Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

    KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengamankan sejumlah dokumen terkait suap penerimaan proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur, setelah melakukan penggeledahan dan penyegelan di Kantor Dirjen Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan, Selasa (12/8/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pembangunan RSUD merupakan salah satu program Quick Wins di bidang kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “KPK mengamankan sejumlah dokumen yang diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi penerimaan suap terkait program Quick Win di Bidang Kesehatan berupa Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kelas D/D Prarama menjadi kelas C, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Nonfisik pada Kementerian kesehatan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kolaka Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

    Meski begitu, Budi belum dapat menjelaskan detail apa saja dokumen yang disita oleh penyidik KPK. Sebagai informasi, program Quick Wins di bidang kesehatan dirancang dalam akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di wilayah kabupaten.

    Adapun dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp4,5 triliun, di antaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

    Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun, terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dengan dugaan telah mengatur penentuan perusahaan yang akan menggarap proyek tersebut, sehingga dirinya menjadi tersangka.

    KPK pun menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis, PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD ALH (Andi Lukman Hakim), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim AGD (Ageng Dermanto), pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) DK (Deddy Karnady), dan pihak swasta dari KSO PT PCP AR (Arif Rahman).

    Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 18.

    Sementara, Abdul Azis dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Ngadu ke Ombudsman dan BPKP, Tom Lembong Yakin Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Gula 2 jam yang lalu

    Ngadu ke Ombudsman dan BPKP, Tom Lembong Yakin Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Gula

    2 jam yang lalu

  • Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes

    Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan dan penggeledahan ruang kerja di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Selasa (12/8/2025).

    Aksi penyegelan yang dilakukan oleh KPK, karena adanya dugaan korupsi proyek RSUD di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang menyeret Abdul Azis selaku Bupati Kolaka Timur sebagai tersangka.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan hubungan penyegelan tersebut karena Kementerian Kesehatan merupakan pihak yang menetapkan desain bangunan rumah sakit. 

    “Hubungannya karena memang dari dana DAK [Dana Alokasi Khusus] itu di Kementerian Kesehatan ini, desain-desainnya itu dari Kementerian Kesehatan,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/8/2025).

    Desain yang dimaksud adalah penataan ruangan dan alat-alat yang dibutuhkan setiap poli. Mengingat setiap poli memiliki desain ruangan dan alat khusus untuk menunjang layanan kesehatan. Selain itu, penggeledahan ini berhubungan dengan adanya salah satu tersangka dari Kementerian Kesehatan.

    “Kami tangkap itu salah satunya dari Kemenkes,” jelas Asep.

    Tindakan ini sebagai upaya KPK menemukan barang bukti berupa aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat sehingga nantinya KPK dapat berpeluang menetapkan tersangka baru.

    “Di samping itu juga kami tentunya mencari dan mengumpulkan informasi apakah hanya sebatas atau hanya orang yang kemarin kita amankan, atau kita tangkap kemarin atau juga ada uang yang mengalir ke orang lainnya di Kemenkes,” terangnya

    Menurut Asep tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memerintahkan agar penyelewengan dana dapat berjalan. Artinya dalam hal ini terdapat pihak dari pemerintah pusat yang ‘bermain’ pada kasus tersebut.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan RSUD di wilayah Kolaka Timur dengan nilai proyek mencapai Rp126,3 miliar. 

    Pertama, Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis. Kedua, ALH (Andi Lukman Hakim), PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Ketiga, AGD (Ageng Dermanto), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim. Keempat, DK (Deddy Karnady), pihak swasta dari PT Pilar Cadas Putra (PT PCP). Kelima, AR (Arif Rahman), pihak swasta dari KSO PT PCP.

    Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 18.

    Sedangkan Abdul Azis, dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

    Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Risna Sutriyanto (RS) selaku Ketua Kelompok Kerja sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan T.A 2022-2024.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan RS bekerja sama dengan Bernard Hasibuan (BH) selaku PPK proyek untuk memenangkan PT WJP-KSO dalam tender proyek ini. Adapun PT tersebut sudah disiapkan oleh BH.

