peraturan Menteri Hukum (Permenkum).
    “Itulah apresiasi saya, supaya kita terbuka. Apapun kebijakan, terutama yang berdampak di luar (Kemenkum), itu wajib harus ada analisis atau yang disebut dengan berbasis fakta. Jadi, kalau bisa kita lakukan semua transparan,” tegasnya.
    Prestasi juga diraih Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum atas komitmennya meningkatkan kompetensi pegawai.
    Ke depan, BPSDM Hukum menghadapi tantangan baru dengan kembali melakukan perekrutan siswa, seiring telah diwisudanya taruna Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
    Dari sisi dukungan manajerial, apresiasi diberikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkum dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum atas perannya dalam menindaklanjuti temuan serta memperkuat pengelolaan sumber daya manusia.
    Ke depan, seiring transformasi layanan publik, Kemenkum akan memperbarui sistem merit untuk meningkatkan kualitas tata kelola aparatur.
    Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum yang telah menyukseskan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
    Keberadaan Posbankum dinilai menjadi wujud kehadiran negara dalam mempermudah akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
    “Target (awal) kami 7.000 untuk pembentukan Posbankum. Tapi, hari ini, Senin (15/12/2025), teman-teman di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman di kanwil hingga menyentuh lebih dari 70.000,” ucap Supratman.
    Sebagai informasi, rapat koordinasi kali ini mengusung tema “
    Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045
    ”.
    Tema tersebut menegaskan bahwa hukum berkeadilan adalah tujuan hakiki, sehingga setiap kebijakan, layanan, dan penegakan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.
    Adapun mekanisme rapat koordinasi dilakukan dengan membagi 334 peserta, yang terdiri dari pimpinan tinggi (pimti) madya, pimti pratama pusat dan wilayah, serta kepala bagian tata usaha dan umum kanwil, ke dalam enam komisi.
    Komisi I membahas Rencana Aksi (Renaksi) Dukungan Manajemen; Komisi II Renaksi Administrasi Hukum Umum; Komisi III Renaksi Kekayaan Intelektual; Komisi IV Renaksi Peraturan Perundang-undangan; Komisi V Renaksi Pembinaan Hukum; dan Komisi VI Renaksi Pelaksana Teknis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ijazah Jokowi yang Diperlihatkan Polda Metro Jaya Sama Seperti Unggahan Dian Sandi, Palti Hutabarat: Lalu Aslinya Dilihat dari Mana?

    Ijazah Jokowi yang Diperlihatkan Polda Metro Jaya Sama Seperti Unggahan Dian Sandi, Palti Hutabarat: Lalu Aslinya Dilihat dari Mana?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Palti Hutabarat, ikut menanggapi gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya yang menampilkan dokumen ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang selama ini dipersoalkan keasliannya.

    Palti mengatakan bahwa polemik ijazah tersebut seharusnya segera diakhiri karena telah berkembang terlalu jauh dan berpotensi mencoreng nama banyak pihak.

    Menurutnya, berlarut-larutnya perkara justru dapat mempermalukan Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga institusi negara lainnya.

    “Kasus Ijazah Jokowi ini sudah seharusnya selesai daripada akhirnya mempermalukan Jokowi,” ujar Palti kepada fajar.co.id, Selasa (16/12/2025).

    “Juga mempermalukan UGM serta institusi negara lainnya,” kata Palti dalam pernyataannya,” tambahnya.

    Ia kemudian menyinggung fakta yang terungkap dalam gelar perkara khusus, di mana ijazah yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya disebut-sebut memiliki kesamaan dengan dokumen yang sebelumnya diunggah Dian Sandi.

    Ditegaskan Palti, hal tersebut menjadi perhatian serius karena selama ini dokumen tersebut telah dianalisis oleh Roy Suryo Cs.

    “Karena ternyata ijazah Jokowi yang disita oleh Polda Metro Jaya sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi,” terangnya.

    Palti bilang, kondisi itu menguatkan analisis yang pernah dilakukan oleh Roy Suryo Cs.

    Analisis Roy Suryo Cs, kata Palti, melakukan kajian menggunakan pendekatan digital forensik terhadap dokumen ijazah tersebut.

    “Hal ini tentu saja membenarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Rismon dkk yang menggunakan penelitian digital forensik,” ia menuturkan.

  • Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Pertanian mencatat kinerja positif sepanjang 2025, mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi satu-satunya yang mendapat tepuk tangan dari Presiden dan para menteri.

