Jenis Media: Metropolitan

Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang Megapolitan 27 Agustus 2025

Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang semula diajukan untuk mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa instalasi Pengelolaan Air Limbah (PAL Jaya).
“Rencana pemangkasan sementara trotoar yang berada pada galian PAL Jaya manhole section 4 setelah dilakukan penilaian teknis oleh Dinas Bina Marga tidak dapat dilaksanakan,” ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).
Syafrin menjelaskan, pembatalan itu dilakukan karena kondisi eksisting trotoar yang tersisa kurang dari satu meter.
Selain itu, di sepanjang jalur tersebut terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan dengan metode konstruksi sementara.
Adapun trotoar yang dimaksud berada di sisi selatan Jalan TB Simatupang, tepatnya dari seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat–Jalan TB Simatupang.
Rencana detour dengan memangkas trotoar merupakan salah satu dari sejumlah opsi yang sempat diusulkan untuk meningkatkan kapasitas jalan.
“Usulan lain untuk pengalihan akses exit pintu tol Cipete-Pondok Labu dialihkan ke exit tol Lebak Bulus/Pondok Indah, juga diusulkan untuk pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di jalan RS Fatmawati-TB Simatupang,” ungkap Syafrin.
Meski pemangkasan trotoar dibatalkan, Dishub bersama kontraktor proyek sudah mengambil langkah darurat untuk mengurangi kemacetan.
Antara lain dengan mengecilkan area pagar proyek dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah pekerja dan jam kerja agar pengerjaan lebih cepat, serta menambah petugas lapangan untuk mengatur lalu lintas.
“Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemangkasan trotoar di TB Simatupang hanya berlaku di tujuh titik kecil yang memang sudah terganggu proyek pembangunan.
Ia menyebut langkah itu hanya sementara.
“Mohon untuk jangan di-clickbait yang trotoar untuk dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik yang pendek-pendek, dan disitulah ada pembangunan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (25/5/2025).
Pramono menegaskan, trotoar di titik yang dipangkas sejatinya memang sudah tidak bisa digunakan akibat pembangunan.
“Trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sudah dibangun. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk lalu lintas. Ini hanya temporari, mengurangi kemacetan sehingga dilakukan rekayasa,” kata Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 18:21
Dwi Hartono, Otak Pembunuhan Kacab Bank BUMN Sering Bagi-bagi Makanan Jumat Berkah Megapolitan 27 Agustus 2025

Dwi Hartono, Otak Pembunuhan Kacab Bank BUMN Sering Bagi-bagi Makanan Jumat Berkah
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Dwi Hartono, otak penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta, disebut sering membagi-bagikan makanan di rumahnya.
Biasanya, Dwi Hartono, sering membagikan nasi kotak di rumahnya dalam kegiatan Jumat Berkah.
Rudi (35), tetangga Dwi Hartono, mengaku pembagian nasi kotak biasanya dilakukan dari rumah bernomor Q-8 yang terhubung dengan kediaman pelaku di Q-9.

