Proyek Galian Bikin Macet, PAM Jaya Minta Warga Sabar
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya meminta masyarakat bersabar dengan kemacetan yang terjadi imbas proyek pemasangan pipa air minum di beberapa wilayah.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, pekerjaan ini dilakukan demi percepatan pemerataan layanan air minum perpipaan yang aman dan berkualitas untuk seluruh warga Jakarta.
“Kami memahami bahwa semua pekerjaan berdampak pada kepadatan lalu lintas dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mendukung dan bersabar selama proses ini berlangsung,” kata Arief di Jakarta, Minggu, dikutip dari
Antara.
Menurut dia, sejumlah titik galian proyek dikerjakan di wilayah Pondok Gede sampai Jatiwaringin tepatnya di Jalan Raya Bogor, Jalan Haji Bokir Bin Djiun, dan Jalan Pondok Gede Jakarta Timur serta di beberapa lokasi lain seperti di Jalan Ciputat Raya dan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Pekerjaan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buaran Hilir di wilayah Pondok Gede ditargetkan selesai pada September 2025.
Dari total 43 titik galian yang harus dikerjakan sepanjang Jalan Jatiwaringin yaitu exit Tol Pondok Gede – Jalan Pondok Gede Raya depan Tamini Square – Jalan H. Bokir, hingga kini 29 titik sudah diselesaikan, sementara 14 titik masih dalam tahap pekerjaan di lapangan.
Dari 14 titik yang sedang berjalan, empat titik berada di area taman sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
Sementara dua titik telah dilakukan pengecilan pagar pembatas dan delapan titik sisanya dalam tahap penyambungan, pengujian tekanan pipa, atau pembukaan kembali setelah penundaan teknis.
“Seluruh pekerjaan ini ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir September 2025,” ujar Arief
Untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas, perusahaan milik Pemprov Jakarta itu telah memperkecil area proyek di sejumlah titik sehingga memperlancar arus lalu lintas.
Upaya serupa juga diterapkan pada titik pekerjaan di Jalan Ciputat Raya dan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan dengan tujuan yang sama agar aktivitas lalu lintas tetap terkendali meskipun ada pekerjaan konstruksi.
Pada Agustus 2025 hingga Oktober 2025, perusahaan daerah itu mengerjakan pemasangan pipa air minum pada proyek Rusun Tanjung Barat tahap 2 Jalan Kebagusan Raya (depan Gedung Plaza Oleos) hingga Jalan Keramat (depan Gedung Trakindo) Jakarta Selatan.
Mulai Agustus hingga Desember 2025, perusahaan mengerjakan proyek SPAM Pesanggrahan di Jalan Ciputat Raya (depan IPA Pesanggrahan/Park & Ride MRT Lebak Bulus), Jalan RA Kartini (depan sekolah Bakti Mulya & Plaza 3 Pondok Indah) hingga Jalan Deplu Raya (depan segitiga Social Hub – persimpangan jalan RC Veteran) Jakarta Selatan.
Arief mengatakan, galian yang masih terbuka di lokasi, yang merupakan titik masuk pipa besar, bukan berarti tidak ada aktivitas yang berlangsung.
“Pekerjaan pemasangan pipa dilakukan dengan metode
microtunnelling
atau pengeboran bawah tanah sebagai
entry point
, sehingga sebagian proses konstruksinya tidak terlihat di permukaan,” kata dia.
Selain itu, terdapat pula pekerjaan nonteknis yang harus dilakukan, seperti proses administrasi serta koordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan kami mengimbau masyarakat agar dapat menggunakan jalur alternatif ketika melintas di sekitar lokasi proyek,” kata Arief.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel bukan sebagai pengalihan isu.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Budi Setyo Budiyanto, Jumat (22/8/2025). Menurut Budi penangkapan Noel berlandaskan bukti yang telah dikumpulkan penyidik dan bukan semata-mata telah menargetkan seseorang tanpa bukti.