    Dalam paparannya, Mentan Amran menyampaikan penanganan pangan di daerah terdampak bencana. Ia memastikan stok dan distribusi pangan nasional aman. “Izin Bapak Presiden, kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirim beras sekitar 44 ribu ton, dan cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton. Jadi pangan tidak ada masalah,” kata Amran di Istana Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain beras, Kementerian Pertanian menyalurkan minyak goreng serta dukungan internal kementerian dan mitra. Total bantuan pemerintah mencapai sekitar Rp 1 triliun, sementara bantuan internal dan mitra Rp 75 miliar. “Dua kapal sudah berangkat, besok satu kapal lagi, jadi total tiga kapal,” jelas Amran.

    Mentan Amran juga melaporkan kerusakan lahan sawah akibat bencana mencapai 70 ribu hektare, dan penanganan akan dimulai Januari 2026. Tak hanya soal bencana, Amran menyoroti capaian kesejahteraan petani yang meningkat signifikan, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan petani padi naik hingga Rp 120 triliun.

    Kinerja ekspor pertanian juga positif, tumbuh 42 persen hingga Agustus 2025 dibanding periode sama tahun lalu, dengan proyeksi akhir tahun mencapai 33-35 persen. Produksi beras nasional meningkat 4,17 juta ton, lebih cepat dari target, dan stok beras tercatat mencapai 3,7 juta ton, level tertinggi dalam sejarah modern Indonesia.

    Di sektor pupuk, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan volume 700 ribu ton dengan penurunan harga 20 persen tanpa menambah anggaran negara, melalui revitalisasi regulasi yang berjalan selama dua bulan.

    Menutup laporan, Mentan Amran menyebut Kementerian Pertanian baru menerima penghargaan dari FAO. Kebijakan Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras berdampak pada penurunan harga pangan dunia, dari 650 dolar per ton menjadi 340 dolar, turun 42 persen.

    Paparan komprehensif Mentan Amran itu mendapat tepuk tangan Presiden dan jajaran menteri, menegaskan apresiasi atas kinerja positif Kementerian Pertanian sepanjang 2025.

  • Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista

    Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista

    Jakarta Beritasatu.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sebanyak 82 alat utama sistem senjata (alutsista) guna mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pengerahan alutsista ini menjadi tulang punggung operasi kemanusiaan, khususnya untuk distribusi logistik dan menjangkau daerah-daerah terisolasi.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, alutsista yang digelar terdiri dari berbagai matra untuk mendukung operasi darat, laut, dan udara. “Alutsista yang digelar saat ini sebanyak 82 unit,” ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Perinciannya, TNI mengoperasikan 26 unit pesawat, 36 unit helikopter, serta 20 unit kapal perang (KRI). Untuk dukungan udara, TNI mengerahkan pesawat A400, Hercules, CN-295, dan Casa 212, termasuk pesawat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Sementara itu, armada helikopter, seperti Caracal, Super Puma, Bell 412, MI-17, Panther, hingga Dauphin Basarnas dimanfaatkan untuk evakuasi korban, pengiriman logistik, serta misi airdrop ke wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

    Dukungan jalur laut juga diperkuat dengan pengoperasian 20 unit KRI yang terus berlayar untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi terdampak bencana tersebut.

    Agus menegaskan, pengerahan alutsista difokuskan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau wilayah-wilayah paling sulit diakses. “Sampai hari ini, dukungan logistik masih terus dilaksanakan, terutama ke wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalan darat,” tegasnya.

    Pengerahan puluhan alutsista ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam mempercepat penanganan darurat bencana, menjaga keselamatan warga, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.

  • 600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat disiapkan untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang berada di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengiriman ratusan tenaga medis ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal di tengah kondisi darurat bencana. “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Budi menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, dan perawat di seluruh wilayah terdampak. Para tenaga medis tersebut nantinya akan digilir atau rolling setiap dua pekan untuk menjaga kondisi fisik dan stamina selama bertugas di daerah bencana.

    Untuk teknis keberangkatan, Kemenkes berencana bekerja sama dengan TNI, termasuk dalam penyediaan transportasi udara. “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    Menurutnya, para dokter dan perawat yang terlibat berasal dari berbagai kampus dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemenkes membuka rekrutmen melalui organisasi profesi serta fakultas kedokteran, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama.

    “Yang datang ternyata bukan hanya dokter magang atau koas. Dokter umum dan dokter spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk berangkat ke daerah bencana,” ungkap Budi.

    Menkes menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan, seperti operasi militer bagi prajurit TNI. Pemerintah pun menyiapkan bentuk apresiasi bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan bencana. “Ini seperti operasi kemanusiaan. Nanti akan diberikan penghargaan karena mereka sudah ikut misi kemanusiaan,” pungkas Budi.

