Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Daftar Nama 11 Tersangka Kasus Kemenaker yang Menyeret Wamen Noel

    Daftar Nama 11 Tersangka Kasus Kemenaker yang Menyeret Wamen Noel

    Bisnis.com, JAKARTA – Para tersangka dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan telah ditahan dalam penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (23/8/2025).

    Mereka terdiri dari pihak swasta dan pegawai negeri sipil yang melakukan penggelembungan dana dari yang seharusnya mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

    Kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berlangsung sejak 2019 hingga 2024. Dari praktik tersebut, total dana yang berhasil dikumpulkan para pelaku mencapai Rp81 miliar.

    “Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya seharusnya sesuai dengan tarif PNBP,” jelasnya.

    Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menerima laporan dari masyarakat serta analisis transaksi mencurigakan yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan 11 orang tersangka. Sebanyak 9 orang diduga sebagai penerima, dan 2 orang sebagai pemberi.

    Penerima:

    Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024–2025
    Fahrurozi (FEZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 tahun 2025
    Hery Susanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025
    Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan & Personil K3 2022–2025
    Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022–2025
    Subhan (SB), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020–2025
    Anitasari Kusumawati (AK), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025
    Supriadi (SUP), Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3
    Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

    Pemberi:

    Temurila (TEM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia
    Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia

    Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

  • 6 Penampakan Rumah Penculik Kacab Bank BUMN di Johar Baru, Saksi Bisu Penangkapan Pelaku Megapolitan

    6 Penampakan Rumah Penculik Kacab Bank BUMN di Johar Baru, Saksi Bisu Penangkapan Pelaku Megapolitan

    Penampakan Rumah Penculik Kacab Bank BUMN di Johar Baru, Saksi Bisu Penangkapan Pelaku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rumah di Jalan Johar Baru III Nomor 42, RT 05/RW 09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, menjadi saksi bisu penangkapan tiga dari empat penculik Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (37).
    Di rumah itu, pelaku berinisial AT, RS, dan RAH dibekuk polisi pada Kamis (21/8/2025). Kini, ketiganya tengah diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
    Pantauan
    Kompas.com
    di Jalan Johar Baru III Nomor 42 pada Sabtu (23/8/2025), rumah tersebut memiliki gerbang berwarna perak setinggi sekitar dua meter.
    Tembok bangunan berkelir merah jambu dengan lebar rumah diperkirakan tujuh meter.
    Dari luar gerbang, terdengar suara beberapa orang yang tengah bercengkerama, baik laki-laki maupun perempuan. Suara percakapan itu sesekali menggema ke luar rumah.
    Sementara, dari sela-sela gerbang, tampak sejumlah sepeda motor terparkir di area pekarangan rumah.
    Saat
    Kompas.com 
    berada di lokasi, aktivitas di lingkungan Jalan Johar Baru III terbilang minim.
    Sella, Ketua RT 05/RW 09 Johar Baru, mengungkapkan, para pelaku tinggal di rumah tersebut selama dua bulan terakhir.
    “Pas tanggal 20 Agustus ini, dua bulan. Dia masuk itu tanggal 20 Juni,” ujar Sella saat ditemui
    Kompas.com
    , Sabtu (23/8/2025).
    Saat pertama kali tiba, salah satu pelaku bertanya tentang bagaimana pembayaran sampah dan iuran.
    “Saya bilang, ‘Di sini enggak ada iuran, Bang. Tapi kalau untuk urunan bayar keamanan, itu memang diadakan. Itu pun sukarela saja, enggak dipaksakan’,” ucap Sella.
    Sella mengaku tidak mencurigai aktivitas dari rumah tersebut. Para pelaku juga dikenal baik oleh warga.
    Diberitakan sebelumnya, Mohamad Ilham Pradipta ditemukan tewas di area persawahan sawah Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis (21/8/2025), sekitar pukul 05.30 WIB.
    Mayat korban pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang tengah menggembala sapi di area persawahan.
    Saat menemukan mayat tersebut, saksi melihat jasad korban dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta mata terlilit lakban.
    Setelah temuan tersebut, warga langsung melapor ke perangkat desa dan polisi setempat.
    Selanjutnya, polisi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan mayat dengan kondisi tubuh penuh luka lebam.
    Belakang diketahui, korban sempat diculik dari supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebelum jasadnya dibuang ke area persawahan Kampung Karangsambung.
    Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima
    Kompas.com
    , korban tampak mengenakan kemeja batik cokelat berlengan pendek dan celana panjang krem.
    Ia berjalan sambil menutupi kepala dengan tangan kiri, berusaha menghindari rintik hujan di area parkir supermarket di Pasar Rebo.
    Setibanya di mobil, saat hendak membuka pintu kemudi kendaraan berwarna hitam, tiba-tiba beberapa orang keluar dari sebuah mobil putih yang terparkir tepat di sebelahnya.
    Korban sempat berusaha melawan ketika disergap, tetapi usahanya tak membuahkan hasil.
    Korban kemudian dipaksa masuk ke mobil putih tersebut. Tak lama, kendaraan itu langsung melaju meninggalkan area parkir.
    Seorang saksi yang melihat kejadian itu sempat menyadari adanya aksi penculikan. Namun, mobil berkelir putih tersebut keburu tancap gas dan menghilang dari lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasib Wamenaker Noel: Kena OTT KPK, Minta Amnesti Berujung Dipecat Prabowo