Kedua rumah tersebut diketahui bertuliskan “Klan Hartono” pada plakat nomor rumahnya.
“Yang sebelahnya ini, yang (Q8) ini suka bagi-bagi Jumat berkah. Nasi kotak gitu, tapi enggak pernah keliatan orangnya (Dwi Hartono) selama saya disini,” ucap Rudi saat ditemui, Rabu (27/8/2025).
Selama hampir setahun menetap di kawasan itu, Rudi menyebut dirinya tak pernah sekalipun melihat sosok Dwi.
Menurut dia, yang kerap muncul justru para asisten rumah tangga yang membagikan nasi kotak.
“Enggak tau, enggak pernah keluar, kita disini sudah hampir satu tahun belom pernah lihat orangnya, baru tau pas ada kasus-kasus itu, ternyata rumahnya disitu Q9 ya,” kata Rudi.
Ia menambahkan, pembagian nasi kotak biasanya dilakukan oleh dua hingga tiga orang pembantu yang datang sekitar pukul 11.00 hingga 11.30 WIB.
“Pembantunya, ya mbak-mbaknya itu jam 11.00 WIB atau 11.30 WIB lah ada dua sampai tiga orang suka disitu,” ujar dia.
Menurut Rudi, rumah tersebut hingga kini masih ditempati oleh para pembantu.
Namun, kegiatan Jumat berkah berhenti pada pekan lalu, setelah kasus penculikan dan pembunuhan kacab bank BUMN ramai diberitakan.
“Minggu kemarin kayanya enggak tuh, karena minggu kemaren kita yg bagi-bagi. Jumat yang kemarinnya lagi (masih) bagi-bagi deh tapi ya mbaknya yang bagi-bagi semua cewek yang bagi-bagi,” kata dia.
Sejauh ini polisi telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus pembunuhan dan penculikan kepala cabang bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta.
Mereka terbagi dalam empat kluster, yakni kluster aktor intelektual, pengintai, penculik dan eksekutor serta pembuang jasad korban.
Dwi Hartono termasuk klaster aktor intelektual bersama C alias Ken, YJ dan AA.
Sementara kluster penculik yang sudah ditangkap adalah Eras, RS, AT dan RAH.
Adapun delapan lainnya identitasnya belum diungkap polisi. Termasuk peran-peran mereka.
Polisi juga sejauh ini belum menjelaskan motif penculikan dan pembunuhan kacab bank BUMN ini.
Mohamad Ilham Pradipta diculik saat berada di area parkiran supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (20/8/2025.
Keesokan harinya, jasad kacab bank BUMN itu ditemukan di area persawahan sawah Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis (21/8/2025), sekitar pukul 05.30 WIB.
Saat pertama ditemukan, saksi melihat korban dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta mata terlilit lakban.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 18:18
Dari mobilitas seamless hingga galeri sejarah

Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

MRT Jakarta Ubah Wajah Kota: Dari mobilitas seamless hingga galeri sejarah
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 27 Agustus 2025 – 11:10 WIB

Elshinta.com – Kepala Divisi Engineer MRT Jakarta, Riska Muslimah, menegaskan bahwa pembangunan jalur MRT bukan semata menghadirkan moda transportasi cepat, tetapi juga menjadi motor transformasi wajah kota. Setiap perencanaan stasiun dan jalur, kata Riska, dirancang agar menghadirkan integrasi, ruang publik yang ramah pejalan kaki, hingga pengalaman baru bagi warga Jakarta.

Menurutnya, keberadaan jalur North–South yang sudah beroperasi 16 kilometer dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI kini tengah diperpanjang ke Kota hingga Ancol Marina. Sementara itu, jalur East–West yang membentang sekitar 84 kilometer juga mulai dikerjakan dalam beberapa tahap. “Bukan hanya membangun rel, kami juga merancang bagaimana kota bergerak. MRT hadir untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan ruang publik,” ujar Riska.

Salah satu contoh nyata ada di kawasan Kota Tua. MRT tidak hanya menghadirkan koneksi langsung ke Stasiun Beos dan halte TransJakarta, tetapi juga menyiapkan galeri bawah tanah yang akan memamerkan artefak hasil penggalian konstruksi. “Jadi, penumpang tidak hanya berpindah tempat, tapi juga bisa menyusuri sejarah Jakarta. Ini bentuk modernisasi yang tetap menghargai warisan kota,” jelasnya.

Transformasi juga terasa lewat interkoneksi lintas jalur. Di kawasan Thamrin–Kebon Sirih, nantinya penumpang bisa berpindah dari jalur East–West ke North–South tanpa perlu tap out. “Bayangkan, warga Bekasi naik MRT dari Medan Satria, bisa langsung pindah jalur ke arah Blok M hanya dengan sekali perjalanan. Seamless mobility ini yang ingin kami hadirkan,” kata Riska.

Lebih jauh, MRT Jakarta juga menerapkan standar baru perkotaan melalui regulasi yang mengatur integrasi dengan gedung-gedung sekitar, konektivitas langsung ke halte, hingga penyediaan ruang ramah pejalan kaki. Setiap stasiun akan dilengkapi lay bay, parkir sepeda, hingga signage modern untuk memudahkan penumpang.

