Jenis Media: Metropolitan

  • 20 anak putus sekolah di Jakarta Barat bisa kembali belajar

    20 anak putus sekolah di Jakarta Barat bisa kembali belajar

    Anggota DPRD DKI Jakarta menemui anak-anak yang putus sekolah di lingkungan RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/8/2025). (ANTARA/Risky Syukur)

    20 anak putus sekolah di Jakarta Barat bisa kembali belajar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 20 anak putus sekolah di Kota Jakarta Barat bisa kembali belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng.

    “Sudah ditindaklanjuti, ada 20 anak yang sudah mulai masuk sekolah di SKB 07 Cengkareng,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto di Jakarta, Jumat.

    Uus menyampaikan bahwa 20 anak putus sekolah yang bisa kembali belajar di SKB 07 Cengkareng terdiri atas enam anak perempuan dan 14 anak lelaki dari Kelurahan Duri Kosambi, Pegadungan, Tegal Alur, dan Rawa Buaya.

    Menurut dia, anak-anak tersebut sebagian sudah pernah menempuh pendidikan di sekolah.

    “Selain itu, ada juga anak yang memang dari luar Jakarta, sudah tinggal lama dan ber-KTP DKI Jakarta, tapi belum mengenyam bangku pendidikan,” kata Uus.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah kota mendata anak-anak yang putus sekolah agar bisa difasilitasi untuk bersekolah kembali.

    “Kami melalui Sudin Pendidikan terus melakukan pendataan dan juga koordinasi dengan pihak terkait,” katanya.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim sebelumnya menyampaikan bahwa ada 48 anak usia sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan, dan Tegal Alur di Kota Jakarta Barat.

    “Data yang sudah masuk ada 48 anak. Mereka asalnya dari Duri Kosambi, Semanan, Tegal Alur. Rata-rata usia SD dan menuju SMP ada juga sebagian,” katanya saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di lingkungan RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/8).

    “Penyebab utamanya setelah kami selidiki ada beberapa faktor sih. Yang pertama memang ekonomi orang tuanya tidak mampu, terus kadang-kadang ini sebagian juga ada anak yatim. Akhirnya anaknya tidak sekolah,” kata dia.​​​​​​​

    Lukman mengatakan bahwa anak-anak putus sekolah tersebut seharusnya bisa mendapat bantuan dana dari Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk melanjutkan sekolah.

    “Bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mereka dapatkan. Anggaran pendidikan di tahun 2026 itu kalau tidak keliru subsidi KJP itu lebih kurang sekitar Rp3,4 triliun ya,” kata Lukman.

    Dia mengapresiasi upaya pemerintah daerah memfasilitasi sejumlah anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar 07 Cengkareng.

    “Terima kasih juga kepada Pemprov sudah menanggapi cepat. Ada beberapa anak yang sudah sekolah. Tapi ini baru sebagian kecil. Nanti akan kita minta untuk segera anak-anak yang lain bisa sekolah kembali,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 3
                    
                        Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo 
                        Nasional

