Jenis Media: Metropolitan

  • Ketua KADIN DKI raih penghargaan inovasi transformasi digital UMKM

    Ketua KADIN DKI raih penghargaan inovasi transformasi digital UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta sekaligus pendiri Suri Nusantara Jaya (SNJ) Group Diana Dewi meraih penghargaan inovasi transformasi digital UMKM berupa “Lifetime Achievement Award” dalam ajang Malaysia Industry Award (MINDA) 2025.

    “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh keluarga besar Suri Nusantara Jaya, para pelaku UMKM yang tak kenal lelah berjuang, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan tak terhingga,” kata Diana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi cambuk bagi dirinya untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian bangsa.

    Dia pun optimistis mampu mendorong transformasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan SNJ yang dikenal dengan jenama Toko Daging Nusantara.

    Melalui jenama tersebut, SNJ bertransformasi menjadi salah satu pemain utama dalam industri ritel daging di Indonesia dengan komitmen menyediakan produk halal, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

    Keberhasilan Diana dalam membangun jenama itu juga membuktikan kepiawaiannya dalam mengelola bisnis, mulai dari skala kecil hingga menjadi pemimpin pasar di industrinya.

    Sementara itu, melalui kepemimpinannya di KADIN DKI Jakarta, ia aktif menginisiasi berbagai program yang bertujuan meningkatkan daya saing dan kemampuan adaptasi UMKM di era digital.

    Acara penganugerahan tersebut berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Kamis (7/8) lalu.

    Ajang MINDA Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Federation of Malaysian Business Associations (FMBA) memberikan apresiasi kepada sejumlah individu dan perusahaan yang menunjukkan pencapaian luar biasa dan memberikan dampak signifikan bagi industri di kawasan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3
                    
                        Jejak Uang Rp 2 Miliar di Balik Cicilan Rumah Mewah Nikita Mirzani
                        Megapolitan

    3 Jejak Uang Rp 2 Miliar di Balik Cicilan Rumah Mewah Nikita Mirzani Megapolitan

    Jejak Uang Rp 2 Miliar di Balik Cicilan Rumah Mewah Nikita Mirzani
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali mengungkap fakta baru.
    PT Bumi Parama Wisesa (BPW), perusahaan properti di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, membenarkan adanya pembayaran cicilan rumah Nikita yang dilakukan oleh dokter kecantikan Reza Gladys.
    “Ada waktu itu satu kali pembayaran atas nama dokter Reza Gladys kalau tidak salah,” ujar tim marketing PT Bumi Parama Wisesa, Bambang Sumanto, saat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).
    Bambang menyebut, uang sebesar Rp 2 miliar ditransfer Reza Gladys kepada PT BPW atas nama Nikita Mirzani.
    Menurutnya, mekanisme pembayaran seperti ini diperbolehkan asalkan pembeli lebih dulu memberi tahu perusahaan dan menyertakan informasi terkait unit yang dibeli.
    “Waktu itu disampaikan bahwa akan ada pembayaran dari salah satu temannya Ibu Nikita,” jelas Bambang.
    Setelah itu, ia menerima bukti transfer yang dikirimkan Nikita.
    “Ada, ada bukti transfernya. Ada nama pengirimnya, Reza Gladys, jumlah uangnya Rp 2 miliar,” tambahnya.
    Adapun rumah yang dibeli Nikita sejak 2023 itu bernilai Rp 33,5 miliar dengan skema 17 kali cicilan.
    Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut Nikita meminta Reza mengirim Rp 2 miliar ke rekening PT BPW pada 14 November 2024.
    Saat itu, asisten Nikita, Ismail Marzuki, meminta agar Reza menuliskan catatan “Nikita Mirzani” pada kolom transfer.
    “Selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan bukti tangkapan layar sudah mentransfer uang sebanyak Rp 2 miliar ke rekening PT Bumi Parama Wisesa,” ungkap jaksa Refina Donna Sihombing.
    Kasus yang menjerat Nikita bermula dari siaran langsung di akun TikTok @nikihuruhara.
    Dalam siaran itu, ia berulang kali menjelek-jelekkan produk kecantikan milik Reza Gladys dengan menuding kandungannya berpotensi menyebabkan kanker kulit.
    “Kalian tahu enggak, kalian pake bahan-bahan yang lama-lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian enggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot,” tutur jaksa Refina menirukan pernyataan Nikita.
    Tak hanya itu, Nikita juga mengajak warganet agar berhenti menggunakan produk apa pun dari merek Glafidsya.
    Tindakan tersebut membuat kredibilitas Reza terancam dan penjualan produknya berpotensi menurun.
    Satu minggu kemudian, seorang dokter bernama Oky mendorong Reza agar memberikan uang kepada Nikita supaya produknya tidak lagi dijelek-jelekkan.
    Reza pun merencanakan pertemuan mediasi dengan Nikita melalui asistennya, Ismail. Namun, pertemuan itu justru berujung ancaman.
    Melalui Ismail, Nikita disebut meminta uang tutup mulut Rp 5 miliar dengan dalih bisa menghancurkan bisnis Reza. Merasa tertekan, Reza akhirnya menyerahkan Rp 4 miliar.
    Uang inilah yang diduga digunakan Nikita untuk membayar sebagian cicilan rumah mewahnya di BSD.
    “Terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan,” kata jaksa Refina dalam persidangan sebelumnya.
    Kasus ini pun terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sorotan publik yang kian besar terhadap jejak aliran dana hingga kepemilikan properti sang selebritas.
    (Reporter: Hanifah Salsabila | Editor: Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, pelamar petugas damkar hingga stok beras di Jakarta

