Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Pramono tanggapi keluhan sulitnya akses ke Stasiun Cikini

    Pramono tanggapi keluhan sulitnya akses ke Stasiun Cikini

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi keluhan masyarakat terkait sulitnya akses di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta (Daop 1) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah meninggikan pagar pedestrian Stasiun Cikini untuk mencegah penumpang kereta rel listrik (KRL) kembali melompati pagar tersebut.

    Pramono saat dijumpai di Jakarta Selatan, Kamis, mengatakan, sekarang sebenarnya pagarnya sudah dinaikkan, tetapi itu belum menyelesaikan persoalan.

    “Karena bagi warga yang akan naik transportasi umum di sana, terutama untuk KAI-nya ya, itu jalannya kan kejauhan,” katanya.

    Menurut Pramono, salah satu penyebab warga nekat melompati pagar adalah karena jarak pintu masuk yang terlalu jauh dari titik akses utama.

    Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo sempat menyarankan agar dibuat akses masuk ke stasiun yang tidak terlalu jauh dengan menyediakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

    Pramono mengatakan, usulan tersebut akan ia pertimbangkan untuk kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi umum.

    “Jadi usulan untuk mempermudah termasuk memberikan JPO itu kami pertimbangkan. Tapi dalam waktu dekat, pintunya yang diperbanyak,” katanya.

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meninggikan pagar pedestrian Stasiun Cikini untuk mencegah penumpang kereta rel listrik (KRL) kembali melompati pagar tersebut.

    “Sebelumnya (tinggi pagar) 1 meter, sesudah (ditinggikan) menjadi 1,7 meter,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko.

    Adapun pekerjaan peninggian pagar pedestrian dilakukan pada Sabtu (9/8) dan sudah terealisasi sementara sepanjang 35 gawang atau kurang lebih 70 meter.

    Ixfan berharap langkah ini dapat mengurangi pelanggaran akses keluar-masuk yang tidak semestinya dan meningkatkan keselamatan serta ketertiban di lingkungan stasiun.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono tanggapi keluhan sulitnya akses ke Stasiun Cikini

    Pramono tanggapi keluhan sulitnya akses ke Stasiun Cikini

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi keluhan masyarakat terkait sulitnya akses di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta (Daop 1) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah meninggikan pagar pedestrian Stasiun Cikini untuk mencegah penumpang kereta rel listrik (KRL) kembali melompati pagar tersebut.

    Pramono saat dijumpai di Jakarta Selatan, Kamis, mengatakan, sekarang sebenarnya pagarnya sudah dinaikkan, tetapi itu belum menyelesaikan persoalan.

    “Karena bagi warga yang akan naik transportasi umum di sana, terutama untuk KAI-nya ya, itu jalannya kan kejauhan,” katanya.

    Menurut Pramono, salah satu penyebab warga nekat melompati pagar adalah karena jarak pintu masuk yang terlalu jauh dari titik akses utama.

    Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo sempat menyarankan agar dibuat akses masuk ke stasiun yang tidak terlalu jauh dengan menyediakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

    Pramono mengatakan, usulan tersebut akan ia pertimbangkan untuk kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi umum.

    “Jadi usulan untuk mempermudah termasuk memberikan JPO itu kami pertimbangkan. Tapi dalam waktu dekat, pintunya yang diperbanyak,” katanya.

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meninggikan pagar pedestrian Stasiun Cikini untuk mencegah penumpang kereta rel listrik (KRL) kembali melompati pagar tersebut.

    “Sebelumnya (tinggi pagar) 1 meter, sesudah (ditinggikan) menjadi 1,7 meter,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko.

    Adapun pekerjaan peninggian pagar pedestrian dilakukan pada Sabtu (9/8) dan sudah terealisasi sementara sepanjang 35 gawang atau kurang lebih 70 meter.

