Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • 6 Demo Pati Hari Ini, Diprediksi 100.000 Warga Padati Alun-alun Tuntut Bupati Sudewo Mundur Regional

    6 Demo Pati Hari Ini, Diprediksi 100.000 Warga Padati Alun-alun Tuntut Bupati Sudewo Mundur Regional

    Demo Pati Hari Ini, Diprediksi 100.000 Warga Padati Alun-alun Tuntut Bupati Sudewo Mundur
    Editor
    PATI, KOMPAS.com –
    Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai memanas sejak Rabu (13/8/2025) pagi.
    Sejak subuh, ratusan ribu warga dari berbagai penjuru wilayah telah memadati kawasan Alun-alun Pati untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan satu tuntutan utama: mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
    Dikutip
    Tribun Jateng
    , sejumlah atribut demonstrasi seperti truk komando untuk orasi dan keranda jenazah simbolis bertuliskan “Keranda Penipu” telah disiapkan di depan Kantor Bupati Pati.
    Inisiator aksi, Ahmad Husein, yang tiba di lokasi sejak pukul 07.00 WIB, mengonfirmasi antusiasme luar biasa dari masyarakat.
    Ia memperkirakan jumlah peserta demo Pati hari ini jauh melampaui tantangan yang pernah dilontarkan Bupati Sudewo beberapa waktu lalu.
    “Persiapan hari ini diperkirakan 100.000 lebih (massa). Melebihi (tantangan), kami dapat tantangan 50.000,” terang Husein kepada media.
    Menurutnya, massa aksi datang dari berbagai kecamatan, mulai dari Batangan, Puncakwangi, hingga Kayen.
    Dia menilai, gelombang protes ini didukung oleh masyarakat luas di seluruh Kabupaten Pati.
    Ahmad Husein menegaskan bahwa tujuan aksi ini sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. Massa akan terus melakukan unjuk rasa di Pati hingga tuntutan mereka agar Bupati Sudewo lengser benar-benar dipenuhi oleh yang bersangkutan.
    “Target tuntutan massa (Bupati) lengser. Kalau enggak lengser (hari ini), kami tetap bertahan di sini (Alun-Alun Pati),” tegasnya.
    Ia menambahkan bahwa massa siap menduduki kawasan Alun-Alun dari hari ke hari sampai ada keputusan final. Di tengah kerumunan, Husein dan peserta aksi lainnya serentak meneriakkan “Bupati Pati Sudewo Harus Lengser”.
    Meski suasana tegang, Husein mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis, terutama merusak fasilitas umum.
    “Kita hari ini akan membuktikan Pati aman dan damai,” jelasnya. 
    Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul BREAKING NEWS: Massa Unjuk Rasa Padati Alun-Alun Pati sejak Subuh
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca di hampir seluruh Jakarta berawan tebal pada Rabu pagi

    Cuaca di hampir seluruh Jakarta berawan tebal pada Rabu pagi

    Ilustrasi: Awan tebal yang menyelimuti pemukiman dan gedung bertingkat di Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

    BMKG: Cuaca di hampir seluruh Jakarta berawan tebal pada Rabu pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 07:22 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta berawan tebal pada Rabu pagi.

    Melalui laman resmi BMKG di Instagram @infobmkg di Jakarta, Rabu, disebutkan kondisi cuaca berawan tebal ini terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Sementara di Kabupaten Kepulauan Seribu cuaca diprediksi hujan ringan.

    Kondisi cuaca berawan tebal ini bertahan hingga Rabu siang di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Sementara itu pada sore harinya, sejumlah wilayah diguyur hujan ringan yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat, diprediksi berawan tebal pada sore hari tersebut.

    Hujan ringan ini diprediksi berlanjut hingga malam hari di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diperkirakan dalam kondisi cuaca berawan tebal.

    Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 1-21 kilometer (km) per jam.

    Sumber : Antara

  • Kejagung Telah Kembalikan iPad dan Macbook Milik Tom Lembong 3 jam yang lalu

    Kejagung Telah Kembalikan iPad dan Macbook Milik Tom Lembong

    3 jam yang lalu

  • Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota

    Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI perlu melakukan 4 langkah strategis untuk memperkuat perekonomian di ibu kota sesuai dengan pandangan yang dipaparkan oleh Kadin DKI.

    Dimata Diana Dewi, fenomena rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana) dan rombongan hanya mengelus-elus (rohalus) sebuah produk di pusat perbelanjaan disebabkan oleh faktor pelemahan daya beli, melambatnya ketersediaan lapangan kerja formal serta ketidakpastian global.

