Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Polisi selidiki pencurian warung kelontong di Cilincing

    Polisi selidiki pencurian warung kelontong di Cilincing

    Jakarta (ANTARA) –

    Polsek Cilincing Polres Metro Jakarta Utara mulai menyelidiki kasus pencurian warung kelontong di Jalan Kebantenan III, RT 06/05, Kelurahan Semper Timur, Jumat (5/9) saat pemiliknya tengah tertidur.

    “Saat ini, kasusnya masih dalam proses penyelidikan Unit Reskrim Polsek Cilincing,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan keterangan korban berinisial AS, kata dia, kejadian itu terjadi saat dirinya tengah tertidur saat sedang menjaga warung di Toko Azka.

    “Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian uang Rp1 juta, uang yang berada di dalam kardus raib dicuri pelaku,” kata dia.

    Kejadian pencurian itu baru diketahui setelah ada pembeli lainnya yang datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 03.25 WIB.

    “Ada orang ingin belanja datang ke warung, dia melihat toples dan serokan sampah berada tidak pada tempatnya. Kemudian dilaporkan ke penjaga toko,” katanya.

    Selanjutnya, korban penjaga toko itu langsung melihat rekaman CCTV dan melihat ternyata kardus yang berisi uang sudah tidak ada atau hilang dicuri orang.

    “Kami sudah membuat laporan dan meminta keterangan korban berikut saksi. Kami mengimbau kepada warga jika melihat kejadian pencurian segera melapor kepada pihak Kepolisian,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringati Maulid Nabi, Transjakarta berikan santunan kepada anak yatim

    Peringati Maulid Nabi, Transjakarta berikan santunan kepada anak yatim

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberikan santunan kepada seratus anak yatim/piatu di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kebon Pala Berseri, Makasar, Jakarta Timur (Jaktim) dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H.

    “Pada Kamis (4/9) malam, kami memberikan santunan kepada seratus anak yatim/piatu dalam rangka menyambut Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW,” kata Direktur Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Transjakarta Raditya Maulana Rusdi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Raditya menyebut, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial PT Transjakarta terhadap lingkungan sekitar.

    Kegiatan berbagi ini juga dapat meringankan dan memberikan semangat agar mereka tetap percaya diri dalam menggapai cita-citanya.

    “Kami berkomitmen untuk berperan aktif dalam membangun solidaritas dan menciptakan Jakarta yang ramah, aman dan penuh kasih,” ujarnya.

    Selain itu, kegiatan santunan ini juga berbarengan dengan doa bersama untuk Jakarta, sekaligus menggaungkan #JagaJakarta.

    Dalam rangkaiannya, santunan ini mampu mewujudkan komitmen bersama untuk menjaga kota tercinta dengan semua fasilitas yang disediakan.

    “Jakarta adalah rumah kita bersama dan setiap individu memiliki peran untuk menjaganya,” ucap Raditya.

    Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian, memperkuat rasa persaudaraan dan bersama-sama menciptakan Jakarta yang lebih aman, nyaman, serta berdaya.

    PT Transjakarta melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) warga sekitar sebagai penyedia konsumsi.

    Hal ini selaras dengan program keberlanjutan Transjakarta dalam pilar berdaya, yang mana Transjakarta turut memberdayakan perekonomian warga.

    “Mari kita satukan tekad untuk dapat melaksanakan #JagaJakarta seperti yang digaungkan oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Raditya.

    Dia pun berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi langkah kecil yang berarti dalam menjaga keharmonisan, kebersamaan, dan mendorong agar anak-anak serta elemen masyarakat lainnya dapat menjadikan Jakarta lebih baik melalui penggunaan transportasi umum.

    Sementara itu, Lurah Kebon Pala Faisal Rizal mengucapkan terima kasih kepada jajaran PT Transjakarta yang terus peduli dengan warganya.

    Apalagi kegiatan santunan ini rutin dilakukan dua kali setiap tahun untuk anak-anak yatim/piatu.

