Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Jelang Libur Nataru 2025, Menko Airlangga Usulkan Pekerja WFA pada 29-31 Desember

    Jelang Libur Nataru 2025, Menko Airlangga Usulkan Pekerja WFA pada 29-31 Desember

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengusulkan agar seluruh pekerja di Indonesia dapat melakukan pekerjaannya dari mana saja atau yang dikenal sebagai work from anywhere (WFA) tanggal 29-31 Desember 2025.

    Usulan ini disampaikan oleh Airlangga Hartanto kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang seperti dilihat pada kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu, 17 Desember 2025

    Jika usulan ini disetujui oleh Presiden, pekerja tidak diharuskan ke kantor selama seminggu dari hari Kamis 25 Desember 2025 hingga tahun baru 2026. Hal tersebut diusulkan karena bersamaan dengan adanya tanggal merah beserta cuti bersama.

    “Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang di antara libur. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere, karena keluarga tidak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya, tidak jalan,” ujar Airlangga.

    Dalam rapat tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa mobilitas keluarga menjadi terbatas jika orang tua tetap harus bekerja di kantor ketika libur sekolah berlangsung. Melalui kebijakan WFA ini, keluarga diharapkan dapat melakukan kegiatan yang mendorong sektor transportasi, pariwisata, serta konsumsi masyarakat.
     

    Selama periode Natal dan Tahun Baru akan terjadi lonjakan perjalanan masyarakat yang diperkirakan sebanyak 100 juta perjalanan, hal ini menciptakan potensi untuk meningkatkan roda perekonomian nasional. Dalam mewujudkan potensi ini, pemerintah juga telah berencana untuk memberikan diskon transportasi umum.

    Pemerintah memberikan adanya potongan harga tiket kereta api hingga 30 persen, diskon angkutan laut 20 persen, penyeberangan ASDP 19 persen, dan tiket pesawat 13-14 persen. Program ini akan diberlakukan dari tanggal 20 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Adapun peningkatan konsumsi masyarakat juga akan ditingkatkan oleh pemerintah dengan melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025. Pemerintah membuatkan target nilai transaksi mencapai Rp 35 triliun dengan sekitar 30 persen dari total transaksi yang terdapat pada e-commerce nasional.

    Selain itu, pemerintah juga merilis program belanja lainnya, yaitu Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale dengan nilai transaksi RP 30 triliun sebagai target. Harapan pemerintah terhadap kebijakan ini adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi pada libur panjang akhir tahun. 

    (Fany Wirda Putri)

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengusulkan agar seluruh pekerja di Indonesia dapat melakukan pekerjaannya dari mana saja atau yang dikenal sebagai work from anywhere (WFA) tanggal 29-31 Desember 2025.
     
    Usulan ini disampaikan oleh Airlangga Hartanto kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang seperti dilihat pada kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu, 17 Desember 2025
     
    Jika usulan ini disetujui oleh Presiden, pekerja tidak diharuskan ke kantor selama seminggu dari hari Kamis 25 Desember 2025 hingga tahun baru 2026. Hal tersebut diusulkan karena bersamaan dengan adanya tanggal merah beserta cuti bersama.

    “Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang di antara libur. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere, karena keluarga tidak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya, tidak jalan,” ujar Airlangga.
     
    Dalam rapat tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa mobilitas keluarga menjadi terbatas jika orang tua tetap harus bekerja di kantor ketika libur sekolah berlangsung. Melalui kebijakan WFA ini, keluarga diharapkan dapat melakukan kegiatan yang mendorong sektor transportasi, pariwisata, serta konsumsi masyarakat.
     

     
    Selama periode Natal dan Tahun Baru akan terjadi lonjakan perjalanan masyarakat yang diperkirakan sebanyak 100 juta perjalanan, hal ini menciptakan potensi untuk meningkatkan roda perekonomian nasional. Dalam mewujudkan potensi ini, pemerintah juga telah berencana untuk memberikan diskon transportasi umum.
     
    Pemerintah memberikan adanya potongan harga tiket kereta api hingga 30 persen, diskon angkutan laut 20 persen, penyeberangan ASDP 19 persen, dan tiket pesawat 13-14 persen. Program ini akan diberlakukan dari tanggal 20 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
     
    Adapun peningkatan konsumsi masyarakat juga akan ditingkatkan oleh pemerintah dengan melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025. Pemerintah membuatkan target nilai transaksi mencapai Rp 35 triliun dengan sekitar 30 persen dari total transaksi yang terdapat pada e-commerce nasional.
     
