Eks Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin Masuk DPO Kasus Penipuan Modus Cek Kosong
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka kasus penipuan modus cek kosong, eks Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin dan mantan anggota DPR RI Raden Saleh Abdul Malik, masuk daftar pencarian orang (DPO).
“Benar sudah diterbitkan
DPO
(pada) 14 Oktober 2025,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Sabtu (6/12/2025).
Budhi menjelaskan, penetapan DPO dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.
Sementara itu, pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke Kejaksaan masih menunggu.
“Tersangka telah dilakukan pemanggilan namun tidak hadir,” kata Budhi.
Ia menambahkan, saat ini keberadaan kedua tersangka masih dalam pencarian oleh Polda Metro Jaya.
“Kami berharap yang bersangkutan dapat menjadi warga negara yang patuh hukum,” tambahnya.
Adapun keduanya dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Saat ini, pihak kepolisian terus mengejar para tersangka agar proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan eks Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najmuddin dan Mantan Anggota DPR RI
Raden Saleh Abdul Malik
sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dengan modus cek kosong.
Penetapan tersangka terhadap keduanya dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang dilayangkan pihak perusahaan PT Tirto Alam Sindo (TAC) pada Maret 2020 silam.
“Iya, sudah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (21/12/2021). dialnsir dari
Tribunnews.com
.
Kasus penipuan yang dilakukan Najmuddin bermula saat kedua tersangka terlibat dan menjalin kerjasama bisnis kayu dengan PT TAC pada 2019 silam.
Kuasa Hukum PT TAC, Andreas menjelaskan, saat itu Najmuddin yang masih menjabat Gubernur Bengkulu mengaku memiliki hak atas pengelolaan hutan (HPH), sehingga dapat mempermudah bisnis pengolahan kayu tersebut.
“Jadi pada 2019 Juni atau Juli kalau enggak salah, klien saya dengan Agusrin Najmuddin bertemu untuk bekerjasama, untuk bidang kayu di Bengkulu,” kata Andreas.
“Waktu itu karena si Najmuddin mengaku punya HPH. Kemudian klien saya punya pabrik, alat berat, dan kendaraan berat segala macam,” sambungnya.
Saat penjajakan, kedua pelaku lantas menawarkan kliennya agar menjual pabrik yang dimiliki PT TAC senilai Rp 33 miliar. Kedua tersangka menyetor uang muka senilai Rp 2,9 miliar.
Keduanya menjanjikan sisa pembayaran akan dilunasi dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan ke depan.
“Sebagai itikad baik mereka mengeluarkan dua lembar cek, nilainya masing-masing Rp 10,5 miliar dan Rp 20 miliar,” ungkap Andreas.
Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan tersangka justru tak melunasi pembayaran sesuai dengan nominal yang tertulis di dalam cek tersebut.
Andreas menyebut, tersangka hanya membayar kurang lebih Rp 4 miliar. Sisa pembayaran itu kemudian tak kunjung dilunasi hingga setahun berjalan.
“Intinya masih sisa 25,8 miliar. Setelah itu sepanjang 2019 sampai 2020 mereka langsung ping pong masalah pelunasan,” kata Andreas.
Merasa ditipu, akhirnya PT TAC melaporkan dugaan penipuan dengan modus cek kosong itu ke Polda Metro Jaya.
Laporan itu teregistrasi dengan nomor 1812/III/Yan 2.5/2020/SPKTPMJ tertanggal 17 Maret 2020.
Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Najmuddin dan Abdul Malik sebagai ditetapkan sebagai tersangka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2013/05/20/1108584-bil--inspeksi-mendadak--780x390.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Eks Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin Masuk DPO Kasus Penipuan Modus Cek Kosong Megapolitan 6 Desember 2025
-

Polisi tangkap dua pelaku pengeroyokan di Koja, Jakut
Jakarta (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap dua pelaku pengeroyokan berinisial RF (23) dan ZAA (19) di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa keduanya ditangkap pada Jumat (5/12) di Koja, Jakarta Utara, berdasarkan laporan polisi LP/B/2316/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.
Dalam laporan tersebut, korban berinisial MDS awalnya memiliki utang dengan terlapor (ZAA) sebesar Rp3,4 juta dan terlapor memaksa korban untuk membayar, namun korban tidak punya uang untuk membayarnya.
“Kemudian korban dibawa oleh para pelaku ke bengkel motor (TKP), lalu korban dikeroyok dengan cara ditutup matanya dengan menggunakan lakban lalu disundut dengan menggunakan rokok, lalu diteteskan sedotan yang meleleh, ditendang, di sekujur tubuh dan kepala,” kata Budi.
Atas kejadian tersebut korban mengalami luka lecet, memar, dan sundutan rokok di kedua tangan, pelipis, leher belakang, punggung, dan kepala.