    Ixfan berharap langkah ini dapat mengurangi pelanggaran akses keluar-masuk yang tidak semestinya dan meningkatkan keselamatan serta ketertiban di lingkungan stasiun.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    (Dari kiri ke kanan) Tokoh nasional Guruh Soekarnoputra, Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan, Katharine Grace Fadli Zon, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk \”Kebaya Bercerita\” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. ANTARA/HO-Kowani

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk “Kebaya Bercerita” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

    “Acara ini menjadi wadah penghormatan kepada para Ibu Kepala Negara dan Ibu Negara RI dari masa ke masa, yang telah mengangkat kebaya sebagai ikon pelestarian budaya dan duta Indonesia di panggung dunia. Kebaya adalah jati diri bangsa yang harus dijaga lintas generasi,” kata Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon selaku pengusung kebaya ke UNESCO menegaskan bahwa kebaya telah resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia pada sesi ke-19 Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Asuncion, Paraguay, pada 4 Desember 2024.

    “Pengakuan ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan empat negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kebaya menjadi simbol persatuan dan identitas budaya kawasan, mencerminkan perpaduan budaya yang unik,” kata Menbud Fadli Zon.

    Fadli Zon berharap penetapan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebaya, serta memperkuat kerja sama regional dalam perlindungan warisan budaya takbenda.

    Penganugerahan Ikon Pelestari Kebaya diberikan kepada tujuh tokoh perempuan Indonesia, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, almh Fatmawati Soekarno, almh Tien Soeharto, almh Ainun Habibie, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, almh Ani Yudhoyono, dan Iriana Joko Widodo.

     

    Penghargaan diserahkan langsung oleh istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, didampingi Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan Katharine Grace Fadli Zon. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, sekaligus penginisiasi acara, yang mengenang almarhumah Tien Soeharto sebagai pelestari dan ikon kebaya Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI pastikan stok beras aman

    Pemprov DKI pastikan stok beras aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan stok beras di ibu kota tetap aman meski terjadi penarikan beras oplosan yang sempat beredar melalui Food Station.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan penarikan tersebut tidak akan mengganggu pasokan beras bagi masyarakat.

    “Jadi saya bersyukur, kan apapun Food Station ini penyedia beras untuk Jakarta. Dan kemarin kami meminta untuk alatnya itu tidak jadi barang bukti, yang untuk kemudian tidak boleh dioperasikan,” kata Pramono di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia menjelaskan jika alat produksi Food Station disita sebagai barang bukti dan tidak dioperasikan, maka akan berdampak pada ketersediaan beras di Jakarta.

    “Kalau tidak boleh dioperasikan, pasti kebutuhan beras di Jakarta akan terpengaruh. Dan untuk itu kami bersyukur bisa dioperasikan. Kemudian untuk yang sudah ditarik, ya, sudah pasti ditarik,” jelas Pramono.

    Lebih lanjut, dia mengatakan Pemprov DKI juga berkomitmen memperbaiki tata kelola Food Station, termasuk pembaruan manajemen di tingkat direksi.

    Dia pun meminta agar jajaran direksi baru Food Station dapat bekerja secara profesional.

    “Dan kita akan tetap meminta kepada direksi yang ada dan kita secara profesional membuka untuk direksi yang baru, kan sudah kita buka. Maka saya nanti meminta betul untuk Food Station ini semuanya profesional,” ujar Pramono.

    Terlepas dari kasus beras oplosan, dia menegaskan ketersediaan beras untuk masyarakat Jakarta aman.

    “Stok beras aman, stoknya aman,” tegas Pramono.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyayangkan beredarnya beras oplosan yang diduga berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI, yaitu Food Station.

    Dia menegaskan agar ke depan pengawasan serta tata kelola BUMD ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa kembali terulang.

    Dia juga menyebut kasus beras oplosan itu telah menimbulkan keresahan karena sebagian besar kemungkinan sudah dikonsumsi masyarakat.

    “Kalau bisa ditarik (beras oplosannya), saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” tutur Pramono.

    Oleh sebab itu, dia meminta agar kasus beras oplosan itu dijadikan momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pada tubuh BUMD DKI Jakarta.

    Selain itu dia juga mengingatkan seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

    “BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” pungkas Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi ringkus preman lansia bermodus pura-pura tertabrak di Tambora

    Polisi ringkus preman lansia bermodus pura-pura tertabrak di Tambora

    Jakarta (ANTARA) – Polsek Tambora meringkus seorang pria lansia berinisial A (65) yang kerap menggunakan modus pura-pura tertabrak pengendara di wilayah Tambora, Jakarta Barat, untuk meminta uang ganti rugi.

    Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara mengatakan A ditangkap di kawasan Jembatan 2 saat hendak melancarkan tindakannya pada Rabu (13/8) malam.

    “Tersangka ditangkap saat akan beraksi. Awalnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa pelaku ini sedang melancarkan aksinya,” kata Sudrajat saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan A ditangkap tanpa perlawanan dan langsung diamankan ke kantor polisi untuk diperiksa.

    Kepada polisi, A mengaku telah melakukan tindak kejahatan dengan modus pura-pura menabrakkan diri ke pengendara.

    “Kemudian, pelaku ini meminta tebusan atau biaya pengobatan kepada pengendara tersebut,” ujar Sudrajat.

    Berdasarkan pengakuan A, tindakan tersebut sudah dilakoninya sejak dua bulan belakangan. Dalam seminggu, ia dapat meraup hingga Rp600 ribu.

    Pria yang sudah lanjut usia (lansia) itu pun mengaku kerap meminta uang ganti rugi kepada pengendara dengan cara memaksa.

    “Selama dua bulan beraksi, pengakuannya sekitar empat kali korban memberikan uang ganti rugi kepada pelaku,” tutur Sudrajat.

    Saat beraksi, A tidak secara spesifik mengincar kendaraan tertentu. Dia hanya menargetkan pengendara roda empat.

    “Random aja kendaraan yang diincar, pelaku hanya melihat situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan, yang bersangkutan melancarkan aksinya,” jelas Sudrajat.

    Saat diinterogasi polisi, A menceritakan modus pura-pura menabrakkan diri ke pengendara itu awalnya hanya coba-coba dan berhasil.

    Setelah itu, dia kembali melakukan tindak kejahatan tersebut secara berulang.

    “Uangnya dipakai buat beli makan, buat kebutuhan sehari-hari yang bersangkutan. Pelaku tinggal sendiri, dia tinggal di kolong dan tidak punya pekerjaan juga,” ungkap Sudrajat.

    Pelaku A dalam melancarkan tindakannya tidak selalu mulus. Belum lama ini, A langsung dipergoki oleh korbannya yang saat itu sedang membuat video.

    Korban berteriak mengatakan tindakan pelaku tersebut terekam di kamera ponselnya. Mendengar teriakan itu, A tidak dapat berkutik dan langsung kabur melarikan diri.

    Hingga berita ini diturunkan, A masih diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polsek Tambora.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

    Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aliran dana kasus korupsi penetapan kuota haji dan penyelenggaran haji periode 2024.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah pihak telah didalami untuk mengetahui ke mana aliran dana ‘panas’ tersebut mengalir. Komisi anti rasuah di antaranya telah memanggil Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Di samping itu, KPK berencana memanggil mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis dan pemilik agen travel haji dan umroh Maktour yakni Fuad Hasan Masyhur.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mengusut dugaan suap ke pejabat Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

    Budi menjelaskan KPK mengusut dugaan suap tersebut yang diberikan oleh para penyelenggara agen haji kepada pejabat Kemenag.

    “Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja? Itu nanti akan ditelusuri,” katanya.

    Dalam perkembangan terbaru, KPK menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    penyidik menyita  beberapa dokumen dan barang bukti elektronik  (BBE). Namun Budi belum dapat menjelaskan rincian dokumen maupun barang bukti tersebut

    “Penggeledahan juga dilakukan di kantor Kemenag. Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan BBE,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/8/2025).

    Selain itu, KPK turut menggeledah rumah di Depok dan menyita 1 mobil serta beberapa aset penting lainnya.

    KPK Dalami Pengelolaan Dana Haji

    Sementara itu, KPK turut mendalami pengelolaan uang di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Kami masih mendalami terkait pengelolaan uang dari umat yang nanti menjadi calon haji. Ini lah yang sedang didalami dalam pengelolaannya di BPKH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (11/8/2026). 

    Budi menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji, uang dari para calon haji reguler maupun khusus disetorkan dan dikelola oleh BPKH.

    Setelah masuk ke periode pelaksanaan haji, kata dia, uang tersebut disetorkan oleh BPKH ke Kementerian Agama untuk yang haji reguler, dan ke agen penyelenggara haji untuk haji khusus.

    “Dengan demikian, memang dibutuhkan keterangan dari pihak BPKH ini,” katanya.