    Selain itu, pemerintah juga merilis program belanja lainnya, yaitu Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale dengan nilai transaksi RP 30 triliun sebagai target. Harapan pemerintah terhadap kebijakan ini adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi pada libur panjang akhir tahun. 
     
    (Fany Wirda Putri)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • MK Sebut Penggunaan Ciptaan Tak Boleh Dilarang jika Sudah Minta Izin

    MK Sebut Penggunaan Ciptaan Tak Boleh Dilarang jika Sudah Minta Izin

    MK Sebut Penggunaan Ciptaan Tak Boleh Dilarang jika Sudah Minta Izin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, pencipta lagu atau pemegang hak cipta tidak bisa melarang seseorang menggunakan suatu ciptaan selama ia sudah meminta izin.
    Hal ini disampaikan dalam pertimbangan permohonan uji materiil Undang-Undang
    Hak Cipta
    Nomor 28 Tahun 2014 dengan nomor perkara 28/PUU-XXIII/2025.
    “Mahkamah perlu mengingatkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah meminta izin untuk menggunakan ciptaan dimaksud tanpa alasan yang sah,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
    Saldi mengatakan, Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 28/2014 secara umum memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari penggandaan dan/atau
    penggunaan ciptaan
    secara komersial tanpa izin.
    Perlindungan ini tidak hilang ketika seorang pencipta bergabung ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
    Mahkamah berpendapat, seseorang yang hendak menggunakan suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
    Jika hal ini tidak dilaksanakan, tentu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang.
    Namun, Mahkamah mengatakan perlu ada penjelasan lebih dalam untuk mengurai frasa ‘alasan yang sah’ terkait pelarangan penggunaan suatu ciptaan.
    “Mahkamah menegaskan pembentuk undang-undang untuk merumuskan lebih lanjut berkaitan dengan alasan yang sah dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan hak publik (masyarakat) untuk menikmati hasil ciptaan,” ujar Saldi.
    Secara keseluruhan, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh para musisi yang tergabung dalam gerakan Vibrasi Suara Indonesia (VISI).
    “Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Hakim Suhartoyo, saat membacakan amar putusan.
    Majelis hakim menyebutkan, frasa ‘setiap orang’ dalam Pasal 23 Ayat (5) UU Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial”.
    Lebih lanjut, majelis hakim konstitusi juga menyatakan frasa “imbalan yang wajar” dalam norma Pasal 87 Ayat (1) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
    MK juga menegaskan bahwa sengketa royalti harus menggunakan pendekatan
    restorative justice
    daripada pidana.
    “Menyatakan frasa “huruf f” dalam norma Pasal 113 Ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dalam penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip restorative justice,” imbuh Suhartoyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti perbedaan data ekspor kelapa yang perlu ditelusuri lebih jauh.

    “Produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton, yang diekspor 2,4 juta ton. Di Kementan tercatat angka ekspor hanya 1,2 juta ton, yang berarti hanya setengahnya, ini perlu ditelusuri,” ujarnya.

    Ia pun mengusulkan penetapan harga eceran tertinggi. “Selain rekomendasi KedaiKOPI yaitu pungutan ekspor atau DMO, perlu ada HET (harga eceran tertinggi) agar menjaga harga untuk konsumen di bawah,” lanjutnya.

    Gede Sandra kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri kelapa di dalam negeri.
    “Perolehan ekspor kita soal kelapa ini hanya 1,6 miliar dollar, namun jika ada hilirisasi, ini bisa meningkatkan sampai 6,5 miliar dollar. Oleh karena itu, harus bangun produksi industri kelapa di tanah air, jangan ekspor gelondongan,” ungkapnya.

    Dari sisi sosial, influencer sekaligus advokat perlindungan anak dan ibu, Cornelia Agatha, menegaskan bahwa dampak paling besar dirasakan perempuan.

    “Masalah kenaikan dan kelangkaan kelapa ini paling berdampak pada UMKM, dan UMKM ini sebagian besar adalah perempuan, terutama ibu-ibu. Jadi ada hubungannya antara perlindungan anak dengan kenaikan dan kelangkaan kelapa ini,” kata Cornelia.

    “Saran saya, apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

  • Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti perbedaan data ekspor kelapa yang perlu ditelusuri lebih jauh.

