Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Pramono tekankan pentingnya literasi bagi anak

    Pramono tekankan pentingnya literasi bagi anak

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya literasi bagi anak-anak demi kemajuan masa depan bangsa, khususnya Jakarta.

    “Sungguh saya sangat gembira, karena saya meyakini masa depan Jakarta, masa depan bangsa ini pasti bergantung pada anak-anak kita. Anak-anak itu ibarat buku, baik buruknya bergantung bagaimana kita menulisnya dan membacanya,” kata Pramono saat menutup rangkaian kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba) 2025 di Perpustakaan HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Kamis.

    Sebagai bentuk apresiasi, Pramono bakal mengundang anak-anak yang meraih juara tiga besar Hanjaba untuk datang langsung ke Balai Kota Jakarta karena ingin mereka mengenal lebih dekat pusat pemerintahan daerah sekaligus melihat sistem Jakarta Smart City.

    “Kalau mereka berkeinginan, dengan senang hati saya akan jadi tuan rumahnya. Tidak banyak anak Jakarta yang pernah melihat langsung Balai Kota. Saya ingin mereka tahu tentang Smart City yang kita miliki agar wawasannya terbuka,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan, lomba literasi seperti Hanjaba penting dipertahankan dan dilanjutkan setiap tahun.

    Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi yang membentuk karakter dan kreativitas anak-anak Jakarta sejak dini.

    “Bagi saya anak-anak yang hadir di tempat ini adalah anak-anak yang beruntung. Bisa ikut lomba membaca puisi, menulis cerita, menggambar, mewarnai, hingga menulis dalam bahasa Inggris. Inilah yang harus kita jaga dan kita lanjutkan,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyinggung capaian Jakarta yang baru saja mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak 2025 dari pemerintah pusat.

    Ia menilai penghargaan tersebut harus menjadi momentum untuk terus memperluas ruang ramah anak di Ibu Kota.

    “Jakarta sekarang mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai Kota Layak Anak. Momentum ini harus kita jaga bersama,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Partai Buruh minta DPR tidak takut dengan aksi unjuk rasa

    Ketum Partai Buruh minta DPR tidak takut dengan aksi unjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak paranoid atau ketakutan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh karena itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi mereka.

    “Aksi hari ini di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan buruh, mahasiswa, pelajar, hingga warga biasa merupakan aksi damai. Jadi jangan paranoid,” kata Said di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Indonesia adalah negara demokrasi, dan aksi unjuk rasa merupakan hal yang biasa dilakukan dalam menyampaikan aspirasi.

    “Kami tentu menghormati keputusan DPR untuk memberikan kesempatan WFH (Work From Home) kepada ASN dan pegawai yang ada di sana,” ujar Said.

    Ribuan buruh membubarkan diri dan kembali ke tempat kerja masing-masing setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution.

    Dia pun berharap jika aksi serupa kembali digelar, DPR hendaknya mendengarkan dan menyimak betul aspirasi yang disampaikan buruh.

    “Jadi, jangan ada lagi seperti ini,” tutur Said.

    Seperti diketahui, ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh serta sejumlah aliansi serikat pekerja menggelar aksi di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis.

    “Ini Gerakan damai dan karena ga ada juga anggota DPR di dalam, kami memutuskan pulang ke daerah dan memperkuat aksi ini di daerah masing-masing,” tegas Said.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan menurunkan tiga juta hingga lima juta buruh di Indonesia dengan melakukan mogok nasional jika aspirasi yang mereka sampaikan di depan Gedung DPR/MPR RI, diabaikan.

    “Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal, jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi bahkan bisa mogok nasional,” kata dia usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, aksi hari ini sudah dimulai dari kaum buruh dan mempersilahkan jika mahasiswa jika ingin melanjutkan aksi ini.

    “Kami akan kawal tuntutan ini dan aksi ini akan panjang,” kata dia.

    Said Iqbal menjelaskan enam tuntutan buruh yakni hapus tenaga outsourcing dan tolak upah murah, kedua stop PHK serta pemerintah segera membentuk Satgas PHK, ketiga reformasi pajak perburuhan.

    Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret memberantas korupsi dan keenam mendesak redesain sistem Pemilu 2029 agar menghasilkan pemimpin yang bersih.

    Sebelumnya, Said Iqbal mengklaim 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang yang ikut menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama depan Gedung DPR MPR RI.