    “Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses pengembangan penyidikannya, KPK kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka yaitu saudara RS,” kata Asep dalam konferensi pers, Selasa (12/8/2025).

    RS melakukan rekayasa syarat pemilihan perusahaan, di mana syarat yang dibuat menguntungkan bagi PT WJP-KSO. Namun karena RS salah memasukan dokumen, PT WJP-KSO gagal memenangkan tender dan PT IPA.

    Alhasil RS bersama BH mengubah skenario hingga PT IPA berhasil menandatangani kontrak senilai Rp164,51 miliar. Asep mengatakan setelah pemilihan tersebut, PT IPA diduga memberikan komitmen fee kepada RS sebesar Rp600 juta.

    Sedangkan, kata Asep, beberapa pihak juga mendapatkan komitmen fee meskipun saat ini KPK masih mendalami berapa pembagian komitmen fee tersebut.

    RS merupakan Ketua Kelompok kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan – Kadipiro KM. 96+400 s.d. KM.104+900 (JGSS.6) Tahun Anggaran 2022-2024 dan paket lainnya di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang

    Kini RS ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 11 s.d 30 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK

    Atas perbuatannya. RS disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Istana mencatatkan, akan ada sebanyak 16.000 orang undangan yang akan menghadiri 17 Agustus 2025.

    Prasetyo menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan total 8.000 undangan untuk sesi pagi pengibaran bendera merah putih dan 8.000 undangan untuk sesi sore saat penurunan bendera.

    Menurutnya, jumlah tamu undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 telah mencapai kapasitas maksimal.

    “Pagi 8.000 total, sore 8.000,” ujarnya usai melaksanakan gladi kotor persiapan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang antusias ingin ikut merayakan langsung di Istana, tetapi tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan kapasitas.

    “Dalam kesempatan ini kami juga selaku pribadi dan mewakili panitia memohon maaf kalau memang karena keterbatasan tempat maka banyak masyarakat yang sebenarnya antusias ingin hadir, tetapi tidak bisa semuanya tertampung,” kata Prasetyo.

  • 6 Kemunculan Ojek Goceng di Harjamukti Berawal dari Karyawan Taman Rekreasi Wiladatika Megapolitan