    Bahkan, sebelumnya PT Transjakarta telah memberikan bantuan sarana prasarana bermain anak-anak di RPTRA Kebon Pala Berseri seperti permainan perosotan, jungkat jungkit, dan mengecat lapangan futsal.

    “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi karena PT Transjakarta rutin memberikan santunan pada anak yatim/piatu warga kami. Mudah-mudahan kegiatan sosial ini terus berkelanjutan, terutama pada saat hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha atau lainnya,” kata Faisal.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan Nasional

    2 Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan Nasional

    Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menegaskan bahwa anggota TNI yang dituduh pengunjuk rasa hingga dipiting Brimob di Sumatera Selatan tidak pernah menjadi bagian dari aksi demonstrasi tersebut.
    Freddy mengatakan, anggota TNI Pratu Handika Novaldo saat rusuh di depan DPRD Sumatera Selatan sedang mencari makan.
    Namun, ia dituduh sebagai perusuh hingga dipiting oleh anggota Brimob.
    Video pemitingan anggota TNI oleh Brimob yang memperlihatkan kartu identitas Pratu Handika itu kemudian viral.
    Menurut Freddy, aksi pemitingan tersebut sangat mudah untuk di-
    framing
    menjadi nada negatif untuk lembaga TNI.
    “Ya, dengan agak dipiting gitu ya, jadi wajar kalau misalnya di-
    framing
    cepat sekali sebarannya,” tutur Freddy, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Penerangan TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).
    Setelah dijelaskan terkait keperluan Pratu Handika yang hanya ingin mencari makan dan mengisi bahan bakar kendaraannya, Brimob Polda Sumsel meminta maaf.
    “Dari video tersebut telah dilaksanakan klarifikasi oleh Dansat Primobolda Sumsel. Memohon maaf atas penindakan yang berlebihan dan kesalahpahaman yang terjadi pada anggota TNI AD Pratu Handika Novaldo saat aksi berujung rusuh di kantor DPRD Sumsel,” kata Freddy.
    Brimob Sumsel juga menegaskan bahwa Pratu Handika sedang mencari makan saat peristiwa terjadi.
    “Ditegaskan oleh Kapendam, bahwa prajurit tersebut sama sekali tidak terlibat aksi unjuk rasa maupun provokasi, melainkan sedang mencari makan dan mengisi BBM motor saat peristiwa terjadi di SPBU,” ujar Freddy.
    Freddy juga sempat menyinggung terkait anggota BAIS TNI, Mayor SS, yang fotonya beredar sedang bersama Brimob di Mabes Polri.
    Secara tegas, Freddy mengatakan bahwa Mayor SS sedang menjalankan tugas intelijen, bukan sebagai provokator seperti narasi yang beredar.
    Namun, sempat ada percakapan dengan bentakan dari anggota Brimob yang menyebut Mayor SS ikut dalam demonstrasi.
    Mayor SS juga dipaksa mengeluarkan dokumen kartu anggota BAIS TNI dan difoto oleh anggota Brimob.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan respons setelah beragam informasi keliru terkait anggota TNI.
    Dia mengatakan, media massa adalah saluran utama informasi yang kredibel, dan bantahan yang disampaikan TNI menjadi bagian penting untuk memperbaiki informasi tersebut.
    “Tentu kita ketahui dalam perkembangan informasi, informasi kita sama-sama, dan saya selalu mengimbau teman-teman media lah yang menjadi saluran utama informasi yang kredibel. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kapuspen TNI ini menjadi bagian penting,” kata dia.
    Dia mengatakan, saat ini kedua instansi terus bekerja sama untuk melakukan pemulihan dan keamanan pasca unjuk rasa yang terjadi.
    Hal ini, kata Trunoyudo, sebagai bentuk negara hadir dan soliditas kedua instansi memberikan rasa aman.
    “Dan terima kasih kepada Pak Kapuspen TNI atas undangan kepada kami dalam kesempatan yang berbahagia ini,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku penyerangan Polrestro Jakut dapat ajakan dari medsos

    Pelaku penyerangan Polrestro Jakut dapat ajakan dari medsos

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar menyebutkan pelaku penyerangan Markas Polres Metro Jakut pada Sabtu (30/8) malam hingga Minggu (31/8) dini hari dapat ajakan melalui media sosial (medsos).