    3 Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo Nasional

    Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran.
    Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
    Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi tapi Sudewo justru menantang warga Pati.
    “Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” kata Sudewo dalam video yang beredar di media sosial.
    Gayung bersambut, warga Pati datang ke Kantor Sudewo.
    Koordinator aksi, Ahmad Husein, menyebut, pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan.
    Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang.
    Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Husein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka.
    Usai digeruduk masa, Sudewo mawas diri. Dia meminta maaf kepada masyarakat karena tantangannya memperuncing kmasalah kenaikan PBB P2 yang dia berlakukan.
    Dia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah Pati juga tidak akan menghalangi kelompok masyarakat yang menggelar upaya penggalangan dana.
    “Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut,” kata Sudewo, Kamis (7/8/2025) lalu.
    Sudewo juga mengklarifikasi terkait video pernyataan dirinya yang viral karena dinilai menantang rakyat.
    “Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang (Masak rakyatku kutantang). Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelas Sudewo.
    Sudewo menjelaskan, kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen merupakan kenaikan maksimal dan tidak berlaku untuk semua tanah dan bangunan. Menurutnya, masih banyak tanah dan bangunan di Pati dengan kenaikan PBB-P2 di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen.
    Meski pada akhirnya Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, namun aksi massa tak terbendung.
    Rabu (13/8/2025) demonstran melempari Sudewo yang muncul dari kendaraan aparat keamanan. Sandal dan botol air mineral melayang ke arahnya.
    Demonstran mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. DPRD Kabupaten Pati bahkan membentuk panitia khusus hak angket. Wacana pemakzulan Sudewo bergulir.
    Ribut ini pun sampai ke telinga pejabat teras Partai Gerindra, partai yang mengusung Sudewo.
    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati yang baru menjabat itu.
    Atensi terkait keributan itu juga sampai ke telingan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
    “Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP partai juga sudah memberikan teguran,” ucap Budi Djiwandono.
    Keseriusan Gerindra memperbaiki kadernya yang sudah keder ditegur sana-sini juga ditandai dengan pengawalan dampak dari demo di Pati.
    “Kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat. Jangan kita-kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” imbuh Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        10 Fakta Kasus Tamu Diusir dari Hotel di Pekalongan, Pintu Diketuk Malam Lalu Diiusir
                        Regional

    6 10 Fakta Kasus Tamu Diusir dari Hotel di Pekalongan, Pintu Diketuk Malam Lalu Diiusir Regional