    6 Kemunculan Ojek Goceng di Harjamukti Berawal dari Karyawan Taman Rekreasi Wiladatika Megapolitan

    Kemunculan Ojek Goceng di Harjamukti Berawal dari Karyawan Taman Rekreasi Wiladatika
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Tarif ojek Rp 5.000 atau “goceng” di sekitar Harjamukti, Cimanggis, Depok, awalnya dijalankan oleh karyawan Taman Rekreasi Wiladatika yang memanfaatkan waktu luang untuk mengantar penumpang ke Stasiun LRT Harjamukti.
    Seiring waktu, jasa tersebut mulai diambil alih oleh pengemudi ojek pangkalan (opang) di sekitar lokasi.
    Ibnu (25), seorang penjaga parkir yang menggunakan nama samaran, mengatakan bahwa ojek goceng pada awalnya hanya dijalankan secara sambilan.
    “Awalnya emang itu karyawan dari taman yang kebetulan lagi libur atau masuk siang, jadi sambil nyambi dia ngojek ke LRT tarif 5.000,” ujar Ibnu, Selasa (12/8/2025).
    Menurut Ibnu, mayoritas pengguna jasa ojek goceng adalah pekerja yang menitipkan motor di area taman sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan LRT. 
    Selain itu, ada juga pekerja dari area sekitar Taman Rekreasi Wiladatika, seperti Cibubur Junction, yang memarkir kendaraan di lokasi tersebut.
    “Iya ini parkiran emang kebanyakan dari pekerja, ada juga yang memang baru pertama kali pasti parkir di sini. Tapi emang rata-rata pekerja yang parkir atau titip motor di sini,” jelasnya.
    Seiring berjalannya waktu, peluang pendapatan dari jasa ini mulai dilirik oleh opang di sekitar kawasan Harjamukti.
    “Kalau sekarang mah udah banyak opang yang ikut, jadi bukan cuma karyawan taman lagi,” kata Ibnu.
    Rudianto (56), salah seorang pengemudi ojek setempat, menyebut tarif ini sudah berlaku sejak masa pembangunan LRT Harjamukti sekitar dua tahun lalu.
    Saat itu, lokasi parkir kendaraan berada cukup jauh dari stasiun sehingga penumpang memilih menggunakan jasa ojek untuk menghemat waktu.
    “Awalnya tuh karena dulu parkirnya jauh, orang pulang pergi naik LRT kan motornya di sini, kalo yang parkir di sini (rata-rata) pergi naik kereta kejar waktu pulang sampai sini baru naik bus baru ambil motor di sini jadi ekstra Rp 5.000 dia,” kata Rudianto.
    Ia menambahkan, ojek goceng sempat menjadi sumber pendapatan utama bagi pengemudi di sekitar kawasan tersebut.
    “Ya pas masih awal-awal LRT dibangun bisa 200 ribu tuh. Iya, dulu mah kan parkirnya di sini semua (area taman rekreasi Wiladatika), orang lagi
    booming
    -nya naik LRT,” kata Rudianto.
    Namun, kata Rudianto, masa ramai tersebut hanya berlangsung sekitar sebulan, terutama pada hari kerja.
    Kini, pendapatan dari ojek goceng menurun karena sudah banyak lahan parkir baru yang lebih dekat ke stasiun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KM Dorolonda terbakar, Polisi masih selidiki penyebabnya

    KM Dorolonda terbakar, Polisi masih selidiki penyebabnya

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih menyelidiki penyebab kebakaran KM Dorolonda saat menjalani perawatan tahunan pada galangan kapal PT Dok Koja Bahari (DKB) di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (11/8).

    “Kami masih fokus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP I Gusti Ngurah Putu Khrisna di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, saat ini masih dilakukan penyedotan air menggunakan alat penghisap (blower) agar asap udara di dalam kapal tetap steril.

    Pihaknya juga masih melakukan penelusuran utnuk mencari sumber api yang menyebabkan terjadinya kebakaran.

    “Sumber api diduga berasal dari dek lima dan dek enam karena kondisinya cukup hangus,” kata dia.

    Selain itu, asap pertama kali diketahui saat pekerja di dalam kapal sedang beristirahat di darat sehingga tidak ada korban jiwa akibat kejadian kebakaran tersebut.

    “Korban jiwa masih nihil,” kata dia.

    Sebelumnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyatakan masih menunggu penjelasan secara menyeluruh terkait penyebab insiden itu.

    “Sampai hari ini kami masih menunggu penjelasan dari PT Dok Koja Bahari karena kapal Dorolonda memang saat kejadian sedang jalani perawatan tahunan dan tidak beroperasi,” kata Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda.

    Ia mengatakan bahwa selama kapal Dorolonda berada di area PT Dok Koja Bahari atau galangan kapal, itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari mereka.

    “Selama perawatan kapal, pengerjaan sepenuhnya kami percayakan kepada PT DKB,” kata dia.

    Menurut dia, kapal Dorolonda ini menjalani proses perawatan tahunan terhitung 29 Juli 2025 dan dijadwalkan selesai pada 11 Agustus 2025. Kemudian dilanjutkan dengan rencana uji coba melaut pada 14 Agustus 2025.

    “Kejadian kebakaran ini terjadi saat kapal memasuki tahap akhir perawatan tahunan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tangkap WNA ngamuk di Kalibata

    Polisi tangkap WNA ngamuk di Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap warga negara asing (WNA) asal Uni Emirat Arab (UEA) inisial B karena diduga mengamuk di sebuah hotel kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

    “Dia seorang laki-laki berkebangsaan Uni Emirat Arab berinisial B tiba di hotel dan turun menggunakan taksi daring,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih di Jakarta, Selasa.