    “Dari hasil pemeriksaan 60 tersangka mengaku nekat menyerang Polres Metro Jakarta Utara berdasarkan dari ajakan beredarnya flyer di media sosial,” kata Onkoseno di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan sejauh ini pengakuan 60 tersangka karena terprovokasi oleh ajakan-ajakan di media sosial.

    “Kalau menurut mereka memang karena adanya flyer yang disebar itu ya. Mereka menargetkan Mako Polres dan ada juga pos polantas yang di dekat polres itu dirusak,” katanya.

    Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terus melakukan pendalaman terkait aksi penyerangan terhadap Mako Polres Metro Jakarta Utara beberapa hari lalu.
    Saat ini 60 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan pemeriksaan dan gelar perkara.

    “Ya, 60 tersangka itu sudah kita tahan. Mereka mengikuti proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Onkoseno.

    Saat ini, polisi masih mendalami aktor intelektual dibalik penyerangan hingga berujung kerusuhan di depan kantor Polres Metro Jakarta Utara.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz menyatakan telah mengamankan 70 orang yang terlibat aksi kerusuhan dan penyerangan ke Polres Metro Jakarta Utara pada Sabtu (30/8) malam hingga Minggu (31/8) dini hari.

    “Kebanyakan dari mereka yang diamankan adalah remaja,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan petugas juga menemukan sejumlah barang bukti seperti pecahan bom molotov, batu, petasan dan barang bukti lainnya lainnya yang digunakan dalam aksi tersebut.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BEM Unpad serukan pemenuhan tuntutan 17+8

    BEM Unpad serukan pemenuhan tuntutan 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di halaman depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat, menyerukan pemenuhan 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional (17+8).

    Tuntutan 17+8 merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi pada Kamis (28/8).

    Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lain, pemerintah diberi waktu satu tahun.

    Sebelum menggelar aksi damai, mereka berkumpul di gedung TVRI lalu melanjutkan berjalan kaki ke halaman depan gedung DPR RI.

    Massa yang mayoritas mengenakan almamater biru tua ini membawa sejumlah poster yang berisi desakan pemenuhan tuntutan itu. Mereka juga menggelar lapak baca dengan membawa sejumlah buku.

    Aksi kali ini dibalut dengan suasana santai, mereka mengibaratkan diri tengah piknik di depan Kompleks Parlemen. Menariknya, ketika membuka jas almamater, terlihat pakaian para mahasiswa berwarna merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai “Brave Pink”.

    Warna hijau muda atau “Hero Green” tampak di beberapa perlengkapan piknik seperti alas duduk, hingga payung. Warna-warna tersebut melambangkan bentuk protes atas aksi yang terjadi beberapa hari ke belakang.

    Pewarta: Asep Firmansyah
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan mahasiswa lanjutkan unjuk rasa di DPR, desak tuntutan 17+8

    Ratusan mahasiswa lanjutkan unjuk rasa di DPR, desak tuntutan 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (5/9), berunjuk rasa di depan Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, untuk mendesak pemerintah agar memenuhi tenggat waktu tuntutan 17+8 yang diajukan segenap rakyat Indonesia.

    “Kami di sini berangkat dari Jatinangor, mengundang seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan dari Jakarta, dan kawan-kawan dari masyarakat sipil, kita bersenang-senang di sini dan menuntut pertanggungjawaban,” kata Wakil Ketua BEM Unpad Ezra setelah memberikan orasi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, unjuk rasa tersebut merupakan aksi damai dan mengusung tema Piknik Nasional Rakyat untuk mendesak pemerintah agar memenuhi tuntutan rakyat rakyat yang telah diajukan oleh kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dalam beberapa unjuk rasa sebelumnya.

    Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.

    Kedua, sebanyak delapan tuntutan lainnya mesti dipenuhi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun atau paling lambat 31 Agustus 2026.

    Isi tuntutan itu, antara lain pengusutan kasus kekerasan sepanjang demonstrasi pada 28-30 Agustus 2025, pembebasan demonstran yang dikriminalisasi, penghentian kekerasan oleh aparat, pencabutan wacana tunjangan DPR, reformasi lembaga negara, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan lain-lain.

    Menyusul audiensi Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Andre Rosiade dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu (3/9) yang membahas tuntutan rakyat tersebut, Ezra menilai masih terdapat kemunduran dari poin-poin tuntutan itu.

    “Kita merasakan ada kemunduran. Contohnya, represifitas yang masih terjadi, itu kan kemunduran. Itu adalah salah satu poin-poin tuntutan,” ujar Ezra.

    Dalam unjuk rasa tersebut, massa mendesak pertanggungjawaban bagi para korban yang meninggal dan luka-luka saat berlangsungnya unjuk rasa pada 28 dan 29 Agustus 2025.

    Mereka menuntut pertanggungjawaban dan permintaan maaf yang dinilai belum layak untuk dapat diterima.

    “Harapannya, hari ini adalah deadline dari tuntutan tanggal 5 September, ada progresifitas yang dikeluarkan dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat,” tutur Ezra.

    Dia pun menegaskan seluruh tuntutan itu penting dan harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun, dia menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk menghentikan represifitas dan tekanan-tekanan yang berlebihan kepada masyarakat.

    Bersama-sama, mereka meminta kepada aparat agar memperlakukan masyarakat dengan perspektif yang empatik, moralistik dan mengedepankan kemanusiaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Sebut Nadiem Berpeluang Tersangka Kasus Google Cloud Usai Ditahan Kejagung

    KPK Sebut Nadiem Berpeluang Tersangka Kasus Google Cloud Usai Ditahan Kejagung

    Bsnis.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Nadiem Makarim tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka dalam kasus Google Cloud usai ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan proyek pengadaan laptop Chromebook

    Sebagai informasi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Jokowi itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus Kejagung atas perkara dugaan pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019–2022.

    Budi berkaca dari kasus pengadaan iklan Bank BJB yang salah satu tersangkanya mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR). YR ditetapkan tersangka oleh KPK, juga Kejagung terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan anak perusahaannya.

    “Memungkinkan, seperti dalam perkara BJB itu kan ada satu orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung,” Kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/9/2025).

    Budi menuturkan penyidik KPK akan memanggil kembali Nadiem untuk mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan Google Cloud.

    “Sampai hari ini, sampai saat ini penyelidikan terkait dengan perkara pengadaan Google Cloud di Kemdikbudristek masih berproses, namun detailnya seperti apa, sejauh mana, belum bisa kami sampaikan secara detail, karena memang masih dalam tahap penyelidikan,” jelas Budi.

    Budi menegaskan KPK terus berkoordinasi dengan Kejagung. Sebab kasus ini beririsan dengan pengadaan laptop.

    “Ya koordinasi tentu secara teknis dilakukan, tetapi secara detail belum bisa kami sampaikan tentunya seperti apa begitu,” ujarnya.

    Dilansir Bisnis, Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Nadiem sebagai tersangka.

    “Hari ini telah menetapkan tersangka inisial NAM selaku Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya Nadiem berperan penting karena diduga memerintahkan pemilihan laptop ChromeOS guna mendukung program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbud.

    Proyek ini bernilai Rp9,3 triliun untuk pengadaan 1,2 juta unit laptop TIK bagi PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Dana pengadaan laptop berasal dari APBN dan DAK. Akan tetapi, terdapat makrup harga laptop Rp1,5 triliun dan biaya perangkat lunak CDM Rp480 miliar, sehingga kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,98 triliun. 

