Jenis Media: Metropolitan

  • CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial Megapolitan 9 September 2025

    CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dana investasi PT Tani Group Indonesia (TaniHub).
    Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (3/9/2025). Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Nicko Widjadja, CEO BRI Ventures.
    “Penyidik Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan menahan tiga orang atas nama NW selaku CEO BRI Ventures, WG selaku mantan VP Investasi BRI Ventures, dan AAH selaku VP Investasi MDI Ventures 2021,” kata Kepala Kejari Jakarta Selatan, Iwan Catur Karyawan, dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/9/2025).
    Menurut Iwan, Nicko berperan sebagai pihak yang mengambil keputusan investasi yang mengalir ke TaniHub.
    “Peran dari NW adalah sebagai pihak yang memutuskan investasi secara melawan hukum dari BRI Ventures kepada TaniHub sebesar 5.000.000 dolar AS,” jelas Iwan.
    Adapun dua tersangka lain, WG dan AAH, diduga berperan penting dalam menganalisis proposal dan rencana investasi sehingga proses pencairan dana dapat berjalan.
    Hingga kini, penyidik Kejari Jakarta Selatan telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi. Selain itu, penyidik juga menyita empat bidang tanah yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Bandung sebagai bagian dari barang bukti.
    Sebelumnya, Donald Wihardja selaku Direktur PT MDI Ventures sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Juli 2025.
    Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan Ivan Arie Sustiawan, mantan Direktur Utama PT TGI, serta Edison Tobing, mantan Direktur PT TGI, sebagai tersangka.
    “Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tiga orang,” kata Kasi Pidsus Kejari Jakarta Selatan, Suyanto, dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
    Dalam kasus ini, Donald Wihardja disebut berperan menyetujui investasi, sementara Ivan Arie Sustiawan dan Edison Tobing diduga memanipulasi data perusahaan untuk mendapatkan dana investasi yang kemudian digunakan demi kepentingan pribadi.
    Total kerugian negara dalam perkara ini terkait dengan pencairan dana investasi PT MDI Ventures yang mencapai 25 juta dolar AS. Dana tersebut dikelola sejak 2019 hingga 2023.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub Megapolitan 9 September 2025

    Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengelolaan dana investasi oleh PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) pada PT Tani Group Indonesia (TaniHub) beserta afiliasinya periode 2019–2023.
    Tiga tersangka tersebut yakni CEO BRI Venture, Nicko Widjadja, Vice President of Investment BRI Ventures, William Gozali, dan Vice President of Investment MDI Ventures 2021, Aldi Adrian Hartanto.
    “Penyidik Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan menahan tiga orang atas nama NW sebagai CEO BRI Ventures, WG sebagai mantan VP Investasi BRI Ventures, dan AAH sebagai VP Investasi MDI Ventures 2021,” kata Kepala Kejari, Iwan Catur Karyawan, dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
    Nicko Widjadja dan Aldi Adrian Hartanto ditahan di Rutan Cipinang mulai pada 3-22 September 2025, sedangkan WG di Rutan Lapas Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim).
    Nicko berperan sebagai pihak yang memutuskan investasi secara melawan hukum dari BRI Venture kepada Tahihub sebesar USD 5.000.000. 
    Sedangkan William Gozali berperan sebagai Tim Investasi yang melakukan analisis atas proposal investasi dari BRI Venture. 
    Peran Aldi Adrian Hartanto selaku VP Of Investment MDI Venture 2021 melakukan anasisis atas rencana investasi PT MDI kepada Tanihub Group.
    Dalam perkara ini, penyidik juga menyita beberapa barang bukti yaitu handphone, melakukan penyitaan aset sebanyak 4 (empat) bidang tanah yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung.
    Penyidik sudah memeriksa lebih dari 50 saksi serta memeriksa ahli serta dilakukan beberapa kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti tambahan atas perkara tersebut. 
    “Selain itu juga terus dilakukan pelacakan aset ke pihak-pihak terkait,” kata dia.
    Sebelumnya, Ivan Ari Sustiawan (IAS) selaku mantan Direktur Utama PT Tani Group Indonesia (TaniHub) ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT MDI Donald Wihardja dan mantan Direktur PT TaniHub lainnya Edison Tobing pada 28 Juli 2025 lalu.
    Dalam perkara ini, peran Donald selaku Direktur PT MDI menyetujui investasi. Sedangkan peran Ivan dan Edison adalah memanipulasi data perusahaan dalam rangka mendapatkan dana investasi untuk kepentingan pribadi. 
    Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan TPPU dalam mencairkan dana investasi PT MDI Venture sebesar 25 juta Dolar Amerika Serikat. Dana investasi ini sudah dikelola sejak 2019 hingga 2023.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri pendingin dorong penerapan bangunan hijau di Jakarta

    Industri pendingin dorong penerapan bangunan hijau di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Industri pendingin dan tata udara dapat menjadi pendorong bagi percepatan penerapan konsep bangunan hijau (green building) di Jakarta karena teknologinya hemat energi.

