Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Bahlil cabut sementara aturan barcode BBM di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Bahlil cabut sementara aturan barcode BBM di Sumut, Aceh dan Sumbar

    ANTARA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan Sibolga, Selasa (2/12), dan mendapati fenomena kepanikan membeli terhadap BBM di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Ia pun mencabut aturan layanan barcode di SPBU terdampak bencana untuk mempercepat layanan BBM namun tetap dengan batas wajar pembelian. (M. Valery Maulidzar S/Rayyan/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi Megapolitan 2 Desember 2025

    Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi Megapolitan 2 Desember 2025

    Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota Depok menyiapkan langkah mitigasi terhadap
    tower
    Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berdiri tepat di tengah area banjir di Bulak Barat–Pasir Putih, Depok.
    Struktur transmisi listrik Jawa–Bali itu dikhawatirkan terdampak genangan banjir yang tak kunjung surut dalam tiga tahun terakhir.
    “Sementara yang
    urgent
    di depan mata adalah bagaimana mitigasi sutet yang ada di sana,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/12/2025).
    Chandra menjelaskan, banjir yang melingkupi kaki tower berpotensi mengganggu stabilitas struktur apabila tidak segera ditangani. Karena itu,
    Pemkot Depok
    tengah berkoordinasi dengan PLN untuk menyusun langkah pencegahan jangka pendek.
    “Yang mendesak tuh
    tower
    dulu karena dia ada di tengah kubangan, khawatirnya towernya roboh dan nantinya terganggu,” ujarnya.
    Setelah mitigasi terhadap SUTET dilakukan, Pemkot Depok akan melanjutkan penanganan dengan normalisasi
    Kali Pesanggrahan
    dan pembenahan sampah yang bersumber dari TPA Cipayung.
    Menurut Chandra, kedua langkah itu merupakan prasyarat sebelum pembangunan jembatan baru bagi warga.
    “Untuk jembatan sendiri, itu nanti setelah urusan aliran sungai sudah dinormalisasi, baru nanti jembatannya. Karena semisal TPA Cipayung belum diberesin tapi jembatan duluan dibangun, nanti rusak lagi,” kata dia.
    Banjir yang memutus akses Bulak Barat–Pasir Putih diduga terjadi akibat tertutupnya aliran air karena longsoran sampah dari TPA Cipayung. Air yang tidak mengalir kemudian meluap ke ruas jalan dan merendam jembatan hingga tak lagi dapat digunakan.
    “Jembatan di Bulak Barat memang sudah terputus dan ini karena genangan air dari tertutupnya aliran air dari Kali Pesanggrahan,” jelas Chandra.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, banjir menutup ruas jalan selebar 5–6 meter sepanjang lebih dari 200 meter. Kawasan ini sebelumnya terhubung oleh sebuah jembatan yang kini rusak akibat luapan sungai.
    Di tengah genangan terlihat puing bangunan rumah, ruko, dan pabrik yang telah dirobohkan. Pada salah satu sisi lahan, terpasang plang bertuliskan:
    “Tanah ini milik/dikuasai Pemerintah Kota Depok. Dilarang memanfaatkan tanpa izin Pemerintah Kota Depok.”
    Karena permukaan area terendam air, hanya tampak hamparan air Kali Pesanggrahan tanpa turap atau penahan tebing. Di beberapa titik, endapan lumpur setebal 7–10 sentimeter menutupi badan jalan, menunjukkan perbedaan kedalaman banjir semakin ke arah Pasir Putih.
    Genangan air juga bercampur tumpukan sampah dengan bau menyengat yang berasal dari arah gunungan sampah TPA Cipayung, membuat kualitas udara semakin buruk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