  • KPK Bakal Panggil Ridwan Kamil Soal Pembelian Mobil Mercy Milik Keluarga Habibie

    KPK Bakal Panggil Ridwan Kamil Soal Pembelian Mobil Mercy Milik Keluarga Habibie

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Ridwan Kamil terkait pembelian mobil Mercedez-Benz (Mercy) milik Presiden ke 3 B.J. Habibie.

    Adapun pembelian mobil itu diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang telah berlangsung saat ini. 

    “Secepatnya nanti KPK akan menjadwalkan untuk pemanggilan terhadap saudara RK,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).

    Budi tidak merincikan kapan pemeriksaan berlangsung, dia hanya memastikan pemanggilan untuk mendalami aliran dana non-budgeter Bank BJB. Dia mengatakan pemeriksaan ini bagian dari proses pendalaman terhadap beberapa saksi yang diduga mengetahui perkara itu.

    “Kemudian dari pihak-pihak terkait lainnya yang diduga mengetahui terkait dengan aliran uang yang berasal dari dana non-budgeter yang dikelola di corsec BJB. Di mana dana yang dikelola di corsec BJB tersebut adalah sebagian dari anggaran pengadaan iklan di BJB,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (3/9/2025) putra sulung presiden ke-3 B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie dimintai keterangan oleh KPK mengenai penjualan mobil warisan ayahnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat itu.

    Ilham menjelaskan pembelian mobil berlangsung sejak 2021, melalui perantara sehingga dirinya tidak mengetahui secara detail mekanisme pembayaran.

    Proses pembayaran mobil dilakukan dengan cara bertahap, di mana Ridwan Kamil sudah membayar Rp1,3 miliar dari harga total Rp2,6 miliar.

    Dia mengaku tidak mengetahui bahwa proses jual-beli mobil diduga berkaitan dengan uang hasil dari korupsi.

    “Itu kan saya tidak tahu, itu di pihak, yang tahu itu KPK, kita cuma sebagai penjual saja. Kalau kita menjual barang kan kita tidak tanya dari mana uangnya, kan enggak mungkin,” ujarnya.

    Diketahui, KPK menduga dana tersebut mengalir ke mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selain itu, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar.

    Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

    KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

    Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

  • Progres pembangunan LRT Jakarta Velodrome-Manggarai 67,12 persen

    Progres pembangunan LRT Jakarta Velodrome-Manggarai 67,12 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyatakan progres pengerjaan moda transportasi Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 67,122 persen.

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita di Jakarta, Jumat, menyampaikan pengerjaan LRT tersebut per 5 September 2025 sudah dalam tahap pemasangan komponen struktur atas (slab deck) dan jalur rel (trackwork rail).

    Struktur balok girder yang melintasi Tol Wiyoto Wiyono, sambung dia, juga sedang dipasang untuk memudahkan sekaligus meningkatkan efisiensi waktu pembangunan.

    “Pemasangan pondasi jalur layang di sekitar Pintu Air Manggarai dan Flyover Matraman juga sedang dilakukan. Begitu pula dengan pekerjaan struktur Stasiun Manggarai,” ujar Ermy.

    Sementara untuk Stasiun Rawamangun serta Matraman sudah mencapai tahap penyelesaian arsitektur.

    Dia mengatakan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B dengan lintasan sepanjang 6,4 kilometer (km) itu merupakan lanjutan dari fase 1A rute Pegangsaan Dua-Velodrome.

    Nantinya, LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai memiliki lima stasiun baru, yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai.

    “Keberadaan LRT Jakarta baru ini akan menyempurnakan integrasi transportasi di Stasiun Manggarai. Proyek ini diharapkan dapat mendorong pengguna transportasi umum lebih banyak lagi,” kata Ermy.

    Selain itu, sambung dia, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B juga merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan di ibu kota.

