7 Polisi Ditangkap Terkait Rantis Brimob Lindas Ojol hingga Tewas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak tujuh polisi ditangkap terkait kasus kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
“Saat ini pelaku sudah kita amankan sejumlah 7 orang,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim di RSCM, Jakarta Pusat, Kamis malam.
Sejauh ini, mereka yang terlibat dalam kasus tersebut tengah menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri dan Propam Mako Brimob.
“Dan pemeriksaannya dilaksanakan di Kwitang karena anggota tersebut satuannya adalah Brimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan,” ujar Abdul Karim.
Ketujuh polisi tersebut adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.
Mereka telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabes Polri dan Propam Mako Brimob.
Sebuah video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan mobil rantis bertuliskan Brimob melaju cepat saat warga berhamburan.
Mobil lapis baja itu kemudian melindas seorang pengemudi ojol yang berusaha menyelamatkan diri dari kerumunan.
Peristiwa tersebut membuat massa yang semula bubar kembali mengerubungi mobil rantis.
Meski demikian, kendaraan itu tetap melaju dan meninggalkan lokasi tanpa menghiraukan korban.
Massa yang marah kemudian memukuli mobil milik Korps Brimob tersebut, bahkan sebagian mengejarnya.
Seorang pengemudi ojek online (ojol) meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri dalam demo di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri menyampaikan duka cita atas kepergian pengemudi ojol tersebut.
“Hari ini kami sangat berduka sekali kehilangan saudara kita yang mana ada kejadian tadi sore,” jelas Asep di RSCM, Jakarta Pusat, Kamis.
Selain menyampaikan duka cita, Asep turut meminta maaf atas peristiwa yang terjadi.
Ia mengatakan sudah bertemu dengan keluarga dari korban yang identitasnya saat ini belum diketahui.
“Saya atas nama Polda Metro menyampaikan permohonan maaf mendalam dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan kebenaran saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum, dengan bapaknya,” jelas Asep.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden kendaraan taktis Brimob yang melindas seorang pengemudi ojol usai demo di Jakarta.
Sigit mengaku menyesali peristiwa tersebut.
“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” ujar Sigit kepada
Kompas.com,
Kamis.
Ia menegaskan telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan penanganan lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-

Wali Kota Uus peringatkan PPPK agar tidak main judi online
Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto memperingatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah tersebut agar tidak main judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).
“Saya minta, yang nama judol, yang namanya pinjol, hindari. Itu akan menjadi penyakit utama,” kata Uus saat memberikan pengarahan kepada 81 PPPK tahun 2024 tahap I, di Ruang Pola, kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis.
Menurut Uus, judol dan pinjol berpengaruh langsung kepada kinerja pegawai dan dapat berakhir dengan pemecatan.
“Efeknya bisa panjang bahkan sampai pemecatan, karena pelakunya sering tidak masuk kerja menghindari teror tagihan,” kata Uus.
Karena itu, Uus meminta unit terkait atau bagian kepegawaian untuk memeriksa apakah ada PPPK dan ASN yang terlibat judol maupun pinjol.
“Nanti cek ini PPPK yang masuk ke sini, ya mungkin nanti bisa dicek ada yang pinjol, judol enggak. Pinjol ini penyakit, pinjaman uang enggak seberapa, tapi tuntutannya luar biasa,” kata Uus.
Masalahnya, lanjut Uus, bukan hanya ketidakmampuan membayar, tapi efek psikisnya.
“Setiap hari dan setiap waktu dikejar tagihannya. Nantinya akan mengakibatkan enggan membuka seluler lantaran takut dengan tegihan sehingga mulai meninggalkan kantor dan pekerjaannya,” kata Uus.
“Selanjutnya apa yang terjadi? Catatan tidak hadir sekian hari, ditinggal setiap hari. Ujungnya, ada peringatan 1, 2, 3,” katanya.
