Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • KPAI minta anak di bawah umur tak dilibatkan dalam aksi politik

    KPAI minta anak di bawah umur tak dilibatkan dalam aksi politik

    Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar anak di bawah umur tidak dilibatkan dalam aksi-aksi politik seperti demonstrasi menyusul adanya 196 anak yang ditangkap aparat saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, pada Senin (25/8).

    “Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak,” kata Komisioner KPAI Sylvana Maria kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa.

    Berdasarkan hasil penelusurannya, anak-anak yang terlibat aksi itu ternyata diajak serta diprovokasi lewat media sosial, terutama TikTok.

    “Anak-anak ini diajak baik oleh teman sebaya, oleh kakak kelas, bahkan oleh alumni. Mereka mengatakan, kakak kelas yang sudah lulus mengajak mereka. Dan memang ada berita-berita atau informasi yang mendorong mereka untuk ikut asalnya dari media sosial,” kata Sylvana.

    Provokasi atau ajakan semacam itu, lanjut dia, perlu diusut lebih jauh lantaran terlibatnya anak-anak dalam aksi demonstrasi bisa mengganggu proses belajar serta tumbuh kembang anak.

    “Kita semua tahu bahwa hal seperti ini dampaknya cukup serius untuk anak-anak. Minimal mereka kehilangan waktu-waktu berharga untuk bertumbuh kembang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan mereka,” ujarnya.

    KPAI juga telah mengedukasi anak-anak yang terlibat terkait cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar di depan umum.

    “Bahwa kalian anak-anak punya hak untuk menyampaikan aspirasi kalian, menyampaikan pendapat kalian tetapi ada caranya, ada aturannya. Kami kemudian menjelaskan pada mereka apa cara terbaik untuk menyampaikan aspirasi,” kata Sylvana.

    Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya akhirnya memulangkan sebanyak 196 anak di bawah umur yang ditangkap saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8), kepada orang tuanya.

    “Anak-anak yang ditangkap kemarin, sudah kita pulangkan hari ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary.

    Menurut dia, mereka terlibat perusakan fasilitas umum serta tidak termasuk klaster massa yang menyampaikan pendapat di depan DPR.

    “Mereka datang karena ajakan dari media sosial. Kemarin, di jam pelajaran kejadiannya, anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada juga dari Sukabumi,” katanya.

    Untuk menangani anak-anak itu, Polda Metro Jaya menugaskan Sub Direktorat Remaja, Anak dam Wanita (Renakta).

    “Selain itu, karena ini pembinaan spesifik anak, kita libatkan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta dan Dinas Sosial,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dilaporkan ke Polisi, Ketua RW di Jakut: Ada Internet Gratis, Kenapa Enggak Diterima? Megapolitan 26 Agustus 2025

    Dilaporkan ke Polisi, Ketua RW di Jakut: Ada Internet Gratis, Kenapa Enggak Diterima? Megapolitan 26 Agustus 2025

    Dilaporkan ke Polisi, Ketua RW di Jakut: Ada Internet Gratis, Kenapa Enggak Diterima?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua RW 01, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, R Bagus Kusumo Hardoyo menanggapi kasus dirinya yang dilaporkan polisi oleh Ketua RT 01, RW 01, Warakas, Sujarwo karena pemasangan tiang internet.
    Bagus menjelaskan alasan memberikan izin pihak provider memasang tiang internet di wilayahnya karena tawarannya menarik.
    “Karena tawarannya Rp 100.000 untuk 200 Mbps sebulan, ada pemasangan internet gratis, kenapa kita enggak diterima,” ucap Bagus saat ditemui Kompas.com di Jalan Gorontalo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (26/8/2025).
    Bagus juga membantah tudingan tentang dirinya yang mencemarkan nama baik Sujarwo.
    Ketua RW itu mengaku, dirinya tak pernah bilang bahwa Sujarwo ikut menerima uang Rp 6 juta dari pihak provider sebagai perizinan pemasangan tiang internet tersebut.
    Namun ia akan mengikuti proses hukum jika terbukti bersalah.
    “Kalau saya, saya orang enggak punya, saya ikuti saja, biar alam yang bekerja, alam lebih baik,” jelas Bagus.
    Menurut Bagus, biaya internet itu murah dan bisa membantu warganya yang memang membutuhkan.
    Ia juga mengaku, uang Rp 6 juta sebagai kompensasi yang diberikan pihak provider digunakan untuk mendukung kegiatan RW.
    “Pertama, kan di RW ada yang aktif piket, itu yang piket saya berikan baju, sama pengurus RW, dan sisanya untuk mendukung operasional RW,” jelas Bagus.
    Untuk diketahui, Sujarwo melaporkan Bagus ke polisi karena tak terima dituding ikut menerima uang Rp 6 juta dari perizinan pemasangan tiang internet.
    Keduanya juga sudah dimediasi oleh pihak kepolisian, namun tidak menemukan titik temu.
    Bagus sendiri disebut mengelak dan mengaku tidak tahu menahu sudah menerima uang Rp 6 juta tersebut di rekeningnya.
    “Dia mengaku ‘saya tidak salah, dan tidak melakukan fitnah’ lah, gimana saya kan ditanyain sama tokoh dikira ikut menerima uang itu, padahal enggak,” ungkap Sujarwo.
    Saat ini, Sujarwo masih menunggu surat delik aduan yang diajukannya ke polisi untuk mengetahui apakah perbuatan Bagus termasuk unsur pidana atau tidak.
    Jika memang terbukti melanggar unsur pidana, maka Sujarwo akan melanjutkan laporan polisinya itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mabes Polri minta jajaran lindungi kerja wartawan yang bertugas Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:47 WIB

