Jenis Media: Metropolitan

  • Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

    Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah mencabut paspor milik eks Anak Buah Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT).

    Menteri Imipas, Agus Andrianto mengatakan pencabutan itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta untuk melakukan pencabutan paspor Jurist Tan.

    Agus menambahkan permintaan untuk mencabut paspor eks Stafsus Nadiem itu dilakukan sejak Senin (4/8/2025).

    “Sejak tanggal 4 [Agustus] sesuai Permintaan Kejagung RI,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung sendiri telah menetapkan Jurist Tan sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyampaikan penetapan status DPO itu terjadi usai tiga kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka.

    Dia menjelaskan penetapan status terhadap Jurist Tan ini merupakan upaya hukum dari korps Adhyaksa dalam membuat terang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

    Tak berhenti di situ, Kejagung juga bakal berkoordinasi dengan Hubinter Polri dan markas pusat interpol di Prancis untuk menerbitkan red notice terhadap Jurist Tan.

    “Untuk JT [Jurist Tan] sudah DPO,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (6/8/2025).

  • OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua

    OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Irza Farel

    Merdeka dari bias gender: OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:41 WIB

    Elshinta.com – Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari bias yang membatasi langkah. Di Indonesia, banyak perempuan dan laki-laki masih terjebak dalam norma dan stigma yang membatasi peran mereka, baik di rumah maupun di dunia kerja. Dengan semangat Hari Kemerdekaan, OCBC mengadakan Media Talk OCBC #BaiknyaBarengBareng dengan mengundang narasumber dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Aliansi Laki-Laki Baru (ALB). Acara ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai ulang arti kemerdekaan akan bias gender. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang dapat berkembang tanpa terkekang oleh bias gender.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye keberlanjutan #BaiknyaBarengBareng 2025. Kali ini, mengangkat topik “Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender” yang memiliki makna memerdekakan diri dari bias dan ketidaksetaraan yang seringkali membatasi ruang gerak, baik di lingkungan kerja maupun di rumah. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, berbagai tantangan masih dihadapi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Pada tahun 2023, angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia hanya berjumlah 55%, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 85% (BPS, 2024). Selain itu, menurut SDG Global Database, perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbatas dalam posisi kepemimpinan, yaitu hanya 32% perempuan yang menduduki posisi manajerial perusahaan pada tahun 2022.

    Memaknai isu tersebut, Betti Alisjahbana, Komisaris Independen OCBC yang juga dikenal sebagai salah satu sosok perempuan yang sukses memerdekakan bias, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk berprestasi dan berkontribusi secara maksimal. “Dalam menghadapi stigma berbasis gender, saya memilih untuk tetap fokus berkarya dan membuktikan diri lewat dedikasi, prestasi, dan integritas. Kepemimpinan perempuan tidak perlu menjadi pengecualian—melainkan bagian dari budaya profesional yang kita bangun bersama. Di era di mana talenta dan keberagaman menjadi sumber kekuatan kompetitif, menciptakan ekosistem kerja yang inklusif adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi setiap orang—tanpa terkekang,” ujarnya.

    Beliau menambahkan bahwa persuahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan prinsip tersebut terwujud. “Di OCBC, kami percaya bahwa ruang kerja yang adil gender akan membuka peluang yang sama untuk semua. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan, program pengembangan untuk semua level serta fasilitas penunjang yang ramah bagi semua karyawan. Diperkokohkan dengan adanya persentase yang berimbang di manajemen dalam posisi strategis.”

    “Norma gender yang tidak setara, termasuk diantaranya bias yang terjadi secara sadar maupun tidak, adalah salah satu hambatan perempuan untuk meniti karir di lingkungan kerja,’ ujar Dwi Yuliawati, Head of Programmes UN Women Indonesia. “Bentuk yang paling nyata adalah persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga dan perawatan anggota keluarga adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perempuan, UN Women berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), sehingga mendorong kebijakan tempat kerja ramah keluarga, sebagai satu cara untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.”

    Merespons tantangan yang ada, penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan inklusif yang dapat memberikan peluang yang setara dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Perusahaan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mempromosikan hak perempuan tidak hanya mendorong kemajuan sosial, tetapi juga dapat mengembangkan bisnis dan komunitas di tempat mereka bekerja agar beroperasi lebih inklusif, tangguh, dan sukses.

