Jenis Media: Metropolitan

340 Calon Petugas Damkar Jakarta Tes Fisik di Brigif Jaktim, dari Lari hingga Renang Megapolitan 27 Agustus 2025

340 Calon Petugas Damkar Jakarta Tes Fisik di Brigif Jaktim, dari Lari hingga Renang
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak 340 orang calon petugas pemadam kebakaran (damkar) DKI Jakarta menjalani tes fisik di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur, Rabu (27/8/2025).
Berdasarkan pemantauan Kompas.com dari lokasi, mereka mengenakan kemeja putih, celana hitam formal, dan sepatu olahraga.
Mereka diarahkan pelatih dari Dinas Gulkarmat dan tim jasmani militer Brigif untuk berbaris sesuai wilayah sebelum proses registrasi.
“Baris dulu ya, nunggu teman yang lain untuk sekalian ke tempat registrasi,” ucap salah satu petugas TNI.
Usai registrasi, para peserta berganti pakaian menjadi kaus putih dan celana olahraga.
Selanjutnya, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan, mulai dari tensi darah, tinggi badan, hingga berat badan.
Setelah itu, nomor dada dibagikan untuk tes pertama, lari 12 menit mengelilingi lapangan bola.
Sebelum berlari, pemanasan dipimpin oleh tim jasmani militer.
“Ayo hitung bareng ya,” ucap salah seorang pelatih jasmani ketika memimpin pemanasan.
Usai pemanasan, calon Damkar berdiri di garis start dan menunggu aba-aba peluit untuk berlari 12 menit mengelilingi lapangan.
Namun, tak semua peserta mampu menuntaskan tes tersebut lari dengan baik. Seorang calon Damkar tampak menepi dan mendapat perawatan medis.
“Kenapa kamu,” tanya salah satu tim medis.
“Otot kaki kayak ketarik pak, sakit, enggak kuat muter lagi,” ucap salah satu calon Damkar.
“Sudah duduk saja dulu, selonjoran kakinya, buka nomor dadanya,” kata tim medis.
Usai menyelesaikan tes lari, para calon petugas Damkar diberi waktu beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Mereka kemudian diarahkan untuk memperhatikan instruktur yang mencontohkan gerakan pull up yang benar.
“Lihat contohnya, pegang dan angkatan harus benar, kalau turun jangan lompat,” ucap pelatih jasmani.
Setelah itu, peserta diminta melanjutkan tes sit up dan push up menggunakan meja khusus yang dapat mengaitkan kaki, sehingga memudahkan gerakan sit up serta push up.
Selanjutnya calon Damkar menjalani tes lari bolak-balik berbentuk angka delapan untuk mengukur kelincahan dan kecepatan.
Pada tahap ini, mayoritas peserta tampak tidak mengalami kendala berarti.
Tes fisik pun berlanjut ke tahap terakhir, yakni renang. Beberapa peserta terlihat kesulitan melintasi lintasan sepanjang 25 meter dengan kedalaman 1,85 meter.
Peserta yang tak bisa berenang dan hampir tenggelam langsung diselamatkan dengan ban yang disiapkan tim jasmani militer.
“Ambil bannya, jangan panik dek,” teriak pelatih jasmani.
Ketua Penerimaan PJLP Gulkarmat Jakarta Pusat, Supriyanto, mengatakan tes hari pertama diikuti sekitar 340 peserta dari berbagai wilayah Jakarta.
“Untuk masing-masing wilayah beda-beda jumlahnya, secara keseluruhan yang mengikuti tes fisik sekitar 340 dari seluruh wilayah untuk hari ini saja,” tutur Supriyanto saat ditemui di Brigif 1/ Jaya Sakti, Rabu.
Supriyanto menjelaskan, ada lima tahapan tes yang harus dilalui para peserta. Tes ini dikenal sebagai kesamaptaan, serupa dengan ujian masuk TNI atau Polri.
“Kesamaptaan, seperti masuk TNI ataupun Polisi seperti lari 12 menit, Pull-up, sit-up, push-up, shuttle run, dan renang,” ucap Supriyanto.
Tes fisik ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai 27 Agustus hingga 12 September 2025.
Ia pun mengingatkan para peserta agar benar-benar menyiapkan kondisi fisik sebelum mengikuti rangkaian ujian.
“Kalau para calon PJLP, siapkan fisik yang kuat, karena tes ini secara simultan, enggak berhenti, dari lari lalu istirahat sebentar, lanjut lagi sampai tes terakhir di renang,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka rekrutmen besar-besaran untuk 1.000 posisi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025.
Kuota rekrutmen Damkar DKI Jakarta 2025 dibagi secara spesifik untuk lima wilayah Kota Administrasi.
Adapun kuota rekrutmen Damkar DKI Jakarta 2025, yakni sebagai berikut:
Jakarta Pusat: 187 orang
Jakarta Utara: 181 orang
Jakarta Timur: 219 orang
Jakarta Selatan: 211 orang
Jakarta Barat: 202 orang

