Jenis Media: Metropolitan

  • Pemkot Jaksel minta lurah cepat respon terkait aduan masyarakat

    Pemkot Jaksel minta lurah cepat respon terkait aduan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) meminta para lurah cepat merespon terkait adanya aduan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

    “Saya minta ini cepat merespon aduan masyarakat dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Kamis.

    Anwar mengingatkan bagi lurah yang belum bisa melakukannya, maka ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada warga.

    Dalam Rakorwil itu, dia memberikan penghargaan kepada beberapa wilayah atas capaian kinerja pelayanan Cepat Respon Masyarakat (CRM) Semester I 2025 dengan Koordinasi Tercepat diantaranya kepada Kelurahan Cipedak, Cilandak Barat dan Tebet Timur.

    Kemudian penghargaan Penyelesaian Tercepat untuk Kelurahan Menteng Atas, Tebet Timur dan Cipete Selatan.

    Selanjutnya, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I 2025 dengan Nilai Tertinggi yaitu Kelurahan Cipedak, Cipete Utara dan Kebayoran Lama Utara.

    Anwar mengatakan, prestasi yang diraih hari ini merupakan langkah yang baik diambil para lurah dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.

    “Permasalahan yang ada di lingkungan warga harus diselesaikan bersama dan sebaik mungkin, agar tidak adanya permasalahan lainnya,” katanya.

    Dalam koordinasi hari ini, seluruh peserta yang hadir diminta untuk menjaga kekompakan, solidaritas dan kebersamaan dalam membangun Jakarta Selatan yang lebih baik lagi.

    “Nantinya ada Festival Dewan Kota, ada Baznas Bazis, ada event lainnya juga saya minta harus kompak, tunjukkan Jakarta Selatan itu yang terbaik,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 30 pelatih sanggar tari ikut pelatihan seni Nusantara di Jaksel

    30 pelatih sanggar tari ikut pelatihan seni Nusantara di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 30 pelatih sanggar tari mengikuti Pelatihan Seni Tari Nusantara yang digelar Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB), Kebon Baru, Tebet.

    “Pelatihan Seni Tari Nusantara Tahun 2025 ini diikuti 30 peserta yang merupakan pelatih sanggar tari di wilayah Jakarta Selatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pembinaan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan, Hubazurine Indol di Jakarta, Kamis.

    Hubazurine mengatakan pelatih dalam pelatihan tersebut merupakan profesional di bidang seni tari, yakni Wiwiek Widiastuti.

    Dia menjelaskan, dalam pelatihan yang digelar selama 10 hari dari 21 Agustus hingga 3 September 2025 ini, para peserta diajarkan materi Tari Ngarojeng dan beberapa tari kreasi baru dengan iringan rebana biang.

    Selain untuk melestarikan budaya seni tari yang ada di Indonesia khususnya Jakarta, pelatihan ini juga untuk meningkatkan kemampuan para pelatih agar nantinya memberikan manfaat lebih kepada peserta didiknya di sanggar.

    “Semoga saja ini dapat menambah pemahaman atau dapat mengembangkan keterampilan motorik, koordinasi, dan ekspresi diri melalui gerakan tari para peserta,” katanya.

    Sementara itu, salah satu peserta yang merupakan pelatih Sanggar Selendang Putih Cilandak, Zaki Fajarini menyampaikan pelatihan ini sangat positif dan menguntungkan bagi para pelatih untuk menambah ilmu-ilmu baru dalam seni tari.

    “Kami juga sangat senang adanya kolaborasi latihan tari kreasi baru dan musik. Tentunya ini menjadi hal baru yang akan kami sebarkan ke anak didik nantinya,” ucap Zaki.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SDM ujung tombak jaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di DKI

    SDM ujung tombak jaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Bratata mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi ujung tombak menjaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “SDM pengadaan barang dan jasa unjuk tombak kami di depan untuk menjaga, menggawangi akuntabilitas pengadaan,” kata Michael dalam acara terkait SDM pengadaan di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, banyak kasus terjadi dimulai dari pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan.

    Oleh karena itu, dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan secara keseluruhan, BPKD menginginkan SDM pengadaan barang dan jasa yang handal, berintegritas, dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik serta dilandasi aturan-aturan.

