Jenis Media: Metropolitan

  • Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Desember 2025

    Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember Megapolitan 8 Desember 2025

    Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan penyebab banjir rob yang terjadi di pesisir utara Jakarta pada awal Desember 2025.
    Dalam tinjauan pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025),
    Pramono
    menjelaskan bahwa tingginya air laut di Muara Angke menjadi faktor utama terjadinya banjir.
    Pramono menegaskan bahwa fenomena pasang air laut kali ini merupakan kondisi khusus yang disebabkan oleh
    supermoon
    .
    “Kemarin memang rob yang terjadi karena apa, bulan
    supermoon
    . Jadi
    supermoon
    itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di Pemerintah Jakarta, termasuk di beberapa titik terutama di tempat ini,” kata Pramono.
    Ia menambahkan beberapa lokasi lain juga dalam pemantauan.
    “Kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Martadinata, dan sebagainya,” kata Pramono.
    Menurut dia, persoalan kewenangan antarinstansi turut menjadi kendala dalam penanganan
    banjir rob
    .
    “Karena ada titik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pelindo, Kenenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemprov Jakarta,” kata Pramono.
    Dalam kunjungannya ke pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Pramono menyebut rob masih berpotensi muncul dalam beberapa bulan ke depan.
    Ia menegaskan bahwa periode paling tinggi telah terjadi pada akhir pekan lalu.
    “Rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada, tetapi puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono usai peninjauan di Penjaringan, Senin (8/12/2025).
    Ia meminta koordinasi penanganan diperkuat di berbagai titik pesisir.
    “Untung di Jakarta kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, penyiapan pompa dan sebagainya. Sehingga ketika air rob-nya naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan, ya serius juga, bahwa mudah-mudahan enggak terjadi,” kata Pramono.
    “Dan alhamdulillah tidak terjadi,” imbuhnya.
    Pemprov DKI Jakarta, Dinas SDA, Kementerian PU, KKP, dan PT Pelindo dijadwalkan menggelar pertemuan pada Selasa (9/12/2025) untuk membahas koordinasi lanjutan.
    Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menyampaikan kerusakan tanggul di Muara Baru sebagai salah satu faktor masuknya air laut ke permukiman.
    Heria Suwandi menjelaskan bahwa struktur tanggul telah melemah akibat usia.
    “Ada celah pada sheet pile yang menyebabkan air laut masuk ke belakang tanggul,” kata Kepala Sudin SDA Jakarta Utara, Heria Suwandi.
    Ia menjelaskan penanganan darurat sudah dilakukan.
    “Selain itu, struktur beton yang mengalami korosi juga ditambal untuk mengurangi laju rembesan,” kata dia.
    Menurut Heria, kemampuan tanggul menahan tekanan hanya bersifat sementara. Ia menambahkan bahwa perencanaan struktur permanen sedang disusun.
    “Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria.
    Ia juga memaparkan faktor kombinasi penyebab kebocoran, termasuk korosi, tekanan air laut tinggi, kenaikan muka air laut, serta penurunan tanah.
    “Sudin SDA juga menangani limpasan air laut di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman yang terjadi karena elevasi dermaga lebih rendah dari tinggi rob,” kata dia.
    Ketua RT 15 Penjaringan menjelaskan bahwa kondisi tanggul telah lama dikeluhkan warga dan sering menimbulkan rembesan air ke rumah saat pasang tinggi.
    Dewi berharap perbaikan segera dilakukan.
    “Kami berharap tanggul yang bocor bisa segera diperbaiki dan penanganan akan dilakukan,” kata Ketua RT 15 Penjaringan, Dewi.
    Rembesan air laut ini berdampak pada sedikitnya tujuh RT, yakni 04, 05, 06, 11, 12, 14, dan 15.
    (Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Jika Tanggul Muara Baru Jebol, Banjir Bisa Merembet hingga Pusat Kota
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Desember 2025

    Pengamat: Jika Tanggul Muara Baru Jebol, Banjir Bisa Merembet hingga Pusat Kota Megapolitan 8 Desember 2025