    Sebelumnya, KPK sempat meminta keterangan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah pada saat kasus tersebut masih di tahap penyelidikan pada 8 Juli 2025.

    Diketahui, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

  • Pemprov DKI berkomitmen perkuat peran lembaga keagamaan

    Pemprov DKI berkomitmen perkuat peran lembaga keagamaan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen memperkuat peran lembaga keagamaan di ibu kota, salah satunya Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an (LBIQ) dalam pembinaan kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia.

    “Keberadaan LBIQ dan lembaga sejenis harus terus dijaga dan difasilitasi agar dapat menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, dan pemberdayaan secara optimal,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali di Jakarta, Kamis.

    Dia pun mengajak seluruh pihak agar bersinergi memperkuat peran lembaga keagamaan sehingga semakin menonjol di tengah masyarakat.

    “Sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan akan menciptakan harmoni di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang menjunjung nilai-nilai religius,” kata Marullah.

    Pemprov DKI, sambung dia, menilai lembaga keagamaan dibutuhkan untuk mengatur urusan masyarakat yang bersentuhan dengan agama.

    Maka dari itu, dukungan pun kerap diberikan kepada lembaga keagamaan, salah satunya melalui alokasi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

    Menurut dia, dukungan itu penting untuk menjaga keberlangsungan, efektivitas, dan keselarasan visi pembinaan kehidupan beragama di Jakarta.

    Marullah yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina LBIQ DKI Jakarta itu menegaskan LBIQ merupakan lembaga yang fokus pada pembelajaran Al-Qur’an serta bahasa Arab dan telah melahirkan ribuan alumni.

    LBIQ yang diresmikan pada era Gubernur R Soeprapto tahun 1985 itu merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemprov DKI atas inisiatif Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

    “LBIQ telah menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan Al-Qur’an dan bahasa Arab, tetapi juga menanamkan nilai moral yang luhur kepada masyarakat,” tegas Marullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala LBIQ DKI Jakarta Supli Ali menyampaikan selama lebih dari 40 tahun, LBIQ DKI Jakarta menawarkan berbagai paket pembelajaran bagi masyarakat.

    Paket tersebut mencakup pembelajaran dasar, seperti membaca Al-Qur’an, bahasa Arab, dan bahasa Arab Qurani, serta program lanjutan, seperti Pelatihan Guru Al-Qur’an, Pelatihan Guru Bahasa Arab, Program Tahsinut Tilawah, Program Studi Naskah Ulumul Qur’an, Kajian Al-Qur’an, serta Halaqah Guru Binaan dan Kader Instruktur Al-Qur’an.

    “Saat ini, LBIQ DKI Jakarta melayani sekitar 3.000 peserta didik per angkatan, tanpa dipungut biaya. Mereka datang tidak hanya dari Jabodetabek, tetapi juga dari kota-kota lain di luar Jakarta,” pungkas Supli.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ditutup sore ini, DKI catat 20 ribu pendaftar rekrutmen damkar

    Ditutup sore ini, DKI catat 20 ribu pendaftar rekrutmen damkar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat jumlah masyarakat yang telah mendaftarkan diri dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang hingga Kamis pagi.

    “Per pagi ini 20 ribu. Baru dibuka, sudah nambah lagi 4.000. Padahal jam 16.00 WIB nanti ditutup (pendaftarannya),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia merinci pada hari pertama, yakni Selasa, 12 Agustus 2025, tercatat sebanyak 7.000 orang yang mendaftar.

    Pada hari kedua, yaitu Rabu, 13 Agustus 2025, sebanyak 9.000 orang telah mendaftar, sehingga totalnya mencapai 16 ribu orang.

    Kemudian pada Kamis pagi, jumlah pendaftar bertambah 4.000 orang, sehingga totalnya saat ini sebanyak 20 ribu orang.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI membuka lowongan kerja untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total 1.000 formasi.

    “Rekrutmen ini untuk petugas operasional lapangan yang akan ditugaskan di pos pemadam yang ada di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta,” ujar Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Bayu Meghantara.

    Dia memaparkan kebutuhan formasi petugas damkar tahun ini tersebar di lima wilayah kota administrasi dengan rincian, yakni Jakarta Timur 219 formasi, Jakarta Barat 202 formasi, Jakarta Selatan 211 formasi, Jakarta Pusat 187 formasi, dan Jakarta Utara 181 formasi.

