Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019

    Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel), Anang Supriatna menjelaskan hambatan saat mengeksekusi putusan pengadilan terkait Silfester Matutina pada 2019.

    Anang menyampaikan bahwa sejatinya dirinya telah memerintahkan eksekusi putusan pengadilan setelah inkrah. Hanya saja, putusan itu belum di eksekusi karena dinyatakan hilang.

    “Kita sudah lakukan, sudah inkrah. Saat itu tidak sempat dieksekusi karena sempat hilang,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (14/8/2025) malam.

    Singkatnya, kala itu Silfester telah ditemukan. Namun, kata Anang, muncul kendala lain dalam melakukan eksekusi Silfester lantaran Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

    “Kemudian keburu covid, jangankan memasukkan orang, yang di dalam aja harus dikeluarkan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Anang yang saat ini menjabat sebagai Kapuspenkum Kejagung RI menegaskan membantah adanya tekanan politik dari pihak manapun untuk mengeksekusi Silfester.

    “Tidak ada [tekanan politik]. Pas setelah Covid [sudah tak jabat Kajari Jaksel],” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, Silfester dilaporkan tim Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. Kala itu, Silfester dilaporkan atas orasinya yang menuding Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa hingga menggunakan isu rasial dalam Pilkada Jakarta 2017.

    Singkatnya, Silfester dinyatakan sah dan bersalah atas perkara itu. Kemudian, Silfester Matutina divonis 1 tahun pada 2018. Vonis itu kemudian dikuatkan pada sidang banding di PT Jakarta pada (29/10/2025). 

    Selain itu, upaya hukum Silfester di tingkat kasasi juga ditolak dan bahkan diperberat menjadi pidana 1,5 bulan pada 2019. Namun, hingga saat ini Silfester belum mendekam dipenjara.

  • Jumat, Jakarta diperkirakan cerah berawan

    Jumat, Jakarta diperkirakan cerah berawan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di DKI Jakarta pada Jumat pagi sampai malam, cerah dan berawan.

    BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan diperkirakan cerah berawan. Sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan dan berawan tebal.

    Memasuki siang hari, Jakarta diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sore hari, Jakarta masih diperkirakan cerah berawan dan berawan tebal.

    Pada malam hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan. Sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan berawan tebal.

    Suhu udara pada pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 23 derajat hingga 29 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 28 sampai 31 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 29 derajat Celcius.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerimaan pajak Jakbar hingga akhir Juli 2025 capai Rp42,29 triliun

    Penerimaan pajak Jakbar hingga akhir Juli 2025 capai Rp42,29 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Penerimaan pajak di Jakarta Barat (Jakbar) hingga akhir Juli 2025 mencapai Rp42,29 triliun atau tumbuh sekitar sekitar 16,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Itu tumbuh 16,34 persen, kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat Farid Bachtiar, di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan, capaian tersebut setara dengan 53,81 persen dari target penerimaan pajak untuk APBN 2025 dari Jakarta Barat sebesar Rp78,59 triliun.

    Berdasarkan jenis pajak, kata Farid, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dengan realisasi Rp21,72 triliun atau 51,37 persen dari total penerimaan dengan pertumbuhan sebesar 23,84 persen.

    “Kemudian disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dengan realisasi Rp19,66 triliun (46,50 persen) dengan pertumbuhan 4,68 persen,” kata dia.

    Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang penerimaan sebesar Rp63 miliar (0,15 persen), sedangkan penerimaan dari pajak lainnya tercatat sebesar Rp837,77 miliar atau sebesar 1,98 persen.

    Sementara itu, kata Farid, dari sisi sektor dominan, empat sektor utama penyumbang penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Barat, yakni perdagangan dengan Rp19,33 triliun (45,72 persen kontribusi), kemudian industri pengolahan, Rp8,9 triliun (21,05 persen kontribusi), pengangkutan dan pergudangan Rp2,78 triliun (6,59 persen kontribusi), lalu konstruksi Rp1,95 triliun (4,62 persen kontribusi).

    “Secara keseluruhan, keempat sektor ini memberikan kontribusi sebesar 77,97 persen dari total penerimaan neto,” kata Farid.

    Sementara itu, dalam hal kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Kanwil DJP Jakarta Barat mencatatkan capaian sebesar 84,78 persen dari target 402.188 SPT, dengan realisasi sebanyak 340.987 SPT telah dilaporkan hingga Juli 2025.