    Nasib Wamenaker Noel: Kena OTT KPK, Minta Amnesti Berujung Dipecat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Karier Immanuel Ebenezer alias Noel di dunia birokrasi tampaknya sudah tamat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka. Meski demikian, dia tetap meminta Presiden Prabowo Subianto memberinya amnesti.

    Adapun, Noel, sapaan Immanuel Ebenezer resmi menjadi tersangka kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh KPK. Lembaga antirasuah itu menyebut bahwa Noel telah melakukan mark up tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menindaklanjuti kasus yang menimpa Noel, dengan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wamenaker.

    “Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujar Noel di Gedung KPK Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Adapun, amnesti adalah pengampunan dari negara yang menghapuskan akibat hukum pidana terhadap individu atau kelompok.

    Terkait dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Noel pun meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarganya, dan masyarakat Indonesia atas tindakan pemerasan yang dilakukan dirinya hingga menjadi tersangka KPK.

    “Saya ingin sekali, pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Lalu kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya,” katanya.

    Dalam kasus ini, Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya yaitu Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan, dan Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.

    Selain  itu, juga ada Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi, Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto, Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri, Koordinator Supriadi, dan dua pihak PT KEM Indonesia Temurila serta Miki Mahfud.

    Untuk diketahui, kasus ini diduga dilakukan dengan modus ancaman kepada pihak yang tengah mengurus pembuatan sertifikasi K3. Mereka diminta untuk membayar Rp6 juta, dari yang seharusnya hanya Rp275.000. Total pemerasannya adalah Rp81 miliar, dan Noel diduga menerima Rp3 miliar.

    Para tersangka diduga telah melanggar  Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Prabowo Pecat Noel 

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan atau memecat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dari jabatannya.

    Keputusan ini diambil segera setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses sertifikasi ketenagakerjaan, Kamis (21/8/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer pada sore hari ini.

    “Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Baru saja, untuk menindaklanjuti berita tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025)

    Prasetyo menegaskan, pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada KPK. 

    “Selanjutnya kami melanjutkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintahan,” tambahnya.

    Dia juga menekankan kembali pesan Presiden Prabowo agar seluruh pejabat negara menjauhi praktik-praktik korupsi. Presiden disebut ingin memberi contoh bahwa pemerintah serius dalam menegakkan integritas.

    “Bapak Presiden benar-benar ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” pungkas Prasetyo.

  • Operasi pasar murah di Pademangan diserbu warga

    Operasi pasar murah di Pademangan diserbu warga

    reporter arie dwi prasetyo

    DPRD PKB Jakarta Janjikan Rutin Tiap Pekan

    Operasi pasar murah di Pademangan diserbu warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Ratusan warga berbondong-bondong memadati Pasar Pademangan Barat, Jakarta Utara, pada Sabtu (23/8/2025) pagi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui Operasi Pasar Murah yang digagas Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB, Hengki Wijaya.

    Acara ini terselenggara berkat kerja sama DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara, PD Pasar Jaya, serta perusahaan swasta minyak goreng. Dalam kesempatan itu, Hengky Wijaya mengatakan operasi pasar murah kali ini, disediakan 2.400 liter minyak goreng dengan harga sesuai HET pemerintah, yakni Rp15.700 per liter, dan 2,5 Ton beras medium dengan kemasan 5 kg seharga Rp50.000.

    “Kegiatan ini kami adakan karena banyaknya aspirasi masyarakat terkait tingginya harga beras dan minyak goreng. Alhamdulillah, antusias warga luar biasa tinggi, bahkan melebihi ekspektasi kami. Karena itu, ke depan kegiatan ini akan kami gelar lebih sering,” ujar Hengki Wijaya.

    Hengky menambahkan operasi pasar murah akan digelar rutin sekali dalam sepekan di lokasi yang berbeda-beda. Program ini pun terbuka bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Jakarta, tanpa harus menunjukkan KTP.

