Jenis Media: Metropolitan

  • Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pengemudi ojek daring (online/ojol) mengajak ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta di depan Gedung DPR/MPR untuk mengawal semua tuntutan rakyat.

    “Ingat kepada semua yang ada di sini untuk tetap kawal tuntutan rakyat,” kata seorang pengemudi ojol saat berorasi di tengah-tengah ratusan mahasiswa di Jakarta, Selasa.

    Pengemudi ojol itu terus berorasi dengan menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, seperti kebutuhan pokok yang terus melambung, lapangan pekerjaan sulit dan lain sebagainya.

    Pada orasi tersebut, pengemudi ojol juga menyampaikan bahwa masih banyak yang menyuarakan terkait manfaat unjuk rasa baik di media sosial maupun ruang publik.

    Padahal kata dia, unjuk rasa merupakan cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi agar dapat didengar oleh penguasa.

    Selain itu, pengemudi ojol tersebut juga mewanti-wanti kepada mahasiswa yang saat ini mengikuti aksi unjuk rasa, agar ketika kelak duduk dan menjabat sebagai anggota DPR maupun pejabat negara supaya terus memperjuangkan hak rakyat.

    “Kalian yang kelak menjadi pejabat, harus ingat apa yang diperjuangkan pada hari ini,” ujarnya.

    Hingga pukul 17.00 WIB, unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR masih terus berlangsung dan massa aksi bergantian berorasi di mimbar yang berada di atas mobil komando.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sistem tata udara efisien tekan risiko infeksi di rumah sakit

    Sistem tata udara efisien tekan risiko infeksi di rumah sakit

    Jakarta (ANTARA) – Sistem tata udara efisien dapat menekan risiko bagi pasien serta tenaga medis dari infeksi maupun paparan kualitas udara buruk di rumah sakit.

    “Sirkulasi udara yang sehat dan efisien menjadi salah satu faktor penting agar pekerja, pengunjung dan pasien terlindungi (dari paparan penyakit),” kata Wakil Ketua 1 Komunitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit dr. Afrina dalam konferensi pers Pameran Pendingin dan Tata Udara Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, dia menekankan bahwa ruangan isolasi, unit perawatan intensif, maupun ruang operasi harus memiliki standar ventilasi dan tekanan udara yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran bakteri maupun virus di dalam fasilitas kesehatan.

    Menurutnya, jika sistem tata udara di rumah sakit tidak memadai, risiko infeksi akan meningkat sehingga membahayakan pasien maupun tenaga medis.

    Afrina kemudian mengingatkan pengalaman saat pandemi COVID-19 yang dapat menjadi pelajaran penting untuk memperhatikan sistem tata udara rumah sakit karena dapat berperan langsung dalam mencegah penyebaran virus.

    “Kalau sistem ventilasi dan filtrasi tidak diperhatikan, ke depan nanti risikonya bisa jauh lebih besar dari yang sudah terjadi,” katanya.

    Ia menyebut tata udara sehat kini bahkan telah menjadi salah satu komponen penilaian akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

    Regulasi itu sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja di rumah sakit.

    “Keselamatan tenaga medis dan pengunjung harus dipastikan, sehingga lingkungan kerja di rumah sakit tidak malah menambah risiko baru bagi pekerja medis dan pasien,” ujarnya.

    Tata udara rumah sakit juga telah diatur dalam standar nasional pembangunan infrastruktur. Sejumlah standar tata cara perancangan sistem tata udara di bangunan, termasuk fasilitas kesehatan, masuk dalam Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 serta PP No. 16 Tahun 2021.

    Teknologi pendingin

    Sementara itu, Presiden American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) Indonesia Ferdian Lo menyebut teknologi pendingin hemat energi kini dapat mendukung kebutuhan keamanan dan efisiensi di rumah sakit.

    “Industri pendingin tidak hanya mengembangkan sistem yang lebih ramah lingkungan tapi juga dapat menjaga standar keselamatan dan kesehatan di banyak infrastruktur, terutama di rumah sakit,” ucapnya.