    Mabes Polri minta jajaran lindungi kerja wartawan yang bertugas
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:47 WIB

  • 9 Prabowo Kasihan dengan Menteri, Kerja 7 Hari Sepekan Tanpa Tanggal Merah Nasional

    9 Prabowo Kasihan dengan Menteri, Kerja 7 Hari Sepekan Tanpa Tanggal Merah Nasional

    Prabowo Kasihan dengan Menteri, Kerja 7 Hari Sepekan Tanpa Tanggal Merah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengaku kasihan dengan para menteri Kabinet Merah Putih yang harus bekerja tujuh hari dalam seminggu tanpa hari libur demi mengejar target-target pemerintah.
    Ungkapan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan gedung layanan terpadu dan institut neurosains nasional RSPON Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
    “Makanya saya ini sebetulnya ya ada kasihan juga sama menteri-menteri saya itu. Karena di Kabinet Merah Putih kata mereka enggak ada hari merah di kalender.
    We work seven days a week
    ,” kata Prabowo, Selasa.
    Seperti diketahui, Prabowo memang kerap menggelar rapat pada akhir pekan.
    Prabowo tercatat telah beberapa kali memanggil para menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, untuk rapat terbatas pada akhir pekan.
    Prabowo mengaku membutuhkan para menterinya untuk mengambil keputusan terbaik.
    Namun, ia menegaskan akan tetap memberikan para menteri cukup istirahat.
    “Tapi saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat. Karena yang kita butuh dari saudara adalah
    leadership

    management
    ,
    the best decision
    .
    Best decision
    berarti saudara harus dalam keadaan segar,” ucap Prabowo.
    Prabowo mengatakan, istirahat yang cukup juga harus diberikan kepada para dokter di RSPON agar dapat mengobati pasien dengan maksimal.
    “Apalagi kalau dokternya enggak segar, nanti operasinya enggak bagus. Jadi dokter-dokter juga harus cukup istirahat,” tutur dia.
    Prabowo berpesan kepada Direktur RSPON untuk memberikan waktu istirahat yang cukup demi pelayanan prima dan baik kepada pasien yang membutuhkan.
    “Saya titip sama saudara-saudara. Ketua Rumah Sakit, dokter-dokternya harus diberi cukup istirahat,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

    Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Pangan Polri telah menetapkan 28 tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan pelanggaran standar mutu dan takaran beras.

    Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan penetapan tersangka itu berasal dari 25 perkara yang juga ditangani di Polda jajaran.

    “Bahwa sampai dengan hari ini, penegakan hukum kita cukup besar, 25 perkara yang kami tangani terkait masalah perberasan se-Indonesia, 25 perkara. Itu pun sudah kita rem-rem. 25 perkara, tersangka 28,” ujar Helfi di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Dia mengklaim, penegakan hukum yang dilakukan pihaknya telah menekan pelaku usaha yang melakukan praktik kecurangan terkait beras ini.

    Pada intinya, penegakan hukum ini ditujukan agar seluruh produsen atau pelaku usaha beras bisa menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar pemerintah.

    “Artinya mereka menjual dengan komposisi yang dia mau dengan harga yang sudah diatur, ya harusnya isinya juga sesuai,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, salah satu modus dalam perkara ini yaitu pelaku usaha beras diduga kerap melewati dalam proses produksi beras seperti pengujian lab.

    “Mereka tidak pernah melakukan uji lab, apa lagi ada labnya di perusahaan itu, tidak ada. Nguji saja belum pernah, jadi pokoknya giling, selesai, jadi beras, langsung kemas premium, jual, harga tinggi, itu yang terjadi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, setidaknya ada enam tersangka yang sudah ditetapkan oleh Bareskrim Polri dalam perkara ini. Mereka yakni Presiden Direktur PT PIM berinisial S, Kepala Pabrik PT PIM inisial AI, dan Kepala Quality Control PT PIM inisial DO. 

