Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Kriminal kemarin, update kasus SMAN 72 hingga kepala sekolah tewas

    Kriminal kemarin, update kasus SMAN 72 hingga kepala sekolah tewas

    Sejumlah berita seputar kriminalitas yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya pada Senin (1/12):

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar kriminalitas yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya pada Senin (1/12), antara lain perkembangan kasus ledakan di SMA Negeri 72 hingga polisi dalami penyebab kepala sekolah tewas tergantung di Cilincing.

    Berikut rangkumannya:

    Polisi tangkap penjual gadis di bawah umur di Tanjung Priok

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap seorang pria berinisial A alias IR (21) yang kerap menjual gadis di bawah umur kepada pria hidung belang di hotel di Tanjung Priok, pada Senin (24/11)

    “Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas seorang pria yang diduga rutin mengantarkan pekerja seks di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok,” kata Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP IGNP Krisnha Narayana di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ledakan di SMAN 72, ABH sudah berada di Rumah Aman

    Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta telah berada di Rumah Aman.

    “Informasi terkait ABH ledakan SMA 72, kami sampaikan, saat ini ABH berada di posisi Rumah Aman,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi dalami penyebab kepala sekolah tewas tergantung di Cilincing

    Polsek Cilincing masih mendalami penyebab Kepala Sekolah SMP Syahid 2 yang ditemukan tewas tergantung di sekolah yang berada di Jalan Baru Gg II Nomor 1 RW 02 Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara itu, Senin.

    “Petugas masih mendalami kasus ini,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polda Metro Jaya siapkan pengamanan Reuni Akbar 212

    Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan Reuni Akbar 212 yang digelar kembali di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12).

    Reuni tersebut dengan mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah”.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebagian wilayah Jakarta diprakirakan akan hujan pada Selasa

    Sebagian wilayah Jakarta diprakirakan akan hujan pada Selasa

    BMKG memprakirakan sebagian wilayah di Jakarta akan hujan dengan intensitas ringan pada Selasa sore.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di Jakarta akan hujan dengan intensitas ringan pada Selasa sore.

    Menurut informasi BMKG di akun Instagram dikutip di Jakarta, Selasa, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan akan berawan tebal pada pukul 07.00 hingga 10.00 WIB dan berawan pada 13.00 WIB.

    Hujan akan mulai turun di wilayah ini pada sore pukul 16.00 hingga malam hari pukul 22.00 WIB.

    Sementara itu, di Jakarta Pusat, cuaca diprakirakan akan berawan tebal pada pukul 07.00 hingga 10.00 WIB dan berawan pada 13.00 hingga 16.00 WIB.

    Hujan akan mulai turun di Jakarta Pusat pada 19.00 WIB dan diprakirakan reda pada 22.00 WIB.

    Di Jakarta Timur, cuaca diprakirakan akan berawan tebal pada pukul 07.00 WIB. Hujan akan mulai mengguyur wilayah ini pada 10.00 hingga 22.00 WIB.

    Lalu, di Jakarta Utara akan berawan tebal pada pukul 07.00 WIB dan mulai turun hujan pada 10.00 WIB. Cuaca akan kembali berawan tebal pada 13.00 hingga 19.00 WIB. Kemudian 22.00 WIB, wilayah ini diprakirakan akan hujan petir.

    Terakhir di Kepulauan Seribu, hujan petir diprakirakan sudah turun sejak pagi hari. Pada siang dan sore hari, hujan diprakirakan mereda dan cuaca di wilayah ini mulai berawan tebal. Namun, hujan petir mulai kembali turun di kawasan ini pada malam hari.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Beredar di Medsos SMKN 1 Ponorogo Pungut Iuran Rp 1,4 Juta, Sekolah dan Komite: Sumbangan Partisipasi Bersifat Sukarela Surabaya

    9 Beredar di Medsos SMKN 1 Ponorogo Pungut Iuran Rp 1,4 Juta, Sekolah dan Komite: Sumbangan Partisipasi Bersifat Sukarela Surabaya