  • Menkes: Semua RS Terdampak Banjir Sumatera Sudah Beroperasi

    Menkes: Semua RS Terdampak Banjir Sumatera Sudah Beroperasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan seluruh rumah sakit yang terdampak banjir di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kini telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, sebanyak 41 rumah sakit sempat tidak berfungsi akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Namun saat ini, seluruh rumah sakit tersebut sudah kembali beroperasi.

    “Alhamdulillah, sekarang 100% rumah sakit sudah mulai beroperasi kembali,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Budi menjelaskan, operasional rumah sakit di wilayah terdampak dilakukan secara bertahap. Layanan yang dibuka lebih dahulu adalah instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang operasi, sebelum akhirnya kembali memberikan pelayanan secara penuh.

    Salah satu rumah sakit yang sempat menjadi perhatian adalah Rumah Sakit Tanjungpura di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rumah sakit tersebut terdampak banjir cukup parah, tetapi kini sudah kembali melayani pasien.

    “Kemarin banjir, hari ini sudah beroperasi. Memang masih terbatas di IGD dan operasi, tetapi akan terus kami tingkatkan sampai layanan penuh bisa berjalan,” kata Budi.

    Pemulihan rumah sakit menjadi prioritas utama Kementerian Kesehatan agar layanan kesehatan rujukan tetap berjalan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

    Setelah seluruh rumah sakit kembali berfungsi, fokus pemulihan selanjutnya diarahkan ke layanan kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas. Dari hampir 1.000 puskesmas di wilayah terdampak, sekitar 500 di antaranya sempat mengalami gangguan operasional.

    Hingga saat ini, sebanyak 414 puskesmas telah kembali beroperasi. Sementara sisanya belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang hanyut dan hilang akibat bencana.

    “Setelah rumah sakit selesai, kita masuk ke tahap kedua, yaitu puskesmas. Target kami, dalam dua minggu ke depan puskesmas yang belum beroperasi ini bisa segera difungsikan,” jelas Budi.

    Keberadaan puskesmas dinilai sangat penting untuk melayani kesehatan masyarakat, baik di permukiman maupun sekitar 800.000 pengungsi yang tersebar di berbagai posko. Menkes pun meminta dukungan semua pihak agar percepatan pemulihan layanan kesehatan pascabencana dapat berjalan optimal dan merata.

  • Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook

    Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook

    Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak bisa menghadiri sidang dakwaan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook karena tengah dirawat di rumah sakit (RS).
    “Terkait dengan sidang pertama hari ini Selasa 16 Desember 2025 dengan agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa
    Nadiem Makarim
    yang saat ini sedang dirawat di RS,” ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
    Firman mengatakan, majelis hakim akan menyikapi ketidakhadiran Nadiem setelah mendapatkan laporan dari jaksa penuntut umum dan pengacaranya di persidangan.
    “Majelis hakim akan menyikapi hal tersebut setelah mendengarkan laporan dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa di persidangan,” lanjut Firman.
    Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Dody Abdulkadir mengonfirmasi kliennya tengah dirawat.
    “Benar dirawat,” ujar pengacara Nadiem, Dody saat dikonfirmasi, Selasa.
    Dody mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan hakim apakah dakwaan Nadiem akan diundur atau dibacakan tanpa kehadirannya alias in absentia.
    “Mengenai persidangan menunggu putusan Hakim, kami tim penasehat hukum sudah siap untuk mengikuti persidangan,” lanjut Dody.
    Sementara itu, tiga terdakwa lainnya akan tetap menjalani sidang dakwaan seperti yang telah dijadwalkan.
    Mereka adalah eks konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.
    Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
    Terakhir, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri
    Sementara, berkas perkara untuk tersangka Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 belum dapat dilimpahkan karena ia masih buron.
    Berkas perkara Nadiem dan kawan-kawan akan diperiksa dan diadili oleh lima orang hakim, yaitu Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim dan empat hakim anggota, Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.
    Pada kasus ini, Nadiem disebutkan sudah mulai membahas soal pengadaan Chromebook sebelum ia dilantik menjadi menteri.
    Bahkan, Nadiem sudah membuat satu grup WhatsApp khusus bersama Jurist Tan dan Fiona Handayani yang kemudian ditunjuk sebagai staf khususnya.
    Grup bernama “Mas Menteri Core” ini dibuat pada Agustus 2019. Sementara, Nadiem baru resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mendikbud pada 19 Oktober 2019.
    Dalam grup WA ini, Nadiem bersama dua stafsusnya ini sudah membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
    Pertemuan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020.
    Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan, termasuk program google for education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik.
    Kemudian, hasil pertemuan ini ditindaklanjuti hingga produk Google dimenangkan dalam pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbud Ristek.
    Berdasarkan perhitungan terbaru dari Kejaksaan Agung, kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.
    Saat ini, satu tersangka bernama Jurist Tan masih buron dan berkasnya masih di tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke JPU.
    Mereka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nadiem Sakit Saat Sidang Perdana Kasus Korupsi Chromebook

    Nadiem Sakit Saat Sidang Perdana Kasus Korupsi Chromebook

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Makarim, dipastikan absen dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Terdakwa dilaporkan sedang sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit.

