Pramono: TransJabodetabek Sukses Kurangi Macet Jakarta, Kecuali di TB Simatupang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, layanan TransJabodetabek telah memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
Namun, ada satu titik yang belum bisa teratasi, yakni kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang masih macet parah karena adanya proyek galian.
“Inilah yang kemudian secara signifikan membuat mengurangi kemacetan di TransJabodetabek. Tetapi tidak mengarangi kemacetan di tempat yang paling horor namanya TB simatupang. Saya harus menyampaikan apa adanya,” ucap Pramono di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Pramono menjelaskan, saat ini terdapat enam rute TransJabodetabek yang sudah beroperasi.
Salah satunya adalah rute perdana Alam Sutera–Blok M, yang awalnya dipandang sebelah mata namun kini terbukti efektif mengurangi volume kendaraan pribadi yang masuk Jakarta.
“Saya jadi ingat ketika kita mulai yang pertama TransJabodetabek dari Alam Sutera ke Blok M. Pada waktu itu orang pasti memandang sebelah mata,” ujar Pramono.
“Kemudian dari Pik 2 ke Blok M, Bogor ke Blok M, sampai orang bercanda dari mana saja kok ke Blok M,” lanjutnya.
Pramono menegaskan, tujuan utama pengembangan layanan ini adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Menurut dia, kemacetan Jakarta sebagian besar dipicu arus masuk-keluar kendaraan dari daerah penyangga seperti Banten dan Jawa Barat.
“Tetapi esensinya adalah kita mengurangi kemacetan yang terjadi, karena kita tahu bersama kemacetan yang terjadi di Jakarta itu pasti kontribusi ketika orang datang dan pulang dari daerah-daerah pendukung, Termasuk dari Banten, dari Jawa Barat dan sebagainya,” ungkap Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/08/30/68b2bea28ea78.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025
Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
“Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
“Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
“Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
“Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
“Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat
Jakarta (ANTARA) – Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR/MPR tersendat imbas adanya unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan UIN Jakarta, Selasa.
Aksi itu mulai sekitar pukul 15.00 WIB sehingga membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat.
Tampak mereka memenuhi badan jalan, bahkan dari empat lajur Jalan Gatot Subroto, hanya disisakan satu lajur saja yang bisa dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua.
Petugas di lokasi pun tampak mengatur lalu lintas terutama untuk kendaraan yang akan menuju ke Slipi atau Grogol, agar kendaraan bisa terurai.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.
Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama berlangsungnya unjuk rasa dan menggunakan jalur alternatif.
“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ucap Susatyo.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Ratusan mahasiswa kembali gelar unjuk rasa di depan DPR/MPR
Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan UIN Jakarta kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR untuk menagih janji pemerintah dan DPR terkait tuntutan 17+8.
Ratusan mahasiswa tiba di depan Gedung DPR/MPR pada Senin sekitar jam 14.30 WIB, mereka berjalan kaki dari Gerbang Pemuda dan membuat lalu lintas di kawasan itu menumpuk.
Mereka mengajak semua masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk bersama-sama menagih janji terkait tuntutan masyarakat 17+8 yang sudah dilayangkan satu pekan lamanya.
Massa langsung berorasi setelah tiba di depan gerbang Gedung DPR/MPR, mereka menagih janji pemerintah dan DPR yang tak kunjung terealisasi.
Hingga berita ini dilaporkan pada pukul 14.50 WIB, orasi pun masih berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan.
Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain:
1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil).
2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.
3. Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR.
4. Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak.
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
6. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil.
7. Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN.
8. Pembebasan demonstran yang ditahan.
Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 4.216 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa di Jakarta Pusat (Jakpus), baik di depan Gedung DPR/MPR maupun di lokasi lainnya
“Kami ingin memastikan kegiatan (unjuk rasa) berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Susatyo.
Menurut dia, terdapat sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa yang meminta izin untuk kembali menggelar unjuk rasa, baik di depan Gedung DPR/MPR maupun lokasi lain di Jakpus.
Oleh karena itu, sambung dia, sebanyak 4.216 personel gabungan itu dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa, dengan perincian 2.852 personel disiagakan di kawasan Gedung DPR/MPR dan 1.364 personel di lokasi lainnya.
“Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/05/14/682492c074bc4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya Megapolitan 9 September 2025
Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat adanya lonjakan kasus campak pada awal September 2025.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, terdapat 218 kasus campak dan 63 kasus rubella yang terkonfirmasi, tanpa adanya laporan kematian.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dalam seminar “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
“Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Ani, dikutip dari
Antara
.
Ani menjelaskan, salah satu titik kasus terbanyak ditemukan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, dengan 38 kasus positif campak.
Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Dinkes DKI bersama pemangku wilayah telah melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal sebagai bentuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Jadi, kami hitung ada sekian anak yang harus dilakukan imunisasi untuk mencegah agar kasus campaknya tidak bisa meluas. Kami isolasi kasusnya supaya tidak meluas,” kata Ani.
Target sasaran imunisasi massal mencapai 9.000 anak, dengan cakupan sekitar 77,22 persen hingga saat ini.
Program imunisasi masih berlangsung. Imunisasi campak rubella diberikan tiga kali pada anak, yakni saat berusia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD.
“Kalau di lingkungan kita ada bayi, balita yang berusia 9 dan 18 bulan, maka kita ajak, kita pastikan, kita dorong untuk mendapatkan imunisasi campak atau MR. Imunisasinya harus lengkap karena ini salah satu pencegahan yang sangat efektif,” tegas Ani.
Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari genus Morbillivirus.
Penularannya terjadi melalui udara, percikan batuk, sekresi hidung, atau kontak dengan benda yang terkontaminasi.
“Penularannya cukup mudah dan cepat,” jelas Ani.
Campak berpotensi menimbulkan komplikasi serius pada anak-anak, di antaranya:
Karena itu, pencegahan melalui imunisasi dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) sangat penting dilakukan.
Ani mengimbau masyarakat untuk membiasakan PHBS, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
“PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungannya dibersihkan, dibiasakan mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun,” katanya.
Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan atau setelah bepergian harus tetap dijaga, sebagaimana pola hidup sehat saat pandemi Covid-19.
Selain itu, keluarga juga diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.
“Kami sangat membutuhkan kerja sama dan peran serta masyarakat, mulai dari camat, lurah, RT, RW, PKK, tokoh agama, hingga pendidik di sekolah, untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat agar mendukung imunisasi campak rubella,” tutur Ani.
Ani optimistis, melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat, penyebaran campak di Jakarta dapat ditekan.
“Dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, anak-anak, masyarakat, dan lingkungan dapat terbebas dari penyakit campak di masa mendatang,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/09/05/68ba5be4aaf28.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/30/6889fffbba855.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/09/68bfeaac2bf72.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/09/09/68bfe074de405.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/09/68bfe46870302.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)