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 18:01
Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong Megapolitan 27 Agustus 2025

Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah buruh dari berbagai sektor akan menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
Demo buruh bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan” ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menegaskan, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan pekerja terhadap pemerintah dan parlemen.
“Ini adalah gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh. Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan, sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Pada 28 Agustus nanti, kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar,” kata Ilhamsyah dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
Dalam aksinya, para buruh membawa 10 tuntutan utama, antara lain:
Selain itu, KPBI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR RI sebesar 20–30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat serta solusi atas defisit anggaran negara.
“Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” ujar Ilhamsyah.
KPBI mengimbau masyarakat sipil, akademisi, dan NGO untuk bersolidaritas dalam aksi tersebut. Mereka menegaskan aksi akan berlangsung damai, tetapi penuh tekad.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi kali ini juga menjadi momentum penting untuk menekan pemerintah.
“Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Ini adalah saatnya menyampaikan aspirasi agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Said Iqbal kepada
Kompas.com
, Selasa (26/8/2025).
Sejumlah elemen buruh dari wilayah sekitar Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, diperkirakan ikut bergabung dalam aksi tersebut.
Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, selama aksi berlangsung.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menyebut rekayasa akan bersifat situasional.
“Kalau jumlah massa-nya banyak dan mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
Adapun Jalan Gatot Subroto akan tetap dibuka jika massa aksi dapat berbagi ruas jalan dengan pengguna lalu lintas lain. Namun, polisi akan menindak tegas peserta aksi jika nekat memasuki jalur tol.
“Pelayanan penyampaian pendapat di muka umum ini konsepnya masih sama, jadi silakan, karena diatur oleh undang-undang,” kata Komarudin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 17:56
Hampir 5000 personel disiapkan untuk kawal aksi buruh di Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8).

“Untuk mengamankan aksi besok (28/8), 4.531 personel gabungan sudah disiapkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Rabu.

Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub.

“Kemudian, 632 personel dari jajaran Polres,” katanya.

Ia menghimbau kepada para pengunjuk rasa agar menyampaikan pendapat dengan tertib, damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia juga mengingatkan massa agar tidak memaksakan diri masuk ke ruas tol karena dapat membahayakan keselamatan.

“Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas yang mungkin diberlakukan.

“Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kelancaran bersama,” katanya.

Polisi mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif dan selalu mengikuti informasi terkini arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya bakal merekayasa arus lalu lintas karena unjuk rasa di Jakarta, terutama sekitar Istana, Mahkamah Konstitusi dan DPR RI pada Kamis (28/8).

“Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, masih sama. Jadi, silakan masyarakat menyampaikan pendapat, diatur oleh undang-undang,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin.

Ia menyebut, rencana rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan, namun penerapannya bersifat situasional tergantung jumlah dan mobilitas massa yang hadir.

Bila massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, kata Komarudin, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal.

Namun, tegasnya, jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 17:56
Tokoh Antikorupsi Ajukan Amicus Curiae di Uji Materi UU Tipikor

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 24 tokoh antikorupsi menyampaikan pandangannya sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) soal uji materi (judicial review) Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Permohonan uji materi atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 beleid tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Syahril Japarin (mantan Direktur Utama Perum Perindo), Kukuh Kertasafari (mantan pegawai Chevron Indonesia), Nur Alam (mantan Gubernur Sulawesi Tenggara), dan Hotashi Nababan (mantan Direktur Utama Merpati Airlines).

