Jenis Media: Metropolitan

  • Polisi Tetapkan 10 Orang Jadi Tersangka Kericuhan di Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 September 2025

    Polisi Tetapkan 10 Orang Jadi Tersangka Kericuhan di Jakarta Megapolitan 1 September 2025

    Polisi Tetapkan 10 Orang Jadi Tersangka Kericuhan di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang terkait kericuhan di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 25–31 Agustus 2025. Dari jumlah itu, 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
    “Sembilan orang sudah ditahan, sementara satu orang masih dalam pencarian,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).
    Orang yang sudah ditangkap itu terdiri dari 611 orang dewasa dan 629 anak-anak.
    Mereka mereka ditangkap saat terjadi kericuhan pada 28-31 Agustus 2025.
    “Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sisanya masih menjalani proses hukum,” kata dia.
    Tidak hanya itu, terdapat 22 orang dinyatakan positif narkoba, dengan rincian 14 sabu, tiga ganja, dan lima benzoat.
    Selain itu, kericuhan tersebut juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum seperti halte TransJakarta, pagar pembatas jalan, hingga kendaraan dinas Polri yang dirusak.
    Menurut Ade Ary, mulanya unjuk rasa tersebut berlangsung damai yang diikuti mahasiswa, pelajar, dan sejumlah elemen masyarakat. Namun, situasi berbalik setelah diduga disusupi oleh provokator.
    “Peserta aksi tidak menyampaikan pendapat, namun melakukan tindakan anarkis. Bahkan ada indikasi pelajar dan anak-anak ikut dimobilisasi. Ini menjadi perhatian serius kami,” ucap dia.
    Polda Metro Jaya kemudian mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan menyampaikan aspirasi sesuai aturan.
    Ade Ary juga meminta orangtua lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak terseret aksi arkistis maupun penyalahgunaan narkoba.
    “Aspirasi boleh disampaikan, tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai merugikan diri sendiri maupun orang lain,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembunuh Bocah di Kebayoran Lama Ditangkap, Ternyata Sopirnya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 September 2025

    Pembunuh Bocah di Kebayoran Lama Ditangkap, Ternyata Sopirnya Megapolitan 1 September 2025

    Pembunuh Bocah di Kebayoran Lama Ditangkap, Ternyata Sopirnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap pembunuh bocah berinisial RAS (11), yang tewas di rumahnya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
    Ternyata, pembunuh bocah itu adalah sopir keluarganya sendiri.
    “Sementara yang informasi kami dapat bahwa terduga pelaku adalah sopir dari keluarga tersebut,” kata Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Harnas Prihandito kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
    Pembunuhan itu dilakukan sopir terhadap bocah itu dilakukan di sebuah ruangan yang difungsikan sebagai gudang rumah majikannya.
    Setelah membunuh RAS, pelaku juga berusaha melukai dirinya sendiri.
    “Saat di TKP, pelaku juga ada luka di leher. Dugaan sementara pelaku melukai diri sendiri menggunakan golok,” ujar Harnas.
    Saat ini polisi akan memeriksa beberapa saksi untuk mendalami motif pembunuhan ini. Saat ini pelaku belum bisa diperiksa karena masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
    “Untuk motif ini karena kami baru bisa memulai pemanggilan kepada beberapa saksi, tentunya motif masih kami dalami terus-menerus,” ucap Harnas.
    Kapolres Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ary Lilipaly mengatakan, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan.
    Untuk memastikannya, polisi akan membawa pelaku ke psikolog.
    “Jadi masih dalam tahap penyidikan, kami akan cek psikologisnya dia, kami bawa ke psikiater untuk mengecek keadaan psikologis pelaku,” kata Nicholas.
    Sebelumnya diberitakan, seorang anak 11 tahun dikabarkan meninggal karena dibunuh di rumah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/8/2025).
    Kabar ini disebarkan akun instagram @infopondokpinang dengan narasi pembunuhan dilakukan pelaku di hadapan orangtuanya.
    “Kami menerima laporan dari masyarakat dan tentunya, kami personel langsung menuju ke TKP dan memeriksa. Dan ditemukan adanya anak usia 11 tahun yang meninggal dunia,” ujar Harnas kepada wartawan, Sabtu.
    Saat ditemukan, terduga pelaku berada di gudang lantai dua rumah tersebut, tepat di samping jasad korban.
    Polisi langsung menangkap pelaku dan menyita senjata tajam jenis golok yang ditemukan di TKP untuk kepentingan penyelidikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di Depok 3 September Batal, Aspirasi Sudah Ditampung Pemkot-DPRD
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 September 2025