    Pameran Pendingin dan Tata Udara Indonesia 2025 di International Expo Kemayoran, Jakarta pada 24-26 September 2025 akan menghadirkan teknologi dan inovasi pendinginan serta tata udara terbaru bagi berbagai sektor dalam upaya transisi menuju bangunan rendah karbon.

    Ia menyebut, salah satu fokus pameran adalah menampilkan solusi tata udara untuk sektor kesehatan terutama di rumah sakit.

    “Jakarta menjadi etalase penting karena banyak rumah sakit besar berada di sini,” katanya.

    Ia berharap rumah sakit di Jakarta dan kota lain di Indonesia dapat mengimplementasikan teknologi dan inovasi yang dipamerkan demi mengurangi jumlah konsumsi energi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Yusril Temui Delpedro Marhaen dan 67 Tahanan Terkait Demo Jakarta

    Menko Yusril Temui Delpedro Marhaen dan 67 Tahanan Terkait Demo Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengunjungi rutan Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan 68 orang yang telah ditahan terkait aksi demonstrasi akhir Agustus lalu.

    Yusril mengatakan dari puluhan orang yang telah ditahan kepolisian itu, dirinya telah berdialog dengan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. 

    Khusus dengan Delpedro, Yusril mengaku telah berdialog cukup panjang. Dari dialog itu, Delpedro dengan tegas bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan penghasutan provokatif terkait demo itu.

    “Ya saya katakan kami menghormati itu walaupun polisi mengatakan cukup bukti, ada yang mengatakan tidak cukup bukti. Kami tunggu sampai pemeriksaan ini selesai,” ujar Yusril di Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).

    Dia mengatakan juga kepada Delpedro untuk harus siap apabila nantinya kasus dugaan penghasutan ini harus dibawa ke meja hijau. Pasalnya, Yusril memastikan bahwa proses hukum terhadap Delpedro bakal diawasi agar berada di koridor hukum yang benar.

    “Anda harus hadapi di pengadilan, hadapi proses itu, akan diawasi proses hukum itu supaya benar-benar berada dalam koridor hukum yang benar, dan hak asasi miliknya dihormati dan dijunjung tinggi,” imbuhnya.

    Selain Delpedro, Yusril juga telah mengunjungi puluhan tahanan lainnya, termasuk ada dua perempuan dan satu anak di bawah umur. Khusus anak di bawah umur, Yusril menyarankan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi agar dikembalikan ke keluarganya.

    Pada intinya, kunjungan ini dilakukan Yusril untuk memastikan bahwa kepolisian tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum 68 tahanan terkait aksi unjuk rasa tersebut.

    Di samping itu, eks Menteri Sekretaris Negara di era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga memastikan bahwa terhadap seluruh tahanan ini tidak ada yang disematkan pasal makar maupun terorisme.

    “Jadi semua ini mereka disangka berdasarkan pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal dalam UU ITE,” pungkasnya.

  • Polisi sebut Dansatsiber TNI ke Polda untuk laporkan Ferry Irwandi

    Polisi sebut Dansatsiber TNI ke Polda untuk laporkan Ferry Irwandi

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menyebutkan, bahwa tujuan kedatangan Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI, Brigjen JO Sembiring, ke Polda Metro Jaya adalah untuk mengkonsultasikan rencana melaporkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi ke penegak hukum.

    “Beliau (Brigjen Juinta Omboh) mau melaporkan Ferry Irwandi,” kata Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus di Jakarta, Selasa.

    Adapun Ferry Irwandi, kata Fian, hendak dilaporkan oleh Satsiber terkait dugaan pencemaran nama baik.

    “Pencemaran nama baik (terhadap) institusi,” kata Fian.

    Kendati demikian, Fian mengatakan dalam konsultasi itu bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik.

    “Nah, terus kita sampaikan, menurut putusan MK, institusi tak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” ujar Fian.

    Sebelumnya, sejumlah jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum pada Senin (8/9).

    Konsultasi itu terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh CEO Malaka Project Ferry Irwandi.

    Mereka adalah Dansatsiber TNI Brigjen JO Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma’aruf.