    “Capaian ini mendekati realisasi pelaporan SPT nasional yang mencapai angka 87,14 persen,” kata dia.

    Sebagai respon atas tren penerimaan tersebut, Kanwil DJP Jakarta Barat menerapkan tiga strategi pengamanan penerimaan.

    “Yaitu melalui optimalisasi pengawasan pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material dengan sinergi antarfungsi, serta manajemen restitusi untuk menjaga penerimaan PPN tetap stabil,” katanya.

    Selain itu, lanjut dia, pengawasan pembayaran masa terhadap setoran rutin yang masih belum dibayarkan menjadi fokus strategis untuk meningkatkan potensi penerimaan.

    “Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun dan mendukung target penerimaan 2025,” kata Farid.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tunggu hasil labfor soal penyebab kebakaran KM Dorolonda

    Polisi tunggu hasil labfor soal penyebab kebakaran KM Dorolonda

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polisi tunggu hasil labfor soal penyebab kebakaran KM Dorolonda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:01 WIB

    Elshinta.com – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan masih menunggu hasil laboratorium forensik (labfor) untuk mengungkap penyebab terbakarnya kapal penumpang KM Dorolonda di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (11/8) lalu. 

    “Untuk mengungkap penyebab, tentu harus berdasarkan scientific crime. Kami masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab aslinya seperti apa,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, hasil labfor tersebut kemungkinan keluar dalam seminggu ke depan atau lebih lama lagi.

    Petugas labfor akan melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian menganalisa hingga didapatkan hasilnya.

    Sejauh ini, dia mengatakan tidak ada kendala karena pihak PT Dok & Perkapalan Koja Bahari (DKB) Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelni kooperatif serta membuka diri untuk bersama-sama mencari penyebab kebakaran kapal penumpang itu.

    Sementara untuk kerugian kapal, pihaknya juga masih menunggu identifikasi dan hasil labfor tersebut.

    “Untuk kerugian belum diketahui, nanti setelah dari labfor baru nanti dapat hasil, baru nanti kita bisa menemukan kerugiannya. Semoga dalam waktu dekat dapat terungkap,” ujar Martuasah.

    Sebelumnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) juga menyelidiki penyebab terbakarnya Kapal Dorolonda saat menjalani perawatan tahunan di galangan kapal PT DKB, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Saat ini, fokus utama kami adalah mendukung upaya pemadaman kebakaran yang sedang dilakukan secara intensif oleh tim DKB di lapangan,” tutur Sekretaris Perusahaan PT Pelni Evan Eryanto di Jakarta, Senin (11/8).

    Sumber : Antara

  • Polisi kendalikan tawuran di Manggarai dalam 15 menit

    Polisi kendalikan tawuran di Manggarai dalam 15 menit

    Jakarta (ANTARA) – Polisi berhasil mengendalikan tawuran antara RW 04 dan RW 12 di Manggarai, Jakarta Selatan dalam waktu 15 menit sehingga suasana kembali aman serta kondusif.

    “Alhamdulillah sudah bisa dikendalikan, dalam waktu 15 menit,” kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Iwan mengatakan tawuran terjadi menjelang waktu Maghrib sekitar pukul 17.45 WIB.

    Usai mengetahui tawuran tersebut, personel diturunkan untuk mengamankan situasi demi memecah tawuran.

    Tak jauh dari lokasi itu, terdapat Pos Pantau Tiga Pilar yang terdiri dari 10 personel berseragam dan ada juga dari Reskrim serta dibantu dari Pokdar Kamtibmas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta perangkat RT dan RW.

    “Saat tawuran pecah, anggota kita langsung berusaha untuk melerai, bubarkan,” ucapnya.

    Saat penanganan, katanya, arus lalu lintas sempat terganggu lantaran lokasi kejadian berada di jalur satu arah.

    “Pada saat itu, ada mobil berhenti. Semua akan berhenti, otomatis. Sekarang sudah kondusif,” ucapnya.

    Ia menyebut, tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa itu adan mereka langsung membubarkan diri.

    Ia menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pengurus RW setempat agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

    Sebelumnya, beredar sebuah video yang memperlihatkan tawuran di Manggarai menggunakan petasan sehingga mengganggu kenyamanan warga yang melintas.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menggelar program “Manggarai Bersholawat” guna mengatasi tawuran di Jakarta, khususnya di kawasan Manggarai.