“Stasiun MRT ke depan bukan lagi sekadar tempat transit. Ia akan menjadi ruang hidup kota, tempat orang bisa berjalan nyaman, berpindah moda tanpa repot, bahkan menikmati fasilitas publik. Ini adalah wajah baru Jakarta yang sedang kami bangun,” tegas Riska. (Arie Dwi Prasetyo)

Sumber : Radio Elshinta

27/08/2025 18:16
Pengedar Narkoba di Tanjung Priok Jual Pil Ekstasi Rp 1 Juta Per Butir Megapolitan 27 Agustus 2025

Pengedar Narkoba di Tanjung Priok Jual Pil Ekstasi Rp 1 Juta Per Butir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengedar narkoba di Tanjung Priok, Jakarta Utara, berinisial SBA alias B mendapat pil ekstasi dari bandar narkoba berinisial J yang berada di Medan, Sumatera Utara.
Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan pengedar narkoba B menjual pil ekstasi seharga Rp 1 juta per butir.
“Barang yang didapatkan itu berasal dari Belanda, ada 675 butir, kalau dirupiahkan sekitar Rp 675 juta, karena dijual sekitar Rp 1 juta per butir,” ucap AKP Bobi Subasri saat rilis di Polres Metro Jakarta Utara, Rabu (27/8/2025).
Bandar narkoba berinisial J merupakan jaringan internasional dan mendapatkan barang tersebut dari Belanda.
Ketika melakukan transaksi jual beli ratusan pil ekstasi itu, J dan B bertemu di Lampung.
Selanjutnya, B membawa ratusan pil ekstasi tersebut ke Jakarta untuk dipasarkan.
“Pelaku mengaku akan mengedarkan barangnya itu di daerah Tanjung Priok,” ucap Bobi.
Namun, ketika hendak dipasarkan, B justru ditangkap di sebuah hotel yang berada di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (17/8/2025).
B dibawa ke Polsek Cilincing beserta barang bukti berupa 675 butir pil ekstasi.
Selanjutnya, polisi juga menangkap J di Medan, Sumatera Utara.
Bandar narkoba tersebut juga sudah berada di Polsek Cilincing untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 18:11
Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama Megapolitan 27 Agustus 2025

Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun, setara dengan enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama yang senilai Rp 16 triliun.
Angka ini diungkap Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, saat memimpin apel kolaborasi pengendalian kemacetan bersama aparat gabungan TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
“Studi Bappenas dan JUTPI II pada 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek,” kata Rano.
Dengan kerugian ekonomi akibat macet Jakarta per tahun mencapai Rp 100 triliun, maka nilai tersebut bisa digunakan untuk membangun MRT fase 1 sebanyak enam kali.
Rano menyoroti persoalan utama kemacetan di Ibu Kota adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan baru dan kapasitas jalan.
Berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta berada di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.
“Permasalahan ini tidak lepas dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan,” ujarnya.
Selain itu, rendahnya penggunaan transportasi umum juga menjadi faktor utama. Dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum.
“Banyak masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi. Hal inilah yang menyebabkan sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar,” kata Rano.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 850.901 unit, atau sekitar 2.500–3.000 kendaraan baru per hari.
“Kalau satu persen saja dari jumlah itu adalah mobil, maka dibutuhkan 16 kilometer hanya untuk memarkir kendaraan baru. Itulah kenapa Jakarta makin padat,” ujar Komarudin.
Namun, keterbatasan personel polisi lalu lintas membuat aparat semakin mengandalkan pemantauan real-time untuk mengarahkan petugas ke titik rawan macet.
“Sejumlah rekan-rekan gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang digelar setiap pagi sampai malam, ini akan semakin tertutup dengan pertumbuhan kendaraan. Artinya keberadaan kita boleh dikatakan hampir tidak mampu untuk menyelesaikan,” ucap Komarudin.
Untuk mengatasi persoalan, Pemprov Jakarta mengembangkan
Intelligent Traffic Control System
(ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI).
Sistem ini sudah diterapkan di 65 dari 321 persimpangan, dengan klaim mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 20 persen.
ITCS juga terintegrasi dengan pengawasan pajak kendaraan dan emisi.
Selain itu, Pemprov bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melalui program
Mandala Quick Response
, yang memanfaatkan 4.438 kamera CCTV berbasis
Geographic Information System
(GIS) untuk memantau lalu lintas secara
real-time
.
Rano menegaskan, penanganan kemacetan bukan hanya soal teknis lalu lintas, tetapi juga bagian dari strategi Jakarta menuju kota global.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 18:11
Kuasa Hukum Tak Sempat Sampaikan Argumen Usai PK Silfester Matutina Gugur Megapolitan 27 Agustus 2025

