Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • TNI Distribusi bantuan kemanusiaan ke Aceh, Sumbar dan Sumut

    TNI Distribusi bantuan kemanusiaan ke Aceh, Sumbar dan Sumut

    Minggu, 30 November 2025 17:52 WIB

    Satgas TNI AL berjalan masuk ke dalam KRI dr Soeharso untuk misi kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Kolinamil TNI AL, Jakarta, Minggu (30/11/2025). TNI AL mengerahkan KRI dr Soeharso, KRI Teluk Gilimanuk, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat, KRI Semarang dan KRI Sutedi Senaputra yang membawa tim medis, logistik, personel penyelamat serta lima helikopter guna mendukung operasi pencarian, evakuasi dan distribusi bantuan ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Prajurit TNI AL memuat bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Kolinamil TNI AL, Jakarta, Minggu (30/11/2025). TNI AL mengerahkan KRI dr Soeharso, KRI Teluk Gilimanuk, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat, KRI Semarang dan KRI Sutedi Senaputra yang membawa tim medis, logistik, personel penyelamat serta lima helikopter guna mendukung operasi pencarian, evakuasi dan distribusi bantuan ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Satgas TNI AL berjalan masuk ke dalam KRI dr Soeharso untuk misi kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Kolinamil TNI AL, Jakarta, Minggu (30/11/2025). TNI AL mengerahkan KRI dr Soeharso, KRI Teluk Gilimanuk, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat, KRI Semarang dan KRI Sutedi Senaputra yang membawa tim medis, logistik, personel penyelamat serta lima helikopter guna mendukung operasi pencarian, evakuasi dan distribusi bantuan ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui adanya dilema dalam penanganan polemik perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting.
    Menurut Maman, pemerintah dihadapkan pada dua sisi yang saling bertolak belakang, yakni penegakan aturan larangan impor dan realitas ekonomi para pedagang di lapangan.
    “Di satu sisi, saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan, kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Ini secara aturannya dulu,
    real
    -nya begitu,” ujar Maman saat meninjau sentra penjualan pakaian bekas di
    Pasar Senen
    , Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).
    Namun, di sisi lain, Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap nasib pedagang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perdagangan baju bekas ini.
    “Sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Keberadaan saya di sini, kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar dia.
    Meski begitu, Maman menekankan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan pedagang tetap bisa mencari nafkah sembari mencari formulasi kebijakan yang tepat.
    Ia juga menegaskan, isu yang menjadi perhatian utama adalah perdagangan barang bekas impor, bukan barang bekas lokal.
    “Coba kita luruskan dulu ya. Saya pikir saya tidak mau pakai diksi
    thrifting
    . Karena
    thrifting
    itu kan ada beberapa. Ada orang yang menjual baju bekas, orang Indonesia menjual baju bekas, itu tidak ada isu kan?” kata Maman.
    “Yang jadi isu ini kan sebetulnya baju-baju bekas yang diimpor. Kalau istilah di kampung saya itu ‘baju elong’. Nah kalau di Medan itu ‘monja’, barang monja. Nah yang jadi isu itu di situ,” imbuh dia.
    Kendati ada aturan yang melarang, Maman menyadari bahwa penindakan satu arah tanpa solusi yang jelas akan berdampak buruk bagi keberlangsungan ekonomi.
    “Pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Itu dulu ya, tolong dipahami ya. Saya kepentingan kami dan ini juga pemerintah kepentingannya di situ,” kata dia.
    Maman juga mengakui bahwa wacana substitusi produk impor dengan produk lokal tidak dapat menjadi solusi instan.
    “Kami kan dari Kementerian UMKM juga mendorong untuk dilakukan substitusi. Tetapi kan substitusi itu tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses,
    step by step
    ,” kata politikus Partai Golkar itu.
    Maman pun berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, untuk merumuskan aturan yang realistis.
    Sementara, anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu yang mendampingi Maman mengingatkan bahwa perdagangan
    pakaian bekas impor
    telah membentuk ekosistem ekonomi yang kompleks selama puluhan tahun, termasuk, mata rantai antara satu pedagang dengan yang lainnya.
    “Di Bandung, di Gedebage, ekosistemnya terbentuk. Ada penjual, ada yang penjahitnya di situ. Ada tukang lipat, ada tukang cuci, ada kuli panggul,” ujar Adian.
    Menurut dia, mematikan sektor ini secara tiba-tiba dinilai akan memutus mata rantai penghidupan banyak orang, bukan hanya pedagang lapak.
    Adian juga menyinggung bahwa aktivitas ini sebenarnya pernah dilegalkan dan dipajaki oleh negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada tahun 2015.
    “Tahun 2015, PMK 132 ada pajak untuk
    baju bekas impor
    besarnya 35 persen. Tapi PMK itu sudah dihapus. Artinya ada sejarah itu pernah dilegalkan, pernah diperbolehkan,” kata politikus PDI-P tersebut.
    Kehadiran Maman dan Adian di Pasar Senen disambut oleh para pedagang baju bekas.
    Sambil mengikuti Maman dan Adian yang berkeliling, para pedagang menunjukkan sejumlah pesan yang disematkan ke selembar potongan kardus kepada Maman.
    ”
    Thrifting
    juga UMKM! Jangan ditutup, kami pedagang kecil!” teriak para pedagang kepada Maman.
    “Jangan dibikin ilegal pak Menteri, ini hidup kita pedagang di sini,” sahut pedagang lainnya.
    Sepanjang kunjungannya, Maman berkeliling melihat langsung situasi jual beli pakaian thrifting di Pasar Senen, sembari bertanya tentang asal baju dagangannya kepada sejumlah pedagang.
    Kunjungan itu dilakukan Maman menyusul adanya polemik larangan impor barang bekas, termasuk pakaian, yang banyak dijadikan sebagai produk dagangan di Pasar Senen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Perempuan Dorong Satpam hingga Nyaris Tertabrak KRL di Stasiun Gang Sentiong Megapolitan 30 November 2025