    Melengkapi perspektif tersebut, Wawan Suwandi, Koordinator Nasional Aliansi Laki-laki Baru, mengingatkan bahwa perubahan menuju kesetaraan tidak bisa dilakukan sendiri oleh perempuan. “Dunia kerja yang lebih fleksibel dan rumah tangga yang lebih adil perannya akan membuat laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi lebih sehat. Laki-laki juga perlu ruang untuk menjadi ayah, suami, dan individu yang utuh tanpa stigma. Untuk itu, perlu adanya paham untuk menormalisasikan kolaborasi dengan mematahkan stigma seperti hanya ada “ibu rumah tangga” tapi harusnya adalah “rumah tangga bersama”,” ujar Jundi.

    Ia juga menyoroti bahwa hambatan seringkali datang dari lingkungan terdekat. “Seringkali ketika perempuan mendapat jabatan lebih tinggi, ada kekhawatiran akan merugikan suami yang bekerja. Narasi seperti ini harus kita ubah bersama agar kesetaraan bisa benar-benar tercapai,” tambahnya. 

    Dengan itu, dengan adanya konsep diskusi media yang bertajuk “Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender” menegaskan bahwa perjalanan menuju kesetaraan adalah proses kolektif yang memerlukan keterlibatan semua pihak—keluarga, institusi, hingga komunitas. Serta, ketika hambatan-hambatan ini dihapus, perempuan dapat lebih leluasa berkontribusi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi nilai dari OCBC yang terus menggaungkan isu terkait sehingga Juli 2025 telah mencatat 117.194 keterlibatan, 1.822.152 jangkauan, dan 2.695.786 impresi di berbagai kanal komunikasi.

    Kemerdekaan sejati adalah ketika tidak ada lagi bias yang membatasi langkah. Dengan bergerak bersama, maka dapat menciptakan lingkungan yang setara dan inklusif, yang membawa dampak positif bagi semua, karena #BaiknyaBarengBareng. (Irza Farel)

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk salah satu pihak yang diduga menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK membuka peluang untuk memanggil mantan anggota DPR tersebut sebagai saksi kasus tersebut.

    “Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Polisi tangkap preman pemalak sopir truk di Jakarta Utara

    Polisi tangkap preman pemalak sopir truk di Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Unit Reskrim Polsek Koja menangkap preman dengan modus berjualan air mineral yang kerap memalak sopir truk yang melintas di Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    “Kami menangkap dua orang pria berinisial H (25) dan TH (24) yang memalak sopir dengan memaksa membeli air mineral yang mereka siapkan dengan harga yang tinggi,” kata Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto di Jakarta, Rabu.

    Saat dilakukan penangkapan, menurut dia, satu orang kabur dan dua pelaku pemalakan lainnya langsung dibawa ke Polsek Koja untuk dilakukan pemeriksaan.

    “Kami akan lakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan mereka dan mengirim kedua pelaku ke Sudin Sosial,” ujar Andry.

    Dia menjelaskan penangkapan kedua pemalak itu dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan dari Call Center 110.

    Kedua oknum itu disebut sering mengganggu masyarakat dan sopir trailer yang membawa muatan saat melintas di daerah tersebut.

    Saat observasi di lapangan, tim buru sergap (buser) Polsek Koja yang dipimpin oleh Panit Opsnal Reskrim IPDA Ruswandi melihat ada preman yang sedang meminta uang secara paksa kepada sejumlah sopir truk di jalan.

    Petugas segera mengamankan kawanan preman tersebut, namun sebagian dari mereka melarikan diri.

    Andry menuturkan preman tersebut biasanya berjaga di lokasi tersebut sambil menjadi “pak ogah”, kemudian membeli air minum kemasan untuk dijual kembali kepada sopir-sopir truk.

    “Mereka sebelumnya jadi pak ogah dulu, nah hasilnya itu dikumpulkan, lalu dibeli satu dus air minum kemasan ke warung. Selanjutnya ditawarkan ke sopir dengan modus jualan,” jelas Andry.

    Dalam aksinya, kawanan preman itu menawarkan air minum kemasan secara paksa dengan harga Rp10 ribu, dengan cara naik ke pintu sopir dan mengancam.

    “Airnya juga belum diberikan ke sopir walaupun si sopir sudah memberi uang. Malahan jika dilihat ada barang berharga di dashboard mobil, langsung di ambil,” pungkas Andry.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

    Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh), Muhammad Firman Taufik enggan berkomentar banyak terkait dengan dugaan 100 agen travel haji terlibat korupsi kuota haji di KPK.