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, yang tergabung dalam Gerakan Pemberantasan Korupsi Berkeadilan mengatakan para tokoh secara prinsip setuju dengan permohonan yang diajukan.

Menurutnya, korupsi tidak lagi dilihat sebagai perbuatan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah, namun sebatas pada semua perbuatan yang dipandang merugikan keuangan negara.

“Orang-orang yang beriktikad baik dan tidak punya niat untuk korupsi, dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa menerima suap, bisa menjadi terpidana korupsi. Hal ini terjadi karena perkara korupsi lebih fokus pada unsur kerugian keuangan negara yang perhitungannya kerap tidak nyata dan tidak pasti, bahkan menggunakan asumsi atau prediksi,” kata Erry dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan pada dua elemen utama, yaitu perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya, yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dia berpendapat dalam praktiknya, penanganan perkara korupsi di Indonesia cenderung lebih menekankan pada aspek kerugian negara daripada unsur memperkaya diri secara melawan hukum. Padahal potensi rugi atau untung merupakan konsekuensi dari pengambilan keputusan, misalnya dalam konteks bisnis BUMN.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menambahkan, salah fokus dalam pemberantasan korupsi berdampak buruk pada kualitas penegakan hukum, menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang bekerja di sektor publik, dan menjadikan upaya pencegahan bukan sebagai prioritas.

“Dengan banyaknya contoh kasus yang ada, para pejabat termasuk direksi BUMN menjadi takut untuk membuat keputusan strategis yang dapat membawa risiko keuangan, meskipun keputusan tersebut bertujuan untuk kebaikan publik,” ujarnya.

Pakar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, definisi korupsi dalam UU Tipikor yang menekankan kerugian negara sebagai indikasi korupsi tidak diakui negara lain.

Mengacu pada Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum.

“Kelemahan ini membuat proses mutual legal assistance [MLA] sulit dijalankan karena syaratnya adalah perbuatan tersebut harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara yang bekerja sama,” ujarnya.

27/08/2025 17:47
Gugurnya PK Silfester Matutina di Kasus Fitnah Jusuf Kalla Megapolitan 27 Agustus 2025

Gugurnya PK Silfester Matutina di Kasus Fitnah Jusuf Kalla
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Sidang peninjauan kembali (PK) Silfester Matutina, terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, resmi dinyatakan gugur.
Keputusan itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (27/8/2025).
Hakim Ketua I Ketut Darpawan menegaskan, PK tidak dapat dilanjutkan lantaran Silfester kembali mangkir dari persidangan.
“Kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan gugur ya,” ujar Ketut di ruang sidang utama.
Menurut majelis hakim, alasan ketidakhadiran Silfester yang disampaikan melalui tim kuasa hukumnya tidak dapat diterima.
Silfester meminta penundaan sidang dengan alasan sakit, namun dokumen yang diajukan tidak memenuhi syarat formil.
“Alasan yang diajukan pemohon berdasarkan surat pernyataan istirahat dan sakit, ini tidak bisa kami terima. Tidak jelas menurut kami alasan sakitnya. Dengan demikian alasan pemohon untuk tidak hadir hari ini tidak sah,” jelas Ketut.
Hakim juga menilai pemohon tidak serius dalam menjalani proses hukum.
“Dengan demikian maka kami menganggap pemohon tidak mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dalam permohonan peninjauan kembali, tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini,” imbuhnya.
Kasus hukum Silfester bermula pada 2017, ketika ia dilaporkan kuasa hukum Jusuf Kalla ke Mabes Polri.
Relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dianggap menyampaikan orasi yang memfitnah dan mencemarkan nama baik JK serta keluarganya.
Silfester lantas membantah tuduhan tersebut.
“Saya merasa tidak memfitnah JK, tapi adalah bentuk anak bangsa menyikapi masalah bangsa kita,” ucapnya kepada
Kompas.com
pada 29 Mei 2017.
Proses hukum berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan kasasi menyatakan Silfester terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.
Meski telah divonis bersalah, Silfester mengaku hubungannya dengan Jusuf Kalla sudah kembali baik.
Ia bahkan mengklaim telah beberapa kali bertemu dengan JK.
“Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,” kata Silfester di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
(Reporter: Hanifah Salsabila | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 17:39
Proyek Peninggian Jalan di Semper Timur Dinilai Tak Sesuai Prosedur Megapolitan 27 Agustus 2025