Setelah menerima laporan tersebut polisi bergerak cepat dan melakukan penangkapan pada Jumat (5/12) di Koja, Jakarta Utara.
“Dalam penangkapan tersebut, dua pelaku diamankan tanpa perlawanan,” katanya.
Sejumlah barang bukti turut disita saat para pelaku diamankan berupa sepeda motor, lakban, dan handphone milik korban yang diduga digunakan serta dibawa saat kejadian pengeroyokan.
Budi mengatakan bahwa pengungkapan ini menunjukkan respon cepat Polri dalam menangani laporan masyarakat. Polri tetap konsisten menegakkan hukum dengan cara yang humanis dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
“Laporan sekecil apa pun tidak kami abaikan. Polri hadir untuk memberi rasa aman,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno menegaskan bahwa seluruh proses penindakan dilakukan secara profesional dan terukur.
“Yang terpenting korban mendapatkan keadilan,” tuturnya.
Saat ini,.kata dia, kedua pelaku sudah diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lanjutan, termasuk pendalaman motif dan pemeriksaan saksi-saksi.
Onkoseno juga mengimbau masyarakat agar segera melapor ke layanan call center Polri 110 jika mengetahui atau mengalami tindak kejahatan.
“Polri memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat, transparan, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis,” katanya.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

PMI Jaktim salurkan bantuan penyintas kebakaran di Cakung Timur
Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur memberikan bantuan bagi penyintas kebakaran sembilan unit kontrakan di Jalan Kayu Tinggi, RT 08/05, Cakung Timur, Cakung, pada Rabu (3/12) malam.
“Kita berikan bantuan untuk meringankan beban warga yang sedang terkena musibah di Cakung Timur. Mudah-mudahan bermanfaat,” kata Kepala Seksi Humas dan Komunikasi PMI Jakarta Timur Agus Bastian di Jakarta, Sabtu.
Agus menyebut, bantuan diberikan sebagai tindak lanjut dari permohonan pihak kelurahan setempat
Saat ini penyintas kebakaran yang berjumlah 10 Kepala Keluarga (KK) berada di tenda pengungsian milik Suku Dinas Sosial setempat yang tak jauh dari lokasi kejadian.
Bantuan yang diberikan masing-masing berupa delapan pieces perlengkapan sekolah (school kit), 10 tikar, 10 paket sembako, dan 10 selimut bantuan.
“Semua bantuan ini diterima Ketua RT 08, Cakung Timur sekaligus penanggung jawab posko pengungsian masyarakat terdampak kebakaran,” ujar Agus.
Sebelumnya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur mengungkapkan, kerugian akibat kebakaran sembilan pintu kontrakan di Cakung Timur, pada Rabu (3/12) malam mencapai Rp250 juta.
“Objek yang terbakar rumah semi permanen dengan luas sekitar 500 meter persegi milik Pak Amin, pak RT 08. Akibatnya, total kerugian mencapai Rp250 juta,” kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/12).
Abdul menyebutkan, informasi kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) Dinas Gulkarmat Jakarta melalui layanan darurat sekitar pukul 20.14 WIB.
Petugas Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jaktim langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.
“Kami terima kabar pukul 20.14 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 20.26 WIB. Awal pemadaman kami lakukan pukul 20.27 WIB,” ujar Abdul.
Abdul menyebutkan, api berhasil dilokalisir pukul 20.50 WIB. Waktu pendinginan sekitar pukul 20.59 WIB dan status kebakaran dinyatakan selesai pukul 21.48 WIB.
Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dengan 60 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan kebakaran rumah tersebut.
Dari hasil penyelidikan awal, api diduga terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga.
Bangunan kontrakan yang berdempetan dan terbuat dari bahan yang sebagian besar mudah terbakar membuat api cepat merembet.
Sebanyak sepuluh kepala keluarga dengan total 30 jiwa berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/08/27/68ae80079360e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta Megapolitan 6 Desember 2025
584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiagakan ratusan Pasukan Putih dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk membantu menangani pasien
stroke
di Jakarta.
“Ada
Pasukan Putih
yang jumlahnya 584, dan Pasukan Putih ini memang secara khusus memberikan pelayanan kepada lansia dan difabel. Maka untuk itu, kita tambahkan (tugasnya). Pasukan Putih kita tugaskan secara khusus untuk berkaitan dengan
stroke
ini,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
Adapun Pasukan Putih merupakan julukan bagi petugas layanan kesehatan keliling dari Dinkes DKI Jakarta. Mereka bertugas untuk mendatangi langsung rumah warga rentan, di antaranya lansia dan penyandang disabilitas, untuk memberikan perawatan dasar, pendampingan, serta edukasi kesehatan.
Menurut Pramono, dukungan Pasukan Putih sangat penting karena
golden period
atau masa kritis penanganan pasien
stroke
hanya berlangsung sekitar 4,5 jam.
