Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

    Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya siap menindak tegas para demonstran yang bertindak anarkis.

    Hal itu diungkapkannya ketika ditanya mengenai aksi demonstrasi yang meluas hingga ke Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu (30/8/2025) pagi, dan juga peluang berlanjutnya aksi massa dalam beberapa hari ke depan.

    Kapolri mengatakan, pihaknya bakal mengambil langkah tegas jika massa berlaku anarkis. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

    Listyo menjelaskan, pihaknya akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan dan aturan Undang-Undang yang berlaku. Menurutnya, Polri melakukan pemulihan, mulai dari pengamanan Mako, sampai juga mengambil langkah-langkah terhadap tindakan-tindakan anarkis di lapangan.

    “Yang tentunya ini berdampak terhadap masyarakat umum, terganggunya kepentingan masyarakat, dan juga menimbulkan kecemasan dan ketakutan,” ucap Listyo dalam konferensi pers di Kabupaten Bogor, Sabtu (30/8/2025).

    Dia pun menegaskan bahwa Prabowo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri segera mengambil langkah di lapangan. 

    Seperti diketahui, massa mulai mendatangi Mako Brimob Kelapa Dua, Depok pada Sabtu pagi. Massa datang secara bergelombang dan memenuhi pintu utama Mako Brimob Depok.

    Namun, aparat berhasil menghalau massa tersebut hingga membubarkan diri. Gas air mata pun ditembakkan di kerumunan massa tersebut.

    Aksi tersebut tak lepas dari aksi serupa di Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025) malam. Unjuk rasa di depan Mako Brimob Kwitang disebabkan tewasnya pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang dilindas dengan mobil taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.

    Kendaraan tersebut dikejar massa hingga berakhir di Mako Brimob Kwitang. Massa telah berdemo sejak Kamis dini hari hingga saat ini.

  • Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

    Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan 7 anggota Brimob yang melindas driver ojol saat demonstrasi beberapa hari lalu.

    Dia juga menegaskan bahwa proses penanganan kasus tersebut dilakukan secara cepat dan transparan.

    “Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (30/8/2025).

    Lebih lanjut, Kapolri juga telah menerima laporan dari Kadiv Propam bahwa dalam waktu satu minggu sidang etik akan digelar. Selain itu, Listyo tidak menutup kemungkinan terkait pelanggaran pidana dalam kasus tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Divisi Propam Mabes Polri juga melibatkan pihak eksternal dalam mengusut kasus Affan Kurniawan (21) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada aksi kemarin, Kamis (28/8/2025).

    Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim menerangkan, dua institusi eksternal Polri yang diikutsertakan dalam pengusutan kasus ini antara lain Kompolnas dan Komnas HAM.

    “Saya selaku Kadiv Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal,” katanya singkat dalam konferensi pers, Jumat (29/8/2025).

    Adapun dengan mengikutsertakan kedua badan dan kementerian tersebut, Propam Polri akhirnya memutuskan bahwa ketujuh terduga pelaku telah melanggar kode etik profesi. Alhasil, ketujuh anggota kepolisian itu dikenakan penempatan khusus (Patsus).

    Patsus terhadap ketujuh anggota itu akan dilakukan di Propam Mabes Polri, dengan durasi 20 hari, dari 29 Agustus–17 September 2025. Selama periode itu, pihak kepolisian akan meminta keterangan secara rinci terhadap ketujuh anggota tersebut.

    “Apabila 20 hari ini dirasa kurang, ini masih bisa kita lakukan kembali untuk penempatan khusus,” katanya.

  • LDII minta elit politik dengarkan aspirasi rakyat

    LDII minta elit politik dengarkan aspirasi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta para elit agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat pascademonstrasi yang terjadi di Jakarta serta sejumlah daerah di Indonesia.

    “Kami minta agar para elit politik, para pejabat negara, anggota legislatif, para pengambil kebijakan dan pimpinan TNI serta Polri agar lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang mengedepankan kesantunan, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu

    Menurut dia, para elit tersebut harus lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan menghindari tindakan yang dapat melukai hati rakyat. Masyarakat harus diberikan keteladanan bukan tontonan yang provokatif.

