Jenis Media: Metropolitan

  • MRT Jakarta perkuat pagar Istana Negara demi keselamatan proyek tunneling

    MRT Jakarta perkuat pagar Istana Negara demi keselamatan proyek tunneling

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    MRT Jakarta perkuat pagar Istana Negara demi keselamatan proyek tunneling
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 12:10 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan MRT Jakarta fase 2B kembali menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan nasional. Di tengah pengerjaan konstruksi terowongan bawah tanah (tunneling) di kawasan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Majapahit, MRT Jakarta melakukan langkah strategis berupa perkuatan pagar Istana Negara.

    Kepala Divisi Project Management for Constructions 2 MRT Jakarta menjelaskan, langkah ini diambil setelah dilakukan kajian simulasi bersama konsultan keamanan terkait potensi risiko ekstrem, termasuk ancaman ledakan di dalam terowongan.

    “Pada saat itu dilakukan kajian simulasi, misalnya jika ada teroris yang meledakkan bom di dalam tunnel. Hasil simulasi menunjukkan dampak terbesar justru pada pagar Istana Negara. Karena itu, kami melakukan perkuatan pagar sebagai langkah mitigasi,” jelasnya.

    Simulasi menggunakan perhitungan kekuatan ledakan hingga setara 5–50 TNT, memastikan bahwa desain konstruksi dan area sekitar tetap aman. Perkuatan pagar tersebut telah rampung dan diserahterimakan sebelum peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus lalu.

    Selain pengamanan fisik, pekerjaan konstruksi juga dilengkapi sistem monitoring ketat. MRT Jakarta menempatkan sensor untuk mengukur pergeseran tanah, melakukan topografi harian, hingga simulasi skenario darurat. Hal ini penting mengingat jarak terowongan dengan pagar Istana Negara hanya sekitar 4,7 meter.

    “Kami tidak hanya fokus pada aspek teknis, tapi juga pada keamanan nasional. MRT Jakarta adalah proyek strategis negara, sehingga setiap risiko sekecil apa pun harus diantisipasi,” tambahnya.

    Koordinasi dengan pihak keamanan negara, Kepolisian, hingga instansi terkait terus dilakukan, termasuk penambahan aparat saat terjadi eskalasi demo atau acara kenegaraan.

    Dengan pendekatan inovatif, hati-hati, dan penuh tanggung jawab, pembangunan MRT Jakarta membuktikan bahwa infrastruktur modern bisa berjalan sejalan dengan penguatan keamanan strategis nasional. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 m2 di Bogor

    Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 m2 di Bogor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita satu rumah mewah seluas 6.570 m2 milik tersangka kasus, Riza Chalid (MRC) di Bogor, Jawa Barat.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan rumah yang disita itu berlokasi di Perumahan Rancamaya Golf Estate Jalan Bunga Raya Nomor 9, 10, dan 11 Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

    “Telah melakukan penyitaan. Selain mobil yang kemarin 2 kali penyitaan, kemarin sudah melakukan penyitaan terhadap satu bidang tanah yang diduga milik tersangka MRC,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan, rumah tersebut memiliki tiga sertifikat Surat Hak Guna dan Bangunan (SHGB). Perinciannya, SHGB Nomor 01169 dengan luas tanah 2.591 m2; SHGB Nomor 01170 dengan luas tanah 1.956 m2; dan SHGB Nomor 01171 dengan luas tanah 2.023 m2.

    Lebih jauh, Anang menyampaikan bahwa rumah tersebut disita lantaran dibeli oleh Riza Chalid dengan mengatasnamakan perusahaan. Namun, dia tidak mengungkap perusahaan tersebut.

    “Ini atas nama salah satu perusahaan. Nanti tim penyidik juga melakukan pencarian terhadap aset-aset yang lain, selain aset ini,” imbuhnya.

    Adapun, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah menggeledah rumah tersebut pada Selasa (26/8/2025). Dari penggeledahan itu, korps Adhyaksa telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti dokumen hingga sertifikat.

    “Dokumen terkait ada, sertifikat segala [disita], ini berkaitan dengan TPPU dengan tindak pidana asalnya korupsi,” pungkasnya.

  • Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa

    Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo penuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta api di wilayah Kawah Tengah/Solo Balapan.