    Viral Perempuan Dorong Satpam hingga Nyaris Tertabrak KRL di Stasiun Gang Sentiong Megapolitan 30 November 2025

    Viral Perempuan Dorong Satpam hingga Nyaris Tertabrak KRL di Stasiun Gang Sentiong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Video seorang perempuan mendorong satpam hingga nyaris tertabrak KRL di Stasiun Gang Sentiong, Jakarta Pusat, viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @jabodetabek24info, perempuan terlihat mendorong petugas keamanan hingga tubuhnya oleng dan hampir jatuh ke arah jalur kereta yang sedang melintas.
    Petugas tampak berusaha menahan dorongan dan menjaga keseimbangan sambil berada sangat dekat dengan kereta yang lewat.
    Setelah mendorong petugas, perempuan itu terlihat tersenyum atau tertawa.
    Kemudian perempuan itu langsung diamankan oleh petugas karena diduga mengalami kondisi kejiwaan yang kurang stabil.
    VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda membenarkan kejadian tersebut. Peristiwa itu terjadi di
    Stasiun Gang Sentiong
    , Sabtu (29/11/2025).
    Ketika itu, KRL tujuan Bekasi-Kampung Bandan sedang masuk peron 2 Stasiun Gang Sentiong. Perempuan yang belum diketahui identitas itu tiba-tiba mendorong satpam ke arah KRL.
    “Kejadian bermula saat salah seorang pengguna terekam mendorong petugas PKD ke arah datangnya kereta di area peron. Karena sangat membahayakan dan menghindari kejadian serupa kepada pengguna lainnya, petugas pengamanan stasiun mengamankannya,” kata Karina dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
    Menurut Karina, saat diperiksa, perempuan tersebut sulit diajak berkomunikasi dengan baik.
    Untuk menjaga keselamatan pengguna lain, petugas lalu membawa perempuan itu ke Polsek Johar Baru untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
    “Untuk keselamatan pengguna Commuter Line lainnya, petugas pengamanan Stasiun Gang Sentiong langsung membawa pengguna tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ujar Karina.
    Setelah pemeriksaan di Polsek Johar Baru, perempuan tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Jakarta Pusat untuk pendataan.
    Karina menegaskan bahwa tindakan mendorong petugas, apalagi saat kereta melintas sangat berbahaya.
    Ia mengimbau seluruh pengguna Commuter Line untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, pengguna lain, maupun petugas di lapangan.
    “
    KAI Commuter
    mengajak seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan menjaga ketertiban, khususnya saat berada di area peron maupun di dalam Commuter Line,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kapal Perang Angkut Bantuan dari Jakarta, Tiba di Sumatera dalam 2-3 Hari Megapolitan 30 November 2025