    “Produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton, yang diekspor 2,4 juta ton. Di Kementan tercatat angka ekspor hanya 1,2 juta ton, yang berarti hanya setengahnya, ini perlu ditelusuri,” ujarnya.

    Ia pun mengusulkan penetapan harga eceran tertinggi. “Selain rekomendasi KedaiKOPI yaitu pungutan ekspor atau DMO, perlu ada HET (harga eceran tertinggi) agar menjaga harga untuk konsumen di bawah,” lanjutnya.

    Gede Sandra kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri kelapa di dalam negeri.
    “Perolehan ekspor kita soal kelapa ini hanya 1,6 miliar dollar, namun jika ada hilirisasi, ini bisa meningkatkan sampai 6,5 miliar dollar. Oleh karena itu, harus bangun produksi industri kelapa di tanah air, jangan ekspor gelondongan,” ungkapnya.

    Dari sisi sosial, influencer sekaligus advokat perlindungan anak dan ibu, Cornelia Agatha, menegaskan bahwa dampak paling besar dirasakan perempuan.

    “Masalah kenaikan dan kelangkaan kelapa ini paling berdampak pada UMKM, dan UMKM ini sebagian besar adalah perempuan, terutama ibu-ibu. Jadi ada hubungannya antara perlindungan anak dengan kenaikan dan kelangkaan kelapa ini,” kata Cornelia.

    “Saran saya, apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

  • KPK Gandeng Auditor BPK ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Kuota Haji

    KPK Gandeng Auditor BPK ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Kuota Haji

    KPK Gandeng Auditor BPK ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perjalanan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
    “Jadi ketika tim berangkat ke
    Arab Saudi
    , penyidik juga beserta kawan-kawan auditor dari BPK,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
    Budi mengatakan, barang bukti yang ditemukan di Arab Saudi dikonfirmasi kepada sejumlah saksi yang diperiksa, termasuk eks Menteri Agama
    Yaqut Cholil Qoumas
    .
    “Tentu ini masih dilakukan analisis atas pemeriksaan semalam,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil temuan penyidik selama berada di Arab Saudi terkait tahap penyidikan kasus dugaan
    korupsi kuota haji
    2024.
    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik mendapatkan informasi terkait kepadatan lokasi calon jemaah haji di Arab Saudi dan melihat keterkaitannya dengan alasan Kementerian Agama membagi kuota haji tambahan pada 2024.
    “Karena tentunya kita juga harus memiliki atau menguji setiap nanti informasi yang diberikan. Apakah pembagian kuota itu menyebabkan atau disebabkan karena terjadinya penumpukan di salah satu sektor tersebut. Nah, itu dilihat juga ke sana. Kemudian fasilitas dan lain-lainnya,” kata Asep dalam keterangannya, Selasa (16/2/202).
    Asep juga mengatakan, penyidik juga menemukan dokumen dan barang
    bukti elektronik
    terkait kasus kuota haji.
    Dia mengatakan, kedua alat bukti itu ditemukan dari koordinasi dengan Kementerian Haji di Arab Saudi dan sejumlah perwakilan Indonesia.
    “Karena di sana juga kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024. Kemudian ada temuan lain. Ada temuan, ada BBE, ada kita cek lapangan,” ujar Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025 di Lemdiklat Polri

    Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025 di Lemdiklat Polri

    Lembang: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025. 

    Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.

    Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.

    Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.

    Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.

    Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

    Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan. “Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup,” ucap Listyo Sigit Prabowo menutup rangkaian pendidikan.
     

    Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

    Lembang: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025. 
     
    Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.
     
    Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.

    Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.
     
    Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.
     
    Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.
     
    Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
     
    Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan. “Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup,” ucap Listyo Sigit Prabowo menutup rangkaian pendidikan.
     

     
    Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Sertifikat Laik Fungsi Gedung Terra Drone Terbit di Era Gubernur Jokowi-Ahok

    Sertifikat Laik Fungsi Gedung Terra Drone Terbit di Era Gubernur Jokowi-Ahok

    GELORA.CO – Polisi masih terus mengusut kasus kebakaran gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang yang terjadi, Selasa (9/12/2025).

    Hingga saat ini pemeriksaan telah dilakukan terhadap pemilik gedung pada Sabtu (13/12/2025), namun hasilnya masih belum ditemukan adanuya unsur kelalaian.

    “Masih dicari, masih perlu pendalaman,” ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Rabu (17/12/2025).