    Dari pantauan Bisnis, hanya ada beberapa personel kepolisian dan petugas keamanan KPK yang berjaga di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Selain itu, tidak tampak kendaraan taktis yang biasanya digunakan untuk melerai massa. Adapun penghalau massa hanya berupa kawat besi. Sehingga keamanan saat ini, pukul 10.33 WIB, belum begitu ketat.

    Sebagai informasi, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 WIB. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan masker berwarna biru.

    Sudewo yang sempat koar-koar dengan menantang warga Pati untuk mendemo dirinya, kini irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Ketika ditanya wartawan kapasitasnya diperiksa oleh KPK, dia hanya menjawab sebagai saksi.

    “Memenuhi panggilan, [sebagai] saksi,” jelasnya.

    Dia mengaku tidak membawa berkas terkait pemeriksaannya. Selain itu, dia berharap warga Pati yang berencana ingin datang ke KPK untuk mendemo dirinya diberikan keselamatan.

    “Semoga baik-baik saja,” ucapnya.

    Setelah memberikan jawaban tersebut, dia langsung masuk ke lobi KPK untuk proses registrasi. Lalu, dia langsung naik ke atas menuju ruang pemeriksaan.

    Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu.

    Terlepas dari itu, Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan karena dirinya menaikkan PBB daerah hingga 250 persen.

    Keputusan itu memantik warga Pati hingga terjadi demo besar-besaran. Sampai DPRD Pati menggelar rapat hak angket untuk pemakzulan Sudewo.

  • Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

    Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pihaknya menghentikan sementara pengusutan perkara terkait beras oplosan. 

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penghentian sementara ini lantaran kasus tersebut beririsan dengan penanganan perkara oleh Satgas Pangan Polri.

    “Sementara ini [pengusutan kasus beras oplosan], kita hold dulu. Artinya karena hampir beririsan,” ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan perkara beras oplosan di kepolisian sudah di tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka. Sementara itu, di Kejagung masih penyelidikan.

    Anang juga mengemukakan meskipun delik perkara yang diusut berbeda, pihaknya tetap mendahulukan pengusutan oleh kepolisian karena masih beririsan.

    “Karena kan sudah penyidikan [di Polri]. Kami kan masih penyelidikan. Jadi kita hormati sana dulu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, korps Adhyaksa sebelumnya tengah melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi terkait penyaluran subsidi terkait beras.

    Pengusutan itu kemudian berkembang ke penyelidikan subsidi alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari kementerian terkait. Adapun, alsintan ini termasuk pupuk dan bibit ini dikeluarkan pemerintah agar bisa menciptakan swasembada pangan, khususnya beras.

  • KPK Kejar Pihak yang Pindahkan Mobil Mewah dari Rumah Dinas Immanuel Ebenezer

    KPK Kejar Pihak yang Pindahkan Mobil Mewah dari Rumah Dinas Immanuel Ebenezer

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejar pihak yang sengaja memindahkan mobil mewah dari rumah dinas milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri keberadaan mobil mewah yang dipindahkan serta pihak-pihak yang terlibat.

    “Saat ini, penyidik masih melakukan penelusuran lokasi keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut,” katanya, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Budi menegaskan agar pihak yang terlibat dalam pemindahan mobil bersikap kooperatif dan menyerahkan kepada penyidik untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Mengingat adanya potensi aliran dana dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3.

    “Kepada pihak-pihak yang memindahkan, KPK mengimbau agar kooperatif dan secara menyerahkan kendaraan tersebut untuk diperiksa dan diteliti oleh penyidik,” jelasnya.

    Sebelumnya, penyidik KPK mendapatkan informasi mengenai adanya tiga mobil mewah milik Noel yang sengaja dipindahkan dari rumah dinas usai KPK menggelar OTT terhadap mantan Wamen itu.

    “Bahwa penyidik mendapatkan informasi terdapat sejumlah mobil, yaitu Land Cruiser, Mercy, dan BAIC yang dipindahkan dari rumah dinas Wamen, pasca kegiatan tangkap tangan,” kata Budi.

    Dalam penggeledahan rumah dinas Noel beberapa waktu lalu, KPK telah mengamankan empat ponsel di plafon rumah dan satu mobil Toyota Alphard.