    Pengamat: Jika Tanggul Muara Baru Jebol, Banjir Bisa Merembet hingga Pusat Kota
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kebocoran
    tanggul laut
    di
    Muara Baru
    , Penjaringan, Jakarta Utara, sejak Kamis (4/12/2025), memicu kekhawatiran luas warga. Kondisi itu bukan hanya mencerminkan melemahnya struktur pelindung pesisir, tetapi juga memperbesar risiko banjir saat Jakarta memasuki puncak musim hujan.
    Banyak warga resah karena takut tanggul tiba-tiba jebol. Ketinggian air laut yang hampir menyamai tanggul setinggi tiga meter juga membuat masyarakat di sekitar Muara Baru hidup dalam kegelisahan setiap hari.
    Pengamat Tata Kota M Azis Muslim mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat melakukan mitigasi. Menurutnya, kebocoran yang muncul di banyak titik menunjukkan adanya persoalan serius.
    Pasalnya, dalam kondisi tanpa jebol pun, Jakarta tengah menghadapi musim penghujan yang rawan banjir. Jika tanggul jebol secara mendadak, ancaman bagi aktivitas warga akan berlipat ganda. Menurut dia, kebocoran yang tidak tertangani dengan baik berpotensi membuat air laut tumpah hingga ke pusat kota.
    “Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini merembet sampai ke pusat kota jika tidak ditangani dengan baik,” jelas Azis kepada
    Kompas.com.
    Azis meminta pemerintah
    melakukan
    penanganan terukur untuk mencegah banjir besar, terlebih jika air laut yang tumpah bercampur dengan air hujan.
    Kebocoran tanggul
    laut di Muara Baru dinilai Azis sebagai bukti bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan perawatan.
    “Ini kan menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah me-mantaince atau perawatan terhadap infrastruktur itu belum sempurna sepenuhnya efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir,” ungkap Azis.
    Menurut dia, kebocoran tanggul ini harus menjadi peringatan dini agar pemerintah memeriksa seluruh tanggul laut di Jakarta.
    Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah struktur tanggul masih efektif mencegah limpasan air laut atau sudah membutuhkan perbaikan besar.
    Jika monitoring rutin sulit dilakukan, kata Azis, masyarakat sekitar bisa dilibatkan untuk melapor ketika melihat tanda-tanda kerusakan. Pelibatan warga dinilai dapat mempercepat perbaikan sehingga kerusakan tidak berkembang semakin parah.
    Tanggul Muara Baru sudah ditambal oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Utara sejak Kamis (4/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025). Ada empat titik yang ditangani menggunakan karung pasir dan semen.
    Upaya tersebut bersifat sementara dan bertujuan menahan rembesan air laut. Namun, menurut Azis, metode itu tidak cukup untuk jangka panjang.
    “Tentu ini menjadi solusi jangka pendek namun ini tidak akan efektif dalam jangka panjang,” tuturnya.
    Azis menekankan perlunya audit struktural untuk mengetahui penyebab kebocoran, apakah karena konstruksi yang kurang kokoh atau faktor perawatan. Dengan mengetahui penyebabnya, perbaikan dapat dilakukan lebih tepat dan berkelanjutan.
    Kemudian, pemerintah juga disarankan tidak hanya memperbaiki tanggul hanya karena projek saja, tapi juga berkelanjutan yang disertai dengan mekanisme perawatannya.
    Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Budi Heru Santosa, juga meminta perbaikan dilakukan secara maksimal.
    “Kebocoran pada tanggul laut berpotensi mempunyai dampak yang serius. Kebocoran tersebut kerusakan struktural yang akan cepat berkembang menjadi semakin parah. Sangat penting untuk menangani masalahnya segera,” ungkap Budi.
    Jika dibiarkan, kebocoran dapat menyebabkan piping atau erosi internal, yakni kondisi ketika rembesan air menggerus tanah dasar tanggul dan membentuk rongga yang memicu kegagalan struktur.
    Risiko lain adalah degradasi struktur, ketika rembesan air laut menyebabkan korosi pada beton bertulang sehingga tanggul menjadi rapuh.
    “Segera dilakukan
    grouting
    pada bagian tanggul yang bocor dan untuk sementara, bisa dipasang sheet pile sementara di titik bocor untuk menghambat kebocoran agar tidak parah,” ungkapnya.
    Ia juga menyarankan inspeksi rutin terhadap tanggul laut. Apabila sulit dilakukan secara berkala, masyarakat dapat dilibatkan sebagai bagian dari sistem pelaporan dini.
    “Membangun kesepakatan pemerintah dan warga sekitar untuk sistem monitor dan pelaporan,” ujar Budi.
    Kebocoran tanggul di Muara Baru membuat warga di sekitar lokasi semakin resah. Sejumlah warga khawatir tanggul jebol mendadak dan mengakibatkan air laut masuk dalam jumlah besar.
    Warga berharap pemerintah memperbaiki sekaligus membangun tanggul baru yang lebih kokoh.
    “Diperbaiki lebih bagus dan ada pembangunan tanggul baru biar lebih kokoh karena udah ngeri juga,” ucap Nurhasan (40).
    Iis (42) juga menyampaikan harapan serupa.
    “Kami berharap ada pembangunan tanggul lebih kokoh lagi, tinggi, itu udah goyang banget kalau enggak ada tanggul udah kelelap kita,” tuturnya.
    Jarak tanggul dengan permukiman warga hanya sekitar 800 meter. Empat RT di RW 17, Penjaringan, berada tepat di sepanjang tanggul, mayoritas berupa bangunan semi permanen berbahan kayu dan papan.
    Tanpa tanggul, air laut bisa dengan mudah menyapu perumahan warga.
    Anggota DPRD Jakarta Tri Waluyo mengatakan pemerintah tidak tinggal diam terkait kebocoran tersebut. Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan Pelindo selaku pemilik tanggul untuk melakukan perbaikan.
    Ke depan, pemerintah akan membangun tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di sepanjang pesisir Jakarta.
    “Ya, memang dari Pemprov sendiri ada pembangunan NCICD yang dibantu dengan kementerian. Akan dibangun NCICD sepanjang pesisir utara Jakarta termasuk Muara Baru, Muara Angke, Cilincing, Marunda,” ucap Tri.
    Pembangunan dilakukan bertahap dari Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga Marunda, menyesuaikan kebutuhan anggaran.
    DPRD juga akan mendorong Pelindo memperbaiki tanggul yang jebol atau membangun tanggul baru untuk mencegah banjir rob berulang.
    “Kalau untuk perbaikan tanggul kita berharap agar pihak Pelindo sendiri untuk memperbaiki tanggul yang memang jebol, atau membuat tanggul baru agar tidak terjadi rob berikutnya,” jelas Tri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Aceh di Jakarta Ungkap Kondisi Keluarga: Krisis Beras dan Korban Gugur Saat Cari Makan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Desember 2025