    Beredar di Medsos SMKN 1 Ponorogo Pungut Iuran Rp 1,4 Juta, Sekolah dan Komite: Sumbangan Partisipasi Bersifat Sukarela
    Tim Redaksi
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Beredar unggahan di media sosial yang menuding SMKN 1 Ponorogo, Jawa Timur, memungut iuran Rp 1,4 juta kepada siswa kelas X.
    Menanggapi hal tersebut, pihak sekolah dan komite menyatakan bahwa kontribusi partisipasi itu bersifat sukarela, bukan pungutan pembohong (pungli) dan tidak menjadi kewajiban bagi wali murid.
    Wakasek Humas
    SMKN 1 Ponorogo
    , Ribowo Abdul Latif mengatakan, sekolah tidak pernah mengizinkan pembayaran tersebut.
    “Terkait kontribusi itu tidak wajib,” ujarnya ditemui di SMKN 1 Ponorogo, Senin (1/12/2025).
    Latif menambahkan, nominal Rp 1,4 juta muncul dalam rapat pleno antara
    komite sekolah
    dan wali murid kelas X. Sementara teknis pengumpulan sumbangan berada di bawah kewenangan komite.
    “Kesepakatannya Rp 1,4 juta. Tetapi kenyataannya tidak semua wali murid harus membayar sebesar itu. Bisa sesuai kemampuan. Bisa lebih detail ke komite,” imbuhnya.
    Anggota Komite SMKN 1 Ponorogo, Sumani, membenarkan bahwa komite mengadakan rapat pleno terkait kontribusi partisipasi.
    Ia mengklaim, komite telah menyampaikan kepada wali murid bahwa sekolah memiliki sejumlah program pembangunan yang membutuhkan dukungan dana.
    “Kalau setuju kan ibaratnya Jer Basuki, di mana harus mengeluarkan biaya. Angka Rp 1,4 juta itu muncul. Sekali lagi tidak mengikat,” tegasnya.
    Sumani menambahkan bahwa komite membuka ruang komunikasi bagi wali murid yang keberatan.
    Angka Rp 1,4 juta hanya prediksi kebutuhan pembangunan, bukan nominal yang wajib dibayar semua wali murid.
    “Benar-benar tidak punya untuk ikut membantu ya silakan. Yatim piatu malah mendapat reward dari sekolah, dibantu biaya sekolahnya.” 
    Isu ini muncul setelah akun Instagram @halopendidikan dan @brorondm mengunggah dugaan informasi pungli di SMKN 1 Ponorogo dan menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur lambat menanggapi laporan warga.
    Unggahan itu berisi screenshot aduan dan pesan WhatsApp yang diduga dari pihak sekolah yang meminta pelunasan pembayaran sebelum penilaian akhir semester (PAS) 1–9 Desember 2025, termasuk sumbangan partisipasi Rp 1,4 juta.
    Postingan itu mendapat 2.958 suka, 338 komentar dan ribuan kali dibagikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kirim Penyidik ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Penyelenggaraan Haji

    KPK Kirim Penyidik ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Penyelenggaraan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tiba di Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama RI pada tahun 2023–2024.

    “Penyidik sudah berada di sana,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Selama berada di Arab Saudi, Asep mengatakan, penyidik KPK pertama mengunjungi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia dan kemudian Kantor Kementerian Haji Arab Saudi.

    “Kenapa ke Kementerian Haji Arab Saudi? Ya, tentunya berkaitan dengan masalah pemberian kuota hajinya, kemudian juga ketersediaan fasilitas, dan lain-lainnya ya. Itu secara umumnya,” kata dia.

    Menurut dia, penyidik KPK akan berada di Arab Saudi sampai sepekan mendatang untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.

    “Mungkin satu mingguan lagi ya di sana,” katanya.

    KPK pada pada 9 Agustus 2025 mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemanfaatan kuota haji.

    Dalam penanganan perkara korupsi itu, KPK telah mencegah mantan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang menjadi staf khusus saat Yaqut menjabat sebagai menteri agama, serta pemilik biro Maktour, Fuad Hasan Masyhur, bepergian ke luar negeri.

    Pada 18 September 2025, KPK menyampaikan bahwa 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji diduga terlibat kasus korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.

    Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya menyatakan menemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2024.

    DPR antara lain menyoroti pemanfaatan kuota haji tambahan masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Menurut ketentuan itu, persentase kuota untuk haji khusus seharusnya delapan persen dan persentase kuota untuk haji reguler semestinya 92 persen.

  • ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Medan.

    Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

    “Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Timur,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025).

    Asep menjelaskan, Muhlis melakukan pengkondisian paket-paket kerja yaitu Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian berkoordinasi bersama Pokja dengan modus kegiatan “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum atau pada saat proses lelang.

    Muhlis diketahui merupakan tangan kanan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana. Harno memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/ploting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang.

    Terdapat kegiatan “asistensi” di salah satu hotel di Bandung pada akhir 2021 yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/ rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket JLKAMB, termasuk dari pihak Kemenhub. Kegiatan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa.

    Sementara tersangka lain, Dion Renato Sugiarto (DRS) memerintahkan stafnya atas nama Wisnu Argo Megantoro (WAM) untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara Satuan Kerja (Satker) pelaksana BTP Sumatra Bagian Utara.

    Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh pihak rekanan yakni PT Waskita Karya diwakili oleh Fariz sebagai pihak marketing; PT IPA, diwakili Wisnu, Hendri Hareza, dan Kevin; dan PT. Antaraksa tidak mengirim perwakilan. Dalam hal ini, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi, di mana proses komunikasi melalui Afong.

    Asep menyampaikan, dari hasil rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK terdapat pengeluaran sebesar Rp1,1 miliar untuk Muhlis yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai.

    Kemudian Rp11,23 miliar Eddy diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening, yang telah ditentukan oleh Eddy.

    Alasan Dion memberikan fee tersebut kepada Muhlis agar memenangkan proyek lelang. “Sementara alasan DRS maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW, karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan [Kemenhub],” tuturnya.

    Asep menyampaikan, lembaga antirasuah masih mengembangkan kasus ini termasuk membuka peluang pemanggilan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

    Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • KPK Bakal Periksa Ridwan Kamil Pekan Ini Terkait Kasus BJB

    KPK Bakal Periksa Ridwan Kamil Pekan Ini Terkait Kasus BJB

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pekan ini.

    Hal itu diungkapkan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025) saat konferensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “Untuk Pak RK ditunggu. Di awal minggu ini, informasinya begitu,” katanya.

    Asep menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan pekan lalu, dan diperkirakan sudah diterima oleh Ridwan Kamil.

    Namun, dia belum dapat merincikan materi pemeriksaan, maupun kepastian kehadiran Ridwan Kamil. RK sendiri sejauh ini belum pernah diperiksa KPK terkait kasus tersebut.

    Sejauh ini, KPK telah memeriksa beberapa pihak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB. Sebelumnya, Ridwan Kamil diduga menerima aliran dana pengadaan iklan Bank BJB.

    Dari perkara ini, terjadi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp222 miliar. KPK juga telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini, yakni Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri.

    Selain itu terdapat tersangka lain yakni Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

  • Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212 Megapolitan 1 Desember 2025

    Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212 Megapolitan 1 Desember 2025

    Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan 17 titik lokasi parkir untuk kegiatan Reuni 212 yang berlangsung pada Selasa, (2/12/2025), mulai pukul 18.00 WIB.
    Total kapasitas parkir mencapai 10.794 Satuan Ruang Parkir (SRP), terdiri atas 5.401 SRP sepeda motor dan 5.393 SRP mobil.
    Penataan ini ditujukan untuk memudahkan mobilitas peserta dan menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar Monas.
    Kepala Dinas Perhubungan DKI
    Jakarta
    , Syafrin Liputo, mengatakan,bahwa
    lokasi parkir
    terdiri dari
    parkir off street
    dan
    on street
    .
    Ia menambahkan, pengaturan lalu lintas selama kegiatan akan bersifat situasional, dan seluruh petugas akan mengarahkan kendaraan agar tetap tertib.
    Berikut 17 lokasi parkir yang disediakan untuk peserta:
    Syafrin menuturkan, operasional bus Transjakarta akan tetap berjalan normal selama
    Reuni 212
    , dengan menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.
    Ia juga mengimbau pengguna kereta api jarak jauh yang menuju Stasiun Gambir untuk menyesuaikan waktu perjalanannya.
    “Kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” kata Syafrin, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
    Penyediaan lokasi parkir yang memadai di sekitar Monas diharapkan dapat meminimalkan kepadatan dan kemacetan saat Reuni 212, sekaligus memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib bagi peserta maupun pengguna jalan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Mengaku Diizinkan Yayasan untuk Tinggal di TPU Kebon Nanas Megapolitan 1 Desember 2025