    “Karena itu, pendinginan untuk masa depan rendah karbon perlu digaungkan. (Pendinginan dan tata udara) Bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan,” kata Director of Institutional Relations Green Building Council Indonesia (GBCI), Totok Sulistiyanto, dalam konferensi pers Pameran Teknologi Pendinginan dan Tata Udara Hemat Energi 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sektor pendingin menempati porsi terbesar dalam konsumsi energi bangunan di perkotaan, termasuk Jakarta, dengan penggunaan mencapai 50–70 persen pada gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

    Sementara itu, katanya, penerapan bangunan hijau di Jakarta tidak hanya soal teknologi baru yang mahal, melainkan bisa dilakukan dengan modifikasi sederhana namun terintegrasi.

    Ia mencontohkan proyek kantor rendah energi di Kementerian ESDM pada 2014 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

    Ia menyebut kawasan tersebut padat lalu lintas dan memiliki tingkat polusi serta kebisingan tinggi.

    Untuk menanggulangi masalah itu, Totok mengungkap salah satu langkah yang dilakukannya adalah dengan mengubah selubung bangunan dengan metode penggantian panel (repaneling).

    “Kacanya itu sudah lumayan bagus, tapi kami tambahkan panel kaca dengan film khusus di bagian dalam agar panas tidak masuk. Hasilnya energi turun 40 persen, bahkan saya juga cukup terkejut saat itu. Kebisingan juga berkurang signifikan dari 75 desibel menjadi di bawah 30 desibel,” ujarnya.

    Ia menekankan, cara sederhana itu relatif murah dibanding mengganti seluruh kaca gedung dengan teknologi “double glazing” karena harganya bisa dua kali lipat dari kaca biasa.

    Teknologi double glazing adalah teknologi konstruksi yang menggunakan dua lapis kaca pada jendela atau pintu, yang dipisahkan oleh sebuah celah udara atau gas inert (seperti argon) yang kedap udara.

    “Intinya pendekatan ‘green building’ bisa dimulai dengan solusi yang tidak selalu mahal, asal terintegrasi,” katanya menambahkan.

    Teladan swasta

    Totok juga menyebut contoh gedung Unilever yang memperoleh skor 92 poin dalam penilaian bangunan hijau, salah satu capaian tertinggi di Indonesia.

    Menurut dia, hal itu menunjukkan sektor swasta di Jakarta juga dapat memulai memberi teladan dalam penerapan standar ramah lingkungan.

    Sementara dari sisi regulasi, Totok menyatakan aturan pemerintah sudah cukup mendukung.

    Ia mengungkap bahwa izin mendirikan bangunan sudah diganti menjadi penilaian izin bangun yang dilakukan oleh tim ahli profesi.

    “Sekarang penilaian kelayakan bangunan dilakukan oleh tim ahli profesi. Jadi, pemerintah tinggal mengeluarkan sertifikat apabila sudah memenuhi standar. Ini lebih sejalan dengan praktik internasional,” katanya.

    Kemudian, Totok mengatakan keterlibatan industri pendingin dalam mempercepat penerapan bangunan hijau di Jakarta sejalan dengan kebutuhan mengurangi emisi karbon perkotaan.

    Dengan berbagai upaya itu, industri pendingin optimistis Jakarta dapat mempercepat adopsi bangunan hijau.

    Selain menekan konsumsi energi, langkah ini diharapkan mampu mengurangi polusi, meningkatkan kenyamanan kerja dan mendukung target pengurangan emisi nasional.

    “Rantai pasok sistem pendingin yang efisien harus menjadi perhatian. Dengan begitu, Jakarta bisa bersaing dengan kota-kota besar dunia dalam pengembangan ‘green building’,” ucap Totok.

    Katalis

    Sementara itu, sejalan dengan permintaan pendingin yang terus meningkat, para pelaku industri berharap pameran itu pada 22-25 September di JIExpo Kemayoran itu dapat menjadi katalis bagi percepatan implementasi bangunan hijau di Jakarta sekaligus memperkuat agenda transisi energi nasional.