    “Para elit ini harus lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan jangan melukai hati rakyat. Masyarakat harus diberikan keteladanan yang tulus dan jangan membohongi rakyat,” tegas Chriswanto.

    LDII, sambung dia, meminta secara khusus kepada aparat kepolisian agar segera melakukan instrospeksi diri dan investigasi secara transparan dan adil sehingga keluarga korban serta masyarakat umum mendapatkan kejelasan hukum.

    Dia memandang penyelesaian yang tegas dan terbuka akan membantu meredakan ketegangan di masyarakat.

    “Keadilan harus ditegakkan, aparat yang terlibat perlu diperiksa sesuai prosedur hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Namun di sisi lain, masyarakat jangan mengambil langkah sendiri yang berpotensi merusak keamanan dan ketertiban umum,” ujar Chriswanto.

    Lebih lanjut, dia menyerukan agar seluruh elemen bangsa mengedepankan musyawarah, dialog, dan penyelesaian damai sehingga suasana tetap kondusif.

    “Marilah kita menahan diri, mengendalikan emosi, dan memanjatkan doa agar keluarga korban diberi ketabahan. Bangsa ini membutuhkan kedamaian, bukan kerusuhan. Mari kita jaga persatuan kesatuan bangsa dan keselamatan bersama,” tutur Chiswanto.

    Kendati demikian, LDII mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk selalu berpijak pada konstitusi dan berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

    Dia menegaskan kekuasaan adalah milik rakyat sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan harus mengedepankan manfaat dan keadilan bagi rakyat.

    “Komitmen tersebut harus didukung dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran elit, baik itu ekskutif, yudikatif, maupun legislatif,” ungkap Chriswanto.

    Sebelumnya, Chriswanto menyampaikan keprihatinan terhadap kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah serta meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan.

    Dia berharap agar kerusuhan tidak semakin meluas dan berujung pada krisis sosial di Indonesia.

    “Semua pihak harus menjaga diri demi keamanan dan ketertiban bersama, sekaligus menata kembali kehidupan dan berbangsa dan bernegara,” pungkas Chriswanto.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025 Nasional

    3 Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025 Nasional

    Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI nampaknya tidak akan dibatalkan. Sebab, Ketua DPR RI, Puan Maharani tidak menjawab dengan gamblang saat ditanya perihal pembatalan tunjangan rumah per bulan tersebut.
    Puan hanya menyebut bahwa perihal tunjangan rumah anggota dewan itu sudah disampaikan hanya diberikan sampai bulan Oktober 2025.
    “Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” kata Puan saat ditemui usai melayat ke rumah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025).
    Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 berawal dari kekecewaan rakyat atas tunjangan DPR yang naik padahal kondisi masyarakat tengah sulit.
    Bahkan, anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Sehingga, pendapatan anggota DPR meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulannya.
    Tunjangan itu diberikan dengan dalih anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
    Sementara itu, besaran tunjangan sebesar Rp 50 juta didapat setelah memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
    Menuai kritik hingga aksi demonstrasi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah meluruskan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.
    Jumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota dewan menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.
    “Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama lima tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 26 Agustus 2025.
    Kemudian, Dasco menyebut, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
    Sebab, Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Oleh karenanya, sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai.
    Namun, menurut Dasco, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.
    “Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco.
    “Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun,” katanya lagi.
    Kemudian, politikus Partai Gerindra itu memastikan, pada November 2025 anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Sebab, pencairan secara bertahap telah selesai.
    “Jadi, nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi,” ujar Dasco.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stasiun Istora dirusak, MRT minta masyarakat jaga fasilitas publik

    Stasiun Istora dirusak, MRT minta masyarakat jaga fasilitas publik

    Jakarta (ANTARA) – PT MRT Jakarta (Perseroda) meminta agar masyarakat umum maupun pengguna moda transportasi tersebut agar senantiasa menjaga fasilitas publik.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo kepada media di Jakarta, Sabtu, setelah meninjau Stasiun Istora yang dirusak saat berlangsungnya demonstrasi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, yang berada dekat dengan stasiun tersebut pada Jumat (29/8).