    10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

    Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan ketua umum PBNU.
    Gus Ulil
    menyebutkan, rapat koordinasi badan otonom (banom) yang tertutup hari ini juga tetap berlangsung dengan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh
    Gus Yahya
    .
    “Ya ini Gus Yahya tetap berjalan dan bekerja sebagai ketua umum. Yahya bekerja seperti biasa, tidak ada pengaruh apa pun lah dari keadaan politik sekarang ini ya,” ujar Ulil saat ditemui di Kantor
    PBNU
    , Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
    Meski ada
    rotasi jabatan
    pengurus, Gus Ulil memastikan pengelolaan harian organisasi masih berada di bawah komando Gus Yahya.
    “Meskipun kita ada rotasi dalam beberapa jabatan, sekjen dirotasi, kemudian bendum dirotasi, ada beberapa ketua yang juga berganti ya,” ucapnya.
    Salah satu pengurus PBNU yang dirotasi dari jabatannya yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
    Kini, Gus Ipul tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
    Ulil mengatakan, keputusan rotasi Gus Ipul untuk menjaga performa dan kinerja organisasi PBNU agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
    “Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia.
    Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
    “Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
    Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
    PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
    “Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
    Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
    Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
    Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
    Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
    Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketum.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pamit dari Layanan Transjakarta, Rute BW9 Resmi Dihentikan Megapolitan 2 Desember 2025

    Pamit dari Layanan Transjakarta, Rute BW9 Resmi Dihentikan Megapolitan 2 Desember 2025

    Pamit dari Layanan Transjakarta, Rute BW9 Resmi Dihentikan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    TransJakarta resmi menghentikan operasional rute bus wisata BW9 Kota Tua–Pantai Indah Kapuk (PIK).
    Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi PT
    Transjakarta
    @
    pt_transjakarta
    dan menandai berakhirnya salah satu rute wisata gratis yang populer di Jakarta.
    Dalam keterangannya, TransJakarta menyampaikan ucapan perpisahan kepada pelanggan yang pernah menggunakan layanan BW9 Kota Tua–PIK.
    Perusahaan menjelaskan bahwa penghentian rute dilakukan dengan sejumlah pertimbangan untuk peningkatan layanan ke depan.
    TransJakarta juga mengajak masyarakat tetap memanfaatkan rute bus wisata lain yang masih beroperasi.
    Selain itu, pelanggan dapat mengikuti program Commemorative Ticket edisi terbatas dan menuliskan pesan pada “Jendela Kenangan” mulai 6–14 Desember 2025.
    Setelah BW9 berhenti beroperasi, masyarakat yang ingin menuju Pantai Indah Kapuk dapat menggunakan layanan reguler TransJakarta seperti rute T31 (PIK 2–Blok M) dan 1A (Pantai Maju–Balai Kota).
    Untuk rute wisata, TransJakarta masih menyediakan layanan BW1 (Sejarah Jakarta), BW2 (Monas Explorer), dan BW4 (Pencakar Langit).
    Koridor BW9 dikenal sebagai layanan bus tingkat wisata yang menghubungkan kawasan Kota Tua Jakarta dengan Pantai Indah Kapuk.
    Rute ini tidak berbayar dan penumpang cukup melakukan tap pada kartu uang elektronik saat masuk bus.
    Operasionalnya berlangsung setiap hari pukul 10.00–17.00 WIB, dengan keberangkatan dari Halte Kali Besar Barat sebelum melaju langsung ke area PIK.
    BW9 diperkenalkan sebagai rute wisata Kota Tua–PIK pada 30 Oktober 2023.
    Sebelumnya, pada periode libur Lebaran 2023, TransJakarta telah mengoperasikan BW9 dengan rute Monumen Nasional–Pantai Indah Kapuk.
    Perubahan rute ke Kota Tua dilakukan pada akhir Oktober 2023 seiring pembaruan layanan bus wisata.
    Penghentian rute BW9 menandai penyesuaian layanan wisata TransJakarta untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pola perjalanan terkini.
    Peralihan ini diharapkan tetap memberikan alternatif mobilitas yang nyaman melalui rute reguler maupun jalur wisata yang masih tersedia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ulama Jakarta Utara diingatkan perannya untuk tetap bimbing umat

    Ulama Jakarta Utara diingatkan perannya untuk tetap bimbing umat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) mengingatkan peran ulama yang sangat penting, dalam membimbing umat di tengah tantangan kehidupan modern dan perubahan sosial yang cepat.