    “Hari ini Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” katanya.

    Menurut dia, aksi buruh ini juga serentak dilakukan di sejumlah daerah mulai dari Bandung Jawa Barat, Makassar, Aceh,Serang Banten, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah.

    Kemudian di Medan Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali dan lainnya. “Ada gerakan buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa yang bergerak dalam aksi ini.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Potret aksi buruh di depan Kompleks Parlemen Senayan

    Potret aksi buruh di depan Kompleks Parlemen Senayan

    Kamis, 28 Agustus 2025 14:10 WIB

    Sejumlah buruh memasang spanduk saat melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi segera disahkan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd

    Petugas mengamankan massa aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi segera disahkan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd

    Sejumlah buruh melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi segera disahkan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hampir 5000 aparat bersiaga amankan aksi buruh di DPR

    Hampir 5000 aparat bersiaga amankan aksi buruh di DPR

    ANTARA – Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut sebanyak 4969 personel disiagakan untuk pengamanan aksi buruh di depan Gedung DPR/ MPR Senayan, Kamis (28/8). Para personel yang disiagakan saat demonstrasi Kamis ini berasal dari satuan di PMJ, Mabes Polri, Kodam Jaya, dan Pemprov Jakarta. (Azhfar Muhammad Robbani/Anggah/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gerbang utama gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dibubarkan setelah peserta aksi selesai menyampaikan aspirasi mereka.

    “Aksi ini harus dibubarkan setelah aspirasi kami sampaikan karena para buruh ini harus bekerja,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan sebagian peserta aksi mengambil libur dan harus melanjutkan pekerjaan mereka pada shift berikutnya sehingga unjuk rasa tersebut selesai pada siang hari ini.

    Menurut dia, demonstrasi itu cukup digelar hingga siang hari, dan pihaknya juga sudah mengajukan enam tuntutan dalam aksi tersebut. Dia pun berharap agar keenam tuntutan itu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

    “Aksi ini masih sangat panjang, dan hari ini merupakan aksi awalan saja sehingga harus disudahi,” ujar Said.

    Dia mengatakan aksi tersebut tidak dapat digelar terlalu lama pada hari ini karena para buruh harus kembali melanjutkan kewajiban mereka bekerja di perusahaan masing-masing.

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menggelar jumpa pers setelah membubarkan massa aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025) siang. (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

    “Kalau tidak, tentu ada ancaman pemecatan nantinya,” papar Said.

    Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah agar memprioritaskan dan segera merealisasikan keenam tuntutan buruh yang disampaikan pada hari ini. Jika tuntutan itu tidak direspons oleh pemerintah, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi serupa.

    “Ini aksi awal dan perjuangan masih panjang,” tegas Said.

    Sebelumnya, ribuan buruh di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR membubarkan diri dengan tertib dan aman. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB.

    Dalam aksi tersebut, ribuan buruh mendengarkan orasi dari sejumlah orator, antara lain Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, ketua aliansi buruh lainnya serta sejumlah buruh yang menyuarakan aspirasi mereka.

    Aksi itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.

    “Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Selain menambah armada Transjakarta, dia juga mengimbau agar masyarakat tidak banyak melewati Jalan TB Simatupang untuk sementara waktu hingga November mendatang.

    “Kami sedang memikirkan, hari ini kebetulan nanti jam 2, rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang,” ujar Pramono.

    Menurut dia, masalah kemacetan di TB Simatupang tidak dapat diselesaikan secara parsial saja atau tidak lengkap.

    Dia mengaku sudah sempat merasakan padatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut saat mencoba melewati TB Simatupang bersama supirnya tanpa dikawal.

    “Sehingga saya tahu banget persoalan yang ada, termasuk titik-titik kemacetan yang parah. Tetapi saya sudah menginstruksikan kepada PAM JAYA, PAL JAYA, Dinas Sumber Daya Air untuk segera menyelesaikan pekerjaan, dan bedengnya nggak boleh lagi yang terlalu luas,” tutur Pramono.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Rencana pemanfaatan trotoar itu sempat menjadi opsi untuk mengurangi kemacetan imbas proyek galian yang sedang berlangsung.

    Menurut dia, rencana pemangkasan trotoar itu merupakan salah satu alternatif solusi terkait rekayasa lalu lintas di jalan tersebut. Trotoar yang dimaksud itu pun berada di area galian PAL Jaya Manhole section 4, tepatnya di Jalan TB Simatupang sisi selatan, seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat.