    3 Kapal Perang Angkut Bantuan dari Jakarta, Tiba di Sumatera dalam 2-3 Hari Megapolitan 30 November 2025

    3 Kapal Perang Angkut Bantuan dari Jakarta, Tiba di Sumatera dalam 2-3 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga kapal perang TNI Angkatan Laut (KRI) bertolak dari Jakarta membawa bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan proses pengiriman membutuhkan waktu dua hingga tiga hari sebelum bantuan tiba di lokasi terdampak.
    “Kita dari KRI inikan mungkin membutuhkan waktu dua hari menuju lokasi, dua sampai tiga hari,” ucap Ali saat melepas keberangkatan
    bantuan kemanusiaan
    skala besar di Kolinlamil, Tanjung Priok,
    Jakarta
    Utara, Minggu (30/11/2025).
    Adapun tiga kapal yang berangkat dari Jakarta adalah KRI dr. Soeharso-990 menuju Langsa, KRI Teluk Gilimanuk-531 menuju Lhokseumawe, dan KRI Semarang-594 menuju Nias.
    Ketiganya membawa berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, mulai dari beras, mi instan, air mineral, family kit, selimut, terpal, tenda, popok bayi, pembalut, hingga perahu karet.
    Selain tiga kapal dari Jakarta, dua KRI lain ikut mendukung operasi dari wilayah berbeda.
    KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 bertolak dari Surabaya menuju Sibolga, sementara KRI Sutedi Senaputra-378 yang berada di Belawan langsung bergerak ke Aceh.
    Untuk menjangkau daerah terpencil yang terputus aksesnya, TNI AL menyiagakan lima helikopter, termasuk Heli Panther.
    Helikopter tersebut akan men-drop logistik ke lokasi yang tidak bisa dijangkau melalui darat.
    “Harapannya helikopter yang kita bawa ini juga bisa langsung ke daerah-daerah, lokasi yang sulit dijangkau, dan bisa men-drop bantuan logistik di sana,” ungkap Ali.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menambahkan, bantuan yang dibawa berasal dari BUMD DKI, PMI, Baznas, dan masyarakat Jakarta.
    Rano memastikan Jakarta siap mengirim bantuan tambahan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Insya Allah hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan. Artinya, Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya,” ucap Rano, Minggu.
    Menurut Rano, tantangan sebenarnya justru muncul setelah bencana selesai.
    Pada tahap itu, masyarakat biasanya menghadapi situasi yang lebih berat karena harus memulai kembali aktivitas, memulihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kondisi yang serba terbatas.
    Untuk itu, Pemprov DKI menyatakan kesiapan memberikan dukungan tambahan bila dibutuhkan oleh daerah terdampak.
    Di sisi lain, Ali menyebut Aceh, Sibolga, dan Nias menjadi wilayah yang paling membutuhkan bantuan cepat.
    TNI juga sudah mengerahkan Marinir dengan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak, termasuk laporan warga yang masih bertahan di atap rumahnya di Medan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke gerai penjualan pakaian bekas di Sentra Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025) siang.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Maman mulai berkeliling lantai dua dan lantai satu
    Pasar Senen
    sejak sekitar pukul 13.45 WIB, didampingi anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.
    Para
    pedagang thrifting
    sontak mengikuti Maman saat berkeliling dan membuat kondisi lorong pertokoan menjadi berdesak-desakan.