    Warga Mengaku Diizinkan Yayasan untuk Tinggal di TPU Kebon Nanas Megapolitan 1 Desember 2025

    Warga Mengaku Diizinkan Yayasan untuk Tinggal di TPU Kebon Nanas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, akan memanggil sebuah yayasan yang disebut-sebut terkait warga yang tinggal di lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur.
    Pasalnya, warga mengaku diizinkan sebuah yayasan secara lisan untuk menghuni area pemakaman.
    Namun, tidak disebutkan yayasan apa yang dimaksud.
    “Intinya hari ini mereka menyampaikan bahwa mereka pernah berurusan dengan yayasan, yang tentunya yayasan sampai saat ini juga tidak menghubungi kita, belum adanya itu,” ucap Eka di kantor Kecamatan Jatinegara, Senin (1/12/2025).
    “Tapi dengan informasi ini, kita akan cari dan kita akan undang (yayasan). Ya, karena keberadaan daripada tadi yang disampaikan oleh warga, bahwa dia ada izin secara lisan,” imbuh dia.
    Lahan
    TPU
    Kebon Nanas merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI
    Jakarta
    yang sudah tercatat dalam daftar inventaris.
    “Tercatat dalam KIB A (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI) itu berarti ada secara kronologis dari tahun 1970-an dan sudah dipagar, seperti itu.” kata Eka.
    Ia juga memastikan, hingga saat ini belum ada surat peringatan terkait pengosongan
    TPU Kebon Nanas
    .
    “Belum surat peringatan untuk mengosongkan. Karena kita masih menjaring aspirasi ini supaya kita konkret dalam mengambil keputusan,” ujar Eka.
    Surat peringatan pertama rencananya akan diterbitkan minggu depan, sementara saat ini proses masih berupa sosialisasi.
    Sebelumnya, warga yang tinggal di atas lahan TPU Kebon Nanas menyebut lahan tersebut merupakan milik sebuah yayasan.
    Warga diizinkan menempati kawasan itu secara lisan sejak beberapa tahun lalu.
    Oleh karena itu, warga menolak direlokasi dari area TPU Kebon Nanas dan memilik
    walk out
    saat sosialisasi oleh Pemkot Jakarta Timur.
    “Karena kami merasa tuntutan kami belum terjawab atau belum diselesaikan sama pihak terkait dari pemerintah atau dari Pemda. Undangan pun, istilahnya kami hari ini masalah pendataan itu kami enggak tahu,” ujar perwakilan warga bernama Emo saat ditemui di Kantor Kecamatan Jatinegara, Senin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengapa Jakarta Jadi Kota Terpadat dengan 42 Juta Orang, Padahal Penduduknya 11 Juta? Megapolitan 1 Desember 2025

    Mengapa Jakarta Jadi Kota Terpadat dengan 42 Juta Orang, Padahal Penduduknya 11 Juta? Megapolitan 1 Desember 2025