    Firman mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK. Dia pun mengaku tidak mengetahui 100 agen travel haji dan umroh yang terlibat perkara korupsi itu di KPK.

    “Saya tidak tahu siapa saja dan saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada 100 agen travel umroh dan haji yang diduga terlibat dalam perkara korupsi kuota haji tersebut. 

    “Tidak ada bantuan, kita ikuti saja proses hukumnya dan kita berdoa bersama-sama,” katanya.

    Kendati demikian Firman mengimbau KPK untuk tetap dalam jalur menangani kasus korupsi kuota haji yang melibatkan ratusan agen travel dan haji di Indonesia.

    “Saya harapkan sekali penegakan hukum berjalan sesuai aturan jangan ada titipan apapun,” ujarnya.

  • Imigrasi Jaksel periksa WNA yang mengamuk di Kalibata

    Imigrasi Jaksel periksa WNA yang mengamuk di Kalibata

    Polisi menangkap warga negara asing (WNA berinisial B karena diduga mengamuk di sebuah hotel kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Polres Jaksel.

    Imigrasi Jaksel periksa WNA yang mengamuk di Kalibata
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:29 WIB

    Elshinta.com – Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan memeriksa warga negara asing (WNA) asal Palestina inisial BMA karena diduga mengamuk di sebuah hotel di Kalibata, Pancoran.

    “Pemeriksaan terhadap WNA tersebut masih dilakukan secara intensif oleh Tim Inteldakim,” kata Kepala Bidang (Kabid) Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

    Pada Minggu (10/8) sore pukul 17.30 WIB, pihaknya mendapatkan laporan dari Polsek Pancoran terkait adanya WNA yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan warga sekitar di Kalibata. Kemudian, laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi pukul 18.00 WIB. Imigrasi Jakarta Selatan (Jaksel) berkoordinasi dengan Polsek Pancoran dan Puskesmas terdekat untuk penanganan.

    Pukul 19.30 WIB, WNA tersebut sampai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendetensian di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

    “Penjemputan WNA inisial BMA ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan berlangsung aman dan kondusif,” katanya.

    Dari kejadian tersebut, diamankan barang bukti di lokasi kejadian seperti satu buah pisau, satu buah gunting, batu, payung, ponsel, paspor dan koper berisi pakaian pelaku. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan memastikan keamanan dan kenyamanan serta penegakan hukum Keimigrasian di wilayahnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kuliner halal sektor paling mendominasi ekonomi syariah Jakarta

    Kuliner halal sektor paling mendominasi ekonomi syariah Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kuliner halal sebagai sektor yang paling mendominasi perekonomian syariah di Kota Jakarta dengan besaran sekitar 60 persen.

    “Di Jakarta, klaster yang paling dominan, yang pertama, 60 persen itu adalah kuliner halal. Sektor-sektor ini meliputi restoran, kafe, bahkan sampai kepada katering dan juga para pedagang UMKM,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu.

    Sektor berikutnya, sambung dia, yaitu ekonomi kreatif, seperti desain, kriya, seni pertunjukan, dan konten digital dengan besaran sekitar 13,4 persen.

    Kemudian disusul sektor pariwisata ramah muslim dengan besaran sekitar enam persen.

    “Ini porsinya masih relatif kecil, tetapi jangan dilihat dari porsinya. Kegiatan wisata akan membangkitkan kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya. Misal ada sebuah pertunjukan, pasti di situ ada panggung, kostum, makanan, dan lainnya,” ujar Abbas.

    Secara umum, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy, terdapat enam sektor yang menjanjikan tren bisnis dalam ekonomi syariah, yakni makanan dan pariwisata halal, media dan hiburan, fesyen, farmasi, kosmetik, dan keuangan.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2030.

    Untuk mewujudkan skenario yang optimistis itu, menurut dia, harus didukung dengan program-program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Pemangku kebijakan tersebut difasilitasi dengan naungan KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk pengembangan ekonomi syariah di DKI Jakarta,” pungkas Abbas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab ajak pelaku usaha tingkatkan kualitas produk lewat pelatihan

    Pemkab ajak pelaku usaha tingkatkan kualitas produk lewat pelatihan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang kuliner di daerah setempat untuk meningkatkan kualitas produk mereka melalui program pelatihan yang diberikan.

    “Kami mendorong pelaku UMKM bidang kuliner ini terus tumbuh dan mengembangkan produk usaha mereka melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan,” kata Kepala Seksi Industri Suku Dinas (Sudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Kepulauan Seribu Deny Listiantoro di Jakarta, Rabu.