    Warga Aceh di Jakarta Ungkap Kondisi Keluarga: Krisis Beras dan Korban Gugur Saat Cari Makan Megapolitan 8 Desember 2025

    Warga Aceh di Jakarta Ungkap Kondisi Keluarga: Krisis Beras dan Korban Gugur Saat Cari Makan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
     Warga
    Gampong Isaq
    , Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, mulai mengalami
    krisis pangan
    setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November 2025.
    Yani, seorang warga yang suaminya tinggal di Gampong Isaq, mengatakan kondisi di wilayah tersebut sangat memprihatinkan.
    “Semalam suami baru telpon lagi. Suami telpon dari Kantor Polsek Isaq. Menurut suami keadaan di sana sangat memprihatinkan. Beras sudah tidak ada,” ujar Yani ketika dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (8/12/2025).
    Ia menuturkan, sejumlah kebutuhan pokok saat ini dijual dengan harga yang sangat tinggi karena langka.
    “Bensin ada yang jual pun dengan harga Rp 80.000 per liter. Itu pun sudah langka. Minyak goreng ada yg jual dengan harga Rp 100-150 ribu per liter,” lanjutnya.
    Yani kini berada di Jakarta, sementara suaminya, Aulia, tinggal di Gampong Isaq bersama keluarga besar. Ia sebenarnya berencana pulang ke kampung halaman pada Desember ini, namun rencana itu terpaksa tertunda akibat bencana.
    Gampong Isaq merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Linge. Ketika banjir melanda, warga dari kampung lain berjalan kaki menuju Gampong Isaq untuk mencari bahan makanan karena jalan rusak dan tak bisa dilalui kendaraan.
    Menurut penuturan suami Yani, ada warga yang meninggal saat berjalan mencari pangan.
    “Banyak (warga) dari kampung-kampung pedalaman Kecamatan Linge yg berjalan kaki ke Gampong Isaq untuk mencari logistik. Menurut cerita suami bahkan ada yang gugur di jalan,” kata Yani.
    Ia mengatakan, logistik baru dapat disalurkan secara maksimal jika jalur darat kembali dibuka. Bantuan dari pemerintah yang tiba pada Kamis (4/12/2025) pun hanya bisa didistribusikan melalui helikopter. Warga sangat membutuhkan beras, tetapi jumlah bantuan yang datang jauh dari cukup.
    “Yang dibutuhkan di sana itu sekarang beras. Karena sudah masuk krisis beras. Bantuan yang masuk ke Isaq tanggal 4 kemarin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Gampong Isaq dan sekitar Kecamatan Linge,” ujar Yani.
    “Paling banyak 1 keluarga dpt 1-1,5 liter beras,” tuturnya.
    Bantuan yang tiba pada 4 Desember disalurkan di lapangan bola desa, setelah warga mendapat pemberitahuan dari kepala desa. Hingga kini, itu satu-satunya bantuan dari pemerintah.
    Yani mengungkapkan, keluarganya tinggal di gampong berbeda yang tak terdampak banjir, tetapi ia belum bisa menghubungi kedua orangtuanya. Suaminya sudah memastikan mereka dalam kondisi baik.
    Ia mengatakan hanya kendaraan roda dua yang kini dapat melintasi Isaq menuju Kota Takengon. Tetapi longsor masih terjadi di banyak titik.
    “Semalam pun suami bilang turun hujan kembali dan ada beberapa titik longsor kembali,” ujarnya.
    Lebih dari 11 hari listrik mati di sebagian besar wilayah, termasuk Gampong Isaq.
    “Sampai detik ini listrik belum menyala di semua lokasi. Hanya baru di Kota Takengon itu pun hanya dua titik (yang menyala),” kata Yani.
    Ia berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan penghubung antara Lhoksumawe-Takengon dan jaringan listrik, serta menyalurkan BBM dan pangan secara lebih merata.
    “Gas untuk memasak juga sudah tidak ada. Kayu dijual dgn harga tinggi. Makin tercekik hidup mereka di sana. Tolong pemerintah, Bapak Presiden segera dibantu saudara-saudara kita di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues,” ujar Yani.
    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan, 37.546 rumah warga rusak akibat banjir dan longsor di Aceh per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB. Kerusakan meliputi kategori ringan, sedang, hingga berat.
    Data tersebut dipaparkan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
    BNPB memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp 25,41 triliun. Selain itu, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah hingga kini masih terisolasi.
    “Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WO Penipu yang Menghancurkan Resepsi Impian…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Desember 2025