    Para pedagang yang membawa tulisan kardus “Kami Pedagang Baju Bekas Juga Bayar Pajak” berteriak kepada Maman.
    “Thrifting juga UMKM! Jangan ditutup, kami pedagang kecil!” teriak para pedagang kepada Maman.
    “Jangan dibikin ilegal Pak Menteri, ini hidup kita pedagang di sini,” sahut salah satu pedagang.
    Sepanjang kunjungannya, Maman berkeliling melihat langsung situasi jual beli pakaian thrifting di Pasar Senen, sembari bertanya tentang asal pakaian kepada sejumlah pedagang.
    Para pedagang pun mengungkapkan sumber pembelian pakaian mayoritas merupakan barang impor dalam jumlah besar alias bal.
    Maman pun terlihat bertanya kepada sejumlah pedagang saat ia mendapati ada berbagai baju yang dibanderol dengan harga sangat murah, mulai dari Rp 5.000.
    Sesekali, ia juga terlihat berbincang dengan para pembeli yang tengah memilih baju perihal keterjangkauan harga pakaian thrifting.
    Menanggapi pesan dari para pedagang, Maman terlihat tak memberikan jawaban pasti.
    Ia hanya mengangguk dan tersenyum, lalu kembali melanjutkan perjalanannya.
    Setelah itu, Maman melanjutkan kunjungan ke pengusaha konveksi di lantai satu Pasar Senen.
    Ia pun bertanya apakah keberadaan thrifting mematikan usaha pakaian yang lainnya.
    “Benar enggak bu, usahanya jadi sepi karena thrift di atas?” tanya Maman.
    Pertanyaan itu pun disambut gelengan ibu-ibu pengusaha konveksi tersebut.
    “Enggak sih pak, sudah terbiasa kalau saya, kan pasarnya beda,” ucapnya.
    Meski begitu, pedagang mengakui bahwa produk yang dijual memang memiliki harga lebih mahal dari pakaian thrifting.
    Alasannya, karena ia melakukan produksi atau proses konveksi sendiri.
    “Kita produksi sendiri, karena kita proses dari awal sendiri. Kalau Thrifting kan tidak produksi. Beli bahan sendiri, ngemal sendiri, pasang kancing sendiri,” ungkapnya.
    Salah satu pedagang thrifting, Alfi (47) yang telah 15 tahun berjualan pakaian di Pasar Senen mengaku menyayangkan adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas.
    “Ya, kalau saya sih gimana ya, pengennya mah tetap boleh gitu. Kita kan cuma dagang, cuma dari duit, masa kita enggak boleh,” kata Alfi saat ditemui Kompas.com di sela-sela kegiatan kunjungan, Minggu.
    Alfi menyebut, selama 10 tahun pertama, ia berdagang pakaian lokal dengan stok barang dari Bandung.
    Namun, penjualan baju di tokonya merosot saat masa pandemi Covid-19.
    “Kalau dulu awal-awal itu biasa, baju-baju dari Bandung. Dulu kan zamannya gitu, tapi berhenti pas pandemi. Hampir bangkrut saya,” ucapnya.
    Saat mencoba membangun kembali usahanya, ia pun melihat potensi bisnis yang menjanjikan dari berdagang
    pakaian bekas impor
    .
    Ia kemudian mempelajari sistem penjualan thrifting dari rekannya dan beralih dari kaus asal Bandung menjadi thrifting.
    “Dulu awalnya enggak ngerti, bal-balan dari impor itu gimana, kan agak beda ya. Kalau di Bandung udah kenal sama yang punya. Tapi karena lagi ramai, lebih murah juga, akhirnya jadi ke thrift,” ucap dia.
    Alfi pun menitipkan pesan kepada pemerintah agar tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang UMKM, termasuk pedagang thrifting.
    “Semoga ya tetap bisa usaha lah, jangan ditutup gitu, kita mau cari makan di mana nanti kan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif Megapolitan 30 November 2025

    Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif Megapolitan 30 November 2025

    Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain tidak akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR).
    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (
    Bapemperda
    ) DPRD Jakarta Abdul Aziz mengatakan, aturan tersebut sulit diterapkan di Jakarta karena kondisi kota yang sangat padat dan banyak pedagang yang keberatan jika aturan itu dipaksakan.
    “Setelah melihat kondisi Jakarta, tidak kondusif kalau diterapkan di Jakarta padat ini. Kami sepakat bahwa pedagang, UMKM tetap bisa melakukan jualan rokok. Yang kami batasi adalah orang yang merokok. Bukan penjualannya,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
    Aziz menjelaskan ketentuan soal radius sebenarnya sudah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan dalam Perda.
    “Jika pasal ini tetap dimasukkan, akan memberatkan. Oleh karena itu kami memutuskan bahwa pasal ini kami biarkan tetap menjadi bagian dari undang-undang di atasnya. Tidak diperdakan karena sudah ada PP Nomor 28 Tahun 2024,” ujar Aziz.
    Aziz berharap
    Ranperda KTR
    yang sudah disempurnakan bisa diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui peraturan gubernur (Pergub).
    “Mudah-mudahan perda ini sudah mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Dan juga bisa diimplementasikan dengan baik melalui Pergub,” tambah Aziz.
    Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI-P Rio Sambodo juga menilai aturan radius 200 meter tidak mungkin dijalankan di Jakarta.
    Menurut dia, kondisi pemukiman yang padat membuat ketentuan tersebut tidak sesuai dengan situasi faktual di lapangan.
    “Cukup ada di PP No 28/2024 karena efeknya terlampau luas sehingga banyak tidak adaptif dan faktual dengan situasi di lapangan,” ungkap Rio.
    Rio menjelaskan pembahasan Ranperda KTR masih berjalan dan harus melewati beberapa tahapan lanjutan.
    Setelah evaluasi di Bapemperda, proses berikutnya meliputi sinkronisasi dengan Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta pembahasan di Rapat Pimpinan (Rapim) Internal Paripurna.
    Ranperda kemudian akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.
    “Setelah tahap sinkronisasi, agenda akan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Internal Lanjutan Paripurna, sebelum akhirnya menuju tahap persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Rio.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabel Menjuntai dan Semrawut di Trotoar Fatmawati, Pejalan Kaki Was-was Megapolitan 30 November 2025

    Kabel Menjuntai dan Semrawut di Trotoar Fatmawati, Pejalan Kaki Was-was Megapolitan 30 November 2025

    Kabel Menjuntai dan Semrawut di Trotoar Fatmawati, Pejalan Kaki Was-was
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga mengeluhkan kabel utilitas menjuntai dan semrawut di persimpangan Jalan Fatmawati menuju Jalan Tahi Bonar Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , Minggu (30/11/2025), kabel turun rendah hingga mendekati trotoar dan sebagian bahkan menyentuh pagar pembatas tanaman.
    Mayoritas kabel berwarna hitam itu tampak saling melilit, sementara beberapa bundel berukuran besar diletakkan begitu saja di atas pagar taman jalan.
    Sejumlah kabel kecil terlihat tercerai-berai dan menjulur hingga ke jalur kuning pemandu disabilitas, membuat area pedestrian tidak aman untuk dilintasi.
    Posisi kabel yang rendah juga bersinggungan dengan pepohonan di taman pembatas sehingga membuatnya semakin melorot dan tak beraturan.
    Beberapa ikatannya tampak kendur, seolah tidak lagi terpasang kuat pada tiang penyangga.
    Kondisi semrawut ini membentang sekitar 10 meter dari titik persimpangan hingga ke Halte Bus Stop Pengumpan Transjakarta di sisi Jalan TB Simatupang.
    Di area dekat halte,
    kabel menjuntai
    berada tepat di samping bangku sehingga warga yang menunggu bus harus berhati-hati saat bergerak.
    Seorang
    pejalan kaki
    , Bani (28), mengaku hampir tersangkut kabel ketika berjalan menuju arah Fatmawati.
    “Tadi sempat kaget karena ada kabel yang rendah banget, bahkan tergeletak di trotoar. Saya jadi harus melipir ke pinggir, itu bahaya juga karena ada motor yang parkir,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Minggu.
    Ia berharap kabel-kabel tersebut segera ditertibkan agar tidak membahayakan warga.
    “Ini kan trotoar baru diperbaiki, tapi percuma kalau kabelnya begini. Jalan kaki jadi was-was,” katanya.
    Sementara itu, Reni (35), warga yang menunggu bus di halte dekat lokasi, mengaku tidak merasa aman karena posisi kabel terlalu dekat dengan area pejalan kaki.
    “Sebenarnya aneh kabel kayak gini dibiarkan. Posisinya sudah mengganggu pengguna jalan. Kalau ada korsleting kan bisa makan korban,” ujarnya.
    Ia berharap pemerintah maupun pemilik utilitas segera melakukan penanganan.
    “Harusnya ada petugas yang cek rutin. Ini sudah berhari-hari begitu, katanya sempat viral, tapi kok belum dirapikan juga,” kata Reni.
    Kondisi
    kabel semrawut
    di lokasi tersebut sebelumnya viral setelah diunggah akun Instagram @jakartaselatan24jam.
    Dalam video yang direkam malam hari, kabel tampak menjuntai ke arah trotoar dan berpotensi membahayakan warga.
    Pengunggah video turut menyampaikan keresahannya karena kondisi trotoar yang seharusnya nyaman justru dipenuhi beragam hambatan.
    “Kapan sih trotoar itu nyaman? Katanya trotoar buat pejalan kaki. Tapi ada motor, pohon, gerobak PKL, jalanan bolong-bolong. Aduh, repot banget mau jalan kaki aja. Gue tuh pengen jalan kaki kayak di Eropa. Lah di sini malah kayak Ninja Warrior,” ujar sang pengunggah.
    Kompas.com sudah menghubungi Dinas Bina Marga Jakarta Selatan mengenai kabel menjuntai tersebut, namun belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan ojol ikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Jaktim