    Sebagaimana diketahui, pada Kamis (21/8/2025) KPK menyita 15 mobil dan 7 motor dari perkara ini. Kendaraan diamankan dari berbagai pihak yang terlibat.

    KPK juga telah menetapkan 11 tersangka dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

    Mereka melakukan penggelembungan tarif dari yang seharusnya mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta

    JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:27 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan MRT Jakarta ternyata tidak hanya lekat dengan urusan konstruksi dan transportasi massal, tapi juga melibatkan skema pendanaan yang kompleks. Kepala Divisi Engineering MRT Jakarta, Riska Muslimah, menjelaskan bahwa proyek MRT menjadi salah satu yang pertama di Indonesia menggunakan JICA STEP (Special Terms for Economic Partnership) Loan, sebuah pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    “Ini bisa dibilang pipe loan atau step loan, yaitu pinjaman dengan bunga rendah, masa tenggang panjang, hingga tenor mencapai 40 tahun. Kalau dihitung-hitung, memang murah, tapi tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi,” ujar Riska saat ditemui di Kantor MRT Jakarta Kawasan Jakarta Pusat Selasa (26/7/2029). 

    Skema Tiga Lapis: Pemerintah Pusat, Pemprov DKI, dan MRT Jakarta

    Kemudian Riska mengatakan pinjaman ini bersifat Government-to-Government (G2G). Pihak Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, yang kemudian meneruskan pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema ini menjadi unik karena melibatkan tiga level institusi:

    – Kementerian Perhubungan sebagai executing agency,

    – Pemprov DKI Jakarta sebagai implementing agency,

    – BUMD MRT Jakarta sebagai sub-implementing agency.

    “Pemprov DKI menanggung 51% pinjaman, sementara 49% sisanya ditopang melalui hibah dari pemerintah pusat. MRT Jakarta sebagai BUMD mendapat mandat langsung untuk melaksanakan proyek, dari pengadaan, kontrak dengan konsultan dan kontraktor, hingga mengoperasikan dan memelihara,” jelas Riska.

    Jepang Wajib Terlibat, Lokal Tetap Didorong

    Sebagai konsekuensi dari STEP Loan, ada syarat bahwa minimal 30% dari total proyek harus berasal dari Jepang. Bentuk kontribusi ini bisa berupa teknologi, peralatan, maupun tenaga kerja.

    “Contohnya, sistem persinyalan CBTC yang kita gunakan berasal dari Jepang, begitu juga mesin bor terowongan (TBM). Tapi bukan berarti industri lokal tidak berperan. Justru 70% sisanya bisa menjadi ruang bagi perusahaan Indonesia untuk berkembang,” kata Riska.

    Ia mencontohkan kolaborasi WIKA Kobe, yang kini mampu memproduksi segmen beton untuk terowongan MRT dengan kualitas tinggi berkat transfer teknologi dari Jepang.

    Mekanisme Pembayaran: Langsung dari JICA ke Kontraktor

    Riska juga menekankan bahwa MRT Jakarta tidak menerima dana tunai dari pinjaman ini. Proses pembayaran dilakukan langsung oleh JICA ke kontraktor atau konsultan setelah melalui verifikasi berlapis oleh MRT Jakarta, Pemprov DKI, dan Kementerian Keuangan.

    “Jadi uangnya tetap di Jepang, hanya pencatatannya saja yang masuk ke sistem kita. MRT Jakarta memastikan pekerjaan sesuai kontrak, lalu invoicing diverifikasi, baru JICA yang membayar langsung ke kontraktor,” paparnya.

    Standar Proyek Bertaraf Internasional

    Dalam melaksanakan proyek, MRT Jakarta juga mengacu pada standar internasional, seperti ISO dan PMBOK. Kompleksitas dan risiko tinggi membuat kontrak menggunakan model design-and-build, agar resiko dapat dialokasikan ke pihak yang paling mampu mengelolanya.

    “Intinya, pembangunan MRT bukan hanya soal konstruksi, tapi juga soal bagaimana menata skema pembiayaan yang berkelanjutan, mengelola risiko, dan di saat bersamaan mendorong pertumbuhan industri lokal,” tutup Riska. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • MRT Jakarta buka jalan industri lokal ke kelas dunia

    MRT Jakarta buka jalan industri lokal ke kelas dunia

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    MRT Jakarta buka jalan industri lokal ke kelas dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:40 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan MRT Jakarta bukan hanya soal menghadirkan moda transportasi modern, tetapi juga menjadi ruang belajar raksasa bagi industri konstruksi dan insinyur Indonesia. Kepala Divisi Engineering MRT Jakarta, Riska Muslimah, menegaskan bahwa proyek ini dirancang agar tidak sekadar membangun infrastruktur, melainkan juga menumbuhkan kapasitas lokal.