    Pemilik gedung yang berinisial N itu juga mengakui tidak memiliki tangga darurat, namun dirinya mengeklaim telam memiliki izin dan sertifikat kelaikan penggunaan atas gedung tersebut yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta era gubernur Joko Widodo (2014) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2015).

    “Ya, memang benar, memang begitu keadaannya (tidak ada tangga darurat), tapi izin mendirikan bangunan sama sertifikat laik fungsi itu keluar antara sekitar tahun 2014 dan 2015,” tutur Roby.

    Lebih lanjut, terkait rencana pemanggilan kembali pihak pemilik gedung, Roby mengatakan pemilik gedung akan dipanggil kembali, namun setelah mendengar pendapat dari para ahli.

    “Nanti kita dengar dulu pendapat saksi-saksi ahli, baru kalau memang perlu pendalaman lagi, kita panggil lagi,” tutur Roby.

    Sebelumnya, kepolisian mengungkapkan tidak ada standar operasional prosedur (SOP) terkait penyimpanan barang mudah terbakar di Ruko Terra Drone yang terbakar dan menewaskan 22 orang.

    “Hasil penyelidikan kami menemukan fakta bahwa tidak ada SOP terkait dengan penyimpanan baterai mudah terbakar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Jumat (12/12/2025).

    Dia menyebutkan perusahaan tidak memisahkan antara baterai rusak, baterai bekas maupun baterai yang bagus. Semua dijadikan satu.

    Selain itu, ruang penyimpanan hanya berukuran sekitar 2×2 meter persegi, tanpa ventilasi dan ketahanan terhadap api. Bahkan, generator (genset) dengan potensi panas berada di area yang sama. 

  • Close the Year with Confidence and Smarter Crypto Earnings Using WPA Hash’s Mining Solutions

    Close the Year with Confidence and Smarter Crypto Earnings Using WPA Hash’s Mining Solutions

    Investors are now resorting to stability, prudent planning, and dependable returns as the weekends draw nearer to their end. Mining continues to be a successful approach to digital revenue in the dynamic crypto market. Nevertheless, efficiency, transparency, and professional infrastructure has become the key to success. WPA Hash will bring all three with its innovative cloud mining offerings and enable its users to leave the year with certainty and smarter crypto gains.

    WPA Hash positions itself as the state-of-the-art mining platform to be accessible and performance-oriented. Users no longer have to deal with physical hardware to access mission optimized computing power instantly. This means that mining is easier, less pollutant and predictable. This simplified the process, which enables investors to concentrate on results and not technicality.

    Why WPA Hash Is Built for Smarter Year-End Crypto Strategies
    End of year investing requires accuracy and minimization of risk. Thus, mining sites should be reliable and transparent. WPA Hash is able to meet these requirements with the help of professionally controlled cloud mining. The service eliminates operational overheads like maintenance expenses, electricity expenses, and hardware depreciation.

    In addition, WPA Hash facilitates sound decision-making. Contract terms, projected profitability and performance data can be easily displayed to the users. Consequently, the miners are confident in the course of planning of short-term benefits or long-term development. This openness renders WPA Hash particularly appropriate to those investors who want to achieve controlled and tactical crypto profits.

    Advanced Cloud Mining Infrastructure That Delivers Consistency
    The consistency is also crucial in crypto mining profitability. WPA Hash uses the development of high-end infrastructure to produce a consistent mining output despite market conditions. The platform is highly operational as it has optimized systems and constant monitoring of performance.

    Also, WPA Hash is based on scalable mining architecture. This architecture accommodates multiple levels of investment and provides a provision of high dependability. Thus, the users are able to have easier earnings cycles and foreseeable results. This stability is priceless in the event of a year-end with a definite financial outlook.

    Flexible Mining Contracts Designed for Every Investment Goal
    WPA Hash realizes that each investor is of a different financial journey. Because of this reason, the platform provides a flexible mining contract according to various budgets and experience. These agreements enable users to initiate small or strategically scale.

