Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Polisi rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR imbas aksi unras

    Polisi rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR imbas aksi unras

    Jakarta (ANTARA) – Polisi merekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, terutama depan Gedung DPR/MPR menyusul unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK), Kamis.

    Kendaraan dari Semanggi yang mengarah ke Tomang atau Grogol dialihkan ke Jalan Gelora atau Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR.

    Saat ini, Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas, karena seluruh lajur digunakan massa.

    Tampak di lokasi pada pukul 17.25 WIB, massa masih berorasi dengan membawakan sejumlah isu nasional yang menurut mereka tidak adil bagi rakyat.

    Aksi unjuk rasa tersebut juga sempat memanas beberapa kali, karena massa mencoba membakar ban bekas dan petugas langsung memadamkan api.

    Aksi tersebut sempat menimbulkan gesekan antara petugas dan juga mahasiswa meski akhirnya mereka mundur perlahan mengikuti arahan dari para koordinator.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    Sejumlah kendaraan saat melaju di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai harus ada rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, khususnya setiap kali jam sibuk.

    “Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan di sekitar TB Simatupang dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif, agar kendaraan bisa terurai.

    Akan tetapi Khoirudin, mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

    Khoirudin mengatakan bahwa langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

    “Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, masalah macet di jalan tersebut muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat ada proyek perbaikan.

    ​Khoirudin menambahkan bahwa kemacetan bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar.

    Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

    ​Salah satu hal yang paling mendesak, kata dia, adalah kehadiran petugas di lapangan seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

    ​”Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyurati Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Menurut dia, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).

    “Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek Pemerintah Pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

    Pada 16 Agustus 2025, dia mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana.

    Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah.

    Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.

    “Saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.

    Sumber : Antara

  • Misteri Penemuan Jenazah Kepala Cabang Bank BUMN Tewas Diikat dan Dilakban

    Misteri Penemuan Jenazah Kepala Cabang Bank BUMN Tewas Diikat dan Dilakban

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi tengah mengusut dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank BUMN di Jakarta Pusat berinisial MIP (35).

    Awalanya, peristiwa penculikan terhadap MIP terjadi pada Rabu (20/8/2025). Keluarga kemudian membuat laporan kepolisian pada Kamis (21/8/2025) dini hari.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky mengatakan pihaknya telah menangkap empat pelaku dalam peristiwa itu, namun pelaku utamanya masih diburu Kepolisian.

    “Baru empat orang yang diamankan, eksekutornya lagi dikejar, lagi lari,” ujar Dicky kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Dicky menambahkan penanganan kasus dugaan penculikan ini dilakukan oleh personel gabungan Polres Metro Jakarta Timur fan Resmob Polda Metro Jaya.

    Adapun, Dicky menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa mengungkap lebih detail terkait peristiwa ini. Namun demikian, tim Resmob Polda Metro Jaya masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

    “Ditangani oleh Resmob Polda Metro Jaya, ya, untuk penanganan kasus ini dan yang menangkap pelaku. Yang sudah mengamankan Polda. Polda lagi mengembangkan kasus sekarang, sedang fokus mengamankan pelaku,” pungkasnya.

    Fakta-fakta Temuan Jenazah Kacab Bank BUMN Diikat dan Dilakban
    Kronologi Penculikan Kacab Bank BUMN

    Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, nampak MIP tengah berada di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025). Saat hendak menuju mobilnya berkelir hitam, namun MIP kemudian disergap oleh sejumlah orang.

    Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

    “Betul CCTV saat penculikan,” kata Kepala Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

    Jenazah Ditemukan Terikat dan Dilakban

    Kapolsek Serang Baru AKP Hotma Sitompul membenarkan telah menemukan mayat dengan kondisi kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. Mayat itu teridentifikasi merupakan jenazah dari MIP.

    “Ya saat kami datangi TKP, kondisi korban saat itu dilakban di bagian matanya dan diikat di kakinya,” ujar Hotma.

    Jenazah itu ditemukan di Kampung, Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2024) sekitar 05.30 WIB.

    Adapun, mayat MIP ini ditemukan oleh warga yang tengah melintasi area penemuan mayat. Sementara itu, jenazah itu kini telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

    “Untuk jenazah saat ini telah kami evakuasi dan akan kami bawa ke RS Polri Kramat Jati guna proses penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya.

  • Arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR tersendat akibat demo

    Arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR tersendat akibat demo

    Jakarta (ANTARA) – Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, tersendat akibat unjuk rasa oleh mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK), Kamis.

    Tampak di lokasi, sekitar pukul 16.40 WIB, kendaraan yang mengarah ke Tomang atau Grogol padat merayap karena aksi itu.

    Massa sempat menutup jalan sepenuhnya dengan membentangkan spanduk dan juga merangsek ke jalan raya.

    Kemudian, petugas yang berjaga sempat bersitegang dengan massa.

    Penutupan jalan tidak berlangsung lama karena petugas langsung membuat pagar betis dan menghalau mereka untuk kembali ke depan gedung.

    Saat ini, jalan Gatot Subroto hanya dapat dilalui satu lajur dari tiga lajur yang ada di jalan protokol tersebut.