    WO Penipu yang Menghancurkan Resepsi Impian… Megapolitan 8 Desember 2025

    WO Penipu yang Menghancurkan Resepsi Impian…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Resepsi pernikahan yang semestinya jadi hari paling bahagia berubah menjadi kekacauan ketika ratusan tamu terpaksa menunggu hidangan yang tak kunjung datang.
    Sejumlah warga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer (WO) milik AP di Jakarta Timur, Minggu (7/12/2025).
    Para korban, yang berasal dari berbagai daerah seperti Cimanggis, Cileungsi, Bogor, dan Bekasi, sempat mendatangi rumah pemilik WO sebelum melapor ke Mapolsek Cipayung.
    “Jadi, dari korban-korbannya ke Polsek. Namun, pelakunya enggak diamanin kita, dia (pelaku) masih di sana (TKP),” ujar Kanit Reskrim Polsek Cipayung AKP Edi Handoko, Senin (8/12/2025).
    Para korban kemudian diarahkan untuk melapor ke Polda Metro Jaya karena laporan polisi sudah dibuat sebelumnya.
    “Jadi korbannya ke sini, ke Polsek semua nih menurut piket. Namun, begitu sampai ini, diarahkanlah karena LP (Laporan Polisi) itu sudah ada yang buat ke Polda Metro,” jelas dia.
    Kasus ini mulai terungkap dari unggahan seorang perias pengantin di TikTok mengenai pernikahan bermasalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2025).
    Warganet yang mengaku sebagai korban kemudian saling berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk menyamakan informasi. Dari diskusi itu, WO diduga memberi penawaran menarik untuk menarik pelanggan.
    “Jadi dia ada beberapa acara hari Sabtu itu, terus ternyata bermasalah. Katering makanannya enggak datang, cuma ada dekornya,” kata salah seorang korban, Tamay (26).
    Saat ini, pihak WO sudah dibawa ke Mapolres Jakarta Utara, diikuti oleh korban yang ingin memastikan kejelasan dugaan penipuan.
    Beberapa korban yang acara pernikahannya sudah berlangsung dimintai keterangan.
    Sementara korban yang acaranya baru akan dilaksanakan, seperti Tamay yang menikah April 2026, belum bisa diproses karena kasusnya dianggap belum termasuk tindak pidana penipuan.
    “Yang dipanggil orang-orang yang acaranya udah selesai. Kami yang acaranya masih lama enggak bisa diganti (uangnya), karena acaranya belum terjadi. Cuma kan kami meminimalisir jangan terjadi,” tambah Tamay.
    Nasib serupa menimpa Akmal dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ia memesan katering 1.000 porsi untuk resepsinya, tapi hanya 20 porsi yang diantar.
    “Kami masih mikir mungkin telat, atau seperti apa jadi terlambat,” ujar Akmal.
    Namun ketika makanan datang, hanya diantarkan oleh driver, tanpa kehadiran pihak WO, dan jumlahnya jauh dari yang dipesan.
    Dari 16 gubukan makanan, hanya lima yang tersaji, dan sushi yang seharusnya dari brand ternama diganti merek lain.
    Dekorasi ruangan juga tidak selesai. Akmal dan istrinya terpaksa memesan makanan secara terpisah agar tamu bisa makan.
    “Buat makanannya itu kan ada beberapa yang dari luar (WO), itu sudah datang dari awal. Sedangkan yang dari WO itu masih kami tungguin waktu itu,” jelas Akmal.
    Akmal berencana melapor ke Polres Jakarta Barat, namun karena sudah ada laporan yang sedang diproses di Jakarta Utara, ia mempertimbangkan untuk menyatukan laporan.
    “Kayaknya kasusnya lebih baik kami jadikan satu, jadi mungkin bakal ke Jakarta Utara nanti,” ujarnya.
    Tragedi penipuan WO ini bukan pertama kali terjadi. Namun dengan terduga pelaku yang berebda.
    Tahun 2023, M (29) dan calon suaminya tertipu WO bernama Rina Rahmadi Project. Mereka telah mentransfer Rp 25 juta, tapi WO tidak menepati janji.
    “Uang saya yang sudah masuk ke beliau senilai Rp 20 jutaan dari total Rp 47 juta,” ujar M.
    M dan calon suami mengetahui dugaan penipuan setelah menghubungi fotografer dan katering yang seharusnya bekerja sama dengan WO tersebut, hingga terungkap pelaku memiliki utang Rp 350 juta.
    “Dari Rp 20 juta baru dikembalikan Rp 3 juta setelah didatangi ke rumahnya. Si WO tersebut hanya janji-janji aja, bahkan sudah sampai tanda tangan (di atas) materai, ada juga korbannya yang mencapai (kerugian) Rp 50 juta,” kata M.
    Setelah melihat bagaimana dugaan penipuan WO dapat menghancurkan resepsi pernikahan, penting bagi calon pengantin untuk lebih berhati-hati dalam memilih jasa WO.
    Dikutip dari Kompas.com, Daniel Budi, CEO & Founder Shilo Planner & Organizer, memberikan beberapa tips agar calon pengantin terhindar dari penipuan WO. Berikut daftarnya:
    “Kalau dirasa ada yang mengganjal, ditanyakan. Tapi kalau penjelasannya masih kurang mengena, silakan pilih vendor yang lain,” imbau Daniel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat"
                        Nasional