    Mengapa Jakarta Jadi Kota Terpadat dengan 42 Juta Orang, Padahal Penduduknya 11 Juta?
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jakarta disebut sebagai kota terpadat di dunia dengan hampir 42 juta penduduk menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2025.
    Padahal angka ini jauh melampaui jumlah penduduk administratif
    Jakarta
    yang hanya 11 juta jiwa.
    Lantas, apa yang membuat Jakarta dicatat memiliki penduduk 42 juta dan jadi kota terpadat di dunia?
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan perbedaan angka ini berasal dari mobilitas harian jutaan orang dari 8 kabupaten/kota penyangga Jabodetabek yang beraktivitas di Jakarta, sehingga membuat Jakarta tampak lebih padat daripada data resmi.
    “Setiap hari, jutaan orang beraktivitas di Jakarta berasal dari wilayah penyangga,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, Kamis (27/11/2025).
    Kabupaten/kota penyangga yang dimaksud antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
    Chico menambahkan, warga dari wilayah tersebut datang ke Jakarta untuk bekerja, sekolah, kuliah, berbisnis, berobat, hingga mengurus layanan publik.
    “Mobilitas inilah yang membuat Jakarta terasa jauh lebih padat daripada jumlah penduduk resminya,” katanya.
    Berdasarkan data bersih Dukcapil Semester I 2025, jumlah penduduk administratif Jakarta tercatat 11.010.514 jiwa.
    Angka ini dihitung dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai warga DKI Jakarta.
    Sementara itu, laporan “World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results” yang dipublikasikan pada 23 November 2025 oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan hampir 42 juta penduduk.
    Di posisi kedua ada ibu kota Bangladesh, Dhaka, dengan hampir 40 juta penduduk, diikuti Tokyo, Jepang, dengan 33 juta penduduk.
    Laporan tersebut juga mencatat bahwa kota-kota kini menampung 45 persen populasi global, dari total 8,2 miliar penduduk dunia.
    Perbedaan antara jumlah penduduk resmi Jakarta dan angka 42 juta jiwa dari laporan PBB menekankan peran mobilitas harian dari wilayah penyangga dalam memengaruhi persepsi kepadatan kota Jakarta.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Bongkar Prostitusi Gadis di Bawah Umur di Jakarta Utara Megapolitan 1 Desember 2025

    Polisi Bongkar Prostitusi Gadis di Bawah Umur di Jakarta Utara Megapolitan 1 Desember 2025

    Polisi Bongkar Prostitusi Gadis di Bawah Umur di Jakarta Utara
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap seorang pria berinisial A alias IR (21) yang diduga rutin menjual gadis di bawah umur kepada pria hidung belang di hotel kawasan Tanjung Priok, pada Senin (24/11/2025).
    Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Pelabuhan
    Tanjung Priok
    , AKP IGNP Krisnha Narayana mengatakan bahwa pengungkapan
    prostitusi
    gadis di bawah umur ini dilakukan berawal dari informasi dari masyarakat.
    “Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas seorang pria yang diduga rutin mengantarkan pekerja seks di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok,” kata AKP Krisnha, dikutip dari
    Antara
    .
    AKP Krisnha menjelaskan, timnya melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi nomor telepon pelaku yang menggunakan nama inisial A.
    Polisi kemudian melakukan komunikasi melalui aplikasi pesan dan berhasil menghubungi pelaku seolah-olah melakukan pemesanan jasa dengan tarif Rp 1,5 juta.
    Setelah terjadi kesepakatan, seorang perempuan berinisial AI (16) datang ke lobi hotel yang telah ditentukan, diantar oleh dua pria berinisial A alias IR dan LWY.
    IR bertugas sebagai pengantar wanita pekerja seks komersial (PSK) di bawah umur tersebut.
    AI selanjutnya masuk ke kamar hotel untuk menemui pemesan, sementara polisi menyamar memberikan uang Rp 300.000 kepada A alias IR. Pada saat itulah polisi menangkap pelaku.
    Pelaku A alias IR mengaku mendapatkan AI, korban di bawah umur, dari pria inisial LWY (28) yang merupakan mantan resepsionis salah satu hotel di kawasan Mangga Besar.
    Dari setiap transaksi senilai Rp 1,5 juta, IR mengaku mendapat keuntungan Rp 900.000 untuk sekali transaksi “
    short time
    ”.
    Polisi telah menyita dua unit telepon genggam, uang tunai Rp 300.000, satu alat kontrasepsi, serta bukti transfer dan pemesanan hotel.
    “Sementara pelaku A alias IR dijerat tindak pidana mengambil keuntungan dari perbuatan cabul atau prostitusi yang melibatkan korban anak di bawah umur,” tambah AKP Krisnha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.