    DKI kemarin, pelamar petugas damkar hingga stok beras di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sederet peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Kamis (14/8), mulai dari puluhan ribu pelamar petugas pemadam kebakaran (damkar) hingga stok beras di Jakarta yang dipastikan aman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Berikut rangkuman berita yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Dibutuhkan seribu, pelamar petugas damkar capai 24 ribu orang

    Sebanyak 24.405 orang sudah mendaftarkan diri pada rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) yang dibuka pada 12-14 Agustus.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan pendaftaran petugas damkar DKI Jakarta telah resmi ditutup pada pukul 16.00 WIB.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Truk trailer dan sepeda motor terbakar akibat kecelakaan di Cilincing

    Satu unit truk trailer dan sepeda motor terbakar setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis pagi.

    “Kami mendapatkan informasi kebakaran pukul 09.45 WIB dan langsung menurunkan personel untuk memadamkan api,” kata Kasiops Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. HUT Ke-80 RI, RSUD Kebayoran Lama selenggarakan program hapus tato

    Manajemen RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menyelenggarakan program hapus tato untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-7 rumah sakit tersebut sekaligus menyambut HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menilai program hapus tato di RSUD Kebayoran Lama mewujudkan kepedulian pemerintah bagi warga yang ingin memperbaiki diri.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Pemprov DKI pastikan stok beras aman

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan stok beras di ibu kota tetap aman meski terjadi penarikan beras oplosan yang sempat beredar melalui Food Station.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan penarikan tersebut tidak akan mengganggu pasokan beras bagi masyarakat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Panjat pinang hingga gebuk bantal meriahkan HUT Ke-80 RI di Kalimalang

    Warga di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dengan berbagai lomba, mulai dari panjat pinang hingga gebuk bantal di Kalimalang.

    “Sejumlah lomba yang biasa menjadi agenda tahunan, yakni panjat pinang, titian bambu, dan gebuk bantal di aliran Kalimalang untuk rayakan HUT ke-80 RI,” kata Sekretaris RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu, Eko Ariyanto di Jakarta Timur, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kriminal kemarin, tawuran Manggarai hingga sidak gudang beras

    Kriminal kemarin, tawuran Manggarai hingga sidak gudang beras

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa kriminal terjadi di Jakarta pada Kamis (14/8), mulai dari tawuran antara RW 04 dan RW 12 di Manggarai, Jakarta Selatan, hingga inspeksi mendadak oleh Polda Metro Jaya di sebuah gudang beras di Cakung, Jakarta Timur.

    Berikut rangkuman lima berita kriminal yang menarik untuk disimak pagi ini:

    1. Polisi periksa enam saksi kasus pengeroyokan warga di Pulogadung

    Polisi memeriksa enam saksi terkait kasus pengeroyokan warga yang dilakukan oleh sekumpulan remaja di Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (10/8), sekitar pukul 04.00 WIB.

    “Kami sudah memeriksa enam saksi untuk mendalami siapa saja dan dari kelompok mana remaja yang melakukan aksi pengeroyokan terhadap warga di Pulogadung,” kata Kapolsek Pulogadung Kompol Suroto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    2. Polisi tunggu hasil labfor soal penyebab kebakaran KM Dorolonda

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan masih menunggu hasil laboratorium forensik (labfor) untuk mengungkap penyebab terbakarnya kapal penumpang KM Dorolonda di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (11/8) lalu.

    “Untuk mengungkap penyebab, tentu harus berdasarkan scientific crime. Kami masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab aslinya seperti apa,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Kamis.