    Selanjutnya, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso (KG); Direktur Operasional PT Tjipinang Jaya Ronny Lisapaly (RL); dan Kepala Seksi Quality Control PT Food Station Tjipinang Jaya berinisial RP.

  • Pemkot Jaksel perkuat perlindungan aparat kelurahan pasca demo di DPR

    Pemkot Jaksel perkuat perlindungan aparat kelurahan pasca demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memperkuat perlindungan aparat kelurahan pasca demo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

    “Kami sangat menyesalkan peristiwa ini. Aparat kelurahan adalah pelayan masyarakat yang menjalankan tugasnya untuk warga. Kami memastikan pendampingan medis dan psikologis bagi korban,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Selasa.

    Anwar menyampaikan rasa prihatin sekaligus dukungan penuh kepada para korban.

    Dia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap aparat kelurahan pasca insiden tersebut.

    “Kami juga mengapresiasi lurah dan petugas PPSU yang tetap menjalankan tugas meski menghadapi situasi berbahaya,” ucapnya.

    Terkait kronologi, dia menjelaskan kejadian bermula ketika mobil dinas Kelurahan Manggarai Selatan dengan nomor polisi B 1590 TQN dalam perjalanan pulang di kawasan Jalan KS Tubun, Slipi, sekitar pukul 18.30 WIB.

    Kendaraan tersebut dihadang oleh sekelompok demonstran yang tidak terkendali, lalu dirusak dengan cara dipukul dan dilempari hingga kaca mobil pecah.

    “Akibat insiden ini, Lurah Muhammad Sidik dan sopirnya Asep Yudiana yang juga merupakan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta mengalami luka di bagian wajah dan tangan,” ucapnya.

    Dari kejadian itu, dua telepon genggam dan sebuah dompet hilang, sementara kendaraan dinas mengalami kerusakan berat.

    Dengan demikian, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan jajaran Polri dan TNI untuk menjamin keamanan aparat pemerintah, khususnya yang bekerja langsung di tengah masyarakat.

    Diharapkan masyarakat tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

    “Perlindungan terhadap aparat di lapangan menjadi prioritas kami. Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi dengan keamanan agar peristiwa serupa tidak terulang,” ucapnya.

    Lurah Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Muhammad Sidik dan sopirnya, Asep Yudiana menjadi korban amuk massa pendemo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Legislator terkait diskon pajak restoran-hotel di Jakarta

    Ini kata Legislator terkait diskon pajak restoran-hotel di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan bahwa insentif pajak berupa diskon 50 persen bagi sektor perhotelan serta 20 persen untuk restoran merupakan kebijakan tepat.

    “Sudah semestinya, Pemprov DKI memberikan dukungan sekuat-kuatnya kepada sektor perhotelan dan restoran karena industri tersebut termasuk yang cukup banyak menyerap tenaga kerja,” kata Justin di Jakarta, Selasa.

    Justin mengatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan memberikan insentif pajak berupa diskon 50 persen bagi sektor perhotelan serta 20 persen untuk restoran patut untuk didukung.

    Justin menilai, kebijakan insentif pajak ini tepat untuk membantu sektor perhotelan dan restoran pulih kembali setelah mengalami kesulitan ekonomi beberapa waktu ke belakang ini.

    “Kebijakan insentif ini datang pada waktu yang tepat, kita masih mengingat bahwa sektor perhotelan sempat terpukul dengan berkurangnya tingkat okupansi terutama di hotel berbintang yang terus menurun, bahkan mencapai angka 38 persen di Maret 2025,” ujarnya.

    Bahkan pada Juni 2025, kata dia, dari data yang ada bahwa tingkat okupansinya mulai kembali meningkat meskipun belum menyentuh angka ideal, sehingga kebijakan strategis berupa pemotongan pajak dari Pemerintah Provinsi diharapkan dapat membawa dampak yang positif.

    Justin juga berharap bahwa kebijakan diskon pajak ini bisa mendorong sektor-sektor tersebut untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja di Jakarta.

    “Selain dapat meringankan kewajiban pajak, insentif ini juga dapat menjadi stimulan industri perhotelan dan restoran di Jakarta untuk tetap bergeliat dan menyerap tenaga kerja,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan pemberian insentif pajak bagi sektor perhotelan dan restoran di Jakarta, kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 722 Tahun 2025 yang telah diteken pada Senin (25/8).

    Menurut Pramono, insentif pajak diberikan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

    “Hari ini saya menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025 tentang menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan, restoran guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (25/8).