    “Yang lebih urgent menurut kami adalah bagaimana sebetulnya mengajak dan melibatkan secara aktif seluruh masyarakat, baik itu yang beraktivitas di Jakarta maupun penduduk MRT Jakarta untuk ikut sama-sama menjaga fasilitas publik,” kata Pratomo.

    Dia mengungkapkan Stasiun Istora mengalami kerusakan cukup parah karena kaca-kaca di pintu masuk rusak, kamera pengawas di dalam dan di luar stasiun dirusak, vandalisme, dan isi mesin penjual otomatis dijarah.

    Akibat perusakan fasilitas publik tersebut, MRT Jakarta sempat beroperasi dengan rute terbatas, yakni Stasiun Lebak Bulus-Blok M. Setelah kondisi dinilai berangsur-angsur pulih, MRT kembali tersedia untuk rute penuh, namun tidak berhenti di Stasiun Istora.

    “Kembali lagi, ya, fasilitas publik, dalam hal ini MRT Jakarta dan seluruh fasilitasnya milik seluruh masyarakat, dan ini kita gunakan bersama untuk seluruh aktivitas masyarakat di Jakarta,” tambah Pratomo

    Berdasarkan pantauan ANTARA, petugas MRT terlihat membersihkan pecahan kaca di Stasiun Istora pada pukul 10.00 WIB. Kemudian pada pukul 12.30 WIB, petugas kebersihan mulai membersihkan vandalisme di area pintu masuk stasiun tersebut.

    Salah seorang mahasiswa, Stella, yang ditemui ANTARA saat memotret kondisi Stasiun Istora itu mengaku sengaja mengunjungi wilayah yang sempat menjadi pusat aksi demo tersebut.

    Begitu melihat skala kerusakan di sekitar Polda Metro Jaya dan juga Stasiun Istora, dia mengaku terkejut dan sangat menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab itu.

    “Sengaja mau liat situasinya se-chaos apa kemarin, dan shock banget tadi liat ini,” ungkap Stella.

    Sebagai pengguna transportasi umum, dia pun berharap agar fasilitas publik tersebut, termasuk Halte Transjakarta Polda Metro Jaya, dapat segera dipulihkan dan kembali beroperasi.

    Seperti diketahui, oknum tak bertanggung jawab membakar Halte Transjakarta Polda Metro Jaya saat berlangsungnya demonstrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (29/8) sekitar pukul 21.00 WIB. Selain membakar halte Transjakarta, oknum tak bertanggung jawab juga merusak pintu masuk Stasiun Istora.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum LDII sampaikan keprihatinan dan minta semua pihak tahan diri

    Ketum LDII sampaikan keprihatinan dan minta semua pihak tahan diri

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KH Chriswanto Santoso menyampaikan keprihatinan terhadap kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah serta meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

    Dia pun berharap agar kerusuhan tidak terus meluas dan berujung pada krisis sosial di Indonesia.

    “Semua pihak harus menjaga diri demi keamanan dan ketertiban bersama, sekaligus menata kembali kehidupan dan berbangsa dan bernegara,” kata Chriswanto di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, peristiwa tragis itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat.

    Oleh karena itu, dia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Affan Kurniawan dalam peristiwa unjuk rasa massa pada Kamis malam (28/8) di Jakarta.

    “Semoga almarhum mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan dapat menghadapi dengan sabar, memperoleh keadilan yang semestinya. Kami berharap peristiwa ini tidak menimbulkan krisis sosial yang berkelanjutan, yang ditandai degan kerusuhan dan penjarahan,” ucap Chriswanto.

    Lebih lanjut, pihaknya menekankan pentingnya aparat keamanan agar bertindak lebih humanis dan mengutamakan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam setiap operasi di lapangan.