Kuasa Hukum Tak Sempat Sampaikan Argumen Usai PK Silfester Matutina Gugur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Peninjauan kembali (PK) perkara pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla (JK) dengan terpidana Silfester Matutina digugurkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Tim kuasa hukum Silfester mengaku bahwa mereka sebenarnya telah menyiapkan argumen tambahan yang sudah tersusun dalam memori tambahan.
“Tambahannya banyak. Sudah di meja saya tadi. Tapi enggak sempat (disampaikan) karena memang (sidang) ditutup,” ungkap kuasa hukum Silfester, Triyono Haryanto, kepada wartawan usai sidang, Rabu.
Menurut Triyono, memori tambahan itu disiapkan karena alasan perdamaian yang diajukan Silfester kepada majelis hakim dalam sidang tidak dianggap cukup.
“Faktanya mungkin kami masih kurang kalau hanya alasan itu (damai). Makanya saya sampaikan ke pemohon, saya undang beberapa hari yang lalu, kami bikin memori tambahan,” tambah Triyono.
PK dinyatakan gugur setelah permohonan penundaan yang diajukan Silfester berbekal surat keterangan sakit dinyatakan tidak sah.
Majelis hakim tidak melihat kejelasan nama dokter yang memeriksa maupun penjelasan penyakit yang diderita Silfester.
Dengan alasan itu, ditambah penolakan dari jaksa, majelis hakim akhirnya menggugurkan sidang PK.
“Demikian sikap dari kami usai mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak dan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini kami nyatakan gugur ya,” kata Hakim Ketua, I Ketut Darpawan.
Sebelumnya, Silfester tidak hadir dalam sidang PK yang semula dijadwalkan pada Rabu (20/8/2025) lalu.
Ia hanya mengirimkan surat kepada majelis hakim yang menyatakan bahwa ia sedang sakit dan butuh waktu istirahat untuk memulihkan diri.
“Kami menerima surat permohonan dan informasi tidak dapat hadir sidang, pemohon melampirkan surat keterangan sakit,” ujar hakim.
Dengan begitu, sidang pun ditunda oleh majelis hakim.
“Dengan alasan ini, kami menjadwalkan kembali persidangan hari Rabu tanggal 27 Agustus,” kata hakim
Sebelumnya, Silfester dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum Jusuf Kalla pada 2017. Relawan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai memfitnah dan mencemarkan nama baik JK dan keluarganya melalui orasi.
Namun, Silfester membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut, pernyataannya merupakan bentuk kepedulian terhadap situasi bangsa.
“Saya merasa tidak memfitnah JK, tapi adalah bentuk anak bangsa menyikapi masalah bangsa kita,” kata Silfester kepada
Kompas.com
, Senin (29/5/2017) silam.
Laporan itu kemudian diproses hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan kasasi menyatakan Silfester terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.
Adapun Silfester mengaku sudah berdamai dengan Jusuf Kalla. Ia mengeklaim hubungannya dengan mantan wakil kepala pemerintahan itu baik-baik saja.
Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,” tegas dia di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 18:10
Ini alasan Silfester Matutina ajukan PK

Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Silfester Matutina menyatakan alasan sang klien mengajukan sidang pengajuan kembali (PK) karena ingin damai.

“Karena ada menurut dia, ada perdamaian,” kata kuasa hukum Silfester Matutina, Triyono Haryanto kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Triyono mengatakan, menurut sang klien perdamaian itu bisa terjadi sebelum putusan.

Maka itu, dia mengatakan jika seandainya PK tidak digugurkan, maka pihaknya bisa mengajukan damai dalam persidangan.

“Makanya saya dan pemohon membuat memori tambahan yang banyak, tadi tak sempat karena memang ditutup,” ucapnya.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggugurkan permohonan PK terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Silfester Matutina.

Hakim menyatakan surat pernyataan dari rumah sakit terkait Silfester yang masih dirawat tak bisa diterima.

Sejumlah pertanyaan menurut hakim tak bisa terjawab dalam keterangan surat tersebut.