    “Siapa saja yang tinggal di Jakarta boleh ikut tujuannya jelas, untuk meringankan beban masyarakat tanpa ada aturan yang mempersulit mereka,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Kasudin KPKP Jakarta Utara, Unang Rustanto turut mengapresiasi kegiatan operasi pasar murah tersebut.

    “Pak Hengki sangat peka terhadap kebutuhan masyarakat. Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya di Pademangan, tetapi juga menjangkau wilayah lain agar aduan masyarakat bisa kita antisipasi bersama,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala PD Pasar Jaya Pademangan Barat Hikmah Hayati berharap program ini bisa digilir ke pasar-pasar lain agar lebih banyak warga yang terbantu.

    “Alhamdulillah pedagang juga menyambut baik kegiatan ini. Semoga berjalan lancar dan terus berlanjut,” ujarnya

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pramono Anung dorong warga Jakarta jadi pekerja di luar negeri

    Pramono Anung dorong warga Jakarta jadi pekerja di luar negeri

    Jakarta (ANTARA) –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong warga DKI Jakarta yang masih mencari pekerjaan untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagai solusi untuk menekan angka penganggur di provinsi tersebut.

    “Saya sungguh-sungguh mendorong agar warga bekerja di luar negeri dengan memberikan fasilitas pelatihan bahasa asing,” kata dia di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mendorong warga Jakarta untuk belajar Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa China, Bahasa Arab dan lainnya agar mereka bisa bekerja di luar negeri. “Kami mendorong untuk itu,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya juga menyediakan pameran bursa kerja (job fair) yang ditargetkan digelar di Jakarta sebanyak 21 kali di tahun ini.

    “Saat ini sudah 13 kali ‘job fair’ digelar dan hasilnya kami mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia,” kata dia.

    Menurut dia, dari evaluasi yang dilakukan dalam “job fair” yang digelar Pemprov DKI Jakarta sudah mampu menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan di sejumlah perusahaan yang ikut dalam kegiatan tersebut.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis Keadaan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta dengan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 5,47 juta orang naik 41,62 ribu orang dibanding Februari 2024.

    Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,23 persen poin dibanding Februari 2024.

    Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 5,14 juta orang, naik sebanyak 30,82 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Aktivitas Jasa Lainnya sebesar 4,42 ribu orang.

    Pada Februari 2025 sebanyak 3,19 juta orang (62,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 1,89 persen poin dibanding Februari 2024 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 6,18 persen, naik sebesar 0,15 persen poin dibanding pada Februari 2024.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peran Wamenaker Immanuel Ebenzer, KPK: Mengatahui, Membiarkan, dan Minta Jatah

    Peran Wamenaker Immanuel Ebenzer, KPK: Mengatahui, Membiarkan, dan Minta Jatah

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel) sebagai tersangka dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Noel mengetahui tindak pemerasan yang telah berlangsung sejak 2019 hingga 2024 itu.

    “Dia tahu, dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Jadi artinya, itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IEG [Immanuel Ebenezer Gerungan],” kata Setyo saat konferensi pers, Jumat (23/8/2025).

    Senada, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan Noel sebagai Wamenaker seharus memberhentikan praktik ini, tetapi dia justru membiarkan bahkan meminta jatah atas pemerasan yang melibatkan pihak swasta dan pegawai sipil di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Pada kenyataannya, justru setelah dia mengetahui, kemudian dibiarkan, bahkan meminta, ya, karena ada sejumlah uang, kemudian juga ada motor, gitu ya, dari sana. Nah, di sanalah, gitu. Fungsi kontrolnya tidak dijalankan,” jelas Asep.

    Asep menceritakan bahwa para korban sebenarnya memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan sertifikat, tetapi mereka dipersulit untuk mendapatkan sertifikat K3

    Bahkan jika tidak memberikan sejumlah uang, para tersangka tidak akan memproses penerbitan sertifikat tersebut.

    “Mempersulit, kemudian memperlambat, bahkan tidak memproses. Sehingga si pemohon menjadi tertekan secara psikologis, dan dia juga kan perlu cepat barangnya, dan dia tidak ada kepastian kapan ini bisa segera selesai,” ungkap Asep.

    Diketahui, harga yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat K3 hanya Rp275.000, namun digelembungkan menjadi Rp6 juta.

    Alhasil, sepanjang 2019-2024, total uang terkumpul dari pemerasan itu sebesar Rp81 miliar. Adapun beberapa pihak mendapatkan sejumlah uang dan mobil. 