    Segenting apapun situasi yang dihadapi, sambung dia, aparat keamanan seharusnya terlatih dan tetap memperhatikan aspek keselamatan warga guna menghindari jatuhnya korban.

    Dia mengungkapkan tugas aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban merupakan pekerjaan berat, namun keselamatan rakyat tetap harus menjadi prioritas utama.

    Jika rakyat menjadi korban, lanjut dia, maka rakyat akan semakin jauh dari rasa aman.

    “Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri dan percayakan proses hukum kepada pihak berwenang, sebagaimana janji Kapolri untuk bertindak secara profesional dan transparan dalam menyelesaikan permasalahan. Diharapkan peristiwa ini tidak menimbulkan luka sosial yang lebih mendalam,” harap Chriswanto.

    Pihaknya juga menyerukan kepada masyarakat agar menahan diri, tidak terprovokasi dan menghindari tindakan anarkis yang justru memperkeruh keadaan.

    “Jangan sampai terprovokasi oleh kepentingan pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan politik dan instabilitas negara dan menambah jatuhnya korban dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan,” pungkas Chriswanto.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Abay Tewas Saat Gedung DPRD Makassar Dibakar, Nyawa Melayang demi Selamatkan Rekan Makassar

    6 Abay Tewas Saat Gedung DPRD Makassar Dibakar, Nyawa Melayang demi Selamatkan Rekan Makassar

    Abay Tewas Saat Gedung DPRD Makassar Dibakar, Nyawa Melayang demi Selamatkan Rekan
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Rumah duka staf Humas DPRD Makassar, Muh Akbar Basri alias Abay, yang tewas saat gedung DPRD Makassar dibakar pengunjuk rasa pada Jumat (29/8/2025) malam, dipadati pelayat.
    Rumah duka terletak di Jalan Balang Baru 2, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Silih berganti anggota DPRD Makassar maupun pejabat pemerintah hadir ke rumah duka yang berada di gang sempit untuk menyampaikan belasungkawa ke keluarga Abay.
    Karangan bunga berjejer mulai dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika juga terlihat di sekitar rumah duka.
    Salah satu rekan kerja Abay, Muh Triadi Danial, mengatakan, Abay ditemukan tewas di lantai dua ruangan staf Humas DPRD Sulsel.
    Triadi bercerita, Abay terjebak kobaran api saat berupaya menyelamatkan rekannya, yakni Sarinawati, yang juga ditemukan tewas dalam peristiwa nahas itu.
    “Saya dengar almarhum terjebak di lantai dua ruangan humas. Dia sempat turun, tapi dia naik lagi mau selamatkan yang terjebak itu, yang meninggal juga yang ajudan,” kata Triadi kepada Kompas.com, Sabtu (30/8/2025).
    “Rendah hati, ramah orangnya, dia tidak sombong biar banyak kenalannya. Kita lihat sendiri bagaimana kalau orang baik, dari tadi pagi ini orang melayat datang terus,” ucap Triadi.
    Sebelumnya diberitakan, tiga orang tewas saat pengunjuk rasa ricuh dan membakar gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Jumat (29/8/2025) malam.
    Ketiga korban yaitu Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Staf Humas DPRD Makassar Muh Akbar Basri, dan ajudan anggota DPRD Kota Makassar Sarina.
    Peristiwa itu terjadi ketika para anggota dewan sedang mengadakan rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Makassar.
    Selain korban tewas, dua korban luka berat masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 16 halte Transjakarta alami kerusakan dan vandalisme pascademo

    16 halte Transjakarta alami kerusakan dan vandalisme pascademo

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengatakan terdapat 16 halte yang dirusak dan mengalami vandalisme selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta pada Jumat (29/8).

    “Terdapat 16 halte yang dirusak dan mengalami vandalisme,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Dia merinci 16 halte tersebut, yakni Halte Bendungan Hilir, Halte Kwitang, Halte Kampung Melayu, Halte Kramat Sentiong, Halte Bidara Cina, Halte Cililitan, Halte Semanggi, Halte Petamburan, dan Halte Widya Candra Telkomsel.