    Lebih lanjut, dia menuturkan pihaknya berinovasi agar pengerjaan proyek lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, salah satunya dengan long span (bentang panjang), termasuk metode pelaksanaan dan implementasi Building Information Modelling (BIM) sampai level 7D.

    Implementasi inovasi long span bertujuan memudahkan pengerjaan proyek yang berada di area jalan raya dengan lalu lintas hingga jalur tol aktif dan padat di Jakarta, serta simpang besar dan jalur lintas kereta aktif.

    Sementara penerapan BIM sampai level 7D dilakukan untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan pengendalian proyek. Inovasi ini dapat memudahkan pemeliharaan saat operasional.

    Seperti diketahui, PT Jakarta Propertindo sebagai pemilik proyek LRT Jakarta menunjuk Waskita Karya sebagai kontraktor utama pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai melalui proses tender.

    Total anggaran pembangunan moda transportasi itu sebesar Rp4,1 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke PT Jakarta Propertindo (Perseroda), yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Sampai 24 jam, Lebih dari 167.000 Orang Isi Petisi Penolakan Pemecatan Kompol Cosmas

    Tak Sampai 24 jam, Lebih dari 167.000 Orang Isi Petisi Penolakan Pemecatan Kompol Cosmas

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang penolakan terhadap pemecatan Kompol Cosmas terus meningkat. Dalam waktu kurang dari satu hari, petisi penolakan sudah ditandatangani lebih dari 167.000 orang.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pada Jumat (5/9/2025) pukul 11.40 WIB, jumlah tanda tangan petisi tercatat 167.850 orang. Artinya, hampir 90.000 orang telah menambah dukungan sejak kemarin, agar Kompol Cosmas dapat kembali menjadi anggota Brimob. Lonjakan ini dapat dipantau melalui laman Change.org.

    Dalam laman tersebut, terdapat desakan dari pihak yang mengatasnamakan masyarakat Ngada, Nusa Tenggara Timur, agar Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol Cosmas segera dicabut. Petisi ini pertama kali dimulai oleh akun bernama Mercy Jasinta. 

    “Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah keluarga besar, masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, serta sahabat dan rakyat kecil yang mencintai keadilan. Kami menyatakan sikap menolak keputusan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Kosmas Kaju Gae,” tulis petisi itu.

    Mereka berharap kapolri dan KKEP meninjau kembali keputusan pemecatan Kompol Cosmas, memberikan sanksi yang lebih adil dan seimbang, serta melakukan upaya pemulihan nama baik Kompol Cosmas.

    Masyarakat Ngada memahami bahwa peristiwa pelindasan Affan Kurniawan dengan mobil rantis Brimob adalah tindakan yang salah. Namun, pemberian sanksi PTDH dinilai terlalu berat dan tidak sebanding dengan pengabdian Cosmas selama ini.

    Bagi masyarakat Ngada, Cosmas dianggap sebagai sosok pahlawan yang mengharumkan nama daerah serta memiliki dedikasi tinggi terhadap negara.

    “Beliau telah mengabdi di kepolisian dengan keberanian dan tanggung jawab. Bahkan, pada saat demonstrasi besar di Jakarta, beliau berada di garda terdepan untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk pejabat negara. Bagi kami, beliau adalah pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar,” tulis keterangan dalam petisi.

    Sebagaimana diketahui, Mabes Polri resmi memberikan sanksi pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH terhadap Kompol Cosmas K. Gae.

    “Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ujar Ketua Majelis Sidang KKEP Kombes Heri Setiawan di ruang sidang TNCC Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025), dikutip Bisnis.

    Kompol Cosmas merupakan Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri. Saat peristiwa pelindasan mitra ojol Affan Kurniawan, Cosmas berada di samping pengemudi.

    Heri menyampaikan tindakan Cosmas diduga termasuk dalam pelanggaran berat bersama dengan pengemudi mobil rantis, Bripka Rohmat.