Proyek Peninggian Jalan di Semper Timur Dinilai Tak Sesuai Prosedur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Proyek peninggian Jalan Madya, Kebantenan, RT 08, RW 02, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, dinilai tak sesuai prosedur.
Sebab, jalan yang dicor atau ditinggikan melebihi batas yang sudah disosialisasikan ke warga.
Dimana seharusnya, hanya jalan di depan Kelurahan Semper Timur saja yang ditinggikan karena rawan banjir.
Namun, ternyata peninggian jalan justru mencapai 300 meter hingga di depan rumah warga yang tidak banjir dan tak mendapatkan sosialisasi.
“Harusnya lebarnya enam meter yang direncanakan, tapi ternyata pembangunannya cuma 5,5 meter. Jadi, sisa semennya dialihkan ke depan rumah saya,” ucap salah satu warga bernama Jamal (40) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Rabu (27/8/2025).
Tak adanya sosialisasi ke warga, membuat Kordinator Dewan Kota Jakarta Utara Epriyanto, menilai proyek peninggian jalan itu dilakukan kurang baik.
“Kenapa saya sebut kurang baik, karena program ini dilakukan dengan tidak baik. Sebab, sosialisasi kemarin hanya melibatkan RT dan RW dan tidak melibatkan para masyarakat yang memiliki usaha di sekitar sini,” kata Epriyanto.
Padahal, peninggian jalan tersebut membuat para pedagang mengalami kerugian karena tak disosialisasi dari jauh-jauh hari.
“Potensinya mereka mengalami kerugian, aduan masyarakatnya ada ke kami dewan kota,” ucap Epriyanto.
Diketahui, sejumlah warga mengeluhkan proyek peninggian Jalan Madya, Kebantenan, RT 08, RW 02, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara.
Pasalnya, peninggian jalan itu membuat setidaknya 12 kios dan warung warga terdampak.
Diantaranya, toko alat tulis kerja (ATK), warung klontong, warung kopi, toko foto copy, warung bakso, warung bensin, warung es kelapa, dan lainnya.
Belasan kios itu menjadi lebih rendah dari jalan yang ditinggikan. Alhasil, mereka tak lagi memiliki lahan parkir untuk para pembeli.
Sebab, jalan yang baru dicor memiliki ketinggian sekitar 30 hingga 40 sentimeter dengan panjang kurang lebih 300 meter.
Warga pun juga kesulitan untuk memasukan kendaraannya ke dalam rumah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 17:36
Semrawutnya Proyek Galian di Tebet, Pasir Berserakan hingga Tiang Listrik Miring Megapolitan 27 Agustus 2025

Semrawutnya Proyek Galian di Tebet, Pasir Berserakan hingga Tiang Listrik Miring
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Proyek galian di belokan Jalan Dr. Saharjo arah Kampung Melayu, Tebet, Jakarta Selatan, tampak begitu semrawut.
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, Rabu (27/8/2025), tumpukan pasir proyek yang bercampur tanah galian diletakkan begitu saja di tepi jalan.
Material galian menutup sebagian bahu jalan sehingga membuat jalur kendaraan menyempit.
Kabel-kabel proyek pun tampak berserakan di sekitar lokasi sehingga menambah kesemrawutan yang ada.
“Kalau malam bahaya banget, motor bisa kepleset. Harusnya pasir jangan ditaruh sembarangan di jalan,” ujar Arif di lokasi, Rabu.
Keluhan soal kondisi proyek tersebut tak hanya datang dari pengendara, tetapi juga pejalan kaki.
“Trotoarnya ketutup galian sama pasir. Jadi saya harus jalan di badan jalan, padahal rame banget kendaraan. Ngeri kalau keserempet,” ujar Siti (29), salah seorang pejalan kaki.
Dalam video itu, perekam menyebut ada dua titik proyek yang membahayakan warga.
Pertama, di belokan Jalan Dr. Saharjo arah Kampung Melayu tampak tumpukan pasir diletakkan sembarangan di dekat area galian.
Kedua, di perempatan Jalan Prof. Dr. Supomo–Tebet dekat Indomaret Point (bekas gerai 7-Eleven), terlihat sejumlah tiang listrik miring yang hanya diikat dengan tali ke pagar proyek.
“Bayangin aja tuh jatoh pas banget tempat orang berhenti lampu merah,” tulis akun tersebut dalam keterangannya.
Keberadaan material yang tidak tertata dan tiang listrik miring itu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kecelakaan, baik bagi pengendara maupun pejalan kaki.
Hingga Rabu siang,
Kompas.com
tidak melihat adanya rambu peringatan atau petugas yang mengatur lalu lintas di sekitar titik galian tersebut.
Satu-satunya penanda hanyalah
water barrier
di sisi jalan, sementara tumpukan pasir tetap dibiarkan begitu saja.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 17:34
Deretan kuliner tradisional Nusantara saat merayakan Maulid Nabi