    Ratusan ojol ikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) memadati Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Otista di Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), Minggu, untuk mengikuti sosialisasi program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

    “Para pengendara yang tergabung dalam berbagai komunitas ojol itu datang untuk mengikuti sosialisasi program jaminan sosial yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Indra Gunawan di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu.

    Dia mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari deklarasi yang digagas oleh Perhimpunan Ojek Online (O2). Komunitas tersebut mengundang BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi sekaligus membuka pendaftaran bagi pengemudi yang ingin menjadi peserta.

    “Hari ini, jumlah driver ojol yang hadir sekitar 500 orang. Target kami ada 5.000 anggota ojol yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Indra.

    Menurut dia, sesuai dengan amanat undang-undang, seluruh pekerja bukan penerima upah, termasuk pengemudi ojol berhak mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Para pengemudi cukup membayar iuran sebesar Rp16.800 per bulan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga perlindungan hari tua

    “Ke depan juga akan dikeluarkan Keputusan Presiden yang mengatur bahwa seluruh driver ojol wajib didaftarkan oleh operatornya ke BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya hanya menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan),” ujar Indra.

    Dengan menjadi peserta, kata dia, seluruh biaya perawatan pengemudi yang mengalami kecelakaan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan hingga sembuh, tanpa batasan.

    Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan santunan kematian sebesar Rp70 juta bagi pengemudi ojol yang meninggal dunia akibat kecelakaan.

    “Kami juga memberikan beasiswa bagi dua anak dari peserta yang meninggal dunia, nilainya total Rp174 juta sampai jenjang perguruan tinggi,” ucap Indra.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online (O2) Cecep Syarifudin menyambut baik langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan bagi para pengemudi ojol.

    Dia menuturkan deklarasi serupa sebelumnya telah digelar di Bekasi, Jawa Barat, dan akan dilanjutkan ke sejumlah daerah lain, yaitu Depok, Karawang, Tangerang, Surabaya, dan Bali.

    Dia pun menilai kehadiran BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi angin segar bagi para pengemudi yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan memadai dari aplikator.

    Dia menceritakan selama ini, banyak laporan yang masuk, yang menyebutkan asuransi dari operator kerap memotong saldo driver, dan beberapa kasus bahkan tidak dapat diklaim.

    “Selama ini, dari penjelasan kawan-kawan, memang tidak ada jaminan yang benar-benar melindungi mereka. Kalau pun ada, itu pun dipotong dari saldo,” ujar Cecep.