    Juru bicara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar, mengonfirmasi ketidakhadiran Nadiem, Selasa (16/12/2025).

    ”Terkait dengan sidang pertama hari ini untuk terdakwa Nadiem Makarim yang saat ini sedang dirawat di RS, Majelis Hakim akan menyikapi hal tersebut setelah mendengarkan laporan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan,” ujar Firman.

    Sidang perdana yang beragendakan pembacaan surat dakwaan ini akan tetap dibuka. Majelis Hakim nantinya akan menentukan tindak lanjut jadwal persidangan berdasarkan laporan kondisi Nadiem.

    Dalam kasus ini, terdapat lima tersangka selain Nadiem, yaitu mantan Staf Khusus Mendikbudristek Jurist Tan (JT), Konsultan Teknologi Ibrahim Arief (IBAM), serta dua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari lingkungan direktorat kementerian, yakni Sri Wahyuningsih (SW) dan Mulyatsyah (MUL).

    Mereka diduga terlibat tindak pidana korupsi sejak proses penyusunan kajian teknis hingga pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk laptop chromebook, di Kemendikbudristek.

  • Cara Mencairkan BSU Kemenag 2025 via BRI dan Bank Syariah

    Cara Mencairkan BSU Kemenag 2025 via BRI dan Bank Syariah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mulai mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru madrasah non-sertifikasi atau Guru Non ASN.

    BSU hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan dalam sistem Kemenag. Guru yang lolos seleksi akan menerima notifikasi pencairan melalui akun SIMPATIKA dan dapat langsung menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

    Cara Cek Status Penerima BSU Kemenag 2025

    Dilansir dari laman resmi Kemenag, Senin (15/12/2025), bagi guru yang belum menerima notifikasi atau ingin memastikan status kepesertaan, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui SIMPATIKA dengan langkah berikut:

    1. Kunjungi laman https://simpatika.siap.id/madrasah/ 

    2. Login menggunakan email dan kata sandi akun PTK

    3. Pilih menu Tunjangan atau Bantuan

    4. Periksa notifikasi status penerima BSU

    Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan ucapan selamat beserta tombol untuk mencetak dokumen persyaratan pencairan. Sebaliknya, jika belum ditetapkan sebagai penerima, akan muncul pemberitahuan bahwa guru bersangkutan belum masuk daftar penerima BSU.

    Cara Cetak Dokumen Pencairan BSU

    Sebagai bagian dari persyaratan, guru wajib mencetak Surat Keterangan Penerima BSU, SPTJM, dan Surat Kuasa dari SIMPATIKA. Berikut langkahnya:

    1. Akses https://simpatika.siap.id/madrasah/ dan pilih Login PTK

    2. Masukkan UserID (PegID/NPK/NUPTK) dan password

    3. Pilih menu Data Bantuan lalu klik Status Penerima

    4. Jika terdaftar sebagai penerima, klik tombol Cetak untuk mengunduh dokumen

    Mekanisme Pencairan BSU Kemenag 2025

    Guru yang telah menerima notifikasi di SIMPATIKA perlu mengikuti tahapan berikut untuk mencairkan BSU.

    1. Cetak Surat Keterangan Penerima BSU

    Dokumen ini tersedia di akun SIMPATIKA dan menjadi bukti penetapan sebagai penerima BSU.

    2. Cetak dan Tandatangani SPTJM

    Guru wajib mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) lalu menandatanganinya di atas materai.

    3. Cetak Surat Kuasa Rekening

    Surat kuasa blokir debet dan penutupan rekening dicetak dari SIMPATIKA dan ditandatangani tanpa materai.

    4. Datang ke Bank Penyalur

    Guru mendatangi kantor BRI atau BRI Syariah dengan membawa:

    ⦁ KTP

    ⦁ NPWP (jika ada)

    ⦁ Surat Keterangan Penerima BSU

    ⦁ SPTJM bermaterai

    ⦁ Surat kuasa yang telah ditandatangani

    Bagi guru yang belum memiliki rekening, bank akan memfasilitasi pembukaan rekening baru dan menyerahkan buku tabungan serta kartu ATM.