Ia mengakui, proses ini tidak mudah dilakukan di Jakarta yang memiliki banyak titik kemacetan.
“Jakarta berkomitmen untuk penanganan siaga stroke ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga memberikan fasilitas tambahan kepada Dinas Kesehatan untuk Pasukan Putih dilengkapi dengan ambulans-ambulans, dan kami mulai sekarang punya ambulans yang listrik, mobil listrik,” kata Pramono.
Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, angka kecacatan akibat stroke di Jakarta mencapai 21,4 persen.
“Angka kecacatan akibat stroke di Jakarta cukup tinggi. Ada 21,4 persen dan 2,9 persen di antaranya berakhir dengan kematian,” ujar Ani di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat.
Ia melanjutkan,
stroke
merupakan penyakit yang perlu ditangani dengan cepat, yakni kurang dari 4,5 jam sejak gejala pertama muncul.
Penanganan yang cepat dan tepat, menurut Ani, juga dapat berkontribusi pada peningkatan Global City Index melalui perbaikan kualitas hidup (
quality of life
) dan peningkatan produk domestik bruto (PDB) per kapita.
Oleh karena itu, Dinkes mendorong Jakarta bisa menjadi kota siaga
stroke
.
Ani menyebut, Jakarta telah memiliki berbagai sumber daya yang mendukung upaya tersebut, di antaranya Pasukan Putih (petugas pelayanan kesehatan keliling), puskesmas, rumah sakit, layanan ambulans gawat darurat, command center, JakAmbulans, JakConnected, dan JakWarehouse.
Menurut dia, pelayanan bagi pasien
stroke
juga harus terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, respons cepat, perawatan akut, hingga rehabilitasi dan pemulihan.
“Sehingga sistem ini memastikan setiap warga mendapatkan layanan yang cepat, tepat dan terstandar,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

“Urban Sustainability Education” ajak pelajar pahami ketahanan pangan
Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menggelar kegiatan “Urban Sustainability Education” atau pendidikan yang berfokus pada pemahaman pembangunan berkelanjutan kepada sejumlah pelajar untuk memahami ketahanan pangan sejak dini.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, program ini sebagai langkah strategis dalam menanamkan pola pikir berkelanjutan sejak dini kepada peserta didik melalui pendekatan aplikatif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan kota modern.
“Para peserta didik ini dibekali pemahaman tentang ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta solusi terhadap berbagai persoalan perkotaan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah pertanian perkotaan (urban farming) yang mengenalkan anak-anak pada pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan.
Selain itu, konsep “urban scouting” juga diperkenalkan sebagai bentuk transformasi kegiatan kepramukaan yang disesuaikan dengan karakter kota besar.
“Urban scouting membekali peserta dengan karakter tangguh untuk bertahan di kota besar, memahami risiko, mitigasi bencana, hingga mencari solusi atas permasalahan perkotaan,” kata Nahdiana.
Menurut dia, pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga harus menghadirkan pengalaman langsung yang membentuk karakter, kepedulian, dan keberanian anak-anak untuk menjadi agen perubahan.
“Sekolah diharapkan menjadi pusat pembelajaran berkelanjutan yang membuka ruang kreativitas dan ekspresi peserta didik,” ucap Nahdiana.
Dia berharap, kegiatan ini mampu menjadi inspirasi dalam menyiapkan masa depan Jakarta yang lebih baik.
“Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan kalian sebagai penerus kota Jakarta,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan “Urban Sustainability Education” ini.
Menurutnya, ini sebuah program pendidikan yang menanamkan pola pikir keberlanjutan sejak usia dini kepada para pelajar.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta didik dapat tumbuh sebagai generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran lingkungan serta kemampuan merancang solusi atas berbagai persoalan perkotaan di masa depan.
“Semoga anak-anak Jakarta tumbuh menjadi generasi yang mampu bertahan hidup di kota besar, memahami persoalan perkotaan, dan menghadirkan solusi nyata,” ucap Hendra.
“Urban Sustainability Education” diikuti sebanyak 1.799 peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK termasuk siswa-siswi pra-sejahtera, berkebutuhan khusus, serta diaspora di Jakarta yang diselenggarakan di Ocean Ecopark Ancol Jalan Lodan II, Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu.
Kegiatan pada tahun ini menghadirkan dua kegiatan utama, yakni “Urban Farming” dan “Urban Scouting”.
Selain itu juga kegiatan ini juga menampilkan beragam pertunjukan edukatif dan seni budaya, di antaranya membatik dari bahan akar mangrove oleh murid disabilitas, permainan tradisional, senam semaphore, tari, angklung, vokal, serta musikalisasi puisi.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Rekan Indonesia: Pemenuhan hak dasar warga perlu diperhatikan
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho, menilai Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) perlu memperkuat agenda pemenuhan hak dasar warga, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan.