    Selain pemangkasan trotoar, Dishub juga mengusulkan sejumlah opsi lainnya, antara lain pengalihan akses keluar Tol Cipete-Pondok Labu ke exit Tol Lebak Bulus atau Pondok Indah serta pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di Jalan RS Fatmawati-TB Simatupang.

    Namun setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar itu dinyatakan tidak memungkinkan.

    Berdasarkan hasil evaluasi teknis, lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar yang dipenuhi dengan jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksisting trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu, terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelas Syafrin.

    Namun meskipun rencana pemangkasan trotoar itu batal dilakukan, Pemprov DKI tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan tersebut tidak semakin parah.

    Beberapa langkah darurat yang dilakukan, antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, serta menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” tegas Syafrin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan segera memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak akibat aksi unjuk rasa yang terjadi pada Senin (25/8) di depan Gedung DPR.

    Salah satu fasilitas yang diketahui rusak akibat kejadian itu, yakni kamera pengawas (CCTV) di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat.

    “Iya, segera kita perbaiki. Karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apapun. walaupun Pemerintah Jakarta tidak ada ketika peristiwa itu terjadi, tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta untuk segera memperbaiki, membersihkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Pada 25 Agustus 2025, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI dengan sigap membersihkan sampah-sampah sisa aksi demonstrasi tersebut.

    “Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25, besoknya nggak sampai 1-2 jam sudah bersih,” ujar Pramono.

    Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8) menyisakan 18,72 ton sampah dan melibatkan 250 petugas kebersihan dalam proses pembersihannya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan sampah tersebut didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster.

    Rincian petugas yang dikerahkan itu, yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat serta 100 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.

    Selain itu, proses pembersihan tersebut turut didukung sejumlah peralatan berupa 12 road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.

    Kegiatan pembersihan itu terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di sekitar Gedung DPR/MPR yang meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, dan Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur.

    Petugas mulai menyisir area tersebut mulai pukul 20.00 WIB, sementara pembersihan berat dilakukan pukul 23.00 WIB hingga dini hari dengan memanfaatkan lalu lintas yang sepi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdik DKI ambil langkah antisipasi cegah siswa ikut demo di DPR

    Disdik DKI ambil langkah antisipasi cegah siswa ikut demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah antisipasi agar siswa-siswi sekolah tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis.

    Salah satunya dengan memperkenankan siswa-siswi yang tinggal di daerah sekitar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR untuk belajar dari rumah.

    “Sampai saat ini, ada beberapa kondisi sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa atau jarak tempuh anak. Permohonan orang tua, maka anak diperkenankan belajar di rumah dengan tetap berkomunikasi intensif dengan orang tua guna memastikan keberadaan anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, sebagai upaya antisipasi potensi provokasi ajakan kepada siswa-siswi untuk mengikuti demonstrasi tersebut, pihaknya menerbitkan Surat Instruksi Kadis Nomor 31 Tahun 2025 tentang optimalisasi kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan bagi seluruh jajaran Disdik DKI.

    Aturan tersebut merupakan turunan dari instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2025 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi.

    Nahdiana mengatakan mulai Selasa, 26 Agustus 2025, pihaknya melakukan pengawasan ke sekolah terkait kehadiran siswa dan kepulangan mereka dari sekolah ke rumah melalui komunikasi intensif dengan orang tua.

    “Kami juga memetakan dan melakukan pendampingan pengawasan kehadiran dan kepulangan murid untuk sekolah-sekolah swasta yang berpotensi mudah terprovokasi (muridnya berasal keluarga lingkungan kurang mampu),” tutur Nahdiana.

    Tak hanya itu, Disdik DKI turut melakukan rapat koordinasi secara berjenjang dengan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan ketat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta aparat untuk memitigasi jika hari ini masih ditemukan anak-anak yang dari rumah mengaku berangkat ke sekolah, tetapi nyatanya tidak sampai ke sekolah.