    Petugas saat mengatur arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Akibat penyempitan jalan tersebut membuat kendaraan dari arah Semanggi menumpuk, untuk kemudian bergantian melewati satu lajur dan jalur Transjakarta.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR selama aksi tersebut berlangsung guna mengantisipasi kemacetan.

    Rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.

    Warga juga disarankan menggunakan jalur alternatif lain agar mobilitas tetap lancar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OTT Immanuel Ebenezer, KPK Sita Puluhan Mobil hingga Motor Ducati

    OTT Immanuel Ebenezer, KPK Sita Puluhan Mobil hingga Motor Ducati

    Bisnis.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pada Rabu (20/8/2025) malam.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan dari hasil OTT tersebut, penyidik KPK telah menyita puluhan mobil, sejumlah uang, dan motor Ducati.

    “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” tulis Fitroh dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025)

    Fitroh menuturkan Wamenaker Immanuel, yang merupakan kader Partai Gerindra itu, diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelasnya

    Namun, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang juga diusut KPK di lingkungan Kemnaker. 

    Istana telah merespons terkait penangkapan Immanuel. Dilansir dari pemberitaan Bisnis, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 

    Sebagai informasi, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya setelah melakukan OTT apabila ingin melakukan penyidikan dan penetapan tersangka atas OTT yang menjerat Immanuel Ebenezer. 

  • Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta

    Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana membacakan laporan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:20 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan wisata edukasi sangat penting bagi anak-anak, terutama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membangkitkan semangat belajar dan meraih cita-cita mereka.

    Tak hanya itu, dia mengatakan wisata edukasi itu juga penting agar seluruh anak di Jakarta dapat menikmati setiap fasilitas yang ada.

    “Secara khusus, saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan, mohon ini bagi warga Jakarta diatur secara baik (wisata edukasi untuk anak-anak sekolah),” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut dia, wisata edukasi atau edutrip (educational trip) bagi anak-anak penerima KJP Plus mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh mereka.

    Dia pun mengaku pernah melihat banyak anak Jakarta yang belum dapat menikmati secara langsung fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Jakarta.

    “Contoh, ketika saya di Ancol, kurang lebih 2 km dari Taman Impian Jaya Ancol, banyak anak-anak yang hanya melihat Ancol dari luar. Maka saya sampaikan, saya ingin anak-anak Jakarta bisa menikmati fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta untuk membuka wawasan bagi yang bersangkutan,” ujar Pramono.

    Dia juga menginginkan agar edutrip tersebut membuat anak-anak Jakarta memiliki cita-cita yang tinggi untuk masa depan mereka. 

    Pria yang akrab disapa Pram itu menceritakan saat masih duduk di bangku kelas 4 SD, ia ingin sekali melihat Monumen Nasional (Monas). Sejak saat itu, ia berkeinginan agar punya kesempatan untuk selalu melihat Monas. Siapa sangka, ia kini justru memiliki kantor yang tepat berhadapan dengan Monas.

    “Ini untuk memacu semangat. Dengan kerja keras, kesungguhan, mimpi, fokus, dan sebagainya saya yakin ini akan menjadi modal untuk bisa bersekolah dengan baik,” ungkap Pramono.

    Pada Kamis, dia juga berkesempatan melepas kegiatan edutrip yang diikuti siswa-siswi tahap SD, SMP hingga SMK.

    Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana menyebutkan sebanyak 1.000 siswa penerima KJP dari jenjang SD, SMP, SMK dijadwalkan mengunjungi beberapa museum dan perpustakaan di Jakarta.

    “Peserta edutrip berangkat dari delapan titik kecamatan menggunakan bus sekolah dengan tujuan museum-museum dan perpustakaan di Jakarta,” tutur Nahdiana.

    Dia menjelaskan peserta didampingi oleh 215 guru pendamping dan 45 pemandu wisata dari SMK Negeri 27 dengan jurusan Usaha Layanan Wisata.

    Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran secara kontekstual dan memberikan suasana belajar di luar kelas dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Jakarta.

    “Terima kasih kepada seluruh kolaborator yang membantu pelaksanaan ini. Kepada Baznas Bazis DKI, PAM Jaya dan seluruh OPD terkait,” tutup Nahdiana.

    Sumber : Antara

  • 5 Prabowo Sayangkan Wamenaker Kena OTT KPK, Sudah Peringatkan agar Tidak Korupsi Nasional