    10 Fakta Kasus Tamu Diusir dari Hotel di Pekalongan, Pintu Diketuk Malam Lalu Diiusir
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Kasus Muhammad Sahid Ramadhan atau Rama yang mengaku diusir dari Hotel Indonesia Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi viral setelah Rama membagikan pengalamannya melalui video di TikTok.
    Awal mula kasus ini bermula saat Rama menggunakan tiket promo Rp 10.244. Namun, pihak hotel bersikeras bahwa terdapat aturan tarif minimal sebesar Rp 150.000 per malam.
    Berikut 10 fakta lengkap kasus tamu diusir dari hotel gara-gara tiket promo murah:
    1. Video Pertama Ceritakan Pengalaman Buruk
    Akun TikTok @ramasahid mengunggah video pada 13 Agustus 2025, menceritakan pengalaman tidak menyenangkan saat menginap di Hotel Indonesia Pekalongan.
    “Saya merasa diperlakukan tidak adil dan diminta membayar biaya tambahan padahal sudah bayar penuh di aplikasi,” keluh Rama dalam video tersebut.
    Video ini langsung viral dan menjadi bahan perdebatan hangat warganet.
    2. Pesan Hotel dengan Harga Promo dari Traveloka
    Rama mengaku memesan kamar melalui aplikasi Traveloka dengan harga promo sekitar Rp 130 ribuan per malam.
    Ia memilih hotel ini karena label “syariah” yang membuatnya merasa lebih aman dan sesuai prinsip. Rama juga menyebut telah beberapa kali menginap di hotel lain tanpa masalah serupa.
    3. Diminta Bayar Tambahan Saat Check-in
    Setibanya di hotel, Rama diminta menambah biaya sebesar Rp 10.224 oleh pihak front office. Alasannya karena tarif yang dibayarnya di aplikasi tidak memenuhi tarif minimal hotel, yang ditetapkan sebesar Rp150.000 per malam.
    4. Rama Menolak Membayar Biaya Tambahan
    Rama menolak membayar biaya tambahan tersebut karena merasa akad pembelian sudah sah dilakukan di aplikasi.
    “Saya sudah sering menginap dan tidak pernah ada biaya tambahan saat check-in. Apalagi ini hotel syariah, harusnya akad jelas dari awal,” tegas Rama.
    5. Diketuk Tengah Malam dan Diusir
    Dalam video lanjutan, Rama merekam momen seorang pegawai hotel mengetuk pintu kamarnya sekitar pukul 23.00 WIB.
    “Astaghfirullah, saya diusir jam 11 malam. Padahal saya sudah lelah setelah perjalanan jauh,” ungkap Rama dengan nada kecewa.
    6. Pihak Hotel Jelaskan Ada Kebijakan Tarif Minimal
    Ariyesti, perwakilan manajemen Hotel Indonesia Pekalongan, menyatakan bahwa hotel memiliki kebijakan tarif minimal Rp150.000 yang berlaku untuk semua tamu.
    “Kebijakan tarif minimal berlaku meski pemesanan lewat aplikasi pihak ketiga,” jelas Ariyesti.
    7. Harga Promo Picu Selisih Biaya
    Harga promo yang diterapkan oleh aplikasi berada di bawah tarif minimal hotel. Selisih inilah yang kemudian menyebabkan permintaan penambahan biaya kepada Rama.
    8. Status Check-in Belum Resmi
    Menurut Ariyesti, status check-in Rama belum tercatat resmi dalam sistem, meskipun sudah diberi kunci kamar.
    Petugas front office disebut merasa tertekan saat itu, sehingga memberikan kunci kamar sebelum proses resmi selesai.
    9. Permintaan Refund Tunai Ditolak
    Rama sempat meminta pengembalian uang secara tunai. Namun, pihak hotel menolak karena transaksi dilakukan melalui aplikasi Traveloka.
    “Beliau juga meminta pengembalian uang secara tunai, padahal pemesanan lewat aplikasi. Kami tidak bisa mengembalikan uang cash,” jelas Ariyesti.
    10. Netizen Terbelah Tanggapi Kasus Ini
    Setelah video viral, warganet terbagi dua. Sebagian membela Rama, menyebut hotel harus menghormati harga promo.
    Sebagian lagi mendukung pihak hotel dengan alasan bahwa kebijakan tarif minimal adalah hak manajemen demi menjaga standar layanan.
    Kasus ini memunculkan perdebatan tentang transparansi harga, kejelasan akad, dan sinergi antara hotel dan platform online.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi yang Lepaskan Tembakan Saat Bubarkan Tawuran di Depok Telah Diperiksa Propam
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Agustus 2025

    Polisi yang Lepaskan Tembakan Saat Bubarkan Tawuran di Depok Telah Diperiksa Propam Megapolitan 15 Agustus 2025

    Polisi yang Lepaskan Tembakan Saat Bubarkan Tawuran di Depok Telah Diperiksa Propam
    Penulis

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Dua anggota Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok telah diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya terkait insiden dugaan penembakan saat pembubaran tawuran di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
    Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan tak lama setelah kejadian.
    “Pasti. Sudah setelah kejadian itu (diperiksa) di Propam Polda Metro Jaya,” ujar Made saat dikonfirmasi, Jumat (15/8/2025).
    Peristiwa berawal ketika Polres Metro Depok menerima laporan warga sekitar pukul 02.00 WIB terkait maraknya aksi kejahatan jalanan, termasuk tawuran dan begal.
    Tim Perintis Presisi yang sedang patroli langsung menuju lokasi kejadian.
    Setiba di lokasi, polisi menemukan sekelompok remaja yang membawa senjata tajam. Saat diminta berhenti, kelompok tersebut justru kabur dan meninggalkan sejumlah barang bukti.
    “Dengan meninggalkan beberapa sajam, 5 atau 7 sajam ya, ada di objek itu. Sudah kita berhentikan, namun mereka tidak menggubris,” jelas Made.
    Menurut Made, petugas telah melepaskan tiga kali tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa.
    Namun, karena situasi dianggap membahayakan keselamatan, polisi akhirnya menembak ke arah terduga pelaku.
    Akibat insiden tersebut, dua orang mengalami luka. Salah satunya adalah R (20), yang diduga terlibat dalam tawuran, sementara identitas korban lain belum diungkap.
    “Korban dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati dan Mitra Keluarga Depok,” kata Made.
    Awalnya, kedua korban dirawat di RS Kramat Jati. Namun, salah satunya kemudian dipindahkan ke rumah sakit lain.
    Polres Metro Depok masih melakukan pendalaman terhadap insiden ini. Pemeriksaan internal oleh Propam juga dilakukan untuk memastikan prosedur kepolisian dijalankan sesuai aturan.
    “Yang pasti, satu tim Perintis Presisi langsung menuju TKP begitu mendapat laporan. Sampai di sana, kita lakukan pembubaran, kita kejar, namun mereka kabur,” ungkap Made.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warung Sambal Gobyos Jakarta, Cita Rasa Ibu Kota di Perbatasan RI–Timor Leste
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Agustus 2025