    Menurut Gubernur DKI Pramono Anung, kegiatan itu bukan semata-mata hanya untuk mengatasi masalah tawuran, tetapi menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU DKI cocokkan dan teliti data terbatas pemilih

    KPU DKI cocokkan dan teliti data terbatas pemilih

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mulai mencocokkan dan meneliti (coklit) terbatas (Coktas) untuk memastikan data pemilih tetap akurat, bersih dan mutakhir sehingga tidak memuat orang yang sudah tidak memenuhi syarat.

    “Kegiatan ini adalah upaya proaktif KPU untuk membersihkan data dari pemilih yang sudah meninggal dunia dan yang tidak memenuhi syarat lainnya,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan Coktas merupakan bagian dari program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan setelah tahapan Pemilu maupun Pilkada.

    Menurut dia, Coktas dilakukan dengan metode pengambilan sampel secara acak (random sampling) dan fokus pada pemilih yang tidak memenuhi syarat, khususnya yang telah meninggal dunia.

    Wahyu melanjutkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah pekerjaan yang tidak boleh berhenti meskipun di luar masa pemilu.

    “Kita ingin memastikan daftar pemilih di DKI Jakarta selalu terjaga kualitasnya, sehingga pada saat pemilu atau pilkada, data tersebut sudah siap pakai dan minim masalah,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Fahmi Zikrillah, menjelaskan bahwa Coktas juga menjadi sarana evaluasi lapangan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan fakta di masyarakat.

    “Kami melakukan pengambilan sampel secara acak, kemudian petugas akan mendatangi alamat sesuai data dan melakukan verifikasi langsung kepada keluarga atau pihak berwenang,” kata dia.

    Menurut dia, hasil tersebut akan menjadi dasar perbaikan daftar pemilih. Ini pekerjaan yang kelihatannya sederhana, tapi sangat krusial untuk menjaga keakuratan data.

    KPU Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang benar serta menerima petugas Coktas dengan baik demi tercapainya data pemilih yang berkualitas.

    Baik Wahyu maupun Fahmi belum menjelaskan, berapa lama periode Coktas itu digelar.

    Sebelumnya, pada Pilkada 2024, KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Dari jumlah ini, DPT terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan total 2.374.828, diikuti Jakarta Barat sebanyak 1.909.774, lalu Jakarta Selatan (1.748.961), Jakarta Utara (1.345.815), Jakarta Pusat (813.721) dan Kepulauan Seribu sebanyak 20.908 orang.

    Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.

    Pada pilkada itu diikuti pasangan calon (paslon) saat itu adalah gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah

    MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang meminta negara untuk menjamin tersedianya pembiayaan di seluruh jenjang pendidikan, termasuk hingga perguruan tinggi atau kuliah.

    “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 111/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Permohonan itu diajukan oleh Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) bersama empat pemohon lainnya, yakni seorang ibu bernama Sri Rahmawati, mahasiswa bernama Sentia Dewi dan Danang Putra Nuryana, serta pelajar bernama Naufal Aksa Al Anra.

    Para pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas yang lengkapnya berbunyi, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.” 

    Mereka mempersoalkan frasa “yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

    Menurut para pemohon, beleid itu membatasi jaminan pembiayaan pendidikan hanya pada jenjang dasar sehingga dikhawatirkan menghambat warga negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan.

    Namun, menurut Mahkamah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sejatinya telah memberikan tingkatan yang berbeda atas urgensi pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan lainnya.

    Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar secara eksplisit dinyatakan oleh Pasal 31 ayat UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, penekanan khusus bagi pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat diartikan.

    “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat mengonstruksikan pemaknaan jaminan pemerintah atas tersedianya dana/anggaran bagi terselenggaranya seluruh jenjang pendidikan pada norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 (UU Sisdiknas),” ucap Arief membacakan pertimbangan hukum. 

    Mahkamah menilai, meskipun seluruh jenjang pendidikan merupakan objek yang menjadi tanggung jawab negara dalam sistem pendidikan nasional, pemaknaan yang dimintakan oleh para pemohon justru dapat mengaburkan kewajiban negara untuk mengutamakan pendidikan dasar.

    Terlebih, dalam putusan sebelumnya, yakni Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK berpendirian agar alokasi anggaran pendidikan diutamakan untuk mengupayakan terselenggaranya pendidikan dasar yang tidak memungut biaya atau gratis.