    “Kami menegaskan peran ulama sangat penting terutama di tengah tantangan kehidupan modern dan perubahan sosial yang cepat,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jakarta Utara, di Jakarta, Selasa.

    Ia menilai di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi, kehadiran ulama sebagai pembimbing umat sangat dibutuhkan.

    Menurut Hendra, ulama bukan hanya pemilik ilmu agama, tetapi juga teladan moral yang menjaga harmoni dan persatuan masyarakat.

    “Kami juga menegaskan pemerintah dan ulama adalah dua pilar penting yang harus berjalan berdampingan dalam menjaga moral masyarakat,” kata dia.

    Menurut dia, pihaknya siap mendukung penuh langkah-langkah yang dihasilkan Musda, khususnya terkait penguatan pendidikan karakter dan peningkatan kesehatan berbasis kemaslahatan.

    “Kemudian pemberdayaan ekonomi umat dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta upaya pengentasan kemiskinan melalui gerakan sosial keagamaan,” kata dia.

    Hendra juga mengingatkan bahwa Musda MUI Jakarta Utara adalah forum strategis untuk merumuskan arah lembaga lima tahun ke depan.

    “Musda MUI merupakan forum musyawarah tertinggi, yang tidak hanya mengevaluasi kinerja masa khidmat 2020–2025, tetapi juga merumuskan arah dan program strategis untuk periode 2025–2030,” kata dia.

    Sementara Ketua Panitia Musda MUI Jakarta Utara, Suwardi menjelaskan bahwa Musda MUI Jakarta Utara bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum peningkatan kualitas lembaga.

    “Musda bukan sekedar mengevaluasi, tapi meningkatkan kualitas pengurus, supaya manfaatnya dirasakan warga Jakarta,” tegasnya.

    Ia menambahkan Musda VII MUI Jakarta Utara diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang mampu memperkuat peran ulama dalam membina umat serta mempererat sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah.

    “Melalui Musda ini, MUI Jakarta Utara diharapkan semakin responsif, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era yang terus berubah,” kata dia.

    Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Utara mengangkat tema “Meneguhkan Peran Ulama Dalam Membina Umat Menuju Jakarta Utara yang Harmonis dan Berakhlakul Karimah.”

    Musda merupakan forum organisasi tertinggi yang digelar setiap beberapa tahun sekali untuk mengevaluasi kinerja pengurus, menyusun rencana strategis, serta memilih kepengurusan baru.

    Forum ini juga menjadi penentu arah lembaga agar tetap relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Duga Pejabat LPEI Terima Fee Ratusan Ribu Dolar dari PT PE

    KPK Duga Pejabat LPEI Terima Fee Ratusan Ribu Dolar dari PT PE

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pejabat PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PT LPEI) mendapatkan fee atas pemberian kredit untuk PT Petro Energy.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan (AS) diduga mendapatkan fee 200.000 dolar Setelah pencairan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I.

    “Kemudian, setelah pencairan KMKE II, AS kembali menerima SGD 400.000 yang diberikan dalam dua tahap (masing-masing sebesar SGD 200.000), serta tambahan SGD 100.000,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Budi juga menyampaikan, Dwi Wahyudi (DW) selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI turut mendapatkan USD100.000. Selain itu, berdasarkan alat bukti yang dihimpun KPK telah terjadi kesepakatan pemberian kickback sebesar 1% dari plafon pinjaman kepada pihak-pihak di LPEI.

    Pengungkapan ini setelah penyidik lembaga antirasuah memproses klarifikasi, penelusuran dokumen, audit, hingga keterangan para pihak.