    8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

    Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab “Sudah Dipecat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, dirinya enggan bertanya asal partai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang berangkat umrah ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.
    Namun, Menlu Sugiono, yang merupakan Sekjen Gerindra, tiba-tiba menekankan bahwa Mirwan sudah dipecat.
    Momen itu terjadi saat Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri dan kepala daerah di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    Mulanya, Prabowo berterima kasih kepada para bupati yang daerahnya dilanda bencana di Sumatera.
    Prabowo lantas menyindir Mirwan yang meninggalkan wilayahnya.
    Dia pun memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan.
    “Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau mau lari, lari saja, enggak apa-apa. Copot ntar tuh. Mendagri bisa ya diproses?” ujar Prabowo.
    “Bisa, Pak,” jawab Tito.
    “Bisa ya,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dalam istilah tentara, apa yang
    Mirwan MS
    lakukan adalah desersi.
    Dia menekankan, Mirwan sama saja seperti meninggalkan anak buah dalam kondisi bahaya.
    “Itu kalau tentara desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu enggak bisa tuh. Tidak ada izin,” ujar Prabowo.
    Setelahnya, Prabowo tiba-tiba menyampaikan enggan bertanya Mirwan dari partai mana.
    Padahal, Mirwan MS sebenarnya merupakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Belakangan, Sekjen Gerindra Sugiono sudah mencopot Mirwan dari jabatannya.
    “Saya enggak mau tanya partai mana itu,” ucap Prabowo.
    “Sudah saya pecat,” timpal Sugiono.
    “Heh? Sudah kau pecat,” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gulkarmat Jaktim perkuat MKKG untuk gedung miliki banyak penghuni

    Gulkarmat Jaktim perkuat MKKG untuk gedung miliki banyak penghuni

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur memperkuat pembentukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) untuk gedung yang memiliki banyak penghuninya.

    “Dalam upaya meminimalisir kebakaran, kami melakukan upaya mulai dari pembentukan MKKG di gedung-gedung besar,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur Muchtar Zakaria di Jakarta, Senin.

    Muchtar menjelaskan, pembentukan MKKG ini wajib bagi gedung berpenghuni di atas 500 orang sebagaimana diatur dalam Perda 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

    MKKG juga diisi 30 orang dari unsur manajemen kantor, petugas keamanan hingga petugas kebersihan.

    Sepanjang 2025, Sudin Gulkarmat Jaktim sudah membentuk MKKG di tiga lokasi yang tersebar di RSUD Matraman, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta, dan Kantor Kecamatan Kramat Jati.

    Pembentukan MKKG ini bertujuan mencegah dan menanggulangi kebakaran serta menyelamatkan jiwa jika terjadi kebakaran.

    “Ini juga merupakan bagian dari manajemen gedung untuk memastikan instalasi proteksi kebakaran berfungsi dengan baik,” ujar Muchtar.

    Selain itu, Sudin Gulkarmat Jaktim juga memperluas sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran di berbagai lokasi.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur Edi Parwoko mengatakan, sepanjang 2025, pihaknya juga telah menggelar sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran di 33 RW, seperti di RW 04 Kayumanis, RW 08 Pulogebang, RW 02 Kramat Jati, dan RW lainnya.

    “Dalam kegiatan sosialisasi kita berikan materi secara teori maupun praktik tentang pencegahan penanggulangan kebakaran. Ini juga bagian dari upaya meminimalisir kasus kebakaran di wilayah,” kata Edi.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di 15 kelurahan.

    Redkar yang terbentuk juga diikuti lomba untuk mengetahui kemampuan para personel dari masing-masing wilayah dalam penanggulangan kebakaran.

    Selain itu juga ada sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran sebanyak 522 kegiatan tanpa menggunakan APBD DKI.

    “Kegiatan ini termasuk di dalamnya soal Satgas Gulkarmat Kelurahan yang tatap muka dengan kader juru pemantau jentik (Jumantik), penempelan stiker dan sebagainya,” ucap Edi.

    Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, sekitar 922 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sejak tanggal Januari 2025 hingga pertengahan Juli 2025.

    Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, mencapai 260 kasus. Lalu disusul oleh Jakarta Timur sebanyak 242 kasus.

    Objek terbakar dengan intensitas paling tinggi yakni bangunan perumahan 345 kejadian, bangunan umum dan perdagangan 197 kejadian, dan kendaraan 42 kejadian.

    Sebanyak 61 persen diduga karena masalah listrik, baik komponen listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pemasangan yang kurang memenuhi standar operasi maupun kelalaian masyarakat mengelola listrik pada saat di rumah dan kantor.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono tinjau tanggul laut Muara Baru yang sempat alami kebocoran

    Pramono tinjau tanggul laut Muara Baru yang sempat alami kebocoran

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau tanggul laut di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara yang sempat viral karena mengalami kebocoran.

    “Kami segera menangani, karena ini sekarang, rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada. Tetapi, puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono saat dijumpai di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin.

    Menurut dia, pembangunan tanggul tersebut memang cukup kompleks karena perlu adanya koordinasi dengan pihak Pelindo. Namun, dia bersyukur antisipasi kebocoran tanggul dapat dilakukan dengan baik.

    Pramono pun tak masalah apabila ada beberapa pihak yang memviralkan hal tersebut karena itu justru menjadi masukan agar ke depannya dilakukan perbaikan.

    “Untuk yang kawasan Pelindo, kami akan minta untuk di Muara Baru segera dikoordinasikan bekerja bersama-sama dengan sumber daya air (SDA),” ujar Pramono.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penguatan struktur untuk mengatasi kebocoran di tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tersebut.

    “Kami sedang melakukan penguatan struktur dengan cara grouting, menggunakan metode shotcrete, digali tiga meter, kemudian dicor dan diisi dengan menggunakan beton cor ready mix K500 untuk tanggul pengaman pantai,” katanya.

    Saat ini penguatan struktur sudah berjalan di hilir Nizam Zachman sepanjang 400 meter dan akan dilanjutkan sepanjang 1 kilometer.

    Ika menjelaskan, sebelumnya pihak satuan tugas (satgas) telah melakukan penanganan darurat terlebih dulu di lokasi tersebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Hari-hari selanjutnya pasti perkuatan struktur terus dilaksanakan,” kata Ika.

    Sebelumnya, Pramono sempat menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membantu menambal kebocoran tanggul laut di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Pramono menjelaskan bahwa sebenarnya kebocoran yang terjadi itu bukanlah tanggung jawab Pemerintah Jakarta.

    Pramono mengatakan, kebocoran tanggul laut tersebut harusnya merupakan tanggung jawab dari pihak Pelindo.

    Namun, seluruh tanggul di wilayah hilir Jakarta kini masuk dalam pengawasan DKI, termasuk di Muara Angke, Waduk Pluit, Sunda Kelapa, Muara Baru, R.E. Martadinata, dan Marunda Pulau.

    Oleh karenanya, Pemerintah Jakarta akan membantu menangani kebocoran tanggul tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8
                    
                        Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat"
                        Nasional

    4 Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa… Nasional

    Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang tidak siap menghadapi situasi krisis di daerah. Menurut Prabowo, di dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi dan tidak bisa ditoleransi.
    “Itu kalau tentara namanya
    desersi
    . Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” ujar
    Prabowo
    saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
    Pernyataan Prabowo pun disambut senyum para kepala daerah yang mengikuti jalannya rapat tersebut.
    Diketahui,
    Bupati Aceh Selatan Mirwan
    berangkat
    umrah
    tanpa izin saat warga yang tinggal di wilayah yang dipimpinnya tengah menghadapi bencana. Kepala Negara pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
    Sebagai informasi, Mirwan tidak mengantongi izin untuk bepergian ke luar negeri saat umrah. Pasalnya, wilayahnya tengah dilanda bencana ketika ia melaksanakan ibadahnya tersebut.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
    Kemendagri
    Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Sebagai informasi, setiap kepala daerah yang hendak bepergian keluar negeri harus mengantongi izin terlebih dulu sebelum berangkat.
    Menurut Benni, selain dari Tito, Mirwan yang diketahui politikus Gerindra itu, juga belum memperoleh izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. 
    Benni menambahkan, Gubernur Aceh juga telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
    Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.
    Benni menambahkan, Mendagri RI juga telah memerintahkan Mirwan untuk segera pulang ke Indonesia. Mendagri sudah menyampaikan ini langsung ke Mirwan saat menghubunginya via sambungan telepon.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” ucapnya.
    Pada Minggu (7/12/2025) kemarin, Mirwan dikabarkan sudah dalam perjalanan pulang dan sedang transit di Kuala Lumpur.