    Dia memahami berat dan sulitnya kerja petugas SDM pengadaan barang dan jasa karena dirinya pernah menjabat posisi itu 23 tahun lalu. Namun, dia berharap petugas dapat terus belajar agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai aturan.

    “Saya memahami betapa sulitnya, beratnya seorang petugas SDM pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pekerjaannya. Untuk itu, kita sama-sama belajar. Peraturan berubah demikian besar dan pelaksanaan di lapangan juga begitu dinamis,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Humas dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hermawan mengingatkan peran penting SDM pengadaan meliputi perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola barang dan jasa.

    Bahkan, SDM pendukung ekosistem pengadaan dengan tujuan memastikan proses tersebut berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

    Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencetak SDM pengadaan barang dan jasa yang handal adalah edukasi yang diberikan LKPP.

    Adapun pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memanfaatkan sistem e-katalog. Pemanfaatan e-katalog dapat meningkatkan efisiensi serta kemudahan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI DKI tekankan pentingnya sinergi dengan wartawan

    KI DKI tekankan pentingnya sinergi dengan wartawan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menekankan pentingnya membangun sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat demokrasi.

    “Musuh demokrasi bukan negara lain, melainkan ketika kepentingan publik yang tidak dikawal. Karena itu, diperlukan media yang kuat. Sinergi ini bukan hanya dengan pimpinan PWI, tetapi juga jurnalis di lapangan. Mereka yang menjadi garda terdepan check and balance dalam demokrasi,” kata dia di Jakarta, Kamis.

    Menurut Harry, keluaran (output) KI secara teknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi. Namun, peran media menjadi kunci penting dalam mencerahkan publik dan mengawal kepentingan masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo mengatakan media harus tetap hidup di tengah disrupsi dan era pasca-kebenaran (post-truth).

    “Media tidak boleh mati. Justru saat terjadi disrupsi dan banjir informasi di media sosial, pers hadir sebagai penyeimbang sekaligus penenang masyarakat,” ujarnya.

    Meski industri media menghadapi keterbatasan, termasuk pengurangan awak redaksi, kata dia, pers tetap menjadi penopang informasi yang akurat.

    Dia berharap nantinya, momentum perayaan ulang tahun Jakarta sekaligus ajang penghargaan jurnalistik dapat meningkatkan literasi media masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.

    “Kami yakin dengan sosialisasi KI yang tepat, bisa menjadi sarana mendekatkan diri dengan publik, bahkan diperkuat dengan MoU ke depan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asisten Nikita Mirzani Debat dengan JPU di Persidangan: Jangan Ngotot Ngomongnya!
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Agustus 2025

    Asisten Nikita Mirzani Debat dengan JPU di Persidangan: Jangan Ngotot Ngomongnya! Megapolitan 21 Agustus 2025