    Warung Sambal Gobyos Jakarta, Cita Rasa Ibu Kota di Perbatasan RI–Timor Leste Megapolitan 15 Agustus 2025

    Warung Sambal Gobyos Jakarta, Cita Rasa Ibu Kota di Perbatasan RI–Timor Leste
    Tim Redaksi
    BETUN, KOMPAS.com
    – Di jalan menuju perbatasan Indonesia–Timor Leste, tepatnya di Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), berdiri sebuah rumah makan dengan nama yang unik: Warung Sambal Gobyos Jakarta.
    Lokasi warung hanya sekitar 45 menit berkendara dari perbatasan Indonesia-Timor Leste.
    Nama “Jakarta” yang menempel di warung ini ternyata punya cerita panjang.
    Pemilik Warung Gobyos Jakarta, Hasim (37), mengatakan penamaan itu sudah menjadi tradisi keluarga.
    “Kita ambil dari saudara-saudara yang selalu identik dengan Jakarta, jadi namanya harus ada Jakarta-nya,” ujar Hasim saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (15/8/2025).
    Cerita penamaan warung ini bermula dari paman Hasim yang pernah bekerja di sebuah rumah makan di Surabaya bernama Mie Jakarta.
    “Paman buka warung di Surabaya, namanya tetap Jakarta. Di Soe juga ada warung Jakarta, itu punya kakak saya,” kata Hasim.
    Meski berlabel “Jakarta”, menu yang disajikan di Warung Sambal Gobyos Jakarta cukup merakyat. Ada ayam bakar, seafood, hingga chinese food, mirip seperti warung di pinggir jalan ibu kota.
    Semua resep hidangannya Hasim pelajari dari pengalaman kerja di tempat-tempat sebelumnya.
    “Resepnya dari bos saya dulu,” ungkap dia.
    Hasim sendiri adalah perantau asal Bojonegoro, Jawa Timur. Ia sudah menetap di NTT sejak 2005.
    Sebelumnya ia pernah bekerja di Maumere, membantu kakak di Soe, lalu ikut membuka cabang di Atambua sebelum akhirnya menetap di Betun.
    Hasim kini berupaya mengembangkan Warung Gobyos Jakarta bersama sang kakak.
    Meski sudah lama di tanah rantau, Hasim tetap rutin pulang kampung saat Lebaran.
    “Kalau ada rezeki, kita pulang,” kata dia.
    Liputan di PLBN Motamasin ini merupakan kerja sama redaksi Kompas.com dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
    Selain PLBN Motaain, ekspedisi serupa juga dilaksanakan di PLBN Motamasin dan PLBN Aruk. Kisah perjalanan ini dapat diikuti dalam topik pilihan
    HUT ke-80 RI 2025
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Agustus 2025

    Kronologi Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok Megapolitan 15 Agustus 2025