    Oleh karena itu, dia mengharapkan agar pihak perusahaan aplikasi lebih peka terhadap risiko yang dihadapi mitra mereka di lapangan.

    Dia menegaskan keselamatan para pengemudi seharusnya menjadi tanggung jawab utama perusahaan, mengingat pekerjaan mereka berisiko tinggi.

    “Ketika kami mendapatkan kabar ada banyak driver yang tidak bisa di-cover oleh aplikasi, itu yang membuat kami bergerak menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Cecep.

    Lebih lanjut, dia memastikan pihaknya terus mendorong agar semakin banyak pengemudi ojol yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

    Keberadaan perlindungan itu diyakini dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan mereka saat bekerja.

    Sejak pagi, para pengemudi ojek online tampak antusias memenuhi area GOR. Mereka berharap memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai manfaat perlindungan sosial yang bisa mereka dapatkan melalui program tersebut.

    Banyak di antara mereka datang dengan penuh harapan ketika mendengar paparan mengenai jaminan yang akan diterima setelah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Selama ini, sebagian besar pengemudi ojol tidak memiliki jaminan keselamatan atau perlindungan pekerjaan.

    Ketika terjadi kecelakaan, mereka terpaksa menanggung seluruh biaya pengobatan secara mandiri.

    Wajah mereka pun nampak lega ketika mengetahui BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan secara menyeluruh, mulai dari jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Fatwa MUI soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani Regional

    7 Fatwa MUI soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani Regional

    Fatwa MUI soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja mengeluarkan fatwa bahwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang.
    Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
    Busyro Muqoddas
    menilai polemik
    pajak berulang
    tidak lepas dari politik perpajakan selama Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan.
    Mulanya, Busyro menyatakan fatwa
    Pajak Berkeadilan
    yang dikeluarkan
    MUI
    menjadi momentum untuk mereformasi perpajakan agar menimbulkan keadilan bagi masyarakat.
    “Ini kesempatan emas Presiden dengan Menteri (Keuangan) barunya untuk membongkar politik perpajakan, bersama masyarakat sipil, kampus, periset,” bebernya saat ditemui di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (30/11/2025).
    Busyro menekankan bahwa tidak hanya PBB, melainkan seluruh jenis pajak yang mesti direformasi.
    Ia khawatir apabila reformasi perpajakan tidak dilakukan, dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
    Ia pun menyinggung kasus rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Pati hingga 250 persen yang memicu demonstrasi dan menuntut Sudewo lengser dari Bupati Pati.
    “Kalau ini tidak segera, dikhawatirkan rakyat akan menjadi korban terus dari politik perpajakan yang tidak memihak selama Menteri Keuangan yang dulu, Bu Sri Mulyani,” cetus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
    Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan lima fatwa dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI yang digelar selama empat hari sejak 20-23 November 2025 di Mercure Ancol, Jakarta Utara.
    Lima fatwa tersebut mayoritas berkaitan dengan keuangan, seperti manfaat produk asuransi kematian pada asuransi jiwa syariah, status saldo kartu uang elektronik yang hilang atau rusak, kedudukan rekening dormant, dan pajak berkeadilan.
    Satu fatwa lainnya berkaitan umum terkait dengan pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
    Terkait dengan pajak berkeadilan, Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am mengatakan, pada dasarnya pajak bukan cara yang elok untuk mensejahterakan rakyat.
    Karena dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 menegaskan, pengelolaan sumber daya di Tanah Air adalah cara yang utama.
    “Negara wajib bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya hubungan antara negara dan juga rakyat ini kontrak sosial untuk kepentingan perwujudan kesejahteraan melalui pendayagunaan kekayaan negara,” kata Asrorun saat ditemui jelang penutupan Munas MUI, Sabtu (22/11/2025).
    Klausul Pajak Berkeadilan yang ditetapkan MUI adalah terkait dengan pengenaan pada harta yang berpotensi untuk produktivitas dan merupakan sekunder serta tersier.
    Pajak harus digunakan untuk kepentingan publik secara luas, prinsip adil, dan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.
    MUI juga menetapkan agar pajak secara berulang tak seharusnya dibebankan kepada kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, papan, dan pangan.
    Secara spesifik, MUI meminta agar barang konsumtif kebutuhan primer seperti sembako tidak boleh dibebankan pajak.
    “Kemudian (pajak) bumi dan bangunan yang dihuni, dalam pengertian dia nonkomersial, tidak boleh dikenakan pajak berulang karena pada hakikatnya dia tidak berkembang,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • JPO Lebak Bulus Gelap Gulita, Warga Khawatir Pejalan Kaki Celaka Megapolitan 30 November 2025