    Demo di Depok 3 September Batal, Aspirasi Sudah Ditampung Pemkot-DPRD Megapolitan 1 September 2025

    Demo di Depok 3 September Batal, Aspirasi Sudah Ditampung Pemkot-DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Perkumpulan Organisasi Kota Depok dan Aliansi Masyarakat Kota Depok batal demo di Balai Kota Depok, Rabu (3/9/2025) mendatang.
    Aksi demo rencananya menyoroti Peraturan Wali Kota Depok Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 
    “Kami bersuara dan bersatu, menyatakan sikap dan akan menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi atas kekecewaan kami. Mengacu pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum,” bunyi isi surat tersebut.
    Rencananya, aksi demo digelar secara damai pada Rabu sejak pukul 09.00 WIB, dipusatkan di Balai Kota Depok dan Kantor DPRD Depok. 
    “Massa aksi kurang lebih 1.000 orang. Grand Issue yaitu batalkan Perwal No. 97 Tahun 2021,” kutip isi surat.
    Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras mengatakan demo tersebut batal karena aspirasi langsung ditampung oleh Pemerintah Kota Depok dan DPRD Depok.
    “Sudah ada pembatalan, jadi kemarin kami berkomunikasi dengan beliau dari pihak yang mengajukan unjuk rasa dan tadi sudah bertemu dengan beliau dan sudah menyampaikan aspirasi, diterima langsung,” ucap Abdul kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
    Ia menjelaskan, tuntutan terkait tunjangan DPRD Depok sudah diakomodir dan dalam pengkajian oleh pihak terkait. 
    “Dan kita didampingi dengan Pak Dandim, ada Ketua DPRD juga dan sudah diakomodir apa yang menjadi harapannya,” jelas Abdul. 
    “Artinya tuntutannya juga sudah diakomodir dan sudah ada surat pembatalan ke kita. Jadi tidak jadi ya,” sambungnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Bubar, Petugas Langsung Bersihkan Area Depan Gedung DPR RI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 September 2025

    Mahasiswa Bubar, Petugas Langsung Bersihkan Area Depan Gedung DPR RI Megapolitan 1 September 2025

    Mahasiswa Bubar, Petugas Langsung Bersihkan Area Depan Gedung DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Sejumlah petugas kebersihan langsung membersihkan area di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat usai demo mahasiswa, Senin (1/9/2025) sore bubar.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, sejak sekitar pukul 18.15 WIB, para petugas langsung berkumpul dan membersihkan sisa-sisa sampah hingga coretan di dinding gerbang.
    Sampah pelastik yang berserakan dengan segera dibereskan oleh petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, lengkap dengan mobil pengangkut sampahnya.
    Coretan-coretan berisi kalimat makian kepada DPR RI yang terpampang di dinding sekitar gerbang juga langsung dihapus menggunakan thinner.
    Sementara, coretan yang terletak di barikade beton setinggi 1,65 meter di bagian depan gerbang juga segera ditutup dengan cat abu-abu.
    Sejumlah petugas juga terlihat menaiki tangga untuk menghapus sejumlah coretan yang letaknya cukup tinggi.
    Spanduk-spanduk dan poster berisi tuntutan yang dipasangkan ke pagar dan ditempel di dinding bagian depan juga segera menjadi target pembersihan oleh petugas.
    Hingga pukul 19.15 WIB di lokasi, para petugas telah selesai melakukan pembersihan sampah area gerbang Gedung DPR RI.
    Pagar, tembok, dan barikade yang menjadi sasaran vandalisme juga telah terlihat kembali normal seperti sebelumnya.
    Sebelumnya diberitakan, gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa dalam kelompok Cipayung Plus menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Mahasiswa masih melanjutkan tuntutan-tuntutan dari rangkaian aksi yang digelar sebelumnya.
    Tuntutan utamanya ialah membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPR RI, serta menuntut keadilan atas tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob.
    Massa aksi pun telah membubarkan diri dan mengosongkan area di depan Gedung DPR RI pada pukul 18.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tangkal Aksi Anarkis, Buruh Siap Pasang Badan Jaga Kawasan Industri