    3. Satgas Pangan Polda Metro Jaya sidak gudang beras di Cakung Jaktim

    Satuan Tugas (Satgas) Pangan melalui Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan inspeksi mendadak di salah satu gudang beras di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

    “Hari ini inspeksi sebetulnya kita dari Satgas Pangan DKI Jakarta bersama-sama ada dari Polda Metro Jaya lalu dari Dinas Perindustrian melakukan pengecekan stok beras di gudang,” kata Kasubdit Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry di Cakung, Jakarta Timur, Kamis.

    4. Polisi kendalikan tawuran di Manggarai dalam 15 menit

    Polisi berhasil mengendalikan tawuran antara RW 04 dan RW 12 di Manggarai, Jakarta Selatan dalam waktu 15 menit sehingga suasana kembali aman serta kondusif.

    “Alhamdulillah sudah bisa dikendalikan, dalam waktu 15 menit,” kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    5. 83 persen korban penipuan baru lapor setelah 12 jam

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan, sebanyak 83 persen korban penipuan terkait keuangan baru melapor ke Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (IASC) setelah 12 jam kejadian.

    “Rata-rata 83 persen korban melaporkan setelah 12 jam. Kalau sudah setelah 12 jam sudah kemana-mana uangnya (berpindah ke rekening lain),” ujar Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional, Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek), Andes Novytasary.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

    Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa pengembalian uang terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang melibatkan Bupati Pati Sadewo tidak menghapus unsur pidananya.

    “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8), dikutip dari Antaranews.

    Meskipun uang terkait kasus dikembalikan, namun unsur pidana tetap akan berlanjut sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Dalam Pasal 4 dalam UU tersebut berbunyi, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

    Oleh sebab itu, Asep meminta semua pihak untuk menunggu, terutama terkait pemanggilan mantan anggota DPR RI tersebut oleh KPK.

    “Kemudian kapan dipanggil? Ya ditunggu saja ya,” katanya.

    Diketahui, Bupati Sadewo disebut oleh KPK sebagai salah satu terduga yang menerima aliran dana korupsi proyek kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

    Hal ini pun membuat KPK membuka peluang untuk memanggil Sadewo sebagai saksi kasus tersebut.

    Sebelumnya, nama Sadewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun Sadewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Kemensos salurkan bantuan ke korban banjir Tangerang

    Kemensos salurkan bantuan ke korban banjir Tangerang

    Bantuan Kemensos untuk korban banjir Tangerang diserahkan, Kamis (14/8/2025). Foto: Kemensos

    Kemensos salurkan bantuan ke korban banjir Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:19 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan logistik bagi korban banjir di Kota Tangerang, Banten, Rabu (13/8/2025). Bantuan dikirim ke tiga kelurahan terdampak, yakni Gebang Raya, Pasirjaya, dan Petir.

    “Upaya yang telah dilakukan adalah asesmen dan pendataan warga terdampak banjir, serta pendistribusian bantuan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

    Banjir terjadi akibat hujan berintensitas tinggi, Selasa (12/8/2025) sore yang menyebabkan Sungai Ledug meluap. Air merendam permukiman warga dengan ketinggian 20–80 sentimeter.

    Tercatat 2.565 jiwa terdampak banjir di tiga kelurahan tersebut. Rinciannya, 1.385 jiwa di Gebang Raya, Kecamatan Periuk; 380 jiwa di Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung; dan 554 jiwa di Petir, Kecamatan Cipondoh.

    Bantuan yang disalurkan mencakup makanan siap saji, mi instan, dan air mineral. Gus Ipul menyampaikan, Kemensos telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Tangerang untuk memastikan bantuan tersampaikan dengan cepat.

    Berdasarkan data terbaru, seluruh titik banjir sudah surut sejak Rabu malam, dan warga mulai kembali beraktivitas. “Masyarakat yang awalnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan material banjir yang ada,” ujar Gus Ipul.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • 9
                    
                        Sidang Tahunan MPR 2025 Digelar Hari Ini, Berikut Susunan Acaranya
                        Nasional

    9 Sidang Tahunan MPR 2025 Digelar Hari Ini, Berikut Susunan Acaranya Nasional

    Sidang Tahunan MPR 2025 Digelar Hari Ini, Berikut Susunan Acaranya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD bakal digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025) hari ini. Berikut susunan acaranya.
    Berdasarkan informasi yang diterima, acara akan dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan diawali pembukaan sidang oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
    Muzani pun akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan tersebut.
    Lalu, pidato Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2025 akan dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pukul 09.36 WIB.
    Selanjutnya pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto bakal berpidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan melakukan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI.
    Prabowo diberikan waktu selama 45 menit.
    Ketua DPR Puan Maharani akan melanjutkan sidang tahunan sekaligus menutupnya sekitar pukul 11.00 WIB.
    Acara kembali dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB.
    Prabowo, didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, akan menghadiri Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.
    Prabowo kembali diberi kesempatan selama 45 menit pada pukul 14.57 WIB.
    Dia akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
    Sekitar pukul 16.07 WIB, rapat paripurna di DPR berakhir. Prabowo dan Gibran meninggalkan lokasi.
     