    Para tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Berikut daftar 11 tersangka:

    1.      Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024-2025

    2.      Fahrurozi (FEZ) selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 tahun 2025

    3.      Hery Susanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-2025

    4.      Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan & Personil K3 tahun 2022-2025

    5.      Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH) selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022-2025

    6.      Subhan (SB) selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020-2025

    7.      Anitasari Kusumawati (AK) selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020-2025

    8.      Supriadi (SUP) selaku Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

    9.      Sekarsari Kartika Putri (SKP) selaku Sub Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

     

    2 Tersangka sebagai Pemberi

    1.      Temurila (TEM) selaku pihak swasta dari PT KEM Indonesia

    2.      Miki Mahfud (MM) selaku pihak swasta dari PT KEM Indonesia

  • 4 Indonesia Sudah Diultimatum Arab Saudi, Segera "Booking" Area Arafah-Mina untuk Haji 2026 Nasional

    4 Indonesia Sudah Diultimatum Arab Saudi, Segera "Booking" Area Arafah-Mina untuk Haji 2026 Nasional

    Indonesia Sudah Diultimatum Arab Saudi, Segera “Booking” Area Arafah-Mina untuk Haji 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mendapatkan ultimatum dari Arab Saudi terkait pembayaran uang muka untuk melakukan
    booking
    area Arafah dan Mina untuk ibadah haji tahun 2026.
    Hal ini dikatakan Marwan dalam rapat kerja dengan DPD RI terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
    “Surat yang kami terima, Indonesia sudah diultimatum,” kata Marwan dalam rapat tersebut, Rabu.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, jika uang muka tidak dibayar pada Sabtu (23/8/2025) hari ini, Arab Saudi akan memberikan area yang selama ini dipakai Indonesia kepada negara lain.
    “Kalau tidak memastikan area di Arafah di tanggal 23, hari ini ya, hari ini, tidak dipastikan tanggal 23, maka area yang selama ini dipakai oleh Indonesia bisa diberikan ke pihak lain,” tutur Marwan.
    Lebih lanjut, Marwan menuturkan bahwa hal ini pula yang membuat Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan BP Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memakai dana dari BPKH terlebih dahulu.
    Hal ini sudah disetujui oleh lembaga-lembaga negara tersebut.
    “Maka kemarin kami sudah mengadakan raker persetujuan untuk memakai uang muka dari BPKH,” ucap Marwan.
    Alasan itu juga membuat Komisi VIII DPR RI dan pemerintah mengadakan rapat maraton pada akhir pekan ini sehingga RUU bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa (26/8/2025) pekan depan.
    “Waktu yang harus kami butuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat DIM ini tidak terlalu panjang,” kata Marwan.
    “Karena kalau panjang, sekarang kami kesulitan. Komisi VIII kesulitan, pemerintah kesulitan karena di Saudi proses perhajian sudah berlangsung. Untuk itu UU ini dibutuhkan segera untuk selesai,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu.

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Rira Angela Damanik menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya, pesisir Bengkulu hingga Sumatera Selatan, Jawa Timur hingga pesisir selatan Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan Papua bagian tengah. 

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. 

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, diantaranya Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Tanjung Selor, Banjarmasin, Sorong, Ternate, dan Nabire. 

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Jambi, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Palangka Raya, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, diantaranya Banda Aceh, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Mataram, Manado, Gorontalo, Kendari, dan Makassar.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi lebih dari 2.5 m hingga 4 m berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa, Nusa Tenggara Timur, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Nusa Tenggara Timur.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi bagian utara.

    Sumber : Antara

  • Wakil Kepala SMP di Tangerang Diduga Cabuli Murid Sesama Jenis Megapolitan 23 Agustus 2025

    Wakil Kepala SMP di Tangerang Diduga Cabuli Murid Sesama Jenis Megapolitan 23 Agustus 2025