    Tangkal Aksi Anarkis, Buruh Siap Pasang Badan Jaga Kawasan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menegaskan bahwa seluruh buruh di berbagai kawasan industri saat ini berada dalam status siaga satu.

    Hal itu disampaikan menyusul adanya potensi gangguan keamanan dan indikasi aksi perusuh yang mencoba masuk ke kawasan industri.

    “Pertama justru kami dari presiden buruh dipanggil dan kami dukung kondusivitas masing-masing wilayah. Kami tentu menentang adanya aksi anarkis. Buruh dalam siaga satu hari ini di semua wilayah industri. Kami instruksikan anggota KSPSI untuk siaga di wilayah masing-masing. Jangan sampai perusuh masuk ke kawasan industri dan mengganggu buruh,” tegasnya di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025).

    Andi Gani mengungkap adanya indikasi aksi ditunggangi pihak tertentu. Ia menyebut, semalam hampir terjadi upaya masuk ke kawasan industri Bekasi.

    “Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis dan tadi malam hampir saja masuk ke kawasan industri Bekasi. Sekarang jutaan buruh siap siaga, kami pastikan tidak akan tinggal diam bila wilayah industri diganggu perusuh,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demonstrasi damai adalah hak asasi, namun tetap harus taat aturan hukum. 

    Oleh karena itu, dia mengaku KSPSI bersama tiga konfederasi buruh lainnya menginstruksikan seluruh anggota untuk menjaga ketertiban dan tetap siaga, terutama di sentra-sentra industri seperti Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

    Buruh Diminta Tahan Diri

    Meskipun ada desakan, tetapi Andi Gani meminta buruh menahan diri dan tidak turun ke jalan dalam jumlah besar.

    “Saya meminta buruh untuk menahan diri, karena bila turun dalam skala besar puluhan ribu, situasi belum kondusif. Empat konfederasi buruh menunda massa dalam waktu dekat. Kita ingin jaga kondusivitas damai,” jelasnya.

    Hari ini, menurut Andi, dirinya bersama tokoh buruh lainnya yakni Said Iqbal, Elly Silaban, dan Jumhur Hidayat akan berdiskusi membahas persoalan mendesak, salah satunya terkait kelangkaan gas industri yang mulai berdampak pada operasional pabrik.

    “Kelangkaan gas industri kembali terjadi di pabrik-pabrik. Bisa membuat ratusan ribu ter-PHK kembali. Pasokan ke pabrik terhenti tiba-tiba, kita bingung penyebabnya apa,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Andi Gani menyebut pihaknya akan meminta bertemu langsung dengan Presiden untuk membicarakan sejumlah persoalan besar, termasuk rencana pembentukan Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, serta solusi atas krisis pasokan gas industri.

    “Kita sudah berikan instruksi saya dengan tiga presiden buruh lainnya untuk buruh siaga di tempat masing-masing. Dan kami tidak akan tinggal diam bila wilayah industri diganggu. Saya tegaskan, perusuh tidak boleh mengganggu,” kata Andi.