    Untuk itu dalam pertemuan Kadin DKI Jakarta dengan DRPD DKI di Balai Kota pada Selasa (12/8) yang dikemas dalam acara dengan tajuk Good Morning, Diana Dewi mengusulkan agar pihaknya bisa melakukan MoU yang meliputi 4 langkah strategis dengan DPRD DKI untuk menghidupkan kembali transaksi perdagangan secara offline di pasar-pasar legendaris di Jakarta.

    “Empat langkah strategis tersebut meliputi : Pertama, sinkronisasi kebijakan ekonomi, perlindungan UMKM dan keterlibatan pengusaha lokal, kedua, relaksasi dan keringanan pajak bagi pelaku UMKM yang omsetnya menurun secara signifikan, termasuk penundaan PBB bagi tempat usaha,” ungkap Diana Dewi.

    Adapun langkah strategis ketiga lanjut Diana Dewi berupa insentif bagi pencipta lapangan kerja baru, termasuk potongan pajak dan subsidi pelatihan karyawan serta keempat memprioritaskan pengusaha lokal dalam proyek pengadaan barang/jasa di Pemprov maupun di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI pada DPRD DKI lanjut Diana menandakan bahwa Kadin bukan hanya sekadar organisasi pengusaha tetapi juga mitra strategis pemerintah. 

    Sebagai mitra strategis, Kadin DKI tandas Diana tidak ingin hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi bagian dari pengambil keputusan, penggerak dan pemberi solusi.

    Pada kesempatan yang sama, Diana Dewi juga mendorong agar Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta juga memberi perhatian pada penguatan ekonomi syariah.

    “Kami memandang penting ekonomi syariah yang bukan sekedar isu sektoral tetapi sebagai agenda strategis nasional. Presiden menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia dan Jakarta memiliki peluang menjadi role model kita global disektor ini,” lanjut Diana menambahkan.

    Salah satu langkah konkret yang diusulkan terkait syariah papar Diana Dewi adalah peningkatan status Bank Jakarta dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Syariah Jakarta penuh, sesuai amanat UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah.

    Sementara itu menanggapi usulan empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI untuk memperkuat perekonomian di ibu kota, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama dengan eksekutif bekerja sama membuka peluang lebih banyak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya kontribusi di sektor pangan.

    “UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok pangan, menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian daerah,” tutup Khoirudin.

    Sumber : Elshinta.Com

  • KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

    KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengamankan sejumlah dokumen terkait suap penerimaan proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur, setelah melakukan penggeledahan dan penyegelan di Kantor Dirjen Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan, Selasa (12/8/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pembangunan RSUD merupakan salah satu program Quick Wins di bidang kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “KPK mengamankan sejumlah dokumen yang diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi penerimaan suap terkait program Quick Win di Bidang Kesehatan berupa Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kelas D/D Prarama menjadi kelas C, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Nonfisik pada Kementerian kesehatan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kolaka Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

    Meski begitu, Budi belum dapat menjelaskan detail apa saja dokumen yang disita oleh penyidik KPK. Sebagai informasi, program Quick Wins di bidang kesehatan dirancang dalam akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di wilayah kabupaten.

    Adapun dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp4,5 triliun, di antaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

    Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun, terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dengan dugaan telah mengatur penentuan perusahaan yang akan menggarap proyek tersebut, sehingga dirinya menjadi tersangka.

    KPK pun menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis, PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD ALH (Andi Lukman Hakim), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim AGD (Ageng Dermanto), pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) DK (Deddy Karnady), dan pihak swasta dari KSO PT PCP AR (Arif Rahman).

    Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 18.

    Sementara, Abdul Azis dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Ngadu ke Ombudsman dan BPKP, Tom Lembong Yakin Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Gula 2 jam yang lalu

    Ngadu ke Ombudsman dan BPKP, Tom Lembong Yakin Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Gula

    2 jam yang lalu

  • Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes

    Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan dan penggeledahan ruang kerja di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Selasa (12/8/2025).

    Aksi penyegelan yang dilakukan oleh KPK, karena adanya dugaan korupsi proyek RSUD di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang menyeret Abdul Azis selaku Bupati Kolaka Timur sebagai tersangka.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan hubungan penyegelan tersebut karena Kementerian Kesehatan merupakan pihak yang menetapkan desain bangunan rumah sakit. 

    “Hubungannya karena memang dari dana DAK [Dana Alokasi Khusus] itu di Kementerian Kesehatan ini, desain-desainnya itu dari Kementerian Kesehatan,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/8/2025).