    Direktur PT Pelita Promo Internusa, sekaligus penyelenggara pameran, Sofianto Widjaja, menyebutkan teknologi pendingin berperan strategis dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi energi di kawasan perkotaan dengan penerapan sistem tata udara yang efisien dan sesuai standar nasional.

    Ia mengungkap bahwa pameran edisi ke-10 itu akan menampilkan lebih dari 350 merek global dengan inovasi teknologi pendinginan dan tata ruang terbaru.

    “Kami ingin pameran ini menjadi platform strategis, tidak hanya pameran bisnis tetapi juga ajang mendorong kolaborasi untuk masa depan rendah karbon terutama di Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
    “Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
    Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
    “Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
    sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat

    Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat

    Jakarta (ANTARA) – Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR/MPR tersendat imbas adanya unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan UIN Jakarta, Selasa.

    Aksi itu mulai sekitar pukul 15.00 WIB sehingga membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat.

    Tampak mereka memenuhi badan jalan, bahkan dari empat lajur Jalan Gatot Subroto, hanya disisakan satu lajur saja yang bisa dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

    Petugas di lokasi pun tampak mengatur lalu lintas terutama untuk kendaraan yang akan menuju ke Slipi atau Grogol, agar kendaraan bisa terurai.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.

    Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama berlangsungnya unjuk rasa dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ucap Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan mahasiswa kembali gelar unjuk rasa di depan DPR/MPR

    Ratusan mahasiswa kembali gelar unjuk rasa di depan DPR/MPR

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan UIN Jakarta kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR untuk menagih janji pemerintah dan DPR terkait tuntutan 17+8.

    Ratusan mahasiswa tiba di depan Gedung DPR/MPR pada Senin sekitar jam 14.30 WIB, mereka berjalan kaki dari Gerbang Pemuda dan membuat lalu lintas di kawasan itu menumpuk.

    Mereka mengajak semua masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk bersama-sama menagih janji terkait tuntutan masyarakat 17+8 yang sudah dilayangkan satu pekan lamanya.

    Massa langsung berorasi setelah tiba di depan gerbang Gedung DPR/MPR, mereka menagih janji pemerintah dan DPR yang tak kunjung terealisasi.

    Hingga berita ini dilaporkan pada pukul 14.50 WIB, orasi pun masih berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan.

    Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain:

    1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil).

    2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.

    3. Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR.

    4. Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak.

    5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.

    6. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil.

    7. Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN.

    8. Pembebasan demonstran yang ditahan.

    Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 4.216 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa di Jakarta Pusat (Jakpus), baik di depan Gedung DPR/MPR maupun di lokasi lainnya

    “Kami ingin memastikan kegiatan (unjuk rasa) berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Susatyo.

    Menurut dia, terdapat sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa yang meminta izin untuk kembali menggelar unjuk rasa, baik di depan Gedung DPR/MPR maupun lokasi lain di Jakpus.

    Oleh karena itu, sambung dia, sebanyak 4.216 personel gabungan itu dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa, dengan perincian 2.852 personel disiagakan di kawasan Gedung DPR/MPR dan 1.364 personel di lokasi lainnya.

    “Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi Megapolitan 9 September 2025

    Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa demo 9 September dari kalangan mahasiswa memadati area gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , pukul 14.20 WIB massa melakukan
    long march
    dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto.
    Mereka berasal dari berbagai kampus, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang mengenakan almamater kuning serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan almamater biru.
    Massa datang dengan satu mobil komando yang dipasangi spanduk bertuliskan “SUARA RAKYAT”. Setibanya di depan gerbang utama Gedung DPR, mereka langsung menggelar orasi.
    “Hari ini kita pastikan kebenaran-kebenaran itu pasti untuk Indonesia,” seru salah satu mahasiswa dari atas mobil komando.
    “Kita bangkitkan semangat kita, kita rapatkan bariskan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan,” tambahnya disambut sorakan massa.
    Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung kinerja wakil rakyat.
    “Kita bersatu, kita bukan hanya masyarakat, kita bukan hanya mahasiswa. Kita berdiri bersama, betapa bobroknya mereka (DPR) di dalam sana,” ucap salah seorang orator.
    Massa tampak membawa bendera berbagai fakultas, bendera “One Piece”, serta sejumlah
    flyer
    dan spanduk.
     