    “Karena menggunakan skema JICA STEP Loan, ada syarat keterlibatan Jepang minimal 30 persen. Itu bisa berupa teknologi, peralatan, maupun tenaga kerja. Tapi artinya kita masih punya ruang 70 persen untuk mendorong keterlibatan industri dalam negeri,” jelas Riska saat ditemui di Kantor MRT Jakarta Kawasan Jakarta Pusat Selasa (26/7/2029). 

    Konsorsium Jepang-Lokal

    Salah satu syarat dari pemberi pinjaman adalah kontraktor utama harus berasal dari Jepang, baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan perusahaan lokal. Skema ini melahirkan konsorsium seperti Shimizu–Adhi Karya Joint Venture (SAGV).

    Menurut Riska, pola kerja sama ini justru memberi ruang besar bagi kontraktor Indonesia untuk naik kelas. “Jadi tidak hanya Jepang yang terlibat, tapi juga mitra lokalnya ikut belajar dan mengembangkan kompetensinya,” ujarnya.

    Transfer Teknologi Nyata: WIKA Kobe

    Contoh paling nyata adalah WIKA Kobe, perusahaan patungan antara PT Wijaya Karya dengan mitra Jepang, yang kini memproduksi segmen beton untuk terowongan MRT.

    “Sekarang kualitas segmen tunnelnya WIKA Kobe itu sangat baik. Jepang menanamkan investasi, melakukan knowledge sharing, dan akhirnya kita bisa memproduksi sendiri segmen tunnel dengan standar internasional di Indonesia,” kata Riska.

    Ia menilai, inilah bentuk transfer teknologi yang nyata: dari awalnya bergantung pada impor, kini industri lokal bisa berdiri sejajar dengan pemain global.

    MRT sebagai Sekolah Infrastruktur

    Lebih jauh, Riska menyebut pembangunan MRT sebagai sebuah “sekolah infrastruktur”. Selain insinyur, banyak tenaga kerja Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan standar ISO, PMBOK, dan kontrak rancang-bangun bertaraf internasional.

    “Di MRT, kita tidak hanya bicara konstruksi. Kita bicara bagaimana menyusun spesifikasi teknis, dokumen tender, memilih kontraktor, hingga mengalokasikan risiko proyek. Itu semua menjadi proses belajar bagi kita, agar ke depan lebih siap mengelola proyek-proyek besar lainnya,” jelasnya.

    Melahirkan Industri Lokal Kelas Dunia

    Dengan model pembangunan ini, MRT Jakarta berharap ke depan semakin banyak industri dalam negeri yang bisa ikut tumbuh. “Budaya kolaborasi seperti ini perlu dibangun, supaya industri lokal bisa berkembang menjadi kelas dunia,” tutup Riska. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Pakai Batik Coklat dan Masker

    Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Pakai Batik Coklat dan Masker

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo tiba di KPK hari ini, Rabu (27/8/2025), untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan.

    Dari pantauan Bisnis, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 WIB. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

    Jika sebelumnya Sudewo yang sempat menantang warga Pati untuk mendemo dirinya, kini dia irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh wartawan yang berada di sekitar gedung KPK.

    Ketika ditanya wartawan kapasitasnya diperiksa oleh KPK, dia hanya menjawab hanya sebagai saksi.

    “Memenuhi panggilan, [sebagai] saksi,” ujar Sudewo singkat. 

    Dia mengaku tidak membawa berkas terkait pemeriksaannya. Selain itu, dia berharap warga Pati yang berencana ingin datang ke KPK untuk mendemo dirinya diberikan keselamatan.

    “Semoga baik-baik saja,” ucapnya.

    Setelah memberikan jawaban tersebut, Sudewo langsung masuk ke lobi gedung KPK untuk proses registrasi. Lalu, dia langsung naik ke atas menuju ruang pemeriksaan.

    Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu.

    KPK lantas menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan itu karena Sudewo absen dari jadwal pemeriksaan sebelumnya.