Jakarta (ANTARA) – Setiap tahun, umat Islam memperingati Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini selain sebagai bentuk penghormatan, juga menjadi momen untuk meneladani akhlak Rasulullah.

Untuk tahun 2025, menurut Kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 1 Rabiul Awal 1447 H jatuh pada hari Senin, 25 Agustus 2025.

Penetapan tanggal ini menjadi pedoman resmi bagi masyarakat maupun lembaga pemerintah dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari mengadakan pengajian umum hingga menyajikan hidangan khas dari berbagai daerah.

Tradisi kuliner ini tidak hanya menambah semarak perayaan, tetapi juga menjadi sarana melestarikan warisan budaya Nusantara. Lalu, apa saja kuliner khas yang biasa disajikan saat Maulid Nabi di Indonesia? Berikut daftar kuliner-nya, yang dihimpun dari berbagai sumber.

Kuliner tradisional saat Maulid Nabi di Indonesia

1. Ketupat sumpil

Ketupat sumpil menjadi salah satu hidangan khas yang selalu hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terbuat dari beras yang dibungkus daun bambu berbentuk limas segitiga, ketupat ini biasanya disajikan dengan sambal kelapa. Kuliner ini berasal dari Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, dan bentuk segitiga-nya melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

2. Nasi tumpeng

Nasi tumpeng adalah hidangan yang sangat familiar di Indonesia, termasuk dalam perayaan Maulid Nabi. Berasal dari Jawa, penyajian tumpeng memiliki aturan khusus.

Bentuk kerucut tumpeng melambangkan gunung dan tempat sakral, serta diyakini memiliki makna hubungan antara langit dan bumi. Berbagai lauk yang menyertainya juga disesuaikan secara simbolis.

3. Gunungan Maulid

Gunungan Maulid adalah kuliner khas dari Yogyakarta dan Solo yang selalu muncul saat Maulid Nabi. Hidangan ini berupa tumpukan berbagai macam makanan yang disusun menyerupai gunungan, menjadi tradisi yang dijaga dan dirayakan setiap tahun oleh masyarakat setempat.

4. Kuah beulangong

Di Aceh, perayaan Maulid Nabi sering disertai hidangan khas berupa kuah beulangong. Proses memasaknya memiliki aturan unik, yakni hanya laki-laki yang diperbolehkan memasak, dan saat mengaduk kuah harus membaca shalawat yang dianjurkan, sehingga membawa nilai spiritual dalam setiap tahap memasaknya.

5. Nasi suci ulam sari

Kuliner ini berasal dari Pacitan, Jawa Timur, dan memiliki kemiripan dengan tumpeng. Perbedaan-nya terletak pada penggunaan nasi uduk, serta bagian atasnya dihias dengan seekor ayam yang disebut ayam ingkung, menjadikan hidangan ini istimewa dalam perayaan Maulid Nabi.

6. Kue karas-karas

Kue karas-karas memiliki bentuk seperti jaring-jaring yang dilipat segitiga atau persegi. Asal kuliner ini dari Melayu, khususnya suku Saluan di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah.