    Asisten Nikita Mirzani Debat dengan JPU di Persidangan: Jangan Ngotot Ngomongnya!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Asisten Nikita Mirzani yang juga terdakwa kasus pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Ismail Marzuki, beberapa kali berdebat dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).
    Mulanya, jaksa mengonfirmasi tentang pembagian uang Rp 2 miliar yang didapat Nikita dan Ismail dari Reza Gladys secara tunai.
    Jaksa berulang kali menanyakan kepada Ismail mengenai nominal uang yang ia terima dari Nikita. Namun, Ismail enggan menyebutkan angka pasti.
    “Dalam hal ini Saudara dapat berapa?” tanya jaksa pada Ismail.
    Ismail menolak memberikan jawaban jelas. Ia hanya menegaskan bahwa biasanya Nikita yang memberinya uang tanpa diminta.
    “Saya enggak pernah minta, paling dia (Nikita) yang ngasih,” jawab Ismail.
    Jaksa kembali menanyakan hal serupa kepada Ismail. Namun, Ismail malah tampak kesal.
    “Sabar, jangan melotot, jangan ngotot ngomongnya!” kata Ismail dengan suara meninggi.
    Tak mau kalah, jaksa pun bertanya lagi. Ia terus menekan agar Ismail menyebutkan jumlah uang yang diterimanya.
    “Bukan, Saudara tidak langsung menjawab. Saya hanya menanyakan, Saudara dari Rp 4 miliar yang diminta, Saudara dapat uang berapa?” tanya hakim lebih tegas dan jelas.
    Akhirnya, Ismail pun mengalah dan mengakui bahwa ia telah menerima uang sebesar Rp 30 juta dari Nikita.
    “Rp 30 juta,” jawab Ismail pendek.
    Perseteruan juga terjadi saat jaksa mengajukan pertanyaan lainnya. Ismail menilai jaksa tidak menangkap penjelasannya dengan jelas.
    Saat itu, Ismail sedang menjelaskan tentang alasannya mengatakan agar Reza Gladys tak usah mengajukan negosiasi kepadanya terkait uang yang diminta. Jaksa pun bertanya maksudnya lagi.
    “Masalah reputasi bisa rusak ini hubungannya apa dengan jangan negosiasi?” tanya jaksa pada Ismail.
    “Yang tadi itu. Makanya dengerin soal jangan nego tadi!” balas Ismail dengan nada kesal.
    Tak lama setelah itu, kalimat Ismail justru dikembalikan jaksa padanya. Saat itu, jaksa meminta Ismail untuk menjelaskan maksud perbincangannya dengan Reza Gladys yang membahas “uang tutup mulut.”
    “Jelaskan obrolan Saudara dengan Dokter Reza ini yang dari awal tadi,” kata jaksa.
    Ismail yang bingung pun bertanya balik kepada jaksa.
    “Coba ulang lagi, Pak, lupa,” jawab Ismail.
    “Makanya didengarkan,” balas jaksa, kemudian membacakan kembali isi obrolan Ismail dan Reza Gladys.
    Melihat perseteruan itu, Nikita hanya tertawa dari kursi di sisi kiri ruangan, bersebelahan dengan kuasa hukumnya.
    Sebelumnya diberitakan, Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap pemilik produk kecantikan bernama dokter Reza Gladys.
    Perbuatan itu dilakukan Nikita bersama asistennya, Ismail Marzuki.
    Dakwaan ini dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).
    “Melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia,” kata jaksa.
    Nikita disebut melakukan siaran langsung TikTok melalui akun @nikihuruhara di mana ia menjelek-jelekkan Reza dan produknya berulang kali.
    Nikita menuding, kandungan produk kecantikan Reza berpotensi menyebabkan kanker kulit.
    “Kalian tahu enggak, kalian pake bahan-bahan yang lama-lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian enggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot,” tutur jaksa Refina menirukan pernyataan Nikita saat siaran langsung.
    Nikita juga mengajak warganet tidak lagi menggunakan produk apa pun dari Glafidsya.
    “Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, membuat saksi Reza menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glafidsya dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glafidsya,” tutur Refina.
    Satu minggu setelahnya, rekan sesama dokter bernama Oky memprovokasi Reza untuk memberikan uang ke Nikita supaya tidak lagi menjelek-jelekkan produknya.
    Reza pun merencanakan pertemuan mediasi dengan Nikita melalui asistennya, Ismail Marzuki.
    Melalui Ismail, Nikita justru mengancam Reza dengan mengatakan bahwa ia bisa dengan mudah menghancurkan bisnis Reza. Oleh karenanya, Nikita meminta uang tutup mulut sebesar Rp 5 miliar.
    Lantaran merasa terancam, Reza akhirnya bersedia memberikan uang, namun “hanya” Rp 4 miliar.
    Atas kejadian tersebut, Reza merasa diperas sehingga melaporkan kasus ini ke kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI pasang kubus apung untuk atasi busa di Kali Sunter

    DKI pasang kubus apung untuk atasi busa di Kali Sunter

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasang kubus apung di hilir outlet pompa 1 dan 2 pada Rumah Pompa Polder Pulomas 1 dan Pulomas 2 untuk mengatasi penyebaran busa di aliran Kali Sunter, Jakarta Utara.

    “Pemasangan kubus apung di hilir outlet pompa 1 dan 2 pada jarak sekitar 100 meter. Instalasi ini bertujuan mencegah penyebaran busa lebih luas dan ditargetkan selesai pada 30 Agustus 2025,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis.

    Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut temuan busa di aliran Kali Sunter, Jakarta Utara. Hasil verifikasi lapangan pada Selasa (19/8) bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan busa tersebut berasal dari Situ Ria Rio, Pulomas, Jakarta Timur.