    Atas dasar pertimbangan tersebut, MK berkesimpulan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas sehingga dalil yang diajukan LMID bersama empat pemohon lainnya itu tidak beralasan menurut hukum.

  • Pesta rakyat HUT Ke-80 RI akan meriah dan banyak kejutan

    Pesta rakyat HUT Ke-80 RI akan meriah dan banyak kejutan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    PCO: Pesta rakyat HUT Ke-80 RI akan meriah dan banyak kejutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:41 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pesta rakyat pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung meriah dan menghadirkan banyak kejutan bagi pengunjung.

    “Akan dilaksanakan pesta rakyat yang sangat meriah dan banyak kejutan-kejutan di sana nanti,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

    Pesta rakyat tersebut akan digelar di sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional (Monas). Hasan mengatakan acara tersebut digelar pada 17 Agustus pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan dilanjutkan pukul 16.00 hingga 22.00 WIB. Pesta Rakyat akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, dan pertunjukan kembang api pada malam harinya

    Selain itu, kata Hasan, peringatan HUT ke-80 RI akan semakin semarak dengan penyelenggaraan Karnaval Bersatu Kemerdekaan pada Minggu (17/8) malam, yang diikuti kementerian dan lembaga. Setiap peserta menyiapkan truk karnaval masing-masing yang dihias dan menampilkan capaian kerja selama 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan panggung-panggung rakyat juga akan ditempatkan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan M.H. Thamrin. Pertunjukan di panggung ini akan menghadirkan karakter dari kekayaan intelektual lokal, seperti Juki, Jumbo, Agni, dan Tikam Samurai.

    Bagi pengunjung dari kalangan muda, tersedia fasilitas cermin swafoto dengan karakter-karakter tersebut. Hasan menyampaikan pemerintah mengimbau masyarakat memeriahkan peringatan kemerdekaan ini dengan khidmat dan sukacita.

    “Imbauan Menteri Sekretaris Negara adalah untuk kita semua memeriahkan peringatan 17 Agustus ini dengan khidmat dan juga dengan penuh sukacita,” ucap Hasan.

    Puncak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus akan digelar di Istana Merdeka Jakarta, diawali dengan kirab bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Untuk pertama kalinya, tahun ini Istana Kepresidenan juga akan menggelar Pesta Rakyat usai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI.

    Sumber : Antara

  • Fasilitas olahraga lapangan Ki Amat ditargetkan selesai akhir 2025

    Fasilitas olahraga lapangan Ki Amat ditargetkan selesai akhir 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menargetkan pembangunan fasilitas olahraga di lapangan Ki Amat, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat rampung pada akhir tahun ini.

    “Untuk pekerjaan sesuai kontrak dikerjakan mulai 7 Juli hingga 20 Desember 2025,” kata Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Bambang Ardiansyah di Jakarta, Kamis.

    Bambang mengatakan, lingkup pekerjaan pembangunan itu mencakup lapangan sepak bola mini dan lapangan basket, lintasan joging dan pagar pengaman saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).

    “Kemudian ada rumah jaga gardu, perbaikan kolam resapan dan area hijau. Jadi, nantinya lapangan ini bisa dimanfaatkan warga untuk berkumpul dan olahraga, kawasan akan lebih hidup lagi,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan pelaksanaan pembangunan kawasan tersebut akan didukung camat Kembangan dan lurah Meruya Utara supaya proses pengerjaan aman dan lancar.

    “Saya berharap yang dikerjakan ini hasilnya maksimal. Pelaksanaan pekerjaannya mesti maksimal juga,” kata Uus.

    Menurutnya, pembangunan bisa berlanjut hingga rampung salah satunya dengan pembatas pagar harus dibangun secara permanen.

    “Semua pihak, Suban Aset Jakbar dan Dispora DKI harus diperkuat perencanaan untuk membangun pembatas yang permanen,” katanya menambahkan.

    Selain pemagaran dan fasilitas olahraga, Pemkot Jakbar juga akan membangun jalan dan saluran drainase untuk masyarakat Jakarta Barat, terutama warga Meruya Utara.

    Adapun pembangunan fasilitas olahraga itu akan dibangun pada area seluas 7.000 meter persegi.