    5 Prabowo Sayangkan Wamenaker Kena OTT KPK, Sudah Peringatkan agar Tidak Korupsi Nasional

    Prabowo Sayangkan Wamenaker Kena OTT KPK, Sudah Peringatkan agar Tidak Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menyayangkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
    Pasalnya, Prabowo sudah berkali-kali memperingatkan jajaran Kabinet Merah Putih agar tidak melakukan korupsi.
    “Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa, ya menyayangkan. Menyayangkan, di tengah sudah berkali-kali diingatkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), ketika ditanya soal reaksi Prabowo saat mengetahui Noel ditangkap KPK.
    Namun, kata dia, Prabowo tidak sampai terkejut secara ekspresif.
    “Ya kalau terkejut wow-nya gitu ya enggak,” imbuh dia.
    Prasetyo menuturkan, Prabowo sudah berkali-kai menyampaikan bahwa salah satu niat utama bekerja di pemerintah adalah memberantas tindak pidana korupsi.
    Ia menyebutkan, niat tersebut hendaknya dimulai dari para pejabat yang duduk di pemerintahan.
    “Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh, terutama anggota kabinet, untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya,” kata Prasetyo.
    Politikus Partai Gerindra ini tidak memungkiri bahwa OTT terhadap Noel akan menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk menjauhi korupsi.
    “Ya tentu justru dengan kejadian ini akan, barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet,” kata dia.
    KPK menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dalam OTT di Jakarta pada Rabu (20/8/2025) malam.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebutkan, ada 10 orang yang dicokok dalam OTT itu.
    KPK juga menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam operasi tersebut.
    Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah disegel oleh KPK.
    Fitroh mengatakan, OTT ini digelar terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
    “(OTT terkait) Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar dia.
    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya usai ditangkap dalam OTT.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Kantor Kemnaker Disegel Usai KPK OTT lmmanuel Ebenezer

    Penampakan Kantor Kemnaker Disegel Usai KPK OTT lmmanuel Ebenezer

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel salah satu ruangan yang terletak di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) usai melakukan tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa terdapat ruangan yang telah dipasang segel ‘Dalam Pengawasan KPK’ di kantor Kemnaker usai operasi senyap itu.

    “Ya [benar],” ujar Fitroh singkat melalui pesan teks kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025).

    Fitroh juga membenarkan pertanyaan Bisnis bahwa saat ini Wamenaker Immanuel Ebenezer, atau disapa Noel, sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Pada pernyataan terpisah, dia turut mengungkap bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih dan politisi Partai Gerindra itu terjaring OTT terkait dengan dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan pengurusannya ke Kemnaker.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang juga diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

    Sebelumnya, Fitroh telah mengonfirmasi penegak hukum di KPK melakukan tangkap tangan kepada Noel. Dengan demikian, dia menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terjaring OTT KPK.

  • Sebanyak 1.145 personel disiagakan kawal unjuk rasa di DPR

    Sebanyak 1.145 personel disiagakan kawal unjuk rasa di DPR

    Ribuan personel gabungan menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (21/8/2025). ANTAR/HO-Humas Polres Metro.

    Sebanyak 1.145 personel disiagakan kawal unjuk rasa di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:28 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan 1.145 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) bersama beberapa elemen aliansi lainnya di depan Gedung DPR/MPR.

    “Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan, seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan personel yang bertugas tidak dibekali senjata api, dan pengamanan dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis.

    Seluruh personel, sambung dia, sudah mulai menggelar simulasi, yang kemudian dilanjutkan dengan apel pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi segala kemungkinan saat unjuk rasa.

    Menurut dia, massa dijadwalkan berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengusung sejumlah isu, di antaranya penolakan terhadap kapitalisme, imperialisme, dan militerisme, serta seruan untuk mengganyang oligarki.

    “Polisi hadir bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat,” ujar Susatyo.

    Dia menambahkan kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang, namun tetap harus dijalankan secara damai.

    “Unjuk rasa hendaknya menjadi ruang penyampaian aspirasi, bukan ajang kericuhan. Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” tutur Susatyo.

    Polisi juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR selama aksi tersebut berlangsung guna mengantisipasi kemacetan.

    Rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan. Warga disarankan menggunakan jalur alternatif lain agar mobilitas tetap lancar.

    Sumber : Antara

  • Sah! DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

    Sah! DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR RI mengesahkan Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR untuk menggantikan hakim Arief Hidayat yang akan purnatugas pada bulan Februari 2026.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Kamis (21/8/2025).

    “Berdasarkan pandangan seluruh fraksi secara bulat disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI, Komisi III DPR RI memutuskan menyetujui saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., sebagai hakim konstitusi,” katanya.

    Dia menyampaikan keputusan itu sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah tanggal 19 Agustus 2025 yang salah satu agendanya membahas surat masuk dari pimpinan Mahkamah Konstitusi nomor 3093.1/KP/07.00/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025, terkait pemberitahuan berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi Profesor Arief Hidayat.

    Usulan Inosentius dinilai telah memenuhi syarat administrasi dan lolos fit and proper test. Habiburokhman mengatakan usulan itu merupakan bagian dari perekrutan aktif dari anggota DPR untuk mengajukan calon hakim MK yang berkompeten.

    Menurutnya usulan tersebut bagian dari kepentingan rakyat karena DPR merupakan wakil rakyat. Adapun terkait pengangkatan Inosentius diserahkan kepada pemerintah sehingga Habiburokhman belum dapat mengkonfirmasi jadwal pelantikan Inosentius.

    Setelah memberikan pidato persetujuan pergantian hakim MK, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal selaku pimpinan sidang mengetok palu sebagai tanda Inosentius sah menjadi calon hakim MK usulan DPR.

    “Apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan pergantian hakim konstitusi kepada MK usulan DPR tersebut apakah dapat disetujui?” katanya.

    “Sah,” jawab para tamu undangan.