“Nah, jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu. Ya, kami dapatkan itu di lapangan lah. Dari dua itu antara perusahaan jasa dengan koordinator setelah ketemu interview pedalaman di lapangan didapatkan lah kemudian ada si A, si B, dan si C,” katanya, dikutip Minggu (24/8/2025).
Budi menegaskan KPK melakukan penargetan terhadap adanya dugaan suap atau pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Informasi diperoleh berdasarkan aduan dari masyarakat seperti buruh dan tenaga kerja yang merasa menjadi korban, serta laporan dari PPATK.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan para korban dipersulit untuk mendapatkan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Budi mengatakan biaya penerbitan sertifikat K3 yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Dia menggambarkan alur dalam mengurus sertifikat K3.
“Saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan,” jelasnya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 11 orang tersangka. Berikut ini adalah daftar 9 orang diduga sebagai penerima, dan 2 orang sebagai pemberi.
Penerima:
Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024–2025
Fahrurozi (FEZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 tahun 2025
Hery Susanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025
Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan & Personil K3 2022–2025
Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022–2025
Subhan (SB), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020–2025
Anitasari Kusumawati (AK), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025
Supriadi (SUP), Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3
Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3Pemberi:
Temurila (TEM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia
Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM IndonesiaMereka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
-

KAI Daop 1 sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Pasar Senen
Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta bersama komunitas pecinta kereta api Java Train menggelar sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Pasar Senen pada Minggu.
“Ini (sosialisasi anti pelecehan seksual) merupakan bukti nyata keterlibatan semua pihak dalam menciptakan ruang transportasi publik yang aman dan inklusif,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya, Minggu.
Dalam kegiatan tersebut, menurut dia, pihaknya melakukan edukasi kepada pengguna jasa kereta api melalui pembagian materi sosialisasi sekaligus mengajak mereka agar aktif melapor apabila mengalami atau mengetahui kejadian tersebut.
“Kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan petisi sebagai bentuk dukungan dari masyarakat dan pelanggan kereta api untuk mengecam setiap tindakan pelecehan seksual, baik di stasiun maupun di atas kereta api,” ujar Ixfan.
Dia juga mengapresiasi partisipasi pelanggan dan komunitas Java Train yang ikut menandatangani petisi dukungan anti pelecehan seksual tersebut.
“Hal ini menunjukkan kepedulian bersama bahwa transportasi publik harus menjadi ruang yang aman bagi semua,” ucap Ixfan.
Dia pun mengimbau pengguna kereta api agar tidak ragu melapor apabila menjadi korban atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada petugas di stasiun, kondektur, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) atau melalui media sosial KAI 121.
“KAI juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa blacklist kepada pelanggan yang terbukti melakukan tindak pelecehan seksual, baik di stasiun maupun di atas kereta api,” tegas Ixfan.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bersama komunitas pecinta kereta api Java Train saat menggelar sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Pasar Senen, Minggu (24/8/2025). ANTARA/HO-Humas PT KAI DAOP 1.
Dia menuturkan sanksi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap seluruh pengguna jasa kereta api serta menciptakan efek jera bagi pelaku.
Melalui sosialisasi itu, dia berharap pelanggan KAI semakin berani melawan dan melaporkan pelaku pelecehan seksual kepada petugas di atas kereta api, petugas stasiun, maupun melalui layanan KAI 121 atau dengan meminta bantuan penumpang lainnya.
“Dengan adanya keberanian melapor, tindakan pelecehan lebih lanjut dapat dicegah sehingga tercipta lingkungan transportasi yang aman, nyaman, dan manusiawi bagi semua,” tutur Ixfan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Stasiun Besar Pasar Senen Leno Yusandri, Asisten Manager Eksternal Humas Daop 1 Jakarta Tohari, Kepala Regu Polsuska Stasiun Pasar Senen Hendrik, jajaran Pengamanan Daop 1 Jakarta, serta perwakilan komunitas Java Train.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/08/06/68933a23300bb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet Megapolitan 24 Agustus 2025
FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
“Terapkan saja kebijakan ganjil genap di sepanjang Jalan TB Simatupang, dengan penerapan ganjil genap di area tersebut, jumlah kendaraan pribadi roda empat yang melintas akan berkurang kisaran 40-45 persen,” kata Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Selain itu, di sepanjang Jalan TB Simatupang perlu diperkuat dengan akses angkutan umum massal.