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo  atau Jokowi bakal hadir dalam sidang tahunan nanti.
    Hal itu disampaikan Muzani saat menjelaskan soal konfirmasi kehadiran para presiden terdahulu yang telah diundang untuk menghadiri agenda tahunan parlemen kali ini.
    “Untuk sementara konfirmasi yang dapat kami sampaikan, rencananya Pak SBY insya Allah akan hadir, dan Pak Jokowi juga insya Allah akan hadir,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
    Sementara untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, lanjut Muzani, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kehadirannya ke kompleks parlemen.
    Namun, Politikus Gerindra itu memastikan bahwa undangan sidang tahunan untuk Megawati telah disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
    “Kemudian untuk presiden, kita sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Muzani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Cerita dan Kritik Penonton Usai Saksikan Merah Putih: One For All
                        Megapolitan

    5 Cerita dan Kritik Penonton Usai Saksikan Merah Putih: One For All Megapolitan

    Cerita dan Kritik Penonton Usai Saksikan Merah Putih: One For All
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Film animasi Indonesia terbaru
    Merah Putih: One For All
    mulai tayang di bioskop pada Kamis (14/8/2025).
    Sejumlah penonton membagikan pengalaman dan kesan mereka setelah menyaksikan film garapan sutradara Endiarto tersebut di Cinema XXI Metropolitan Mall Cileungsi, Kabupaten Bogor.
    Film ini mengisahkan petualangan sekelompok anak yang tergabung dalam “Tim Merah Putih” untuk mencari bendera pusaka yang hilang jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
    Dalam perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari menyusuri hutan, menapaki tepian sungai, hingga berhadapan dengan pemburu.
    Pantauan
    Kompas.com,
    jumlah penonton pada penayangan perdana sore hari itu tidak terlalu ramai. Di studio 7, penonton hanya sekitar 12 orang dengan sebagian besar adalah orang dewasa.
    Nita (42), warga Cileungsi, sengaja mengajak anak-anaknya menonton
    Merah Putih: One For All
    untuk memperkenalkan pengalaman nonton layar lebar.
    “Penasaran aja, pengen lihat langsung. Mumpung suami lagi bisa, jadi sekalian ajak anak-anak,” kata Nita.
    Menurut dia, film ini aman untuk ditonton anak-anak meskipun ramai dibicarakan khalayak.
    “Filmnya ya untuk anak-anak oke ajalah. Karena kan ramai diomongin sama orang dewasa, cuma kalau untuk anak-anak sih saya pikir untuk pengenalan aja. Biar mereka tahu rasanya nonton bioskop tuh seperti apa, duduk di kursi, lihat layar gede, denger suara yang kenceng,” ujarnya.
    Nita mengatakan, jumlah penonton yang sepi justru membuat suasana lebih nyaman. Ia menilai faktor penayangan pada hari kerja menjadi penyebabnya.
    “Mungkin juga karena bukan hari libur ya. Mungkin ramainya nanti malam, karena kan baru tayang juga kan. Tapi saya malah senang kalau agak sepi,” ucapnya.
    Diki (19), warga Cileungsi, awalnya tidak memiliki rencana menonton film ini. Namun, rasa penasaran muncul setelah menyimak perbincangan hangat di media sosial mengenai film tersebut. 
    “Iseng aja Karena awalnya emang saya enggak terlalu niat nonton sih, tapi gara-gara ramai banget di media sosial, jadi penasaran juga pengen tahu langsung seperti apa filmnya. Nah saya pengen ngerasain sendiri,” kata Diki.
    Diki menilai kualitas Merah Putih: One For All cukup baik, meskipun menurutnya masih kalah dibanding film animasi Jumbo.
    “Kalau kualitasnya sih okelah, cuma kalau dibandingkan dengan Jumbo yang tayang lebih dulu masih belum,” ujarnya.
    Meski begitu, rasa penasaran yang membuatnya datang sejak awal sudah terbayar.
    “Rasanya ya cukup menyenangkan, apalagi karena penasaran awalnya, jadi ya terbayar juga. Ada beberapa bagian yang agak cepat, tapi masih bisa dinikmati,” katanya.
    Irfan (26), warga Cikeas, menilai, film Merah Putih: One For All menampilkan isi cerita yang sesuai dengan trailer yang beredar sebelumnya. Ia mengatakan, apa yang diperlihatkan di trailer memang benar-benar dihadirkan di layar lebar.
    “Ya sesuai ekspektasilah ya, sesuai ekspektasi di sini artinya ya seperti apa yang ditampilkan dalam trailer yang beredar,” kata Irfan.
    Irfan mengaku menemukan kelemahan pada alur cerita yang menurutnya kurang mulus. Ia merasa eksekusi cerita kurang rapi.
    “Mungkin ini lebih ke selera ya, tapi menurut saya alurnya sendiri jujur lompat-lompat, jadi sebenarnya kita paham apa yang mau diceritakan tapi kenapa dieksekusinya kaya gitu itu yang kita enggak ngerti,” ujarnya.
    “Bahkan waktu filmnya mulai, kita ngira itu masih
    preview
    karena benar-benar enggak
    smooth
    lah ya bisa dibilang, enggak rapi gitu loh dikemasnya,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hoaks! Dua orang polisi tewas dalam demo Pati 13 Agustus