    Sebelumnya, Komisaris PT PE Jimmy Masrin membantah adanya tindakan jahat sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dia mengklaim tidak mengetahui atau menyetujui dokumen fiktif seperti kontrak, invoice, maupun komitmen fee 1 persen.

    Dia menilai, dakwaan yang dilayangkan kepada dirinya tidak memiliki barang bukti maupun keterangan yang kuat. Terlebih menurutnya, pembayaran pembiayaan masih berjalan lancar.

    Sekadar informasi, LPEI diduga memberikan fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan atau pihak debitur yang tidak layak dan tidak sesuai prosedur. Dalam proses pencairan dana, direksi diduga melakukan kesepakatan dengan sejumlah debitur.

    KPK telah menetapkan 5 tersangka pada 3 Maret 2025, yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta.

    Kemudian pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto selaku debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera pada grup PT Bara Jaya Utama sebagai tersangka.

    Dalam perkara ini terdapat 15 debitur yang diberi kredit oleh LPEI dan diduga mengakibatkan kerugian hingga lebih dari Rp11 triliun.

  • Ratusan kasus kekerasan anak dan perempuan terjadi di Jakut pada 2025

    Ratusan kasus kekerasan anak dan perempuan terjadi di Jakut pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 394 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan telah terjadi di Jakarta Utara sepanjang 2025.

    “Kasus kekerasan di Jakarta Utara kurang lebih ada 394 kasus kekerasan, bahkan kerap terjadi pada kekerasan fisik hingga kekerasan seksual,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta Iin Mutmainnah dalam Kampanye 16 Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kekerasan paling banyak terjadi pada anak dan diikuti kekerasan kepada perempuan dan ini adalah masalah yang harus ditindaklanjuti dengan tanggung jawab bersama.

    Iin menambahkan kampanye ini merupakan rangkaian dari peringatan antikekerasan terhadap perempuan dan anak pada November lalu.

    “Kegiatan ini bukan hanya sekadar gerakan seremonial, tetapi menjadi upaya strategi kolaborasi seluruh pihak dalam mencegah terjadinya kekerasan,” kata dia.

    Ia memastikan, pemerintah terus berupaya menyediakan berbagai layanan konsultasi maupun pengaduan dan pada saat ini, di DKI Jakarta sudah ada 44 pos layanan untuk masyarakat.

    “Saya juga berharap kepada seluruh peserta yang hadir dapat meneruskan sosialisasi ini ke masyarakat secara langsung sehingga, kita bisa meminimalisir kasus kekerasan, terutama pada anak dan perempuan,” kata dia.

    Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan kampanye ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak.

    “Kami terus berkomitmen untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak,” kata dia.

    Menurut dia, setiap bentuk kekerasan meninggalkan luka yang mendalam pada korban, bahkan berpotensi atau berdampak panjang hingga generasi berikutnya.

    Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun dunia usaha perlu terus mendukung upaya pencegahan.

    “Kami tahu kekerasan berbasis gender secara daring adalah permasalahan besar di negara kita. Semoga melalui kampanye ini bisa menjadi titik awal dari banyak aksi yang lebih besar di masa depan,” harapnya.

    Fredy mengajak semua peserta untuk tidak hanya berhenti pada kampanye ini, tetapi menjadikannya gerakan sepanjang tahun demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

    “Saya percaya bahwa Jakarta Utara dengan kekuatan komunitas dan keberagaman masyarakatnya akan mampu menjadi teladan menciptakan kota yang lebih ramah, inklusif, serta melindungi, khususnya perempuan dan anak,” kata dia.

    Sebelumnya berdasarkan data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) menyebutkan, sejak Januari hingga 19 November 2025 terjadi 1.917 kasus kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta.

    Kasus yang terbanyak adalah anak menjadi korban kekerasan seksual dengan 588 kasus atau 21,9 persen diikuti perempuan korban KDRT dengan 412 kasus atau 15,4 persen.