“Diharapkan, pengguna kendaraan pribadi bisa migrasi ke angkutan umum masal, baik Transjakarta, maupun MRT,” ucap dia.
Tulus menilai, rencana Pemprov Jakarta memangkas beberapa titik trotoar, khususnya di sentra sentra kemacetan di Jalan TB Simatupang, kurang tepat.
“Sebab pemangkasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak-hak publik sebagai warga Jakarta, khususnya hak pejalan kaki, atau pedestrian,” kata dia.
Menurut dia, pemangkasan trotoar tersebut juga tidak akan mengatasi atau mengurangi kemacetan secara signifikan.
“Pemangkasan ini juga bentuk keberpihakan yang salah kaprah, karena terlalu berorientasi pada pemilik kendaraan pribadi,” kata Tulus.
Dia menyarankan Pemprov Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di sepanjang Jalan TB Simatupang dan menerapkan kebijakan yang lebih
visible
dan komprehensif dari sisi manajemen transportasi publik.
“Yakni, terapkan ganjil genap dan perkuat akses angkutan umum di sepanjang Jalan TB Simatupang,” kata dia.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama Dinas Bina Marga akan menggunakan trotoar di Jalan TB Simatupang sebagai jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
“Kami dengan Dinas Bina Marga itu akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di TB Simatupang, di area Cibis Park sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak, kita bisa kembalikan dua lajur,” kata Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Upaya ini dilakukan karena adanya proyek galian di kawasan tersebut.
Salah satunya, adalah galian pipanisasi air minum karena adanya bedeng-bedeng yang menutupi proyek tersebut, hal inilah yang mengakibatkan Jalan TB Simatupang sering mengalami macet.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/24/68aad4e5f1d9c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tangkap Pengedar Narkoba di Jaktim, Polisi Sita 7 Kg Ganja Siap Edar Megapolitan 24 Agustus 2025
Tangkap Pengedar Narkoba di Jaktim, Polisi Sita 7 Kg Ganja Siap Edar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial AZ (21) yang menyimpan narkotika jenis ganja seberat tujuh kilogram.
Penangkapan dilakukan pada Kamis (21/8/2025) sore sekitar pukul 17.00 WIB di depan Terminal Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.
“Penangkapan pertama di depan Terminal Pulogebang dengan inisial AZ berikut barang bukti lima kilogram ganja,” kata Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Deny Simanjuntak, Minggu (24/8/2025).
Dari video yang diterima
Kompas.com,
pelaku ditangkap di pinggir jalan raya saat tengah membawa paket narkotika yang dibungkus kantung plastik menggunakan sebuah motor
matic
berwarna hitam.
Saat proses penangkapan, pelaku langsung mengakui barang yang dibawanya adalah paket narkotika jenis ganja seberat lima kilogram.
Setelah itu, polisi kembali menemukan dua buah paket ganja seberat dua kilogram di dalam kontrakan tempat tinggal pelaku di Cakung, Jakarta Timur.
“Total barang bukti yang diamankan mencapai tujuh kilogram ganja beserta
handphone
pelaku,” ucap Deny.
Saat ini, Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tengah memeriksa lebih lanjut terkait operasi pengedaran ganja yang dilakukan pelaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/24/68aaa14713f26.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemangkasan Trotoar TB Simatupang Dianggap Hanya Untungkan Kendaraan Pribadi Megapolitan 24 Agustus 2025
Pemangkasan Trotoar TB Simatupang Dianggap Hanya Untungkan Kendaraan Pribadi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Syafruddin, menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memangkas sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk mengurai kemacetan, adalah langkah keliru.