    Desain yang dimaksud adalah penataan ruangan dan alat-alat yang dibutuhkan setiap poli. Mengingat setiap poli memiliki desain ruangan dan alat khusus untuk menunjang layanan kesehatan. Selain itu, penggeledahan ini berhubungan dengan adanya salah satu tersangka dari Kementerian Kesehatan.

    “Kami tangkap itu salah satunya dari Kemenkes,” jelas Asep.

    Tindakan ini sebagai upaya KPK menemukan barang bukti berupa aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat sehingga nantinya KPK dapat berpeluang menetapkan tersangka baru.

    “Di samping itu juga kami tentunya mencari dan mengumpulkan informasi apakah hanya sebatas atau hanya orang yang kemarin kita amankan, atau kita tangkap kemarin atau juga ada uang yang mengalir ke orang lainnya di Kemenkes,” terangnya

    Menurut Asep tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memerintahkan agar penyelewengan dana dapat berjalan. Artinya dalam hal ini terdapat pihak dari pemerintah pusat yang ‘bermain’ pada kasus tersebut.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan RSUD di wilayah Kolaka Timur dengan nilai proyek mencapai Rp126,3 miliar. 

    Pertama, Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis. Kedua, ALH (Andi Lukman Hakim), PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Ketiga, AGD (Ageng Dermanto), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim. Keempat, DK (Deddy Karnady), pihak swasta dari PT Pilar Cadas Putra (PT PCP). Kelima, AR (Arif Rahman), pihak swasta dari KSO PT PCP.

    Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 18.

    Sedangkan Abdul Azis, dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

    Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Risna Sutriyanto (RS) selaku Ketua Kelompok Kerja sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan T.A 2022-2024.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan RS bekerja sama dengan Bernard Hasibuan (BH) selaku PPK proyek untuk memenangkan PT WJP-KSO dalam tender proyek ini. Adapun PT tersebut sudah disiapkan oleh BH.

    “Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses pengembangan penyidikannya, KPK kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka yaitu saudara RS,” kata Asep dalam konferensi pers, Selasa (12/8/2025).

    RS melakukan rekayasa syarat pemilihan perusahaan, di mana syarat yang dibuat menguntungkan bagi PT WJP-KSO. Namun karena RS salah memasukan dokumen, PT WJP-KSO gagal memenangkan tender dan PT IPA.

    Alhasil RS bersama BH mengubah skenario hingga PT IPA berhasil menandatangani kontrak senilai Rp164,51 miliar. Asep mengatakan setelah pemilihan tersebut, PT IPA diduga memberikan komitmen fee kepada RS sebesar Rp600 juta.

    Sedangkan, kata Asep, beberapa pihak juga mendapatkan komitmen fee meskipun saat ini KPK masih mendalami berapa pembagian komitmen fee tersebut.

    RS merupakan Ketua Kelompok kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan – Kadipiro KM. 96+400 s.d. KM.104+900 (JGSS.6) Tahun Anggaran 2022-2024 dan paket lainnya di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang

    Kini RS ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 11 s.d 30 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK

    Atas perbuatannya. RS disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Istana mencatatkan, akan ada sebanyak 16.000 orang undangan yang akan menghadiri 17 Agustus 2025.

    Prasetyo menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan total 8.000 undangan untuk sesi pagi pengibaran bendera merah putih dan 8.000 undangan untuk sesi sore saat penurunan bendera.

    Menurutnya, jumlah tamu undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 telah mencapai kapasitas maksimal.

    “Pagi 8.000 total, sore 8.000,” ujarnya usai melaksanakan gladi kotor persiapan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang antusias ingin ikut merayakan langsung di Istana, tetapi tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan kapasitas.

    “Dalam kesempatan ini kami juga selaku pribadi dan mewakili panitia memohon maaf kalau memang karena keterbatasan tempat maka banyak masyarakat yang sebenarnya antusias ingin hadir, tetapi tidak bisa semuanya tertampung,” kata Prasetyo.

  • 6 Kemunculan Ojek Goceng di Harjamukti Berawal dari Karyawan Taman Rekreasi Wiladatika Megapolitan