    Murodih mengatakan, insiden itu terjadi pada Minggu (10/8) pukul 14.30 WIB.

    Awalnya, sang WNA mendatangi hotel dan seorang porter hotel membantunya membawakan barang-barangnya ke lobi.

    Namun, B melihat tas miliknya dalam keadaan terbuka serta mengaku uangnya hilang.

    “Dan langsung menanyakan kepada porter yang telah membantunya, namun porter tersebut tidak merasa membuka tas,” ujarnya.

    Atas kejadian tersebut, B menuduh porter yang telah membuka tas dan mengambil uang. Tak terima, B kemudian mengamuk dan menyakiti dirinya sendiri.

    Hingga akhirnya, pihak hotel lalu berupaya menenangkan B. Kemudian menghubungi kepolisian untuk evakuasi dan puskesmas demi mendapatkan pengobatan medis.

    Usai menerima laporan, polisi langsung mendatangi lokasi dan menangkap sang WNA. Kemudian, pihaknya juga menyerahkan ke Imigrasi Jakarta Selatan.

    “Sudah diserahkan ke Imigrasi,” ucapnya.

    Polisi masih memastikan terkait jumlah uang yang diduga hilang dan motif tindakan B dalam proses penyelidikan.

    Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur kewenangan pejabat imigrasi untuk melakukan deportasi terhadap WNA yang melakukan kegiatan berbahaya atau melanggar hukum.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KM Dorolonda terbakar, operasional angkutan penumpang Pelni terganggu

    KM Dorolonda terbakar, operasional angkutan penumpang Pelni terganggu

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengakui, insiden kebakaran pada KM Dorolonda saat perawatan tahunan di galangan kapal PT Dok Koja Bahari (DKB) Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (11/8), berdampak pada operasional angkutan penumpang perusahaan tersebut.

    “Dari sisi operasional, ini pasti membuat pelayanan angkutan penumpang ikut terganggu,” kata Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan rencananya KM Dorolonda ini sudah mulai berlayar pada 20 Agustus 2025. Kapal ini dijadwalkan meninggalkan Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal tersebut.

    Selain itu, KM Dorolonda juga akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Makassar pada 2 September 2025.

    “Karena kejadian ini tentu jadwal yang ada menjadi mundur,” kata dia.

    Ditto menambahkan KM Dorolonda ini masuk proses perawatan tahunan (docking) mulai dari 29 Juli dan ditargetkan selesai pada 11 Agustus 2025.

    “Pada Kamis (14/11) kapal ini dijadwalkan percobaan melaut (sea trail),” katanya.

    Menurut dia, saat kejadian kebakaran tersebut, perawatan rutin yang dilakukan KM Dorolonda sudah memasuki tahap akhir hingga akhirnya terjadi kebakaran.

    Pada 2025, KM Dorolonda ini memiliki dua trayek, trayek A menuju Surabaya – Balikpapan – Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura (PP).

    Sementara trayek B menuju Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Waren – Jayapura (PP).

    Sebelumnya, PT Pelni menyatakan masih menunggu penjelasan secara menyeluruh terkait penyebab insiden pada Senin (11/8) itu.

    “Sampai hari ini kami masih menunggu penjelasan dari PT Dok Koja Bahari karena kapal Dorolonda memang saat kejadian sedang jalani perawatan tahunan dan tidak beroperasi,” kata Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta jadi kantor pusat studi kebudayaan Asia Tenggara dan China

    Jakarta jadi kantor pusat studi kebudayaan Asia Tenggara dan China

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta menjadi pusat studi internasional dengan fokus pada hubungan budaya antara negara-negara di ASEAN dan China melalui peluncuran “Southeast Asia–China Cultural Studies Center” (SACCI) oleh Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

    Rektor IKJ Syamsul Maarif di Jakarta, Selasa, mengatakan, ide pembentukan SACCI berawal dari kunjungannya ke China sekitar tiga bulan lalu untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi di sana.