    “Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi,” kata JO Sembiring.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: TransJabodetabek Sukses Kurangi Macet Jakarta, Kecuali di TB Simatupang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Pramono: TransJabodetabek Sukses Kurangi Macet Jakarta, Kecuali di TB Simatupang Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: TransJabodetabek Sukses Kurangi Macet Jakarta, Kecuali di TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, layanan TransJabodetabek telah memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
    Namun, ada satu titik yang belum bisa teratasi, yakni kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang masih macet parah karena adanya proyek galian.
    “Inilah yang kemudian secara signifikan membuat mengurangi kemacetan di TransJabodetabek. Tetapi tidak mengarangi kemacetan di tempat yang paling horor namanya TB simatupang. Saya harus menyampaikan apa adanya,” ucap Pramono di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Pramono menjelaskan, saat ini terdapat enam rute TransJabodetabek yang sudah beroperasi.
    Salah satunya adalah rute perdana Alam Sutera–Blok M, yang awalnya dipandang sebelah mata namun kini terbukti efektif mengurangi volume kendaraan pribadi yang masuk Jakarta.
    “Saya jadi ingat ketika kita mulai yang pertama TransJabodetabek dari Alam Sutera ke Blok M. Pada waktu itu orang pasti memandang sebelah mata,” ujar Pramono.
    “Kemudian dari Pik 2 ke Blok M, Bogor ke Blok M, sampai orang bercanda dari mana saja kok ke Blok M,” lanjutnya.
    Pramono menegaskan, tujuan utama pengembangan layanan ini adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
    Menurut dia, kemacetan Jakarta sebagian besar dipicu arus masuk-keluar kendaraan dari daerah penyangga seperti Banten dan Jawa Barat.
    “Tetapi esensinya adalah kita mengurangi kemacetan yang terjadi, karena kita tahu bersama kemacetan yang terjadi di Jakarta itu pasti kontribusi ketika orang datang dan pulang dari daerah-daerah pendukung, Termasuk dari Banten, dari Jawa Barat dan sebagainya,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial Megapolitan 9 September 2025

    CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dana investasi PT Tani Group Indonesia (TaniHub).
    Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (3/9/2025). Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Nicko Widjadja, CEO BRI Ventures.
    “Penyidik Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan menahan tiga orang atas nama NW selaku CEO BRI Ventures, WG selaku mantan VP Investasi BRI Ventures, dan AAH selaku VP Investasi MDI Ventures 2021,” kata Kepala Kejari Jakarta Selatan, Iwan Catur Karyawan, dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/9/2025).
    Menurut Iwan, Nicko berperan sebagai pihak yang mengambil keputusan investasi yang mengalir ke TaniHub.
    “Peran dari NW adalah sebagai pihak yang memutuskan investasi secara melawan hukum dari BRI Ventures kepada TaniHub sebesar 5.000.000 dolar AS,” jelas Iwan.
    Adapun dua tersangka lain, WG dan AAH, diduga berperan penting dalam menganalisis proposal dan rencana investasi sehingga proses pencairan dana dapat berjalan.
    Hingga kini, penyidik Kejari Jakarta Selatan telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi. Selain itu, penyidik juga menyita empat bidang tanah yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Bandung sebagai bagian dari barang bukti.
    Sebelumnya, Donald Wihardja selaku Direktur PT MDI Ventures sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Juli 2025.
    Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan Ivan Arie Sustiawan, mantan Direktur Utama PT TGI, serta Edison Tobing, mantan Direktur PT TGI, sebagai tersangka.
    “Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tiga orang,” kata Kasi Pidsus Kejari Jakarta Selatan, Suyanto, dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
    Dalam kasus ini, Donald Wihardja disebut berperan menyetujui investasi, sementara Ivan Arie Sustiawan dan Edison Tobing diduga memanipulasi data perusahaan untuk mendapatkan dana investasi yang kemudian digunakan demi kepentingan pribadi.
    Total kerugian negara dalam perkara ini terkait dengan pencairan dana investasi PT MDI Ventures yang mencapai 25 juta dolar AS. Dana tersebut dikelola sejak 2019 hingga 2023.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub Megapolitan 9 September 2025

    Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengelolaan dana investasi oleh PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) pada PT Tani Group Indonesia (TaniHub) beserta afiliasinya periode 2019–2023.
    Tiga tersangka tersebut yakni CEO BRI Venture, Nicko Widjadja, Vice President of Investment BRI Ventures, William Gozali, dan Vice President of Investment MDI Ventures 2021, Aldi Adrian Hartanto.
    “Penyidik Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan menahan tiga orang atas nama NW sebagai CEO BRI Ventures, WG sebagai mantan VP Investasi BRI Ventures, dan AAH sebagai VP Investasi MDI Ventures 2021,” kata Kepala Kejari, Iwan Catur Karyawan, dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
    Nicko Widjadja dan Aldi Adrian Hartanto ditahan di Rutan Cipinang mulai pada 3-22 September 2025, sedangkan WG di Rutan Lapas Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim).
    Nicko berperan sebagai pihak yang memutuskan investasi secara melawan hukum dari BRI Venture kepada Tahihub sebesar USD 5.000.000. 
    Sedangkan William Gozali berperan sebagai Tim Investasi yang melakukan analisis atas proposal investasi dari BRI Venture. 
    Peran Aldi Adrian Hartanto selaku VP Of Investment MDI Venture 2021 melakukan anasisis atas rencana investasi PT MDI kepada Tanihub Group.
    Dalam perkara ini, penyidik juga menyita beberapa barang bukti yaitu handphone, melakukan penyitaan aset sebanyak 4 (empat) bidang tanah yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung.
    Penyidik sudah memeriksa lebih dari 50 saksi serta memeriksa ahli serta dilakukan beberapa kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti tambahan atas perkara tersebut. 
    “Selain itu juga terus dilakukan pelacakan aset ke pihak-pihak terkait,” kata dia.
    Sebelumnya, Ivan Ari Sustiawan (IAS) selaku mantan Direktur Utama PT Tani Group Indonesia (TaniHub) ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT MDI Donald Wihardja dan mantan Direktur PT TaniHub lainnya Edison Tobing pada 28 Juli 2025 lalu.
    Dalam perkara ini, peran Donald selaku Direktur PT MDI menyetujui investasi. Sedangkan peran Ivan dan Edison adalah memanipulasi data perusahaan dalam rangka mendapatkan dana investasi untuk kepentingan pribadi. 
    Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan TPPU dalam mencairkan dana investasi PT MDI Venture sebesar 25 juta Dolar Amerika Serikat. Dana investasi ini sudah dikelola sejak 2019 hingga 2023.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri pendingin dorong penerapan bangunan hijau di Jakarta

    Industri pendingin dorong penerapan bangunan hijau di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Industri pendingin dan tata udara dapat menjadi pendorong bagi percepatan penerapan konsep bangunan hijau (green building) di Jakarta karena teknologinya hemat energi.

    “Karena itu, pendinginan untuk masa depan rendah karbon perlu digaungkan. (Pendinginan dan tata udara) Bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan,” kata Director of Institutional Relations Green Building Council Indonesia (GBCI), Totok Sulistiyanto, dalam konferensi pers Pameran Teknologi Pendinginan dan Tata Udara Hemat Energi 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sektor pendingin menempati porsi terbesar dalam konsumsi energi bangunan di perkotaan, termasuk Jakarta, dengan penggunaan mencapai 50–70 persen pada gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

    Sementara itu, katanya, penerapan bangunan hijau di Jakarta tidak hanya soal teknologi baru yang mahal, melainkan bisa dilakukan dengan modifikasi sederhana namun terintegrasi.

    Ia mencontohkan proyek kantor rendah energi di Kementerian ESDM pada 2014 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

    Ia menyebut kawasan tersebut padat lalu lintas dan memiliki tingkat polusi serta kebisingan tinggi.

    Untuk menanggulangi masalah itu, Totok mengungkap salah satu langkah yang dilakukannya adalah dengan mengubah selubung bangunan dengan metode penggantian panel (repaneling).