“Persoalan HAM bukan hanya terkait kasus besar, tetapi juga masalah sehari-hari yang dialami warga saat berhadapan dengan pelayanan publik,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, setelah kementerian tersebut berdiri sebagai institusi tersendiri pada 2024, menunjukkan tantangan besar dalam pelaksanaan HAM.
Komnas HAM mencatat 2.305 laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2024, sementara pada Januari–Mei 2025 terdapat 1.100 laporan tambahan.
Sebagian besar aduan, kata dia, berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, serta hak atas rasa aman.
Agung menilai tingginya angka pengaduan ini menandakan perlunya perbaikan pada pelayanan publik dan pengawasan aparatur negara.
Ia menyatakan pada sektor kesehatan, Indonesia masih menghadapi beban tuberkulosis (TBC) yang tinggi. Laporan Kementerian Kesehatan dan WHO menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia.
Agung mengungkapkan bahwa kesenjangan layanan kesehatan dasar masih terasa di banyak daerah, terutama dalam akses diagnosis dan pengobatan bagi warga berpenghasilan rendah.
“Banyak warga yang terlambat mendapatkan layanan medis karena kendala biaya, jarak, atau keterbatasan tenaga kesehatan. Ini menunjukkan pemenuhan hak kesehatan belum merata,” ujarnya.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan disparitas dalam akses layanan kesehatan ibu dan anak di sejumlah provinsi.
Kondisi serupa terlihat di sektor pendidikan. Data BPS menunjukkan angka putus sekolah masih muncul di setiap jenjang, dengan ketimpangan akses antara keluarga berpendapatan rendah dan tinggi tetap signifikan.
Selain itu, praktik pungutan liar dan kendala administratif masih menjadi keluhan masyarakat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Agung menilai tantangan tersebut harus menjadi fokus utama Kemenham dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI. Ia menekankan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan dasar negara.
Menurut dia, keberadaan kementerian baru ini diharapkan tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi, melainkan menjadi langkah awal untuk memperkuat peran negara dalam menjamin hak konstitusional warga.
“Pemenuhan HAM harus terlihat pada bagaimana negara melayani rakyatnya. Itu yang menjadi ukuran paling nyata,” katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/12/06/6933f1fab18de.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Orangtua Harap Perusahaan Lebih Terbuka pada Difabel: Dirangkulah, Mereka Juga Sekolah Megapolitan 6 Desember 2025
Orangtua Harap Perusahaan Lebih Terbuka pada Difabel: Dirangkulah, Mereka Juga Sekolah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Orangtua peserta Job Fair Disabilitas Universitas Tarumanagara (Untar), Agustinawati, berharap agar perusahaan lebih membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas atau difabel.
Harapan itu ia sampaikan saat menemani anaknya, Muhammad Hadi Zulfian, lulusan SMA Luar Biasa (SLB) yang merupakan penyandang tunagrahita dan
down syndrome
, mengikuti
Job Fair Disabilitas
Untar di Kampus 2 Untar, Jakarta Barat, Sabtu (6/12/2025).
“Kami juga berharap ya dirangkulah anak-anak kami, jadi tidak menganggur dan sia-sia karena kan (anak-anak) sekolah juga,” kata dia saat diwawancarai
Kompas.com
di lokasi, Sabtu.
Ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya menilai kompetensi yang dimiliki oleh seorang disabilitas, bukan keterbatasannya.
“Jadi jangan dilihat kekurangannya, tapi lihat dong potensinya,” ucapnya.
Agustinawati datang bersama Hadi dan mengarahkan putranya ke stan lowongan kerja di bidang baking, sesuai dengan pelatihan tata boga yang pernah diikuti Hadi melalui program Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur.
Ia menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi masih menjadi tantangan bagi putranya. Meski begitu, Hadi mampu memahami dan menjalankan instruksi dengan baik.
“Kalau fokus, kalau kita suruh apa, dia mengerti, paham,” ujar Agustinawati.
Ia juga mengapresiasi meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas dan berharap pola rekrutmen inklusif seperti dalam
job fair
ini dapat diperluas ke berbagai kegiatan ketenagakerjaan lainnya.
“Alhamdulillah sih kayaknya sekarang, gubernur sekarang ya, Pak Pram sama Bang Doel ya, itu sudah benar-benar sekian persen lebih gitu sudah memperhatikan banget anak disabilitas,” tambahnya.
Di sisi lain, Agustina menilai
job fair
kali ini memberikan ruang yang hangat dan inklusif bagi putranya.
“Sambutannya memang semua pada ramah ya,
welcome
banget untuk anak-anak disabilitas. Jadi kami merasa di sini anak kami itu dirangkul, tidak dibeda-bedakan, walaupun ada keterbatasan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/05/6932c987197cb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