    Flexible Contract Details

    Contract TypeInvestment Amount
    Total Net ProfitComputing Power

    New User Experience Contract$100
    $100 + $6Basic Computing Power: No. 1653
    Intermediate Contract$500
    $500 + $30Intermediate Computing Power: No. 2538
    Intermediate Contract$1,000
    $1,000 + $156Intermediate Computing Power: No. 2741
    Classic Contract$3,000
    $3,000 + $756Classic Computing Power: No. 4827
    Advanced Contract$5,000
    $5,000 + $1,705Advanced Hashrate: No. 3629
    Premium Contract$12,000
    $12,000 + $6,936High-Performance Mining Power

    High-Performance Mining Power
    Each contract provides clear profit expectations and defined computing power. Consequently, users select options aligned with their risk tolerance and income goals. To explore all available contracts, always refer to the official platform: http://www.wpahash.com/.
    How to Get Started with WPA Hash: Simple Registration Steps
    Starting your mining journey with WPA Hash is quick, secure, and beginner-friendly. Follow these streamlined steps to begin earning immediately:Visit the Official Website: Go to www.wpahash.com to access the platform.Create Your Account: Click the “Register” button on the homepage and provide a valid email address. Set a strong, secure password to protect your account.Log in Dashboard: Complete the process, then log in to your new account.Select a Mining Contract: Explore the available mining contracts and choose the one that aligns with your investment goals and experience level.
    This seamless onboarding process ensures you can start mining immediately, even as a beginner. With WPA Hash’s user-friendly interface, anyone can participate confidently in cloud mining and begin generating smarter crypto earnings.Transparency, Security, and User-Centered Design
    Reliability is another characteristic of crypto investments. WPA Hash is a company that caters to trust based on transparent operations and secure systems. Users are able to track mining, earnings and contract performance using a centralized dashboard.

    In addition, the site deploys effective security systems to safeguard user information and resources. There is continuous monitoring of the system which minimizes the risks. Hence, investors can mine without fear and still have complete oversight of their income.

    Reliable Payouts That Support Financial Planning
    The presence of predictable payouts will assist investors in making better plans. The WPA Hash is characterized by the distribution of rewards regularly and reporting. Users are able to easily monitor earnings plans and performance indications.

    Moreover, the regular payouts contribute to the improved money flow. This consistency becomes particularly important at the end of the year and during the planning of the future financial strategy.

    Why WPA Hash Helps You Close the Year Strong
    It takes confidence and control to end the year successfully. WPA Hash provides them via professional mining solutions, scaleable contracts and open operations. The site will enable the user to make smarter income without needless intricacy.

    Additionally, WPA Hash is scalable with increase in confidence. Investors have the option of reinvesting or upgrading basing on performance. Users therefore end the year in a better position and with more definite goals.

    Final Thoughts on Smarter Crypto Earnings with WPA Hash
    WPA Hash provides a solution that is effective and confident to the investor in the area of producing stable and effective crypto mining. The platform streamlines digital earnings through sophisticated cloud infrastructure, flexible contracts and a secure operation. WPA Hash has welcome bonus of 15 dollars, easy registration and a tremendous opportunity to end the year with peace of mind in its pocket.

    WPA Hash is an excellent partner in the changing digital economy of those interested in smarter crypto earnings and long-term clarity.

    Media Info:

    Company Name: WPA Hash
    Official Web Site: https://wpahash.com/
    Contact Email: info@wpahash.com

  • KPK Kejar Aliran Dana Kuota Haji, Gus Yaqut Dipanggil Lagi

    KPK Kejar Aliran Dana Kuota Haji, Gus Yaqut Dipanggil Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/12/2025) kemarin.

    Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

    Gus Yaqut terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.40 WIB.

    Pemeriksaan berlangsung cukup lama, hampir seharian penuh, hingga yang bersangkutan keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 20.13 WIB atau setelah kurang lebih 8,5 jam diperiksa.

    Pemeriksaan kali ini merupakan pemanggilan kedua bagi Gus Yaqut. Sebelumnya, ia telah diperiksa penyidik KPK pada 1 September 2025, dalam perkara yang sama.

    Usai pemeriksaan, Gus Yaqut tampak langsung bergegas meninggalkan gedung KPK.

    Ia bahkan menerobos kerumunan wartawan yang sejak siang menunggu untuk meminta keterangan terkait materi pemeriksaan.

    Ketika dicegat awak media, Gus Yaqut memilih untuk tidak banyak berbicara.

    Ia meminta agar seluruh pertanyaan mengenai proses dan materi pemeriksaan disampaikan langsung kepada penyidik KPK.

    “Silahkan ditanya ke penyidik. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya?,” kata Yaqut singkat sebelum masuk ke kendaraannya.

    Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Menag ini berawal dari adanya tambahan kuota haji sekitar 20 ribu jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2024.