    Ia juga menekankan bahwa instruksi ini dimaksudkan agar buruh tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut-ikutan dalam kericuhan.

    “Pasti. Semua buruh kita imbau dari KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar, tunggu instruksi KSPSI, hindari wilayah bahaya, dan taati komando,” pungkas Andi.

  • Polda Metro Jaya Bakal Gelar Patroli Skala Besar, Gang-Gang Disisir

    Polda Metro Jaya Bakal Gelar Patroli Skala Besar, Gang-Gang Disisir

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan patroli berskala besar bakal menyisir gang-gang untuk memelihara Kamtibmas pasca-demonstrasi yang ricuh di Jakarta.

    Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes I Ketut Gede Wijatmika mengatakan patroli itu melibatkan 350 personel dari Polda Metro Jaya.

    “Skala kecil kita masuk ke gang-gang sehingga masuk ke segala penjuru. Untuk saat ini 350 [personel] kita libatkan dari beberapa fungsi,” ujar Ketut di Polda Metro Jaya, Senin (1/9/2025).

    Dia menambahkan, ratusan personel ini bakal dibagi dua rute patroli. Pertama mulai dari Cawang-Jatinegara-Polres Metro Jaktim-Polres Metro Jakpus-Sunter-Polres Metro Jakut-Polda Metro Jaya.

    Kemudian, rute kedua melalui Kuningan-Kwitang-Tomang-Daan Mogot-Polres Metro Jakbar-Jaksel-Polda Metro Jaya. Melalui patroli ini diharapkan agar masyarakat bisa kembali normal dan beraktivitas dengan tenang.

    “Harapannya kita seluruh masyarakat untuk bisa kembali normal seperti sedia kala tidak ada gangguan, halangan, bekerja dengan tenang, beraktivitas dengan lancar,” pungkasnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kepolisian menerjunkan sejumlah kendaraan taktis (rantis), motor trail, mobil patroli hingga anggota Brimob untuk patroli kali ini.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengemukakan bahwa pihaknya telah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar TNI-Polri bisa melakukan patroli untuk memulihkan situasi usai ricuh beberapa terakhir.

    “Patroli yang kami laksanakan untuk menegaskan komitmen kami PMJ untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Asep di DPR, Minggu (31/9/2025) malam.

  • Kapolri Buru Aktor dan Pemasok Biaya Demonstrasi yang Berujung Ricuh

    Kapolri Buru Aktor dan Pemasok Biaya Demonstrasi yang Berujung Ricuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bakal memburu aktor hingga pihak yang membiayai massa anarkis dalam unjuk rasa beberapa hari terakhir.

    Dia mengatakan, Polri akan mencari serta mendalami bukti-bukti di lapangan untuk mencari dalang di balik kerusuhan tersebut.

    “Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai semua akan kita cari,” ujar Sigit di RS Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Dia menambahkan, saat ini pihaknya memiliki misi untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca kericuhan demonstrasi sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Dengan demikian, hal tersebut bisa mengembalikan kegiatan masyarakat sehingga roda perekonomian di Indonesia bisa kembali bergerak dan tumbuh.

    “Tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau, segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya kepolisian telah menangkap 3.195 orang terkait dengan aksi unjuk rasa periode 25-31 Agustus 2025.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ribuan orang itu diamankan di seluruh Polda jajaran.

    Dia merincikan, total ada 387 orang telah dipulangkan ke keluarganya. Kemudian, 55 orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Sementara itu, sisanya sebanyak 2.753 orang masih dilakukan pemeriksaan. 

    “3.195 orang yang diamankan di 15 Polda di wilayah Indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/9/2025).

  • KPK Periksa Yaqut, Dalami Kronologi Pembagian Kuota Haji

    KPK Periksa Yaqut, Dalami Kronologi Pembagian Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan eks mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada Senin (1/9/2025) untuk mendalami kronologi pembagian kuota haji 2024.

    Pasalnya, kuota haji yang seharusnya 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus, justru menjadi 50:50. Sehingga hal ini melanggar ketentuan yang berlaku.