Kalau sudah seperti itu pasti dipecat, paling mudah sekarang memecat ASN apalagi PPPK. “Maka itu, hindari yang namanya pinjol. Kalau butuh uang dan lain-lain, saya bilang sesuaikan kebutuhan hidup dengan kemampuan yang ada,” katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pekan Menyusui Sedunia, Jakbar punya ruang laktasi di semua jajaran
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat menegaskan telah mempunyai ruang laktasi di seluruh jajaran, baik kantor wali kota, kecamatan, kelurahan serta Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
“Saat ini di kantor Wali Kota Jakarta Barat sudah ada ruang laktasi, di kelurahan, kecamatan hingga RPTRA juga sudah tersedia,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adskesra) Jakarta Barat, Amien Haji di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan terkait Pekan Menyusui Sedunia tahun 2025 yang kegiatannya diikuti oleh 150 peserta di kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar).
Amien mengatakan, untuk menyukseskan terciptanya generasi yang berkualitas, jajaran Pemerintah Kota Jakbar diminta berperan aktif memberikan ruang bagi ibu untuk menyusui anaknya (ruang laktasi), terutama bagi ibu yang bekerja.
“Mulai dari Sudin Kesehatan, sediakan pelayanan konseling menyusui bagi ibu menyusui. Sudin PPAPP (Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) dampingi ibu atau keluarga berisiko dan pelaksanaan program KB,” kata Amien.
Kemudian, Suku Dinas (Sudin) Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) mesti memastikan perusahaan menjalankan kebijakan cuti bersalin.
“Lalu, Sudin Sosial juga harus berperan aktif memastikan ibu menyusui yang kurang mampu masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata dia.
Peringatan Pekan Menyusui Sedunia 2025, kata dia, diharapkan menjadi momentum peduli dan bertanggungjawab memberikan dukungan dan perlindungan terhadap ibu menyusui di wilayah Jakbar demi menciptakan generasi emas di masa mendatang.
Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Asri Yunita menyebuyt Pekan Menyusui Sedunia 2025 mengusung tema global “Memungkinkan Pemberian ASI, Menciptakan Perubahan bagi Orang Tua yang Bekerja”.
“Tema ini soroti pentingnya dukungan menyeluruh bagi para orang tua pekerja dalam menjalani proses menyusui, baik di tempat kerja maupun di tempat-tempat umum,” katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Malam ini, anak-anak yang terlibat aksi massa dipulangkan
Jakarta (ANTARA) – Ratusan anak yang ditangkap karena terlibat aksi massa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta telah selesai didata oleh Polda Metro Jaya dan dipulangkan pada Kamis malam.
“Untuk anak-anak malam ini juga kita pulangkan. Kita telah selesai mendata mereka,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam.
Menurut dia, ada 176 anak yang diamankan Polda Metro Jaya dalam aksi massa di Jakarta hari ini.
“Saat penyekatan ada 176 anak yang diamankan agar mereka terhindar dari potensi bahaya saat ikut aksi. Saat ini persiapan kami pulangkan dengan pendampingan orang tua atau saudara,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa anak-anak yang diamankan memperoleh pendampingan selama pendataan di Polda Metro Jaya.
“Dapat pendampingan dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta,” kata mantan Kapolres Malang ini.
Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.500 lebih personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri menegaskan kepada seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas serta tidak bergerak sendiri, tetap kompak dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.
Kapolda juga menekankan agar tidak ada personel yang membawa senjata api ataupun melakukan tindakan agresif.
“Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” tegas Asep.
Selain polisi, personel TNI juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR/DPD RI dan sejumlah titik perbatasan, seperti stasiun, untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

10 remaja pelaku tawuran di Tambora dibina lewat pesantren kilat
Jakarta (ANTARA) – Kepolisian membina 10 remaja pelaku tawuran di Tambora, Jakarta Barat, lewat program pesantren kilat selama satu minggu.
Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kukuh Islami menyebutkan, pembinaan dilakukan dengan pendekatan jasmani dan rohani.