    Kronologi Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok
    Penulis
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Dua remaja terduga pelaku tawuran di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, mengalami luka-luka setelah ditembak oleh Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
    Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, menjelaskan awal mula insiden terjadi ketika pihak kepolisian menerima laporan dari warga sekitar pukul 02.00 WIB mengenai maraknya aksi tawuran dan kejahatan jalanan.
    “Mendapat laporan itu, satu tim Perintis Presisi langsung menuju lokasi untuk melakukan pembubaran,” kata Made saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (15/8/2025).
    Setibanya di lokasi, tim menemukan sekelompok remaja membawa senjata tajam.
    Polisi kemudian berusaha mendekati dan menghentikan para pelaku, namun mereka tetap melaju, mengabaikan peringatan.
    Dalam proses itu, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali untuk membubarkan mereka.
    “Sudah ada, sudah ada upaya dari tim melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan mereka sebanyak tiga kali ke arah udara,” ujar Made.
    Meski demikian, para pelaku tetap melarikan diri hingga akhirnya satu anggota tim terpaksa menembak.
    Akibat tembakan tersebut, dua pelaku mengalami luka-luka. Satu di antaranya berinisial R, 20 tahun, sementara identitas belum disebutkan.
    Kini, kedua korban dirawat di rumah sakit berbeda. Satu di Rumah Sakit Kramat Jati, sedangkan satu korban lagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga.
    “Awalnya dirawat Mitra Keluarga, Lalu (satu korban) dipindah di Rumah Sakit Kramat Jati,” jelas Made.
    Terkait tindakan tegas tersebut, dua anggota polisi yang menembak kini sedang diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya untuk memastikan prosedur penegakan hukum telah sesuai aturan.
    “Sudah diperiksa. Sudah dilakukan di Propam Polda Metro Jaya,” ucap Made.
    Hingga kini, Polres Metro Depok masih melakukan pendalaman terkait insiden ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Listrik di PLBN Motaain Kerap Padam, Aktivitas Perlintasan di Tapal Batas Terganggu 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Agustus 2025

    Listrik di PLBN Motaain Kerap Padam, Aktivitas Perlintasan di Tapal Batas Terganggu Megapolitan 15 Agustus 2025

    Listrik di PLBN Motaain Kerap Padam, Aktivitas Perlintasan di Tapal Batas Terganggu
    Tim Redaksi
    BELU, KOMPAS.com —
    Aliran listrik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih kerap padam sehingga mengganggu aktivitas pelayanan.
    “Untuk di PLBN sendiri terkadang memang terjadi pemadaman listrik,” ujar Kepala Administrator PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, saat ditemui
    Kompas.com,
    Jumat (15/8/2025).
    Rika menjelaskan, pemadaman listrik menyebabkan pelayanan terhadap orang dan barang, baik dari maupun menuju Timor Leste, menjadi tersendat. Hal ini karena seluruh proses pelayanan di PLBN telah berbasis teknologi digital.
    “Kalau listrik di PLBN padam, kami mengalami kesulitan untuk pelayanan para pelintas, baik itu pelintas batas orang maupun barang. Karena semuanya sudah digital,” tuturnya.
    Dalam sepekan, pemadaman listrik di PLBN Motaain bisa terjadi hingga tiga kali, dengan durasi satu hingga tiga jam setiap kali padam.
    “Seminggu itu kadang bisa sampai tiga kali pemadaman listrik. Sehari juga kadang pemadaman sampai dua kali,” ungkap Rika.
    Meski begitu, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab seringnya pemadaman listrik di wilayah perbatasan tersebut.
    “Kalau alasannya, saya tidak berwenang untuk menjawab. Tapi yang jelas kejadian pemadaman listrik masih terjadi,” ucapnya.
    Rika berharap suplai listrik di PLBN Motaain dapat stabil agar pelayanan lintas batas tidak terganggu.
    Liputan di PLBN Motaain ini merupakan kerja sama redaksi
    Kompas.com
    dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
    Selain PLBN Motaain, ekspedisi serupa juga dilaksanakan di PLBN Motamasin dan PLBN Aruk. Kisah perjalanan ini dapat diikuti dalam topik pilihan
    HUT ke-80 RI 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi yang Lepaskan Tembakan Saat Bubarkan Tawuran di Depok Telah Diperiksa Propam
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Agustus 2025