    Wakil Kepala SMP di Tangerang Diduga Cabuli Murid Sesama Jenis
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – SY, Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) salah satu SMP negeri di Kota Tangerang diduga mencabuli muridnya berinisial RA (14).
    Kuasa hukum korban, Tiara Nasution, mengatakan, pencabulan sesama jenis itu terjadi di lingkungan sekolah sebanyak tiga kali.
    “Betul (tiga kali pencabulan). Dari Mei atau Juni, sekitar seminggu hingga tiga minggu jaraknya antar-kejadian. Saya perlu cek lagi tanggal pastinya,” ujar Tiara saat ditemui
    Kompas.com,
    Jumat (22/8/2025).
    Adapun peristiwa pertama terjadi sekitar Mei 2025, ketika korban jatuh dari motor saat hendak berangkat sekolah.
    Dalam kondisi kesakitan, korban tetap melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Setibanya di sekolah, RA dibopong oleh teman-temannya ke ruang UKS.
    “Di sana pelaku datang, bertanya kenapa korban kesakitan. Lalu dengan alasan ingin mengobati, korban dipindahkan ke ruangannya,” kata Tiara.
    Di ruangannya, SY menutup tirai dan mengunci pintu. Sedangkan teman-teman RA yang sempat menemani korban diminta pergi dengan dalih mencari minyak angin.
    Beberapa kali teman-teman korban mengetuk pintu ruangan SY dan mengatakan bahwa minyak angin yang diminta tak ditemukan. Akan tetapi pelaku tetap meminta teman-teman korban terus mencari. 
    “Itu hanya akal-akalan supaya teman korban pergi,” kata Tiara.
    Saat korban tinggal berdua dengan pelaku di ruangan tersebut, pencabulan terjadi. 
    Ketika itu, kata Tiara, korban tidak berani melawan mengingat pelaku merupakan wakil kepala sekolah.
    “Di ruangan itu, korban ditelentangkan. Saat itu, tirai ditutup dan pintu dikunci. Korban dipijat-pijat oleh pelaku. Celana korban sempat diturunkan, tubuhnya diraba,” jelas dia.
    Sepekan kemudian, pelaku kembali mendekati RA dan menanyakan kabar korban. Pelaku menawarkan korban untuk kembali dipijat. 
    Korban yang merasa takut dengan pelaku tak mampu menolak. Saat itulah pencabulan kedua terjadi.
    “Di ruangan pelaku, korban kembali tidak berdaya. Pelaku kembali memijat, menurunkan celana, lalu melakukan tindakan cabul. Korban benar-benar tidak bisa melawan,” jelas Tiara.
    Adapun pencabulan ketiga terjadi saat korban hendak melakukan remedial pelajaran Bahasa Indonesia. Saat itu ibu korban ikut ke sekolah untuk mengurus rencana kepindahan anaknya.
    Korban dipanggil ke ruang guru untuk melakukan remedial pelajaran Bahasa Indonesia. Sementara ibunda korban diminta menunggu anaknya di luar ruangan. 
    “Si korban doang karena dia minta remedial sama guru Bahasa Indonesia dan guru Bahasa Indonesia itu di situ kalau enggak salah enggak ada dan diganti oleh pelaku,” kata Tiara. 
    Ibu korban sempat curiga karena remedial yang seharusnya sebentar, berlangsung hingga 1,5 jam. Ibunda korban pun memasuki ruang guru dan mendapati anaknya tergeletak lemas di lantai.
    Sementara, pelaku duduk di dekat korban dengan celana yang belum diritsleting.
    Melihat kondisi itu, ibunda RA berteriak histeris. Ia kemudian membopong anaknya seorang diri keluar dari ruangan.
    Saat itu, korban baru menceritakan pencabulan yang dilakukan SY.
    “Di situ korban mengaku kembali dilecehkan, celananya diturunkan, hingga membuat korban muntah,” kata Tiara.
    Berangkat dari pengakuan itu, pada 25 Juni 2025, keluarga melaporkan pelaku ke polisi.
    Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus itu. 
    “Saat ini perkara masih dalam penyelidikan. Dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur,” kata Prapto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Immanuel Ebenezer Minta Amnesti dari Prabowo, PCO: Presiden Tak Akan Bela Bawahan yang Terlibat Korupsi

    Immanuel Ebenezer Minta Amnesti dari Prabowo, PCO: Presiden Tak Akan Bela Bawahan yang Terlibat Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait kasus yang menjerat Immanuel Ebenezer Gerungan.

    Dia meminta semua pihak untuk mengikuti jalannya proses hukum agar persoalan menjadi terang benderang terkait dengan pejabat yang kini resmi menjadi tersangka pemerasan usai terjerat Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

    Termasuk permintaan amnesti yang diminta oleh Immanuel Ebenezer, Hasan menekankan bahwa pemerintah meminta agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang berjalan.

    “Dalam hal ini kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan melalui pesan teks, Sabtu (23/8/2025).

    Hasan menekankan, sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto konsisten memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

    “Presiden selama 10 bulan ini setiap saat memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat dan jangan sekali-sekali berani melakukan korupsi. Itu artinya presiden sangat serius. Teman-teman media juga pasti punya banyak rekaman ketika presiden menekankan hal ini,” ujarnya.

    Lebih jauh, Hasan mengingatkan kembali pesan Presiden Ke-8 RI itu bahwa tidak ada toleransi bagi pejabat yang terjerat kasus rasuah.

    “Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum,” tegasnya.