    Seperti diketahui, Sudin PPKUKM telah menggelar pelatihan kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Terpadu di Kepulauan Seribu pada 12-13 Agustus, yang diikuti 25 pelaku usaha dari berbagai kelurahan di Kepulauan Seribu.

    Kegiatan tersebut berfokus pada pelatihan keterampilan kuliner dan pengembangan produk UMKM.

    Menurut Deny, pelatihan itu bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam bidang kuliner sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian keluarga dan juga wilayah mereka.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam kegiatan pelatihan tersebut, peserta diajarkan membuat makanan dan minuman yang layak untuk dijual, baik kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang ke daerah setempat.

    Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pulau Panggang Abdul Salam menilai kegiatan itu bersifat positif sehingga peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha mereka..

    “Kami mendukung penuh pelatihan kewirausahaan ini, dan semoga produk-produk UMKM di Kepulauan Seribu semakin dikenal luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdul.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksel gelar bazaar di enam lokasi meriahkan HUT RI

    Jaksel gelar bazaar di enam lokasi meriahkan HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar bazaar di enam lokasi pada Agustus 2025 untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    “Kita bergabung dengan kegiatan masyarakat agar lebih ramai, berupa kolaborasi dengan bazaar yang dilakukan selama enam kali di bulan Agustus,” kata Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Selatan Parulian Tampubolon saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan setiap bazaar melibatkan 30 hingga 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya kecamatan yang ada di Jakarta Selatan.

    Bazaar tersebut diselenggarakan pada waktu yang berbeda di enam lokasi di Jakarta Selatan, yaitu Kebayoran Baru (7-8 Agustus), Tebet (14-15 Agustus), Jagakarsa (16-17 Agustus), Mampang Prapatan (21-22 Agustus), Kebayoran Lama (23-24 Agustus), dan Tebet (30-31 Agustus).

    Dalam kegiatan itu, pihaknya juga berencana mengundang Perum Bulog untuk menghadirkan sejumlah produk bahan pangan, seperti beras, gula, dan daging sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung.

    “Kami berharap mendapat dukungan dari unit kerja perangkat daerah (UKPD) lain sehingga bazaar ini terlihat lebih semarak,” ujar Parulian.

    Di samping itu, dia pun berharap acara tersebut mampu menumbuhkan semangat para pelaku UMKM dalam menghadapi setiap tantangan demi mengembangkan usaha mereka.

    Pada 2024, diketahui sebanyak 385.079 pelaku UMKM telah mengikuti program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan usaha mereka.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonomi syariah berpotensi sumbang Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta

    Ekonomi syariah berpotensi sumbang Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2030.

    “Sampai dengan tahun 2030, kurang lebih ekonomi dan keuangan syariah bisa menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta. Ini skenario yang optimis,” ujar Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas dalam acara bertema “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah” di Jakarta, Rabu.

    Untuk mewujudkan skenario yang optimistis itu, menurut dia, harus didukung dengan program-program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Ada KDEKS (Komite Daerah dan Keuangan Syariah), yang perlu lebih dioptimalkan. Tidak hanya pemerintah (daerah), tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya pelaku usaha, juga termasuk NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat, itu ada di dalam KDEKS,” kata Abbas.

    Lebih lanjut, dia mengatakan ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan. Tidak ada riba dan tidak ada bunga dalam sistem itu, sehingga mendorong dan memastikan kegiatan ekonomi bermanfaat bagi semua pihak.

    Selain itu, sistem ekonomi dan keuangan syariah juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan transaksi yang berbasis riil.

    Dia menilai kondisi atau format tersebut sangat relevan untuk kawasan urban, seperti Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI menggiatkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Jakarta.

    Sementara itu, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024, literasi keuangan syariah di Indonesia baru sebesar 39,11 persen, dengan tingkat inklusi 12,88 persen.

    Dia menjelaskan hal tersebut berarti ada 39 persen orang paham tentang ekonomi dan keuangan syariah, tetapi belum menerapkannya.

    “Delta selisih itu menurut saya peluang untuk lebih dikembangkan lagi. Karena saya melihat trennya mengarah positif, sehingga orang bisa lebih mengembangkan lagi selain tabungan syariah, asuransi juga, penggadaian syariah dan cakupan pada sektor riil, UMKM, dan wisata halal,” terang Abbas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.