    Dua Pemuda di Depok Terluka Diduga Akibat Tembakan Polisi Saat Bubarkan Tawuran Megapolitan 15 Agustus 2025

    Dua Pemuda di Depok Terluka Diduga Akibat Tembakan Polisi Saat Bubarkan Tawuran
    Penulis

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Dua orang mengalami luka akibat dugaan penembakan oleh anggota polisi saat pembubaran aksi tawuran di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (9/8/2025) dini hari.
    Peristiwa ini terjadi setelah Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.
    Salah satunya berinisial R berusia 20 tahun, sementara identitas korban kedua belum disampaikan.
    “Korban dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati dan Mitra Keluarga,” jelas Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi saat dikonfirmasi, Jumat (15/8/2025).
    Awalnya, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, namun salah satunya kemudian dipindahkan ke rumah sakit lain.
    Made menjelaskan bahwa kejadian bermula dari laporan warga pada pukul 02.00 WIB mengenai adanya aksi tawuran. Tim patroli segera menuju lokasi kejadian.
    “Memang pada awalnya banyak kejadian tawuran di Kota Depok. Adanya laporan dari warga pada pukul 2 pagi, hari Sabtu itu. Satu tim Perintis Presisi langsung menuju TKP,” ujar Made.
    Setibanya di lokasi, polisi mendapati sekelompok remaja membawa senjata tajam. Saat diminta berhenti, mereka justru kabur dan meninggalkan beberapa senjata tajam di lokasi.
    “Kita kejar. Namun pada saat itu, kita berusaha dekati, mereka kabur. Sudah kita berhentikan, namun mereka tidak menggubris, tetap saja jalan,” kata Made.
    Polisi mengaku sudah melakukan tiga kali tembakan peringatan ke udara. Namun karena pelaku tetap melarikan diri dan dinilai membahayakan keselamatan petugas, tindakan tegas pun diambil.
    Made memastikan bahwa dua anggota Tim Perintis Presisi yang terlibat dalam penembakan akan diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya.
    “Pasti, sudah setelah kejadian itu (anggota) diperiksa di Propam Polda Metro Jaya,” tegasnya.
    Polres Metro Depok masih mendalami insiden ini, termasuk memeriksa prosedur yang dijalankan di lapangan.
    Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah tindakan yang diambil sesuai prosedur dan proporsional dengan ancaman yang dihadapi petugas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelompok Tani Kampung Bayam Belum Pindah ke Rusun Samping JIS
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Agustus 2025

    Kelompok Tani Kampung Bayam Belum Pindah ke Rusun Samping JIS Megapolitan 15 Agustus 2025

    Kelompok Tani Kampung Bayam Belum Pindah ke Rusun Samping JIS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kelompok Tani Madani Kampung Bayam belum pindah ke rumah susun (rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, meski sudah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan pihak pengelola PT Jakarta Propertindo (JakPro).
    Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon, mengatakan, salah satu alasan mereka belum pindah ke rusun samping JIS, karena harus memindahkan ribuan tanamannya terlebih dahulu.
    “Pertama, kalau Kelompok Tani kan berbeda dengan taman-teman lain, tinggal bawa perabotan, namun ini kan kita kemarin aja ribuan tanaman harus benar-benar kita rapihkan, kita tata, kita enggak bisa asal selesai aja,” ujar Furqon saat diwawancarai di rusun samping JIS, Jumat (14/8/2025).
    Sebab Furqon dan warga lainnya ingin ketika pindah ke rusun, pertanian yang akan menjadi sumber penghasilannya sudah selesai ditata.
    “Bukan enggak koperatif tapi bagaimana jaminan dari JakPro dan pemerintah menanamkan rasa aman dan nyaman buat kami,” ucap Furqon.
    Selain itu, penyebab Furqon belum pindah ke rusun karena masih ada delapan Kepala Keluarga (KK) dari Kelompok Tani Kampung Bayam belum bisa pindah, karena masalah administrasi.
    “Memang ada hal administrasi delapan KK harus selesai karena mereka walau gimana pun memiliki hak. Mudah-mudahan ini PT Jakpro bisa menyesuaikan instruksi Pak Gubernur, yang saya dengan sebelum tanggal 17 Agustus kami harus segera pindah,” kata dia.
    Furqon akan pindah apabila 35 KK dari Kelompok Tani Kampung Bayam bisa semuanya mendapatkan unit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Agustus 2025

    Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan Megapolitan 15 Agustus 2025

    Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
     
    Bagi sebagian remaja, perjalanan menuju bangku sekolah menengah atas (SMA) biasanya berjalan mulus.
    Namun, hal itu berbeda bagi sejumlah siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan (Tangsel).
    Perjuangan mereka untuk melanjutkan pendidikan SMA diwarnai berbagai keterbatasan, yang terutama adalah masalah biaya.
    Hal yang demikian dialami oleh Dewi Astini (15), siswi asal Serang, Banten, yang kini menempuh pendidikan di SRMA 33 Tangsel.
    Dewi bercerita, sebelumnya ia pernah menempuh  pendidikan di pesantren. Namun, ia terpaksa berhenti karena kendala biaya.
    “Sebelumnya aku pernah di pondok pesantren tapi berhenti,” ujar Dewi saat ditemui
    Kompas.com
    di SRMA 33, Jumat (15/8/2025).
    Tak lama setelah berhenti menimba ilmu di pesantren, putri pasangan Subhan dan Sofiah itu kemudian mengutarakan keinginannya untuk kembali bersekolah.
    Sebagai anak keempat dari lima bersaudara, ia ingin mengikuti jejak tiga kakaknya yang sudah lulus sekolah.
    “Pengen sekolah tapi enggak bisa karena masalah biaya,” kata dia.
    Beberapa waktu kemudian, orangtua Dewi menawarkannya untuk masuk ke sebuah sekolah rakyat yang tidak memungut biaya. 
    Meski sempat ragu, Dewi akhirnya menerima tawaran itu. 
    Cita-citanya pun kembali tumbuh meski sempat menganggap hal itu mustahil karena faktor ekonomi.

    “Akhirnya masuk ke sini. Cita-cita saya mau jadi dokter,” jawab dia sambil tersenyum.
    Cerita lainnya datang dari anak bernama Zaki (15), siswa asal Tanah Tinggi, Kota Tangerang.
     
    Setelah lulus SMP, ia sempat bingung hendak melanjutkan sekolah ke mana karena biaya yang terbatas
    . Ia bingung mencari sekolah dengan biasa yang murah agar tidak membebani orangtuanya.
    “Saya dimasukin ke sini karena saya bingung mau sekolah di mana,” kata Zaki.
    Namun, selang beberapa lama kemudian, anggota dari Program Keluarga Harapan (PKH) mendatangi keluarga Zaki dan menawarkan kesempatan bersekolah di sekolah rakyat.
    Akhirnya, orangtua Zaki menyampaikan kabar tersebut dan langsung disetujui oleh Zaki.
    “Saya dikasih tahu orangtua kalau sekolah di sini. Terus saya bilang ‘iya mau’,” kata dia.
    Diketahui, 150 siswa yang diterima di SRMA 33 Tangsel merupakan rekrutmen oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
    Mereka diterima dengan syarat, yakni berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Adapun para siswa tersebut berasal dari tujuh kabupaten/kota di Banten, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.