    “SDW [Sudewo] ada keperluan lain yang sudah dijadwalkan, akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).

    Namun, Budi belum merincikan kapan jadwal pemeriksaan tersebut dilakukan. Diketahui, Sudewo seharusnya dipanggil KPK pada hari Jumat kemarin (23/8/2025). Akan tetapi, dia absen dari panggilan tersebut. Di diduga menerima commitment fee dari proyek DJKA.

    “Hari ini Jumat (22/8), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018-2022,” tulis Budi, Jumat (22/8/2025).

  • Peran 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab BRI: Pengintai hingga Eksekutor

    Peran 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab BRI: Pengintai hingga Eksekutor

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap peran 15 pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BRI di Jakarta Pusat berinisial MIP (35).

    Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan ke-15 pelaku ini memiliki empat peran yang berbeda dalam kasus ini. Misalnya, ada kelompok aktor intelektual.

    Kemudian, tiga lainnya adalah klaster pembuntutan, penculikan, dan eksekusi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 

    “Aktor intelektual, klaster membuntuti, klaster yang menculik, klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan membuang korban,” ujar Abdul kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Hanya saja, Abdul tidak merinci sosok-sosok yang berada di empat kelompok ini. Namun demikian, dia menyatakan bahwa 15 orang pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Yang sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka sudah 15 orang,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, peristiwa penculikan Kepala KCP Bank BUMN ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur pada (20/8/2025).

    Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, tampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, namun MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

    Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

    Keesokan harinya, mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2025) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. 

  • 10
                    
                        KPK akan Minta Klarifikasi Noel, Kenapa Sembunyikan 4 Ponselnya di Plafon
                        Nasional

    10 KPK akan Minta Klarifikasi Noel, Kenapa Sembunyikan 4 Ponselnya di Plafon Nasional

    KPK akan Minta Klarifikasi Noel, Kenapa Sembunyikan 4 Ponselnya di Plafon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
     – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG) terkait temuan 4 buah ponsel di plafon rumah dinasnya. 
    Ponsel tersebut ditemukan saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Nodel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Selasa (26/8/2025). 
    “Ya, penyidik menemukan 4
    handphone
    di plafon rumah yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa. 
    Pemeriksaan Noel untuk mendalami, apakah ponsel yang ditemukan di plafon rumah tersebut sengaja disembunyikan atau tidak. 
    Penyidik juga akan membuka isi dari ponsel tersebut untuk mengetahui informasi-informasi terkait kasus korupsi yang menjerat Noel.
    “Tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan itu juga akan ditanyakan termasuk juga isi dari BBE tersebut nanti akan kita buka, kita akan melihat informasi-informasi dalam BBE tersebut,” ucap dia.
    Selain ponsel, penyidik KPK juga menyita sebuah mobil Toyota Alphard. 
    Mobil itu sudah dibawa ke Gedung KPK hari itu juga. Mobil berplat B 2364 UYQ itu ditempatkan di area parkir belakang Gedung KPK.
    Budi mengatakan, penyidik sudah memiliki informasi awal dugaan kendaraan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Meski demikian, dia belum bisa menjelaskan asal-usul kendaraan tersebut.
    “Ya, nanti secara perinci terkait dengan asal-usul kendaraan yang diamankan pada penggeledahan hari ini nanti kami akan informasikan,” ucap dia.
    KPK juga sedang mencari tiga mobil lainnya yaitu Land Cruiser, Mercy, dan BAIC yang dipindahkan dari rumah dinas Wamen, pasca operasi tangkap tangan (OTT), pada Rabu (20/8/2025) malam.
    KPK mengimbau para pihak yang memindahkan mobil-mobil tersebut agar kooperatif dan menyerahkan kendaraan tersebut.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Salah satu adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer.
    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jumat (22/8/2025).
    Setyo mengatakan, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025 menerima aliran uang Rp 69 miliar terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
    Uang tersebut diterima Irvian Bobby Mahendro selama kurun waktu 2019-2024 melalui perantara.
    Setyo mengatakan, uang tersebut digunakan untuk
    down payment
    (DP) rumah, belanja, dan hiburan.
    Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel juga menerima aliran uang tersebut.
    “Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu Saudara IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” kata Setyo.
    Akibat perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.