    “Kalau hanya mengirim mahasiswa ke IKJ, itu skalanya pendidikan saja. Padahal penelitian dan pengembangan kajian budaya juga penting. Untuk itu, kita dirikan SACCI ini untuk mengkaji kolaborasi ASEAN-China dari berbagai aspek, khususnya budaya dan seni,” katanya.

    Menurut Syamsul, bahwa pusat kajian ini akan berkantor di Jakarta, tepatnya di lingkungan Taman Ismail Marzuki (TIM).

    Selain akademisi dari IKJ, beberapa dosen dari Universitas Indonesia juga terlibat, meskipun dengan perspektif berbeda.

    Syamsul menambahkan, keberadaan SACCI juga akan menjadi sarana pelestarian budaya Betawi yang memiliki keterkaitan erat dengan budaya China.

    “Di IKJ ada Pusat Studi Betawi. Jakarta ini dipengaruhi dua budaya besar, China dan Arab, dan pengaruh China terasa cukup kental, termasuk di musik Betawi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pada pelaksanaan seminar yang mengusung tema “Cultural Continuities and Innovations in Southeast Asia–China Relations dihadiri peserta dari berbagai negara, termasuk Vietnam, baik secara langsung maupun daring.

    Syamsul menegaskan, keberadaan SACCI sejalan dengan pembentukan citra Jakarta sebagai kota global.

    “IKJ berkontribusi dalam ekosistem kebudayaan Jakarta. Pusat kajian ini bukan hanya untuk IKJ, tapi juga untuk Pemprov DKI dan bahkan nasional,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Puspla Dirdjaja optimistis, keberadaan SACCI akan memberikan dampak positif, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan di IKJ serta memperluas jangkauan internasional kampus seni tersebut.

    “Kami sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan IKJ dan kebudayaan di Jakarta ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri melalui karya-karyanya,” kata dia.

    Ia memastikan, program SACCI dapat bersinergi dengan kegiatan promosi seni dan budaya yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Prinsipnya kami mendukung dan berharap kegiatan yang ditampilkan IKJ bisa ikut memperkuat promosi Dinas Kebudayaan,” imbuhnya.

    Terkait fokus kajian SACCI yang melibatkan budaya ASEAN dan China, Puspla menuturkan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta melihat peluang besar untuk mempromosikan budaya Betawi yang memiliki keterkaitan erat dengan budaya Tionghoa atau China.

    “Ini bisa kolaborasi sehingga bermanfaat, terutama untuk menonjolkan seni tradisi Betawi. Tadi juga ada penampilan yang menggabungkan unsur kontemporer dengan tradisi,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dugaan Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Geledah dan Segel Ruang Kerja Kemenkes

    Dugaan Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Geledah dan Segel Ruang Kerja Kemenkes

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah dan menyegel ruang kerja di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini terkait kasus dugaan suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    “Iya benar [KPK geledah dan segel ruangan di Kemenkes],” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika dihubungi wartawan, Selasa (12/8/2025).

    Ketika ditanya apakah ruangan yang disegel salah satunya milik Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Asep tidak mengetahui hal tersebut.

    “Untuk ruangannya saya tidak hapal. Itu ruangan siapa, mohon maaf,” ucap Asep.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan RSUD Koltim dengan nilai proyek mencapai Rp126,3 miliar. 

    Pertama, Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis. Kedua, ALH (Andi Lukman Hakim), PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Ketiga, AGD (Ageng Dermanto), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim. Keempat, DK (Deddy Karnady), pihak swasta dari a (PT PCP). Kelima, AR (Arif Rahman), pihak swasta dari KSO PT PCP.

    Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aatau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.18.

    Sedangkan Abdul Azis, dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.