Kebijakan tersebut kontraproduktif terhadap pembangunan transportasi berkelanjutan (
urban sustainable transport
) yang telah dirintis sejak awal 2000-an oleh para gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
“Itu sesat, jadi merugikan atas proses pembangunan
urban sustainable transport
yang sudah dirintis berbagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2000,” ujar Ahmad saat dikonfirmasi, Minggu (24/8/2025).
Kata Ahmad, pelebaran jalan dengan mengorbankan trotoar dan jalur sepeda hanya akan menguntungkan pengguna kendaraan pribadi.
Padahal, arah pembangunan kota semestinya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum, bukan sebaliknya.
“Seharusnya kemacetan itu jadi hukuman bagi pengguna mobil dan motor pribadi, bukan malah jalan yang diperlebar,” kata dia.
Ahmad menilai kebijakan memperluas ruas jalan dengan mengorbankan fasilitas non-motorized transport (NMT), seperti jalur sepeda dan trotoar, bukan hanya sesat, tapi juga kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi kota.
Jika Pemprov benar-benar serius mengatasi macet, solusinya adalah menerapkan jalan berbayar elektronik (ERP) serta tarif parkir progresif di kawasan padat kendaraan, termasuk di TB Simatupang.
“Alih-alih menggusur trotoar, justru harusnya Gubernur tak mengambil langkah anarkis dan setback terhadap urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan mahal selama ini,” kata dia.
Ahmad mengingatkan, Jakarta saat ini sudah memiliki layanan angkutan umum massal yang cukup memadai.
Oleh karena itu, masyarakat seharusnya diarahkan untuk beralih ke transportasi umum, bukan didorong tetap memakai kendaraan pribadi.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang akan dipangkas sementara hingga November 2025.
Langkah ini diambil untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
“Untuk sampai dengan bulan November (trotoar) digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu nanti akan kami kembalikan,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, (24/8/2025).
Menurut Pramono, kondisi trotoar di TB Simatupang saat ini memang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pejalan kaki.
Selain terpotong-potong, jalur tersebut juga terdampak oleh berbagai proyek rekonstruksi yang sedang berlangsung.
Meski begitu, ia menekankan jalur pedestrian tetap akan menjadi prioritas dalam perbaikan begitu pekerjaan utama selesai.
“Trotoarnya yang sekarang ini memang gak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki karena memang beberapa juga terpotong-potong,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/24/68aacc7c6b8a4.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Pemuda Bersenjata Ditangkap di Cengkareng, Keliling Cari Lawan Tawuran Megapolitan 24 Agustus 2025
7 Pemuda Bersenjata Ditangkap di Cengkareng, Keliling Cari Lawan Tawuran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tim Patroli Perintis Presisi (TP3) Polres Jakarta Barat menangkap tujuh pemuda yang membawa senjata tajam untuk tawuran di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (24/8/2025) pagi.
Ketujuh pemuda tersebut ditangkap di depan Apartemen Vittoria, Cengkareng, sekitar pukul 04.30 WIB.
Barang bukti berupa lima buah celurit dengan berbagai ukuran dan empat kendaraan bermotor pun disita polisi.
“Mereka baru akan melakukan tawuran. Tapi sebelum terjadi sudah berhasil diamankan TP3 dan Polsek Cengkareng,” kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Parman Gultom saat dikonfirmasi
Kompas.com,
Minggu.
Para pemuda tersebut berasal dari Kembangan dan berkeliling menuju Cengkareng untuk mencari lawan tawuran.
“Mereka ini mencari lawan. Mengitari daerah sini, ketika ketemu kelompok lain saat berpapasan, nah di situlah mereka akan tawuran,” sambung dia.
Beberapa kelompok remaja yang berkeliling untuk tawuran memang tengah meresahkan warga.
Kendati demikian, dia menyebut kelompok yang terdiri dari tujuh orang anak muda tersebut baru pertama kali melancarkan aksinya di wilayah Cengkareng.
“Untuk wilayah Cengkareng, mereka baru kali ini. Tapi, untuk di wilayah lain kami belum bisa konfirmasi,” ucap Gultom.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/20/68a54ebede94d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/24/68aaf7671dd5d.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