Sebelumnya, PN Jaksel kembali menjadwalkan sidang lanjutan permohonan PK terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Silfester Matutina pada Rabu siang jam 13.00 WIB di ruang sidang utama.

Sebelumnya, sidang PK Silfester sempat ditunda pada 20 Agustus 2025.

PN Jaksel menyebutkan Silfester mengalami sakit nyeri pada dadanya dan membutuhkan istirahat selama lima hari.

Silfester Matutina yang merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), menjadi terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dia diduga menyebarkan fitnah mengenai Jusuf Kalla saat berorasi pada 2017.

Atas perbuatannya itu, Silfester divonis satu tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Terhadap putusan tersebut, dia mengajukan banding.

Akan tetapi, pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 18:03
340 Calon Petugas Damkar Jakarta Tes Fisik di Brigif Jaktim, dari Lari hingga Renang Megapolitan 27 Agustus 2025

340 Calon Petugas Damkar Jakarta Tes Fisik di Brigif Jaktim, dari Lari hingga Renang
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak 340 orang calon petugas pemadam kebakaran (damkar) DKI Jakarta menjalani tes fisik di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur, Rabu (27/8/2025).
Berdasarkan pemantauan Kompas.com dari lokasi, mereka mengenakan kemeja putih, celana hitam formal, dan sepatu olahraga.
Mereka diarahkan pelatih dari Dinas Gulkarmat dan tim jasmani militer Brigif untuk berbaris sesuai wilayah sebelum proses registrasi.
“Baris dulu ya, nunggu teman yang lain untuk sekalian ke tempat registrasi,” ucap salah satu petugas TNI.
Usai registrasi, para peserta berganti pakaian menjadi kaus putih dan celana olahraga.
Selanjutnya, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan, mulai dari tensi darah, tinggi badan, hingga berat badan.
Setelah itu, nomor dada dibagikan untuk tes pertama, lari 12 menit mengelilingi lapangan bola.
Sebelum berlari, pemanasan dipimpin oleh tim jasmani militer.
“Ayo hitung bareng ya,” ucap salah seorang pelatih jasmani ketika memimpin pemanasan.
Usai pemanasan, calon Damkar berdiri di garis start dan menunggu aba-aba peluit untuk berlari 12 menit mengelilingi lapangan.
Namun, tak semua peserta mampu menuntaskan tes tersebut lari dengan baik. Seorang calon Damkar tampak menepi dan mendapat perawatan medis.
“Kenapa kamu,” tanya salah satu tim medis.
“Otot kaki kayak ketarik pak, sakit, enggak kuat muter lagi,” ucap salah satu calon Damkar.
“Sudah duduk saja dulu, selonjoran kakinya, buka nomor dadanya,” kata tim medis.
Usai menyelesaikan tes lari, para calon petugas Damkar diberi waktu beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Mereka kemudian diarahkan untuk memperhatikan instruktur yang mencontohkan gerakan pull up yang benar.
“Lihat contohnya, pegang dan angkatan harus benar, kalau turun jangan lompat,” ucap pelatih jasmani.
Setelah itu, peserta diminta melanjutkan tes sit up dan push up menggunakan meja khusus yang dapat mengaitkan kaki, sehingga memudahkan gerakan sit up serta push up.
Selanjutnya calon Damkar menjalani tes lari bolak-balik berbentuk angka delapan untuk mengukur kelincahan dan kecepatan.
Pada tahap ini, mayoritas peserta tampak tidak mengalami kendala berarti.
Tes fisik pun berlanjut ke tahap terakhir, yakni renang. Beberapa peserta terlihat kesulitan melintasi lintasan sepanjang 25 meter dengan kedalaman 1,85 meter.
Peserta yang tak bisa berenang dan hampir tenggelam langsung diselamatkan dengan ban yang disiapkan tim jasmani militer.
“Ambil bannya, jangan panik dek,” teriak pelatih jasmani.
Ketua Penerimaan PJLP Gulkarmat Jakarta Pusat, Supriyanto, mengatakan tes hari pertama diikuti sekitar 340 peserta dari berbagai wilayah Jakarta.
“Untuk masing-masing wilayah beda-beda jumlahnya, secara keseluruhan yang mengikuti tes fisik sekitar 340 dari seluruh wilayah untuk hari ini saja,” tutur Supriyanto saat ditemui di Brigif 1/ Jaya Sakti, Rabu.
Supriyanto menjelaskan, ada lima tahapan tes yang harus dilalui para peserta. Tes ini dikenal sebagai kesamaptaan, serupa dengan ujian masuk TNI atau Polri.
“Kesamaptaan, seperti masuk TNI ataupun Polisi seperti lari 12 menit, Pull-up, sit-up, push-up, shuttle run, dan renang,” ucap Supriyanto.
Tes fisik ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai 27 Agustus hingga 12 September 2025.
Ia pun mengingatkan para peserta agar benar-benar menyiapkan kondisi fisik sebelum mengikuti rangkaian ujian.
“Kalau para calon PJLP, siapkan fisik yang kuat, karena tes ini secara simultan, enggak berhenti, dari lari lalu istirahat sebentar, lanjut lagi sampai tes terakhir di renang,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka rekrutmen besar-besaran untuk 1.000 posisi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025.
Kuota rekrutmen Damkar DKI Jakarta 2025 dibagi secara spesifik untuk lima wilayah Kota Administrasi.
Adapun kuota rekrutmen Damkar DKI Jakarta 2025, yakni sebagai berikut:
Jakarta Pusat: 187 orang
Jakarta Utara: 181 orang
Jakarta Timur: 219 orang
Jakarta Selatan: 211 orang
Jakarta Barat: 202 orang