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Penculik Kacab Bank BUMN Menangis di Depan Penyidik, Pengacara: Menyesal Terima Kerjaan Ini Megapolitan

    3 Penculik Kacab Bank BUMN Menangis di Depan Penyidik, Pengacara: Menyesal Terima Kerjaan Ini Megapolitan

    Penculik Kacab Bank BUMN Menangis di Depan Penyidik, Pengacara: Menyesal Terima Kerjaan Ini
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Empat orang pelaku penculikan Kepala Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), menyampaikan permintaan maaf setelah ditangkap polisi.
    Permintaan maaf itu diwakili oleh pengacara salah satu pelaku, Adrianus Agal.
    Adrianus Agal mengungkapkan bahwa kliennya sangat menyesali perbuatannya. Bahkan, kliennya tersebut, Eras, sempat menangis di hadapan penyidik.
    “Ini kesempatan yang baik, karena ada permintaan dari keluarga besar bahwa yang pertama kami memohon maaf atas peristiwa yang sudah terjadi ini. Kami berbela sungkawa,” ujar Adrianus dalam wawancara
    Obrolan News Room Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    “Kemarin Eras sampai menangis, menitihkan air mata di depan penyidik bahwa dia sangat menyesal menerima pekerjaan ini,” lanjutnya.
    Adrianus menyampaikan, pihaknya berharap proses hukum segera berjalan hingga ke tahap persidangan.
    Menurutnya, hal itu penting untuk membuktikan fakta sebenarnya terkait kasus penculikan sekaligus pembunuhan ini.
    “Setelah Eras menyesali dan permohonan maaf dari keluarga ini, kami berharap proses penahanan yang dilakukan kepolisian 20 hari atau 40 hari agar perkara ini segera dilimpahkan (ke persidangan). Biar nanti kita bisa membuka fakta yang sebenarnya di persidangan,” kata dia.
    “Tentunya pasti, karena ini kan ada dugaan dari publik dan dari masyarakat sekarang bahwa adik-adik kami ini, Eras ini, yang melakukan pembunuhan. Jadi makanya kami segera mau membuktikan, bukan Eras dan kawan-kawan yang melakukan pembunuhan ini,” tambah Adrianus.
    Adrianus juga menyinggung adanya peran pihak lain dalam kasus ini. Ia menyebut kliennya hanya diminta untuk menjemput paksa korban, lalu menyerahkannya ke seseorang di wilayah Cawang, Jakarta Timur.

    “Adik kami, Eras (salah satu pelaku) diminta untuk menjemput paksa (menculik). Setelah adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, ada perintah dari oknum F,” ujarnya.
    Menurutnya, setelah korban diserahkan, Eras dan rekan-rekannya kemudian mendapat perintah lain untuk mengantarkan kembali korban. Namun, saat itu korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
    “Pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan,” kata Adrianus.
    “Dan mereka, salah satu terduga penjemputan paksa ini, menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ,” jelasnya.
    Dengan adanya dugaan keterlibatan oknum dari salah satu instansi, Adrianus mengatakan pihaknya sudah meminta perlindungan hukum kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    “Kami mengetuk pintu hati keluarga korban untuk permohonan maaf kami dan berbelasungkawa,” ucapnya.
    Hingga kini, penyidikan kasus penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN masih dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
    Aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan adanya keterlibatan oknum instansi tertentu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sudah Siapkan Pengganti Wamenaker Noel

    Prabowo Sudah Siapkan Pengganti Wamenaker Noel

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa persoalan hukum yang menjerat eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sudah ditangani sesuai prosedur.

    Hal itu disampaikan usai dirinya memberikan sambutan dalam peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

    “Sudah diurus semuanya itu. Ya? Oke,” kata Prabowo singkat saat ditanya mengenai kasus yang menimpa Noel di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menanggapi pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Wamenaker, Prabowo memastikan bahwa nama pengganti sudah disiapkan. Namun dia belum menyebutkan secara rinci sosok yang dimaksud.

    “Ada nanti, tenang aja,” ujar Prabowo.

    Seperti diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tertentu. Dengan status hukum tersebut, posisinya sebagai Wamenaker dipastikan akan segera digantikan.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer minta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain minta maaf ke Presiden Prabowo, pria yang akrab disapa Noel itu juga menyampaikan permintaan maaf ke keluarganya dan rakyat Indonesia.

    “Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Lalu kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya,” kata Noel sebelum digiring ke mobil tahanan KPK Jakarta, Jumat (22/8).

    Noel pun mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sayangnya, Noel tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal hal tersebut.

    “Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah di OTT,” katanya

    Tersangka Noel juga membantah bahwa kasus yang menjerat dirinya adalah kasus pemerasan seperti yang disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Menurut Noel, narasi pemerasan yang disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada media massa merupakan narasi kotor yang memberatkan dirinya.

  • Camat Tebet kumpulkan bukti terkait pemukulan terhadap lurah Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:59 WIB

    Camat Tebet kumpulkan bukti terkait pemukulan terhadap lurah
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:59 WIB