    Kemudian perempuan jadi korban kekerasan psikis 318 kasus atau 11,9 persen dan perempuan jadi korban kekerasan fisik sebanyak 276 kasus atau 10,3 persen.

    Lokasi kekerasan kepada perempuan dan anak itu paling banyak terjadi di dalam rumah dengan 1.132 kasus atau 56,3 persen diikuti di jalan dengan 135 kasus atau 6,7 persen.

    Lalu di kos-kosan 126 kasus atau 6,3 persen, terjadi di sekolah sebanyak 119 kakus atau 5,9 persen lalu di kontrakan 88 kasus atau 4,4 persen dan di hotel 86 kasus atau 4,3 persen.

    Kemudian untuk terlapor pelaku kekerasan perempuan dan anak paling banyak adalah suami dengan 503 kasus atau sekitar 22,3 persen, kemudian dilakukan oleh teman korban sebanyak 351 orang atau 15, 7 persen, dan orang tidak dikenal sebanyak 281 kasus atau 12,6 persen.

    Kemudian kekerasan yang dilakukan oleh tetangga ada 203 kasus atau 9,1 persen, kekerasan dilakukan ayah kandung ada 197 kasus dengan 8,8 persen, dan pacar dengan 147 kasus atau sekitar 6,6 persen.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerebek Apartemen Tangerang, Polisi Temukan Beragam Jenis Narkoba dan Senpi Rakitan Megapolitan 2 Desember 2025

    Gerebek Apartemen Tangerang, Polisi Temukan Beragam Jenis Narkoba dan Senpi Rakitan Megapolitan 2 Desember 2025

    Gerebek Apartemen Tangerang, Polisi Temukan Beragam Jenis Narkoba dan Senpi Rakitan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Polisi menyita berbagai jenis narkotika dan belasan senjata api ilegal dari sebuah unit apartemen di Kota Tangerang dalam penggeledahan pada Rabu (26/11/2025).
    Seorang pria berinisial WW ditangkap setelah petugas menemukan sabu, ekstasi, cairan kanabinoid sintetis, hingga
    senjata api
    rakitan yang disimpan di tempat tinggalnya.
    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Twedi Aditya Bennyhadi mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya.
    “Setelah adanya pengembangan perkara, terdapatlah nama saudara WW yang diketahui tinggal di lokasi yang sudah kami sebutkan tadi,” ujar Twedi dalam konferensi pers, Selasa (2/12/2025).
    Penggeledahan
    dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB di unit lantai 15 Western Resort Apartemen, Jalan Muhammad Tamrin, Panunggangan, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang.
    Saat memasuki unit tersebut, penyidik mendapati WW diduga membeli, memiliki, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, dan mengonsumsi berbagai jenis narkotika.
    Barang bukti
    narkoba
    yang disita meliputi dua paket sabu seberat bruto 0,64 gram, satu pecahan ekstasi warna hijau seberat 0,24 gram, dua butir ekstasi pink, satu butir ekstasi biru, serta satu butir ekstasi hijau berbobot 1,23 gram.
    Selain itu, petugas menemukan dua bungkus ketamin seberat bruto 21,23 gram, sembilan botol cairan kanabinoid sintetis dengan total 150 gram, serta satu pouch berisi cairan kanabinoid sintetis sisa pakai. Polisi juga menyita empat timbangan digital, tiga set alat isap sabu, dan tiga unit telepon genggam.
    Twedi mengatakan, tersangka juga menyimpan sejumlah senjata api ilegal berupa tiga senjata api rakitan jenis harlot, empat magazen, satu airsoft gun jenis revolver, serta satu senjata api merek Walter P22 tanpa magazin.
    “Pada saat penggeledahan juga, ternyata kedapatan memiliki dan menyimpan senjata api,” ungkapnya.
    Polisi juga menyita 49 butir peluru kaliber 22LR, satu butir peluru tajam 9 mm, 50 butir peluru hampa dan dua kotak penyimpanan senjata api.
    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Wakasan Avrilendy Akmam Ajie Sulistyo menyebutkan, tersangka sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta.
    “Wiraswasta ya. Enggak ada, dia hanya dari ini aja, dari narkotika aja,” ucapnya.
    WW dijerat Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
    Ketentuan ini mengatur larangan kepemilikan narkotika golongan I dalam jumlah besar, dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
    Tersangka juga dikenakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki senjata api rakitan tanpa izin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selasa siang, banjir rob rendam Jalan RE Martadinata Jakarta Utara