    JPO Lebak Bulus Gelap Gulita, Warga Khawatir Pejalan Kaki Celaka Megapolitan 30 November 2025

    JPO Lebak Bulus Gelap Gulita, Warga Khawatir Pejalan Kaki Celaka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Minimnya penerangan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raden Ajeng Kartini, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, membuat pejalan kaki harus ekstra berhati-hati saat melintas pada malam hari.
    Warga sekitar menyebut, pejalan kaki yang melintas terpaksa menyalakan lampu ponsel untuk menerangi langkah mereka karena kondisi JPO yang gelap gulita.
    Seorang pengemudi ojek online, Ukin (37), warga sekitar yang sering mangkal di area JPO, mengatakan sudah sejak beberapa pekan terakhir ia melihat pengguna JPO menyalakan lampu ponsel ketika melewati JPO tersebut.
    Udin mengkhawatir pejalan kaki yang melintas JPO bisa celaka karena
    kondisi gelap
    gulita.
    “Kalau malam mah gelap total. Banyak yang lewat sambil megang HP di depan, dijadiin senter. Kalau enggak begitu, bisa kejeglong karena enggak kelihatan apa-apa,” ujar Ukin saat ditemui
    Kompas.com
    , Minggu (30/11/2025).
    “Saya kebetulan pernah jemput penumpang jam 20.00 WIB, dia pakai lampu dari HP,” lanjutnya.
    Ukin menilai kondisi tersebut membahayakan, terutama bagi perempuan atau pelajar yang melintas sendirian.
    “Ngeri juga kalau perempuan lewat sendirian. Saya sering nunggu orderan di bawah, jadi kelihatan banget gelapnya. Harusnya lampu JPO dinyalain,” katanya.
    Hal senada disampaikan warga setempat, Maya (45), yang rumahnya berada tidak jauh dari JPO.
    Ia mengatakan kondisi JPO yang tidak memiliki akses penerangan sudah cukup lama.
    “Udah lama gelap, mungkin lebih dari setahun. Banyak warga ngeluh. Anak saya kalau pulang malam saya larang lewat situ, takut,” kata Maya.
    Ia berharap pemerintah segera memperbaiki
    penerangan JPO
    karena fasilitas tersebut masih menjadi akses vital bagi warga yang menyeberang jalan.
    “JPO itu kan buat keamanan orang nyeberang. Kalau gelap begini, fungsinya jadi enggak maksimal. Harapannya cepat diperbaiki,” ujarnya.
    Kondisi gelap gulita di JPO ini sebelumnya ramai dibicarakan setelah akun Instagram @ijoeel mengunggah video yang memperlihatkan suasana jembatan pada malam hari.
    Dalam video itu, jalur penyeberangan tampak hanya disinari cahaya dari kendaraan yang melintas di bawahnya.
    “Saya sekarang ada di JPO. JPO yang sebelah sini viral karena sering dipakai content creator, tapi yang sisi satunya malah gelap dan jelek. Di sini sama sekali enggak ada lampunya. Bahaya. Kayak uji nyali,” ujar pengunggah dalam video tersebut.
    Sementara itu, saat Kompas.com mendatangi lokasi pada siang hari, terlihat hanya sedikit pejalan kaki yang melintas.
    Di beberapa titik, ditemukan tumpukan sampah, botol minuman, kantong plastik, serta kondisi lantai JPO yang retak.
    Hingga berita ini ditayangkan, Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi kondisi JPO tersebut kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta, namun belum mendapat tanggapan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.