    “Terkait dengan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dalam perkara kuota haji. Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting-nya  atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler. Jadi asal-muasalnya didalami oleh penyidik, kronologisnya, sehingga kemudian dilakukan plotting 50 persen, 50 persen itu seperti apa,” jelas Budi kepada wartawan.

    Selain itu, materi pemeriksaan juga mendalami aliran dana dari pembagian kuota haji, sehingga penyidik KPK mengetahui pihak-pihak yang terlibat.

    Pemeriksaan Yaqut hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Nantinya KPK akan memanggil saksi-saksi lainnya yang diduga mengetahui perkara ini.

    Termasuk para travel, sebagai pihak yang mengakomodir perjalanan haji jemaah Indonesia. Sebab, diduga agen travel melakukan pengkondisian pembagian kuota haji.

    “KPK mendalami terkait dengan aliran uang yang mengalir dari para travel atau pengelola Biro Perjalanan Haji kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama,” jelasnya.

    Diketahui, Yaqut diperiksa sebagai saksi. KPK telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri bagi Yaqut, pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur,  dan Ishfah Abdul Azis sebagai mantan stafsus Yaqut.

    Selain itu, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Yaqut dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

    Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada perkara ini KPK menemukan transaksi jual beli kuota haji.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep, Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

  • Usai Diperiksa KPK 7 Jam, Yaqut Dicecar 18 Pertanyaan

    Usai Diperiksa KPK 7 Jam, Yaqut Dicecar 18 Pertanyaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa KPK hampir 7 jam di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025). 

    Dari pantauan pewarta Bisnis, Yaqut hadir di KPK pukul 09.18 WIB dan selesai diperiksa pukul 16.22 WIB. Dia mengatakan pemeriksaan hari ini untuk memperdalam penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

    “Ya memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya,” katanya kepada wartawan,” katanya.

    Dia mengaku telah dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik KPK. Adapun terkait materi yang dibahas dia tidak bisa menjelaskan secara rinci dan melimpahkan kepada pihak KPK untuk menjelaskan.

    Begitu pun terkait surat keputusan pembagian kuota haji 2024 yang menjadi 50 untuk haji reguler dan 50 untuk haji khusus, dia menginginkan agar penyidik yang menjelaskan.

    Usai ditanya wartawan, dia bergegas menuju mobil. Disaat yang bersamaan, Yaqut diteriaki maling oleh massa demo dari Pati, Jawa Tengah.

    “Maling!” sorak pendemo.

    Diketahui, perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. KPK juga telah melakukan penggeledahan rumah Yaqut dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

    Tak hanya itu KPK telah mengeluarkan surat untuk mencegah Yaqut bepergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan.

    Dalam perkara ini KPK juga menemukan transaksi jual beli kuota haji. Hal ini disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan selain kuota khusus, kuota haji furoda juga dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 miliar per kuotanya, per orang,” kata Asep, Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai USD2.600 sampai USD7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

  • Parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest

    Parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest

    Minggu, 31 Agustus 2025 18:04 WIB

    Sejumlah aktivis lingkungan bersama warga pesisir membentangkan spanduk saat parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/8/2025). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel bersama sejumlah organisasi dan komunitas pemerhati lingkungan menggelar parade tersebut untuk memperjuangkan distribusi air bersih yang adil bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tallo yang mengalami kesulitan mengakses air bersih selama puluhan tahun. ANTARA FOTO/Hasrul Said/rwa.

    Sejumlah aktivis lingkungan bersama warga pesisir membentangkan spanduk saat parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/8/2025). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel bersama sejumlah organisasi dan komunitas pemerhati lingkungan menggelar parade tersebut untuk memperjuangkan distribusi air bersih yang adil bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tallo yang mengalami kesulitan mengakses air bersih selama puluhan tahun. ANTARA FOTO/Hasrul Said/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.