    Hasil pemeriksaan awal juga memperlihatkan kualitas air Situ sudah tercemar oleh kandungan organik dan surfaktan (zat aktif).

    Adapun fenomena busa terjadi saat pompa di Rumah Pompa Polder Pulomas 1 (Kelapa Gading, Jakarta Utara) dan Pulomas 2 (Kayu Putih, Jakarta Timur) dinyalakan.

    Menurut petugas, kala itu dilakukan pengosongan air Situ untuk mengantisipasi potensi hujan deras. Debit air yang tinggi memicu turbulensi sehingga busa meluap ke Kali Sunter.

    Oleh karena itu, selain pemasangan kubus apung yang merupakan upaya penanganan jangka pendek, Dinas Lingkungan DKI Jakarta juga akan melakukan penyemprotan busa menggunakan metode high pressure spraying di lokasi tersebut.

    DLH DKI juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan pengelola rumah pompa agar langkah responsif bisa segera dilakukan setiap kali pompa beroperasi.

    “Identifikasi sumber pencemar di sekitar Situ Ria Rio juga tengah berlangsung,” kata Asep.

    Untuk jangka panjang, tambah dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola Situ Ria Rio untuk pemulihan kualitas air mencakup metode fisik maupun biologis untuk mengurai polutan organik dan surfaktan yang memicu timbulnya busa.

    “Langkah yang kami ambil bukan hanya penanganan sesaat, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas air di Jakarta,” ujar Asep.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 105 orang lolos seleksi administrasi calon anggota KI DKI

    105 orang lolos seleksi administrasi calon anggota KI DKI

    Jakarta (ANTARA) – Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2029 mengumumkan sebanyak 105 dari 186 orang pendaftar lolos seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tes potensi.

    “Peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tes potensi. Materi tes akan menguji pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, hak asasi manusia, dan kebijakan publik,” ujar Ketua Tim Seleksi (Timsel) John Fresly Hutahaean di Jakarta, Kamis.

    Adapun nama-nama peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes potensi dapat diakses melalui laman jakarta.go.id/seleksiKIP dan kip.jakarta.go.id.

    Tes potensi dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2025 pukul 07.30 WIB di Balai Kota Jakarta.

    Dia menegaskan, seleksi calon anggota KI DKI dilakukan secara terbuka untuk menjaring sosok-sosok yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi.

    Seluruh tahapan seleksi pun, kata John, bersifat objektif demi menghasilkan komisioner yang benar-benar layak mewakili kepentingan publik.

    “Keputusan hasil seleksi administrasi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Kami berharap para peserta bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk tahap berikutnya,” ujarnya.

    Usai pengumuman hasil tes potensi, Timsel akan membuka ruang partisipasi masyarakat berupa saran dan masukan terhadap para calon anggota KI yang lolos ke tahap selanjutnya.

    Adapun rangkaian proses seleksi calon anggota KI DKI Jakarta periode 2025–2029 nantinya berlanjut ke beberapa tahapan, yakni psikotes dan dinamika kelompok, tahapan wawancara, penulisan naskah.

    Selanjutnya, nama hasil seleksi akan diserahkan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok Soal Voucher untuk Pengguna Transportasi Umum
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Agustus 2025

    Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok Soal Voucher untuk Pengguna Transportasi Umum Megapolitan 21 Agustus 2025

    Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok Soal Voucher untuk Pengguna Transportasi Umum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tengah mendalami usulan program pemberian
    voucher
    hadiah bagi warga yang menggunakan transportasi umum.
    Gagasan tersebut sebelumnya disampaikan mantan GubernurJakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat bertemu dengan Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
    Pramono menuturkan, dirinya tertarik untuk menelaah ide yang diajukan Ahok.
    “Ya, (tertarik), jadi untuk detailnya saya sudah meminta kepada timnya Pak Ahok dan juga Bappeda. Dikoordinasikan dulu untuk didalami,” ujar Pramono di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).
    Ia menambahkan, jika nantinya program tersebut dinilai layak dijalankan, Pemprov Jakarta siap mengeksekusinya.
    “Nanti kalau memang available bisa diterapkan dan memberikan kemudahan, keuntungan bagi warga Jakarta, tentunya kami akan tindak lanjuti,” ucapnya.
    Meski demikian, Pramono menegaskan, program itu masih dalam tahap kajian sehingga belum ada keputusan final.
    “Tetapi sekarang ini fasenya baru fase mendalami. Jadi jangan salah ya, jadi sekarang belum persetujuan. Tapi (masih) dilakukan pendalaman mengenai hal tersebut,” jelasnya.
    Sebelumnya, Ahok mengusulkan agar Pemprov DKI menggunakan sistem voucher digital sebagai bentuk integrasi layanan transportasi.
    Menurut Ahok, voucher tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan maupun insentif kepada warga yang menggunakan transportasi umum.
    “Itu belum terwujud waktu saya jadi gubernur, sekarang Pak Pram yang punya kuasa untuk mewujudkannya,” kata Ahok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono lantik 2.703 PPPK Tahap I di Balai Kota Jakarta

    Pramono lantik 2.703 PPPK Tahap I di Balai Kota Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik 2.703 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di halaman Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Dalam sambutannya, Pramono berpesan agar PPPK yang dilantik dapat menjunjung tinggi integritas dan terus meningkatkan etos kerja dalam melayani warga Jakarta.

    “Semuanya harus menjunjung tinggi Core value ASN Ber-AKHLAK, yang berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ini adalah seperangkat nilai yang menjadi pedoman utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jakarta,” kata Pramono.

    Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 658 Tahun 2025. PPPK Tahap I terdiri atas 304 guru, 61 tenaga kesehatan, dan 2.338 tenaga teknis.

    Dalam kesempatan itu, Pramono menekankan agar para pegawai dapat memegang teguh etika kerja dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

    “Jalankanlah amanah ini dengan niat tulus, semangat belajar, dan melayani. Mari perkuat kolaborasi demi keberhasilan membangun Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih modern,” kata Pramono.

    Diketahui, pada seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2024, tersedia 4.826 formasi dengan hasil kelulusan sebanyak 4.652 orang.

    Seluruh PPPK Tahap I yang telah dilantik wajib melaksanakan tugas terhitung mulai 1 September 2025. PPPK Tahap I ini sebelumnya merupakan tenaga honorer eks Kategori II dan Pegawai Tidak Tetap Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano: Perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Turki wujud diplomasi

    Rano: Perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Turki wujud diplomasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memaknai perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki sebagai wujud diplomasi rakyat sekaligus peluang mempererat kerja sama, khususnya antara Jakarta dan Ankara.

    Oleh karena itu, kata Rano, saat menghadiri resepsi perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki di Wisma Duta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara, Kamis, Indonesia melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkeinginan memperluas kolaborasi antarkota.

    “Kami berkeinginan kuat memperluas kolaborasi antarkota, mulai dari pengelolaan air, lingkungan, hingga seni, sebagai warisan nyata yang dirasakan langsung masyarakat,” katanya dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta.

    Menurut dia, Jakarta dan Ankara bertemu bukan hanya dalam diplomasi antarnegara, tetapi juga dalam bahasa budaya yang menyatukan.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Turki, Cevdet Yilmaz mengemukakan Turki dan Indonesia sejak lama memiliki banyak kesamaan pandangan.

    Pemerintah Turki, kata dia, menyambut baik kerja sama yang makin konkret, termasuk pertukaran budaya yang menjadi jembatan hati kedua bangsa.

    Adapun acara perayaan dibuka dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia dan Turki, dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Duta Besar (Dubes) RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, bersama Wakil Presiden Turki, Cevdet Yilmaz, serta Wagub Rano.

    Selepas pemotongan tumpeng, acara dimeriahkan penampilan seniman Betawi yang membawakan tarian tradisional diikuti permainan musik angklung yang mengajak para tamu ikut serta memainkan nada.

    Menjelang penutupan, para penari asal Jakarta mengajak seluruh tamu bangkit berdiri dan menari bersama.

    Turut hadir dalam acara itu Wali Kota Ankara Mansur Yavas, mantan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim, Ketua Grup Persahabatan Parlemen Turki–Indonesia, Aysle Bohurler serta Managing Director TAIS Dogan Bescan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.