    Sebuah
    banner
    berwarna merah-putih dengan tulisan “Menangkan Tuntutan Rakyat” juga terbentang di tengah kerumunan.
    Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan demo bertajuk “#RakyatTagihJanji” yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebut aksi akan diikuti ratusan orang.
    “Untuk estimasi massa pagi ini sekitar 300-350 orang ya,” kata Bima saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (9/9/2025).
    Jumlah peserta diperkirakan bertambah hingga siang hari. Massa terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, pukul 10.00 WIB, sebelum bergerak menuju Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.
    Aksi ini terbuka untuk masyarakat umum. BEM UI juga mengundang aliansi ojek
    online
    serta berbagai BEM kampus lain untuk bergabung.
    “Sejak kemarin, kami sudah berusaha menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” ucap Bima.
    Demo kali ini membawa “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disusun berdasarkan kajian akademis dari seluruh fakultas di UI serta kritik publik yang ramai di media sosial.
    Bima menegaskan, massa akan mendesak agar perwakilan DPR RI menemui mereka.
    “Rencananya, hasil kajian akan kami serahkan ke DPR RI. Massa aksi akan menunggu dan mendesak agar perwakilan DPR RI menemui mahasiswa,” ujar Bima.
    Tuntutan itu juga diramu dari berbagai sumber, termasuk suara netizen, petisi daring yang telah mendapat puluhan ribu dukungan, serta tambahan isu yang diangkat buruh dan kelompok masyarakat sipil lainnya dalam aksi sebelumnya.
    Kondisi lalu lintas di kawasan sekitar aksi terpantau padat. Dari Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Tentara Pelajar, antrean kendaraan mengular panjang. Klakson kendaraan terdengar bersahut-sahutan karena pengendara terhambat laju.
    Meski demikian, arus kendaraan masih bisa bergerak dengan pengaturan dari aparat kepolisian. Hingga pukul 14.50 WIB, massa masih berorasi dan mengibarkan bendera di depan gerbang DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya Megapolitan 9 September 2025

    Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat adanya lonjakan kasus campak pada awal September 2025.
    Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, terdapat 218 kasus campak dan 63 kasus rubella yang terkonfirmasi, tanpa adanya laporan kematian.
    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dalam seminar “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    “Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Ani, dikutip dari
    Antara
    .
    Ani menjelaskan, salah satu titik kasus terbanyak ditemukan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, dengan 38 kasus positif campak.
    Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Dinkes DKI bersama pemangku wilayah telah melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal sebagai bentuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
    “Jadi, kami hitung ada sekian anak yang harus dilakukan imunisasi untuk mencegah agar kasus campaknya tidak bisa meluas. Kami isolasi kasusnya supaya tidak meluas,” kata Ani.
    Target sasaran imunisasi massal mencapai 9.000 anak, dengan cakupan sekitar 77,22 persen hingga saat ini.
    Program imunisasi masih berlangsung. Imunisasi campak rubella diberikan tiga kali pada anak, yakni saat berusia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD.
    “Kalau di lingkungan kita ada bayi, balita yang berusia 9 dan 18 bulan, maka kita ajak, kita pastikan, kita dorong untuk mendapatkan imunisasi campak atau MR. Imunisasinya harus lengkap karena ini salah satu pencegahan yang sangat efektif,” tegas Ani.
    Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari genus Morbillivirus.
    Penularannya terjadi melalui udara, percikan batuk, sekresi hidung, atau kontak dengan benda yang terkontaminasi.
    “Penularannya cukup mudah dan cepat,” jelas Ani.
    Campak berpotensi menimbulkan komplikasi serius pada anak-anak, di antaranya:
    Karena itu, pencegahan melalui imunisasi dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) sangat penting dilakukan.
    Ani mengimbau masyarakat untuk membiasakan PHBS, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
    “PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungannya dibersihkan, dibiasakan mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun,” katanya.
    Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan atau setelah bepergian harus tetap dijaga, sebagaimana pola hidup sehat saat pandemi Covid-19.
    Selain itu, keluarga juga diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.
    “Kami sangat membutuhkan kerja sama dan peran serta masyarakat, mulai dari camat, lurah, RT, RW, PKK, tokoh agama, hingga pendidik di sekolah, untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat agar mendukung imunisasi campak rubella,” tutur Ani.
    Ani optimistis, melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat, penyebaran campak di Jakarta dapat ditekan.
    “Dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, anak-anak, masyarakat, dan lingkungan dapat terbebas dari penyakit campak di masa mendatang,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Tiba di Depan Gedung DPR RI, Mahasiswa Soraki DPR dan Polisi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Massa Tiba di Depan Gedung DPR RI, Mahasiswa Soraki DPR dan Polisi Megapolitan 9 September 2025