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 18:01
Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong Megapolitan 27 Agustus 2025

Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah buruh dari berbagai sektor akan menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
Demo buruh bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan” ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menegaskan, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan pekerja terhadap pemerintah dan parlemen.
“Ini adalah gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh. Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan, sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Pada 28 Agustus nanti, kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar,” kata Ilhamsyah dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
Dalam aksinya, para buruh membawa 10 tuntutan utama, antara lain:
Selain itu, KPBI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR RI sebesar 20–30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat serta solusi atas defisit anggaran negara.
“Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” ujar Ilhamsyah.
KPBI mengimbau masyarakat sipil, akademisi, dan NGO untuk bersolidaritas dalam aksi tersebut. Mereka menegaskan aksi akan berlangsung damai, tetapi penuh tekad.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi kali ini juga menjadi momentum penting untuk menekan pemerintah.
“Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Ini adalah saatnya menyampaikan aspirasi agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Said Iqbal kepada
Kompas.com
, Selasa (26/8/2025).
Sejumlah elemen buruh dari wilayah sekitar Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, diperkirakan ikut bergabung dalam aksi tersebut.
Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, selama aksi berlangsung.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menyebut rekayasa akan bersifat situasional.
“Kalau jumlah massa-nya banyak dan mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
Adapun Jalan Gatot Subroto akan tetap dibuka jika massa aksi dapat berbagi ruas jalan dengan pengguna lalu lintas lain. Namun, polisi akan menindak tegas peserta aksi jika nekat memasuki jalur tol.
“Pelayanan penyampaian pendapat di muka umum ini konsepnya masih sama, jadi silakan, karena diatur oleh undang-undang,” kata Komarudin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 17:56
Hampir 5000 personel disiapkan untuk kawal aksi buruh di Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8).

“Untuk mengamankan aksi besok (28/8), 4.531 personel gabungan sudah disiapkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Rabu.

Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub.

“Kemudian, 632 personel dari jajaran Polres,” katanya.

Ia menghimbau kepada para pengunjuk rasa agar menyampaikan pendapat dengan tertib, damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia juga mengingatkan massa agar tidak memaksakan diri masuk ke ruas tol karena dapat membahayakan keselamatan.

“Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas yang mungkin diberlakukan.

“Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kelancaran bersama,” katanya.

Polisi mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif dan selalu mengikuti informasi terkini arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya bakal merekayasa arus lalu lintas karena unjuk rasa di Jakarta, terutama sekitar Istana, Mahkamah Konstitusi dan DPR RI pada Kamis (28/8).

“Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, masih sama. Jadi, silakan masyarakat menyampaikan pendapat, diatur oleh undang-undang,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin.

Ia menyebut, rencana rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan, namun penerapannya bersifat situasional tergantung jumlah dan mobilitas massa yang hadir.

Bila massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, kata Komarudin, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal.

Namun, tegasnya, jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 17:56