    Tambahan kuota tersebut kemudian dibagi oleh Kementerian Agama, saat itu dipimpin Gus Yaqut, menjadi masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

  • Menko Yusril Serahkan 33 Rekomendasi Kebijakan Strategis ke-14 Kementerian/Lembaga

    Menko Yusril Serahkan 33 Rekomendasi Kebijakan Strategis ke-14 Kementerian/Lembaga

    Menko Yusril Serahkan 33 Rekomendasi Kebijakan Strategis ke-14 Kementerian/Lembaga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14 Kementerian dan Lembaga (K/L).
    Yusril mengatakan, 33 rekomendasi disusun melalui proses sinkronisasi dan koordinasi sektoral terkait isu-isu strategis.
    Tujuannya adalah untuk menjamin keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Astacita Presiden.
    ”
    Rekomendasi kebijakan
    ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, memastikan efektivitas program, serta menyelesaikan isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh satu kementerian secara mandiri,” kata Yusril, dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
    Yusril mengatakan, dari 33 rekomendasi tersebut,
    Kementerian Hukum
    mendapatkan porsi terbesar, yaitu 13 rekomendasi.
    Poin-poin penting yang dilampirkan di antaranya adalah beneficial
    ownership
    , interoperabilitas data kekayaan intelektual, keadilan restoratif (
    restorative justice
    ), hingga pembaruan KUHP.
    Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan 6 rekomendasi yang menyoroti penanganan warga keturunan Filipina (Filipino Descent), penanganan tahanan
    overstay
    , serta penguatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
    Kemudian, terdapat rekomendasi untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), salah satunya berisi pembentukan lembaga regulasi nasional atau badan legislasi nasional.
    “Pembentukan lembaga regulasi nasional atau istilah lain dalam badan legislasi nasional ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perubahan undang-undang 2012 dan 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar dia.
    Selain itu, Yusril juga menyerahkan rekomendasi untuk Kementerian HAM, Komnas HAM, dan LPSK.
    Kementerian/Lembaga di sektor HAM ini diminta melakukan sinkronisasi satu data korban dan pemulihan korban pelanggaran HAM berat.
    Yusril mengatakan, kementeriannya terus memantau pelaksanaan rekomendasi ini secara ketat.
    Dia memastikan, Kemenko Kumham Imigrasi akan melakukan evaluasi pada tahun 2026.
    “Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi ini pada tahun 2026 mendatang untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana aksi dan memberikan manfaat nyata bagi
    pembangunan nasional
    ,” ucap dia.
    Berikut ini rincian rekomendasi yang diserahkan Kemenko Kumham Imipas kepada 14 Kementerian/Lembaga:
    1. Kementerian Hukum (13 Rekomendasi): Fokus pada beneficial ownership, interoperabilitas data kekayaan intelektual, royalti musik, keadilan restoratif, pembaruan KUHP, arbitrase, partisipasi publik (meaningful participation), akses keadilan, dan reformasi regulasi.
    2. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (6 Rekomendasi): Termasuk interoperabilitas data, penanganan Filipino Descent (Sumatera Utara), tahanan overstay, implementasi KUHP, dan penguatan layanan BAPAS.
    3. Kementerian Dalam Negeri (6 Rekomendasi): Meliputi data Pos Lintas Batas Negara (PLBN), status warga keturunan Filipina di Sulawesi Utara, perlindungan pekerja migran, dan diklat HAM terpadu.
    4. PPATK (3 Rekomendasi): Fokus pada transparansi korporasi dan kepatuhan Financial Action Task Force (FATF).
    5. OJK (3 Rekomendasi): Penguatan tata kelola
    beneficial ownership
    dan verifikasi multipihak.
    6. BNPP (1 Rekomendasi): Optimalisasi tata kelola Pos Lintas Batas Negara.
    7. Kementerian HAM (1 Rekomendasi): Sinkronisasi satu data korban pelanggaran HAM berat.
    8. BKN (1 Rekomendasi): Percepatan diklat HAM terpadu bagi ASN dan guru.
    9. Komnas HAM (1 Rekomendasi): Sinkronisasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat.
    10. LPSK (1 Rekomendasi): Penguatan satu data pemulihan korban pelanggaran HAM berat.
    11. KemenPPPA (1 Rekomendasi): Akselerasi revisi UU Perlindungan Anak.
    12. BP2MI (1 Rekomendasi): Pembentukan Perda perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    13. Baleg DPR (1 Rekomendasi): Percepatan pembahasan revisi UU Perlindungan Anak.
    14. KemenPAN-RB (1 Rekomendasi): Pembentukan lembaga regulasi nasional (Badan Legislasi Nasional).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.