    6 Kemunculan Ojek Goceng di Harjamukti Berawal dari Karyawan Taman Rekreasi Wiladatika Megapolitan

    Kemunculan Ojek Goceng di Harjamukti Berawal dari Karyawan Taman Rekreasi Wiladatika
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Tarif ojek Rp 5.000 atau “goceng” di sekitar Harjamukti, Cimanggis, Depok, awalnya dijalankan oleh karyawan Taman Rekreasi Wiladatika yang memanfaatkan waktu luang untuk mengantar penumpang ke Stasiun LRT Harjamukti.
    Seiring waktu, jasa tersebut mulai diambil alih oleh pengemudi ojek pangkalan (opang) di sekitar lokasi.
    Ibnu (25), seorang penjaga parkir yang menggunakan nama samaran, mengatakan bahwa ojek goceng pada awalnya hanya dijalankan secara sambilan.
    “Awalnya emang itu karyawan dari taman yang kebetulan lagi libur atau masuk siang, jadi sambil nyambi dia ngojek ke LRT tarif 5.000,” ujar Ibnu, Selasa (12/8/2025).
    Menurut Ibnu, mayoritas pengguna jasa ojek goceng adalah pekerja yang menitipkan motor di area taman sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan LRT. 
    Selain itu, ada juga pekerja dari area sekitar Taman Rekreasi Wiladatika, seperti Cibubur Junction, yang memarkir kendaraan di lokasi tersebut.
    “Iya ini parkiran emang kebanyakan dari pekerja, ada juga yang memang baru pertama kali pasti parkir di sini. Tapi emang rata-rata pekerja yang parkir atau titip motor di sini,” jelasnya.
    Seiring berjalannya waktu, peluang pendapatan dari jasa ini mulai dilirik oleh opang di sekitar kawasan Harjamukti.
    “Kalau sekarang mah udah banyak opang yang ikut, jadi bukan cuma karyawan taman lagi,” kata Ibnu.
    Rudianto (56), salah seorang pengemudi ojek setempat, menyebut tarif ini sudah berlaku sejak masa pembangunan LRT Harjamukti sekitar dua tahun lalu.
    Saat itu, lokasi parkir kendaraan berada cukup jauh dari stasiun sehingga penumpang memilih menggunakan jasa ojek untuk menghemat waktu.
    “Awalnya tuh karena dulu parkirnya jauh, orang pulang pergi naik LRT kan motornya di sini, kalo yang parkir di sini (rata-rata) pergi naik kereta kejar waktu pulang sampai sini baru naik bus baru ambil motor di sini jadi ekstra Rp 5.000 dia,” kata Rudianto.
    Ia menambahkan, ojek goceng sempat menjadi sumber pendapatan utama bagi pengemudi di sekitar kawasan tersebut.
    “Ya pas masih awal-awal LRT dibangun bisa 200 ribu tuh. Iya, dulu mah kan parkirnya di sini semua (area taman rekreasi Wiladatika), orang lagi
    booming
    -nya naik LRT,” kata Rudianto.
    Namun, kata Rudianto, masa ramai tersebut hanya berlangsung sekitar sebulan, terutama pada hari kerja.
    Kini, pendapatan dari ojek goceng menurun karena sudah banyak lahan parkir baru yang lebih dekat ke stasiun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KM Dorolonda terbakar, Polisi masih selidiki penyebabnya

    KM Dorolonda terbakar, Polisi masih selidiki penyebabnya

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih menyelidiki penyebab kebakaran KM Dorolonda saat menjalani perawatan tahunan pada galangan kapal PT Dok Koja Bahari (DKB) di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (11/8).

    “Kami masih fokus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP I Gusti Ngurah Putu Khrisna di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, saat ini masih dilakukan penyedotan air menggunakan alat penghisap (blower) agar asap udara di dalam kapal tetap steril.

    Pihaknya juga masih melakukan penelusuran utnuk mencari sumber api yang menyebabkan terjadinya kebakaran.

    “Sumber api diduga berasal dari dek lima dan dek enam karena kondisinya cukup hangus,” kata dia.

    Selain itu, asap pertama kali diketahui saat pekerja di dalam kapal sedang beristirahat di darat sehingga tidak ada korban jiwa akibat kejadian kebakaran tersebut.

    “Korban jiwa masih nihil,” kata dia.

    Sebelumnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyatakan masih menunggu penjelasan secara menyeluruh terkait penyebab insiden itu.

    “Sampai hari ini kami masih menunggu penjelasan dari PT Dok Koja Bahari karena kapal Dorolonda memang saat kejadian sedang jalani perawatan tahunan dan tidak beroperasi,” kata Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda.

    Ia mengatakan bahwa selama kapal Dorolonda berada di area PT Dok Koja Bahari atau galangan kapal, itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari mereka.

    “Selama perawatan kapal, pengerjaan sepenuhnya kami percayakan kepada PT DKB,” kata dia.

    Menurut dia, kapal Dorolonda ini menjalani proses perawatan tahunan terhitung 29 Juli 2025 dan dijadwalkan selesai pada 11 Agustus 2025. Kemudian dilanjutkan dengan rencana uji coba melaut pada 14 Agustus 2025.

    “Kejadian kebakaran ini terjadi saat kapal memasuki tahap akhir perawatan tahunan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.