    Massa Tiba di Depan Gedung DPR RI, Mahasiswa Soraki DPR dan Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aksi bertajuk #RakyatTagihJanji tiba di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025) siang.
    Massa aksi berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
    Mereka datang dengan mengenakan almamater masing-masing setelah melakukan
    long march
    dari depan Gedung TVRI di Jalan Gerbang Pemuda sambil berorasi.
    Setibanya di depan gerbang DPR, Ketua BEM UI 2025, Atan, langsung menaiki mobil komando dan berorasi menggunakan pengeras suara. Ia menuding DPR tidak pernah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat.
    “Sorak
    huuu
    kepada mereka!” teriak Atan sambil menunjuk ke arah Gedung DPR. Seruan itu pun disambut riuh sorakan massa aksi.
    Atan juga menyinggung tindakan represif aparat kepolisian yang mewarnai gelombang aksi mahasiswa sejak Agustus lalu.
    Ia menyoroti jatuhnya korban jiwa akibat dugaan kekerasan aparat saat mengawal demonstrasi.
    “Sorak
    huuu
    kepada mereka yang berbaju cokelat di belakang!” katanya sambil menunjuk ke arah barisan polisi yang berjaga.
    Sorakan mahasiswa kemudian semakin memanas. Sejumlah massa meneriakkan kecaman langsung ke arah aparat.
    “Huuu! Pembunuh rakyat!” teriak mereka serentak.
    Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan rencana aksi pada 9 September 2025 bertajuk #RakyatTagihJanji.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebutkan aksi ini diikuti sekitar 500 mahasiswa dari UI dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
    Massa menuntut pemerintah memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat yang sebelumnya telah melewati tenggat waktu pada Jumat (5/9/2025).
    Pantauan di lapangan, kondisi lalu lintas di kawasan Senayan terpantau padat. Antrean kendaraan mengular dari Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Tentara Pelajar.
    Klakson kendaraan bersahut-sahutan karena laju terhambat. Meski demikian, arus lalu lintas masih bisa bergerak dengan pengaturan dari aparat kepolisian.
    Hingga pukul 14.50 WIB, massa aksi masih berorasi dan mengibarkan bendera di depan gerbang utama DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Mangkrak di Marunda Dimanfaatkan Warga untuk Jemur Padi hingga Serbuk Kelapa
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Jalan Mangkrak di Marunda Dimanfaatkan Warga untuk Jemur Padi hingga Serbuk Kelapa Megapolitan 9 September 2025

    Jalan Mangkrak di Marunda Dimanfaatkan Warga untuk Jemur Padi hingga Serbuk Kelapa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Empat ruas jalan yang mangkrak di samping Banjir Kanal Timur (BKT), Marunda, Jakarta Utara, dimanfaatkan warga untuk menjemur padi hingga serbuk kelapa.
    Empat ruas jalan tersebut terbentang di Jalan Inspeksi Timur dari Rorotan menuju ke Marunda.
    Namun, empat jalan tersebut masing-masing justru terpotong dan dipisahkan oleh persawahan.
    Di titik pertama, panjang jalan yang mangkrak ada sekitar 600 meter dan dimanfaatkan untuk tempat mangkalnya mobil Jaklingko.
    Selain itu, jalan pertama yang mangkrak juga sering dimanfaatkan para petani untuk menjemur padi.
    “Sementara karena belum digunakan, untuk jemur padi di situ,” ucap salah satu warga bernama Tamsari (65) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Selasa (9/9/2025).
    Sedangkan di titik kedua, jalan yang mangkrak sepanjang 500 meter dimanfaatkan warga untuk menjemur serbuk kelapa.
    “Ini buat tempat jemur apa pun, bubuk kelapa untuk minyak,” ucap warga lain bernama Masdira (55).
    Sedangkan di titik ketiga, jalan mangkrak yang dibangun baru sekitar 300 meter dan sudah ditumbuhi ilalang di kanan dan kirinya.
    Tak hanya itu, jalan ketiga yang mangkrak ini juga dimanfaatkan warga untuk menjemur bulu ayam.
    Tapi, sayangnya di titik ketiga ini justru terdapat banyak sampah.
    Sementara di titik keempat, jalan mangkrak yang dibangun baru sekitar 300 meter.
    Kondisi jalan keempat ini justru memprihatinkan, karena sudah dipenuhi ilalang dan banyak sampah.
    Di sisi lain, terlihat bermunculan beberapa bangunan semi permanen di jalan yang tak kunjung beroperasi ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.