    Lalu, Halte Jatinegara, Halte Kejaksaan Agung, Halte Matraman Baru, Halte Pemuda Pramuka, Halte Masjid Agung, Halte Non BRT Gelora Bung Karno 1, dan Halte Non BRT Polda Metro Jaya 1.

    Selain itu, Transjakarta juga mencatat enam halte yang dibakar oknum tak bertanggung jawab saat aksi unjuk rasa di Jakarta.

    Keenam halte itu, yakni Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan Bank DKI, Halte Gerbang Pemuda, dan Halte Bundaran Senayan.

    Dengan demikian, seluruh informasi layanan Transjakarta akan diperbaharui di aplikasi TJ: Transjakarta dan sosial media Transjakarta.

    Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama saling menjaga fasilitas publik sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan oleh banyak orang.

    Sementara itu, Transjakarta melaporkan saat ini Koridor 11 Pulo Gebang-Kampung Melayu dan Mikrotrans sudah kembali beroperasi pascademonstrasi yang terjadi pada Jumat (29/8).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transjakarta Koridor 11 dan 24 rute Mikrotrans kembali beroperasi

    Transjakarta Koridor 11 dan 24 rute Mikrotrans kembali beroperasi

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melaporkan Koridor 11 Pulo Gebang-Kampung Melayu dan Mikrotrans kembali beroperasi pascademonstrasi yang terjadi pada Jumat (29/8) lalu.

    “Rute Mikrotrans dan 1 Rute BRT (Koridor 11) beroperasi normal,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan pelayanan itu dilakukan secara berangsur sembari memastikan kondisi dan keamanan di lokasi.

    Selain Koridor 11, ada 24 rute Mikrotrans yang sudah kembali beroperasi, yakni JAK.04, JAK.05, JAK.100, JAK.112, JAK.117, JAK.15, JAK.20, JAK.22, JAK.25, dan JAK.26.

    Lalu, JAK.27, JAK.34, JAK.35, JAK.39, JAK.44, JAK.51, JAK.52, JAK.58, JAK.64, JAK.72, JAK.74, JAK.79, JAK.80, dan JAK.85.

    Dengan demikian, saat ini layanan Transjakarta berangsur aktif kembali.

    “Pelanggan bisa mendapatkan informasi terkini layanan Transjakarta melalui X, instagram: infotije, ataupun aplikasi TJ: Transjakarta. Mari kita #SalingJagaJakarta,” ucap Ayu.

    Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama saling menjaga fasilitas publik sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan oleh banyak orang.

    Transjakarta mencatat total tujuh halte yang dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta pada Jumat (29/8) hingga Sabtu dini hari.

    Ketujuh halte tersebut, yakni Halte Bundaran Senayan, Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan, dan Halte Gerbang Pemuda.

    Sejumlah kelompok mahasiswa, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dan BEM Universitas Indonesia (UI) menggelar unjuk rasa di depan markas Polda Metro Jaya pada Jumat (29/8) siang.

    Demonstrasi tersebut digelar sebagai ungkapan rasa kecewa dan protes atas jatuhnya korban dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR kemarin.

    Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam.

    Kericuhan di Pejompongan itu terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen dipukul mundur oleh pihak kepolisian.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buka kongres PWI 2025, Komdigi tekankan disiplin verifikasi informasi

    Buka kongres PWI 2025, Komdigi tekankan disiplin verifikasi informasi

    ANTARA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, Sabtu (30/8), menekankan pentingnya disiplin verifikasi informasi di tengah menjamurnya disinformasi di media sosial. Hal itu disampaikan Nezar di hadapan ratusan wartawan dan pimpinan redaksi media massa yang hadir dalam Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025, di Cikarang, Jawa Barat. (Cahya Sari/Ryan Rahman/Satrio Giri Marwanto/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.