    Baik Bambang maupun Uus belum merinci berapa anggaran untuk pembangunan fasilitas olahraga itu, termasuk sumbernya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dapat Sembako Jelang HUT RI, Warga Perbatasan: Lumayan Bisa Hemat Pengeluaran Megapolitan 14 Agustus 2025

    Dapat Sembako Jelang HUT RI, Warga Perbatasan: Lumayan Bisa Hemat Pengeluaran Megapolitan 14 Agustus 2025

    Dapat Sembako Jelang HUT RI, Warga Perbatasan: Lumayan Bisa Hemat Pengeluaran
    Tim Redaksi
    BELU, KOMPAS.com
    – Ratusan warga Desa Dirun, Kecamatan Lakmanen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan paket sembako dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kamis (14/8/2025).
    Paket sembako itu diberikan BNPP RI dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , pemberian paket sembako dilakukan sekitar di sebuah rest area tempat wisata yang dikenal bernama Fulan Fehan.
    Fulan Fehan merupakan tempat wisata alam yang menyajikan lanskap pemandangan sabana sepanjang mata memandang.
    Warga Desa Dirun sendiri terpantau mulai memadati rest area Fulan Fehan sejak pagi. 
    Mayoritas warga Desa Dirun yang datang lebih dulu adalah para ibu-ibu. Mereka bahkan sampai bersolek meski acaranya sebatas pemberian sembako saja.
    Ketika rombongan BNPP RI tiba, mereka lalu berbaris dengan rapi saat diminta protokoler.
    Tidak ada desak-desakan, tak ada pula yang merasa diselak meski beberapa orang yang datang belakangan berbaris di depan.
    Kaum laki-laki juga memiliki inisiatif tinggi di sini. Mereka membantu menurunkan ratusan paket sembako dari dalam mobil tanpa banyak basa-basi.
    Mereka juga mengalah dengan kaum perempuan saat bantuan diberikan. Mereka membiarkan kaum perempuan menerima sembako lebih dulu tanpa takut kehabisan.
    Seorang warga bernama Mathius merasa terbantu dengan pemberian sembako ini.
    Mathius mengungkapkan, paket sembako yang diberikan BNPP RI bisa menghemat pengeluaran sehari-hari mereka.
    Sebab, dia tak harus membeli beras atau minyak goreng untuk kebutuhan rumah.
    “Tentu bisa menghemat pengeluaran kami untuk membeli bahan pokok. Jadi uang kami bisa disimpan untuk hal lain,” ujar Mathius.
    Sementara itu, Andreas, warga Desa Dirun lainnya, turut mengungkapkan hal serupa.
    Andreas bahkan mulanya tak tahu ada acara ramai-ramai apa di desanya. Ternyata setelah didekati, ada pemberian paket sembako gratis.
    “Sejujurnya saya tidak tahu ada acara apa ini dan membagikan apa. Ternyata ada pemberian sembako gratis. Jadi saya ucapkan terima kasih,” ucap dia.
    Di lain sisi, Sekretaris BNPP RI Komjen (Pol) Makhruzi Rahman mengatakan, pemberian paket sembako sengaja diberikan kepada warga Desa Dirun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di perbatasan.
    Total ada 100 paket sembako berisi sembilan bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat. Antara lain beras, minyak goreng, tepung, gula, dan kopi.
    “Ini merupakan bakti sosial kami, khususnya menjelang HUT ke-80 RI. Jadi kegiatan ini rangkaian agenda sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus,” ungkap Makhruzi.
    Lebih lanjut, Makhruzi mengatakan, pihaknya telah berdiskusi lebih jauh dengan Pemerintah Kabupaten Belu untuk memajukan Desa Dirun.
    Salah satunya memajukan wisata Fulan Fehan yang saat ini pengembangannya masih terbatas karena belum banyak uluran tangan.
    “Jadi ada teman-teman pengusaha yang nanti akan membuat resort di sini. Harapannya bisa membantu perekonomian warga berputar,” ucap Makhruzi.
    Sebagai informasi, pemberian 100 paket sembako dilakukan langsung oleh Makhruzi yang didampingi Kelompok Ahli BNPP RI, Nurkholis; Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Fauzan Hasan; Sekretaris Utama LAN RI, Andi Taufik; serta Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves.
    Ekspedisi wilayah perbatasan ini merupakan kerjasama redaksi Kompas.com dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
    Selain PLBN Motaain, ekspedisi serupa juga dilaksanakan di PLBN Motamasin dan PLBN Aruk. Anda dapat mengikuti kisah perjalanan kami beserta liputan perayaan ulang tahun Indonesia di topik pilihan
    HUT ke-80 RI 2025
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.