    “Rekrutmen ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam memperkuat kapasitas pelayanan darurat. Proses seleksi akan dijalankan secara transparan, adil, dan profesional,” tegas Bayu.

    Penambahan personel tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan darurat, melindungi jiwa dan aset warga, serta memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran dan bencana di wilayah perkotaan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dispusip DKI nilai digitalisasi kunci utama perpustakaan tetap adaptif

    Dispusip DKI nilai digitalisasi kunci utama perpustakaan tetap adaptif

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengemukakan digitalisasi, termasuk pengklasifikasian koleksi secara elektronik, merupakan salah satu kunci utama bagi perpustakaan agar tetap adaptif menghadapi perubahan zaman.

    “Pengelolaan dan pengklasifikasian koleksi secara elektronik adalah kunci utama yang mewujudkan perpustakaan adaptif terhadap zaman,” kata Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta Suryanto di Jakarta, Kamis.

    Dalam seminar bertema “Pengelolaan dan Pengklasifikasian Elektronik Perpustakaan Umum RPTRA”, dia mengatakan saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan buku secara fisik, tetapi juga layanan yang terintegrasi dan mudah diakses.

    “Ini sangat menentukan kecepatan dari pelayanan perpustakaan,” ujar Suryanto.

    Maka dari itu, dalam rangka mendukung transformasi digital, Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan terintegrasi.

    Salah satunya, terkait klasifikasi koleksi perpustakaan, Pemprov mengaplikasikan perangkat lunak berbasis web, yakni Senayan Library Management System (SLiMS).

    Perangkat lunak itu dapat membantu pustakawan dalam berbagai tugas, seperti mengelola data anggota, koleksi, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan.

    “Dengan sistem pengklasifikasian digital, integrasi melalui perangkat lunak, seperti SLiMS, kita dapat memastikan setiap koleksi tersusun rapi, mudah ditemukan, dan terhubung dengan katalog secara daring, sehingga dapat diakses oleh para pemustaka kapan pun dan di mana pun berada,” jelas Suryanto.

    Lebih lanjut, dalam upaya percepatan layanan, dia mengatakan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di perpustakaan juga dapat diterapkan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat inovasi dan informasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI rencanakan kenaikan tarif Ragunan bagi wisatawan non-Jakarta

    DKI rencanakan kenaikan tarif Ragunan bagi wisatawan non-Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan bagi warga luar Jakarta dan wisatawan asing.

    “Saya akan memberikan tarif khusus untuk warga Jakarta yang berbeda dengan warga di luar Jakarta, berbeda lagi dengan orang asing,” kata Pramono saat dijumpai di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis.

    Kendati demikian, dia belum merinci harga tiket masuk yang dikenakan bagi warga Jakarta, warga luar Jakarta dan wisatawan asing.

    Kenaikan tarif tersebut, menurut dia, bertujuan untuk menjaga keindahan Ragunan. Terlebih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi kawasan wisata tersebut, sehingga kenaikan harga tiket itu dinilai wajar.

    Sebagai informasi, saat ini harga tiket masuk Ragunan dibanderol mulai dari Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak.

    Terkait tarif baru tersebut, rencananya diberlakukan setelah Taman Margasatwa Ragunan direvitalisasi.

    “Kalau kita, kadang-kadang persoalan kita ini kan menjualnya (tiket) terlalu murah banget. Maka untuk itu, bagi KJP tetap gratis, bagi warga Jakarta kita kasih harga tersendiri. Bagi warga di luar Jakarta yang berwisata ke Jakarta dan juga bagi orang asing terutama, kami akan memberikan tarif yang berbeda,” terang Pramono.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI akan merevitalisasi kebun binatang Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan.

    Pramono mengatakan revitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

    Menurut dia, salah satu pembenahan yang dilakukan adalah terkait lahan parkir. Selama ini, ketika pengunjung sedang padat, banyak mobil yang akhirnya memarkirkan mobil mereka di dalam area Ragunan.

    Nantinya, disediakan lahan parkir bertingkat demi kenyamanan pengunjung, terutama yang membawa kendaraan pribadi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.