“Mulai dari pembentukan disiplin, kegiatan fisik hingga pembekalan rohani,” kata Kukuh saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, model pembinaan itu bukan hanya terkait hukum, tetapi juga soal kesempatan kedua bagi generasi muda untuk memperbaiki diri dan menjauhi jalan kekerasan.
“Harapannya, mereka bisa sadar kesalahan, membangun kedisiplinan, dan tumbuh menjadi remaja yang bermanfaat bagi sosial,” tutur Kukuh.
Adapun pembinaan dipimpin oleh Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Kanit Binmas) Polsek Tambora, Iptu Agus Sudrajat bersama Bhabinkamtibmas Tanah Sereal, Aipda Aziz.
Kesepuluh remaja itu diamankan saat melakukan aksi tawuran di wilayah Tambora, Jumat (22/8) lalu.
Program pesantren kilat ini telah dilakukan Polsek Tambora untuk menangani remaja yang terlibat tawuran dalam beberapa kasus belakangan.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Polda Metro pastikan anak terlibat aksi massa peroleh pendampingan
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya memastikan bahwa anak-anak yang ditangkap karena terlibat dalam unjuk rasa depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pada, memperoleh pendampingan.
“Iya, dapat pendampingan dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam.
Ia mengatakan, penanganan terhadap anak-anak yang diamankan dilakukan oleh Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
“Kami juga turut didampingi petugas dari Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya yang mendampingi sejak awal untuk memastikan kondisi orang yang diamankan,” katanya.
Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.500 lebih personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)
Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri menegaskan kepada seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas serta tidak bergerak sendiri, tetap kompak dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.
Kapolda juga menekankan agar tidak ada personel yang membawa senjata api ataupun melakukan tindakan agresif.
“Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” tegas Asep.
Selain polisi, personel TNI juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR/DPD RI dan sejumlah titik perbatasan, seperti stasiun, untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

100 peserta Pokdarwis di Jakbar dapat pembinaan dari Sudin Parekraf
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat melakukan pembinaan kepada 100 peserta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah tersebut pada Kamis.
Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Jakarta Barat, Dedi Sumardi di Jakarta, mengatakan, pembinaan itu dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pokdarwis.
“Mudah-mudahan melalui bimtek ini bisa dikembangkan terus dan Jakbar mempunyai potensi untuk berkembang. Nantinya para peserta Pokdarwis bisa menambah pengalaman baru,” kata Dedi.
Pembinaan itu dilakukan di dua lokasi, yakni Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa (Jakarta Selatan) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pokdarwis di Grogol Petamburan (Jakarta Barat).
Kepala Seksi (Kasi) Industri Pariwisata Sudin Parekraf Jakarta Barat, Sanyoto menambahkan, pembinaan itu juga diharapkan meningkatkan kecintaan akan budaya lokal peserta khususnya budaya Betawi.
“Kita adakan pembinaan di Setu Babakan karena kita ingin mengenalkan mereka tempat perkembangan budaya Betawi yang bukan hanya ada di Jakarta Barat, namun di wilayah lainnya juga ada yang menarik,” kata dia.
Di Setu Babakan para peserta diajak untuk mengamati, mempelajari dan memahami situs perkembangan budaya Betawi di sana yang mungkin hanya mereka lihat sebelumnya melalui media sosial.
“Peserta antusias, mereka melihat koleksi pakaian adat, makanan, hingga koleksi lainnya khas Betawi yang ada di sana,” katanya.
Adapun dalam pembinaan di Grogol Petamburan, kata dia, para peserta mengikuti bimbingan yang bersifat teknis serta teoritis dengan menghadirkan narasumber atau akademisi yang berkompeten di bidang ekonomi dan pariwisata.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/07/28/68874780dab46.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 BEM SI Bakal Demo Indonesia Cemas pada Awal September Megapolitan
BEM SI Bakal Demo Indonesia Cemas pada Awal September
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjuk rasa bertajuk “Indonesia (C)emas 2025 Jilid II” pada awal September 2025.