Kue ini mudah dibuat dan menjadi salah satu hidangan khas Nusantara yang kerap hadir saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, memperkaya cita rasa tradisi kuliner Indonesia.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 17:25
PK Silfester Matutina Gugur, Hakim: Surat Alasan Sakitnya Tak Jelas Megapolitan 27 Agustus 2025

PK Silfester Matutina Gugur, Hakim: Surat Alasan Sakitnya Tak Jelas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Majelis hakim menyatakan bahwa surat keterangan sakit dari terpidana Silfester Matutina tidak sah dalam pengajuan penundaan sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Hakim Ketua I Ketut Darpawan mengatakan tidak ada keterangan yang menjelaskan penyakit apa yang diderita Silfester
“Tidak jelas menurut kami alasan sakitnya. Dengan demikian alasan pemohon untuk tidak hadir hari ini tidak sah,” kata Ketut Darpawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.
Selain itu,tidak disebutkan juga nama dokter yang memeriksa Silfester sehingga dinyatakan sakit.
Rumah sakit yang mengeluarkan surat tersebut hari ini juga berbeda dengan pekan lalu.
“Karena pertama sakitnya tidak jelas, tidak ada keterangan sakit apa, yang kedua dokternya juga tidak tahu siapa yang memeriksa. Ada paraf tanda tangan tapi nama dokternya tidak jelas,” tutur Hakim.
Setelah berdiskusi selama kurang lebih satu jam, akhirnya hakim pun memutuskan untuk menggugurkan sidang peninjauan kembali ini.
“Demikian sikap dari kami usai mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak dan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini kami nyatakan gugur ya,” kata Hakim.
Sebelumnya, Silfester dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum Jusuf Kalla pada 2017.
Relawan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai memfitnah dan mencemarkan nama baik JK dan keluarganya melalui orasi.
Namun, Silfester membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut, pernyataannya merupakan bentuk kepedulian terhadap situasi bangsa.
“Saya merasa tidak memfitnah JK, tapi adalah bentuk anak bangsa menyikapi masalah bangsa kita,” kata Silfester kepada Kompas.com, Senin (29/5/2017) silam.
Laporan itu kemudian diproses hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Putusan kasasi menyatakan Silfester terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.
Adapun Silfester mengaku sudah berdamai dengan Jusuf Kalla. Ia mengeklaim hubungannya dengan mantan wakil kepala pemerintahan itu baik-baik saja.
“Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,” tegas dia di Polda Metro Jaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 17:23
Ada unjuk rasa, Polda Metro rekayasa lalin sekitar Istana pada Kamis

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya bakal merekayasa arus lalu lintas karena unjuk rasa di Jakarta, terutama sekitar Istana, Mahkamah Konstitusi dan DPR RI pada Kamis (28/8).

“Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, masih sama. Jadi, silakan masyarakat menyampaikan pendapat, diatur oleh undang-undang,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menyebut, rencana rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan, namun penerapannya bersifat situasional tergantung jumlah dan mobilitas massa yang hadir.

Bila massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, kata Komarudin, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal.

Namun, tegasnya, jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus.

“Kalau pun jumlah massa banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan. Jadi, sifatnya situasional,” katanya.

Dia mengatakan, sejauh ini belum ada ruas jalan yang ditutup.

“Kalau memang jumlah massa tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan. Jadi, aktivitas tetap berjalan, masyarakat, semua tetap kita jalankan,” ujar dia.

Komarudin mengimbau massa aksi untuk tidak masuk jalan tol karena kejadian sebelumnya sempat bikin kemacetan panjang dan membahayakan pengendara.

“Kami tentunya sangat menyayangkan kalau sampai massa itu masuk jalan tol, apalagi sampai mengganggu aktivitas jalan. Ini tentu sangat sangat disayangkan. Itu sudah ranah penegakan hukum,” katanya.

Saat itu, kata dia, polisi terpaksa mengevakuasi kendaraan yang terjebak di tol. Arus kendaraan dikeluarkan lewat exit depan Polda, Tegal Parang dan Slipi.

“Kami harus mengeluarkan yang di dalam tol itu untuk menjaga jangan sampai terjebak di tengah konflik. Kemudian yang dari arah barat, kami keluarkan di Slipi,” kata dia.

Namun, Komarudin juga tetap mengingatkan massa untuk berunjuk rasa dengan tertib dan damai sehingga jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

“Jadi, silahkan saja menyampaikan pendapat, itu sah-sah saja, namun jangan sampai ganggu aktifitas lain karena ada juga yang pulang, ada aktifitas lain dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan,” katanya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 17:21