    Hoaks! Dua orang polisi tewas dalam demo Pati 13 Agustus

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 24 detik yang diunggah di Facebook memperlihatkan anggota polisi berlarian dan dikejar oleh massa dalam aksi unjuk rasa.

    Dalam narasi unggahan tersebut, disebutkan bahwa dua orang polisi tewas saat terjadi demonstrasi menuntut pengunduran diri Bupati Pati pada 13 Agustus 2025.

    Narasi dalam video menyatakan:

    “Dua orang polisi Di Kabarkan tewas saat demo bupati Pati”

    Namun, benarkah dua orang polisi tewas dalam demo Pati 13 Agustus?

    Unggahan yang menarasikan dua orang polisi tewas dalam demo Pati 13 Agustus. Faktanya, Kapolresta Pati, Kombes Pol. Jaka Wahyudi menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. (Facebook)

    Penjelasan:

    Kapolresta Pati, Kombes Pol. Jaka Wahyudi, melalui akun Instagram resmi Polresta Pati, menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

    Ia menyatakan tidak ada anggota kepolisian yang meninggal dunia dalam peristiwa demonstrasi tersebut.

    Beberapa unggahan di TikTok bahkan menyebutkan nama dua anggota polisi, yakni Aipda Teguh Sulistiyo dan Bripka Catur Puji Santoso, sebagai korban meninggal.

    Faktanya, Aipda Teguh Sulistiyo telah wafat pada 17 Mei 2024 dan Bripka Catur Puji Santoso wafat pada 2 Februari 2024. Keduanya tidak ada kaitannya dengan aksi demo di Pati pada 13 Agustus 2025.

    Kapolresta Pati, dilansir dari ANTARA, menambahkan bahwa penyebaran informasi palsu seperti ini dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

    Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto mengatakan sudah dilakukan penelusuran ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

    “Hasilnya tidak ada laporan korban meninggal dunia,” katanya, dilansir dari ANTARA.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar

    Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara terkait 48 anak usia SD hingga SMP di Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, yang diketahui putus sekolah.

    Pramono menyebutkan, dirinya telah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana untuk mendalami temuan tersebut.

    “Memang ada yang anaknya tidak mau sekolah. Tetapi saya minta, kalau kemudian persoalannya karena tidak punya KJP, maka untuk diprioritaskan mendapatkan KJP,” kata Pramomo di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan hadir untuk membantu setiap anak di Jakarta agar tetap bisa mengenyam pendidikan.

    “Sebagai Gubernur Jakarta, jangan sampai di Jakarta, anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya pendidikan,” katanya.

    Kalau selama karena tidak punya biaya pendidikan, maka pemerintah akan hadir. “Dan untuk itu kami sudah mengatur,” kata Pramono.

    Pramono memastikan telah memberi arahan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

    Sebelumnya, sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, diketahui putus sekolah.

    Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

    Lukman menyayangkan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Padahal dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus cukup besar untuk menyokong biaya kuliah anak-anak tersebut.

    Kendati demikian, kata Lukman, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan sudah menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.

    Lukman berencana mendaftar anak-anak yang putus sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia fenomena anak putus sekolah di Jakarta adalah fenomena gunung es yang selama ini tidak terdeteksi.

    Dia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyekolahkan anak-anak itu sesuai dengan usia mereka.

    Sumber : Antara