    Kendati demikian, belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang akan dikenakan apabila masih terdapat anak-anak yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Mahfud Dengar Gaji Anggota DPR Capai Miliaran Per Bulan, Bukan Rp 230 Juta Nasional

    8 Mahfud Dengar Gaji Anggota DPR Capai Miliaran Per Bulan, Bukan Rp 230 Juta Nasional

    Mahfud Dengar Gaji Anggota DPR Capai Miliaran Per Bulan, Bukan Rp 230 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan anggota DPR 2004-2008 Mahfud MD mendengar gaji anggota DPR sebenarnya tembus miliaran rupiah per bulannya, bukan Rp 230 juta.
    Hal tersebut Mahfud sampaikan saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar ‘Terus Terang’ pada kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025).
    Kompas.com
    telah mendapatkan izin untuk mengutip isi sinar tersebut.
    Mulanya, Mahfud menyebut masyarakat saat ini sedang dalam kondisi susah. Dia mengaku masih melihat gelandangan yang mengais tempat sampah untuk mencari sisa makanan.
    Mengetahui kondisi ini, Mahfud mewajarkan jika DPR dikritik karena menerima gaji dan tunjangan yang besar.
    “Jadi benar kalau kemudian DPR banyak dikritik karena tarolah agak hedonis juga kan hidupnya mereka. Jadi kita harus maklumi rakyat,” ujar Mahfud.
    Menurut Mahfud, gaji atau penghasilan anggota DPR saat ini sudah sangat berlebihan.
    Mahfud pun membeberkan bahwa dirinya mendengar bahwa gaji anggota DPR setiap bulannya sebenarnya menembus angka miliaran rupiah.
    “Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini (Rp 230 juta) mungkin uang bulanan untuk keluarga, untuk rumah, dan sebagainya, tunjangan. Di luar ini kan ada uang reses,” tuturnya.
    “Waktu zaman saya itu uang reses 3 bulan sekali sudah Rp 42 juta. Tahun 2004. Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen. Dapat lagi setiap 1 UU, kalau anda membahas UU, 1 UU 1 kepala itu Rp 5 juta. Berapa UU dalam 1 tahun? Wah ini kecil banget. Rp 232 juta itu apa? Itu kan yang rutin bulanan. Waktu zaman saya ya gajinya resmi memang pada waktu itu Rp 4,8 juta, gaji pokok. Kan ada tunjangan jabatan, istri, rumah, transportasi, dan sebagainya,” sambung Mahfud.
    Mahfud mengatakan, yang diketahui publik mengenai penghasilan anggota DPR hanya sebatas uang sidang, tunjangan jabatan, dan lain-lain.
    Dia meyakini masyarakat tidak tahu kalau ternyata anggota DPR berhak melakukan studi banding ke luar negeri setiap membahas 1 undang-undang.
    Mahfud pun mengenang tawaran studi banding ke luar negeri itu ketika dirinya menjadi anggota Pansus UU Pemilu.
    Hanya saja, sebelum UU tersebut diundangkan, Mahfud memilih meninggalkan DPR dan pindah menjadi Ketua MK.
    Akan tetapi, tawaran studi banding ke luar negeri itu tetap berlaku, meski dirinya sudah pindah ke MK.
    “Sesudah saya jadi Ketua MK, datang utusan dari DPR, ‘Pak, Bapak milih kunjungan kerja studi banding ke mana?’ Tentang apa? ‘DPR, Pak, UU Pemilu.’ Loh UU-nya kan sudah selesai. UU selesai, studi banding untuk apa? ‘Ini kan hak, Pak.’ Saya coret, saya nda mau. Dikasih honor juga saya tidak mau. Saya sudah pindah di MK sekarang saya bilang. Itu gede uang, uang ke luar negeri itu, dollar. Sudah dapat bisnis, hotel, lalu uang saku, gede juga,” papar Mahfud.
    Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar per tahun.
    Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan.
    Menurut data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025.
    Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 1,2 triliun dan 2024 yang sebesar Rp 1,18 triliun.
    Jika dibandingkan dengan upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp 5,39 juta per bulan, pendapatan anggota DPR mencapai 42 kali lipat.
    Bila dibandingkan dengan upah minimum pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta per bulan, selisihnya mencapai 105 kali lipat.
    “Gaji dan tunjangan anggota DPR jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat,” kata peneliti Fitra, Bernard Allvitro, dalam media briefing “Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusionalitas dan Kemewahan Personal”, Minggu (24/8/2025).
    Gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan Ketua DPR Rp 5,04 juta.
    Di luar gaji pokok, ada sederet tunjangan yang membuat take home pay anggota DPR melonjak, bahkan bisa menembus Rp 100 juta hingga Rp 230 juta per bulan dengan tambahan fasilitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.