Rencana ini diundur setelah aksi demo sempat direncanakan akan dilangsungkan besok, Jumat (29/8/2025).
“(Aksi) diundur ke awal September. Terkait tanggal spesifiknya sendiri akan dimusyawarahkan lagi dan ditetapkan kemudian,” kata Koordinator Forum Perempuan BEM SI wilayah BSJB (BEM se-Jabodetabek dan Banten), Fatin Humairo’ saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (28/8/2025).
Namun Fatin tidak menjelaskan kepastian tanggal dan lokasi demo tersebut digelar.
Fatin mengungkapkan, unjuk rasa ini sebagai bentuk aksi lanjutan dari demo bertajuk serupa yang digelar pada Senin (28/7/2025) lalu.
Saat itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mendatangi massa demo dan menerima 11 poin tuntutan yang telah dibundel mahasiswa di satu buku.
“Di aksi tersebut, Wamensesneg turun dan menemui massa aksi. Tapi kemudian pihak pemerintah ternyata tidak menindaklanjuti secara serius tuntutan dari kami (hingga sekarang),” ujar Fatin.
Sikap tidak acuh yang ditunjukkan pemerintah ini menjadi dasar urgensi Aliansi BEM SI perlu kembali turun ke jalan dan menuntut tanggung jawab negara.
“Kami rasa perlu dilakukan aksi kembali, di samping dengan adanya isu-isu yang bermunculan lagi pasca aksi tersebut hingga hari ini,” lanjut dia.
Sebelumnya, Aliansi BEM SI menggelar demo bertajuk “Indonesia (C)emas 2025” di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
Aksi yang berlangsung hingga malam hari diakhiri dengan kehadiran Wamensesneg Juri Ardiantoro yang menyebut dirinya hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dan Mensesneg Prasetyo.
Saat itu, Juri juga menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan aspirasi mahasiswa untuk nantinya dikaji.
“Tidak benar Presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika memang sesuai dengan kepentingan bersama,” tutur Juri kepada massa demo.
Setelahnya, Juri menandatangani dokumen tuntutan demo berbentuk bundel di hadapan massa sebagai bentuk komitmen.
1. Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
2. Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan (Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c).
3. Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Mendesak lakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan, jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining (penambangan ilegal) di berbagai wilayah di Indonesia.
5. Mendesak pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki.
6. Mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya.
7. Tolak dan cabut UU TNI, dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil.
8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan.
9. Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
10. Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia.
11. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

RK Ngaku Lega Usai Diperiksa Bareskrim, Sebut Polemik dengan Lisa Adalah Fitnah
Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jakarta Ridwan Kamil telah rampung diperiksa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Usai diperiksa, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya sudah lega lantaran hasil tes DNA dari anak Lisa Mariana berinisial CA tidak identik dengannya.
“Intinya agenda saya seperti itu secara umum saya juga sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah yaitu tes DNA,” ujar RK di Bareskrim, Kamis (28/8/2025).
Dia menambahkan bahwa dirinya tidak mau ambil pusing jika Lisa Mariana ingin mengajukan kembali tes DNA di tempat manapun. Pasalnya, RK optimistis bahwa hasilnya akan tetap sama.
“Kami menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes DNA, mau di mana aja 1.000% hasilnya sama,” imbuhnya.
Di samping itu, RK juga menjelaskan soal pemeriksaan di Bareskrim kali ini. Dalam pemeriksaan itu, RK telah diperiksa sekitar 2,5 jam dan dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik.
Materi pertanyaannya, kata RK, mayoritas seputar hasil tes DNA sebelumnya. Di samping itu, Ridwan Kamil juga mengaku telah diperlihatkan hasil tes DNA oleh penyidik.
“Kurang lebih ada 12 pertanyaan. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan, jadi tadi saya diperlihatkan,” pungkasnya.
/data/photo/2025/08/29/68b08d61ee33a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/28/68b0342ba6f2d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)