    Kemendagri menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
    Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
    Pihak Kemendagri pun mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
    Tim sudah melakukan pemeriksaan adminstratif kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
    “Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemarin sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” kata Benni.
    Sementara pemeriksaan terhadap Mirwan akan digelar setibanya di Tanah Air.
    “Untuk jadwal pastinya masih menunggu kedatangan di Banda Aceh. Bisa datang hari ini atau besok. Namun sudah diagendakan untuk diperiksa setibanya di Banda Aceh,” tegas dia.
    Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan, partainya telah mengambil tindakan tegas mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Menurutnya, Gerindra sangat menyayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan yang justru tetap keluar negeri meski wilayahnya tengah dilanda bencana. 
    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Sementara itu, Mirwan menyatakan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dalam rangka memenuhi nazar pribadi. Ia juga menyatakan bahwa telah mengecek situasi Aceh Selatan sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
    Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya.
    Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gulkarmat kerahkan 60 personel padamkan kebakaran rumah di Jakut

    Gulkarmat kerahkan 60 personel padamkan kebakaran rumah di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan 60 personel untuk memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Jalan Vila Kapuk Mas Tengah, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Senin pagi.

    “Alhamdulillah api dapat dipadamkan setelah satu jam lebih penanganan. Pemadaman dimulai pukul 05.23 WIB dan berakhir pukul 06.41 WIB,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman di Jakarta, Senin.

    Tak hanya personel, Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu juga mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan ‘si jago merah’ yang membakar bangunan seluas 48 meter persegi milik bapak Syarif yang terjadi pada pukul 05.10 WIB.

    “Dari dugaan sementara kebakaran disebabkan kebocoran tabung gas,” kata Gatot.

    Dari keterangan saksi kebakaran ini diduga berawal dari pemilik yang sedang memasang tabung gas dan terjadi kebocoran. Karena adanya percikan api dan menyambar gas yang bocor, sehingga rumah tersebut terbakar.

    “Warga sudah berupaya melakukan penanganan kebakaran dengan menggunakan air, tapi tidak berhasil,” ujarnya.

    Tidak ada korban jiwa peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai Rp161 juta.

    “Seluruh penghuni rumah sebanyak empat orang selamat dari kejadian ini,” ucap Gatot.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.825 personel dikerahkan kawal aksi demo Apdesi

    1.825 personel dikerahkan kawal aksi demo Apdesi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.825 personel gabungan dari Polda, Polres dan Polsek untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kawasan Monas, Jakarta, Senin.

    “Kami siap mengawal para pengunjuk rasa, dan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

    Para petugas tersebut disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di kawasan Monas guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi aksi.

    Susatyo menegaskan pentingnya penyampaian pendapat secara tertib, tanpa melanggar aturan maupun menciptakan situasi anarkis.

    “Sampaikan pendapat dengan santun, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, tidak melawan petugas keamanan, dan taat pada aturan yang berlaku,” ujarnya.

    Ia memastikan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diminta untuk mengedepankan pendekatan humanis.

    Dia pun mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya guna menghindari kepadatan lalu lintas.

    Rekayasa arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional jika terjadi lonjakan jumlah massa atau gangguan keamanan.

    Dari informasi yang dihimpun bahwa Apdesi menggelar aki unjuk rasa di kawasan Monas untuk meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah aturan terutama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 tahun 2025 yang menyebabkan tidak cairnya dana desa.

    Selain itu ada juga beberapa aturan yang dinilai merugikan pemerintah Desa, sehingga Apdesi menyuarakan aksinya lewat unjuk rasa.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.