    Selasa siang, banjir rob rendam Jalan RE Martadinata Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Banjir rob atau banjir pesisir sempat merendam Jalan RE Martadinata di depan Jakarta International Stadium (JIS), Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa Siang.

    “Banjir rob sempat terjadi jalan tersebut setinggi lima sentimeter (cm) dari pukul 10.05 WIB dan air langsung surut sekitar pukul 12.00 WIB,” kata Kasatgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Utara Vitus Dwi Indarto di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan petugas BPBD Jakarta Utara dan petugas Suku Dinas SDA Jakarta Utara serta personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Papanggo langsung bekerja sama untuk melakukan penanganan banjir.

    “Lalu lintas di kawasan tersebut berjalan lancar meski ada genangan air,” kata dia.

    Ia mengatakan seluruh petugas BPBD melakukan pemantauan di sejumlah lokasi yang rawan terdampak banjir rob setelah adanya peringatan dini banjir rob oleh BMKG pada 1-8 Desember 2025.

    “Kami memastikan seluruh personel melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanganan jika terjadi banjir,” kata dia.

    Sementara itu status tinggi muka air (TMA) Pasar Ikan sekitar pukul 09.30 WIB dengan ketinggian 241 cm (siaga dua)

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir rob yang diprediksi terjadi pada 1 Desember hingga 8 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut.

    Hal itu bersamaan dengan fenomena fase bulan purnama dan perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di pesisir utara Jakarta.

    Banjir rob ini diprediksi puncaknya pasang maksimum pada pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB di sejumlah wilayah mulai dari Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, dan Kamal.

    Kemudian kawasan Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok dan Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Digelar Desember 2025 di Jakarta, Simak Syaratnya Megapolitan 2 Desember 2025

    Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Digelar Desember 2025 di Jakarta, Simak Syaratnya Megapolitan 2 Desember 2025

    Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Digelar Desember 2025 di Jakarta, Simak Syaratnya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor masih diberlakukan di Jakarta pada Desember 2025.
    Kebijakan ini memungkinkan wajib pajak melunasi pajak kendaraan tanpa dikenakan denda.
    Layanan
    pemutihan pajak kendaraan
    dapat dilakukan di Samsat wilayah DKI
    Jakarta
    . Selain itu, dapat juga dilakukan melalui aplikasi SIGNAL pada akhir pekan.
    TMC Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa program pemutihan ini berlangsung mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.
    “
    Info bagi wajib pajak kendaraan Jakarta: Program Pemutihan atau Penghapusan Sanksi Pajak dan Sanksi Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor terhitung mulai tanggal 10 November 2025 s/d 31 Desember 2025. Khusus hari Sabtu dan Minggu pembayaran pajak bisa dilakukan melalui aplikasi SIGNAL
    ,” tulis TMC Polda Metro Jaya.
    Program ini mencakup sejumlah penghapusan sanksi dan biaya pajak kendaraan, di antaranya:
    Wajib pajak yang ingin mengikuti program ini perlu menyiapkan dokumen berikut:
    Warga juga dapat mengecek status denda melalui laman resmi Samsat DKI Jakarta
    https://samsat-pkb2.jakarta.go.id
    .
    Pemutihan pajak kendaraan akhir tahun ini diharapkan membantu wajib pajak melunasi kewajiban tanpa beban sanksi, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
    Program ini memberi ruang bagi warga untuk menyelesaikan administrasi pajaknya dengan lebih mudah dan terjangkau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.