    “Kacanya itu sudah lumayan bagus, tapi kami tambahkan panel kaca dengan film khusus di bagian dalam agar panas tidak masuk. Hasilnya energi turun 40 persen, bahkan saya juga cukup terkejut saat itu. Kebisingan juga berkurang signifikan dari 75 desibel menjadi di bawah 30 desibel,” ujarnya.

    Ia menekankan, cara sederhana itu relatif murah dibanding mengganti seluruh kaca gedung dengan teknologi “double glazing” karena harganya bisa dua kali lipat dari kaca biasa.

    Teknologi double glazing adalah teknologi konstruksi yang menggunakan dua lapis kaca pada jendela atau pintu, yang dipisahkan oleh sebuah celah udara atau gas inert (seperti argon) yang kedap udara.

    “Intinya pendekatan ‘green building’ bisa dimulai dengan solusi yang tidak selalu mahal, asal terintegrasi,” katanya menambahkan.

    Teladan swasta

    Totok juga menyebut contoh gedung Unilever yang memperoleh skor 92 poin dalam penilaian bangunan hijau, salah satu capaian tertinggi di Indonesia.

    Menurut dia, hal itu menunjukkan sektor swasta di Jakarta juga dapat memulai memberi teladan dalam penerapan standar ramah lingkungan.

    Sementara dari sisi regulasi, Totok menyatakan aturan pemerintah sudah cukup mendukung.

    Ia mengungkap bahwa izin mendirikan bangunan sudah diganti menjadi penilaian izin bangun yang dilakukan oleh tim ahli profesi.

    “Sekarang penilaian kelayakan bangunan dilakukan oleh tim ahli profesi. Jadi, pemerintah tinggal mengeluarkan sertifikat apabila sudah memenuhi standar. Ini lebih sejalan dengan praktik internasional,” katanya.

    Kemudian, Totok mengatakan keterlibatan industri pendingin dalam mempercepat penerapan bangunan hijau di Jakarta sejalan dengan kebutuhan mengurangi emisi karbon perkotaan.

    Dengan berbagai upaya itu, industri pendingin optimistis Jakarta dapat mempercepat adopsi bangunan hijau.

    Selain menekan konsumsi energi, langkah ini diharapkan mampu mengurangi polusi, meningkatkan kenyamanan kerja dan mendukung target pengurangan emisi nasional.

    “Rantai pasok sistem pendingin yang efisien harus menjadi perhatian. Dengan begitu, Jakarta bisa bersaing dengan kota-kota besar dunia dalam pengembangan ‘green building’,” ucap Totok.

    Katalis

    Sementara itu, sejalan dengan permintaan pendingin yang terus meningkat, para pelaku industri berharap pameran itu pada 22-25 September di JIExpo Kemayoran itu dapat menjadi katalis bagi percepatan implementasi bangunan hijau di Jakarta sekaligus memperkuat agenda transisi energi nasional.

    Direktur PT Pelita Promo Internusa, sekaligus penyelenggara pameran, Sofianto Widjaja, menyebutkan teknologi pendingin berperan strategis dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi energi di kawasan perkotaan dengan penerapan sistem tata udara yang efisien dan sesuai standar nasional.

    Ia mengungkap bahwa pameran edisi ke-10 itu akan menampilkan lebih dari 350 merek global dengan inovasi teknologi pendinginan dan tata ruang terbaru.

    “Kami ingin pameran ini menjadi platform strategis, tidak hanya pameran bisnis tetapi juga ajang mendorong kolaborasi untuk masa depan rendah karbon terutama di Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
    “Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
    Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
    “Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
    sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat

    Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat

    Jakarta (ANTARA) – Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR/MPR tersendat imbas adanya unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan UIN Jakarta, Selasa.

    Aksi itu mulai sekitar pukul 15.00 WIB sehingga membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat.

    Tampak mereka memenuhi badan jalan, bahkan dari empat lajur Jalan Gatot Subroto, hanya disisakan satu lajur saja yang bisa dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

    Petugas di lokasi pun tampak mengatur lalu lintas terutama untuk kendaraan yang akan menuju ke Slipi atau Grogol, agar kendaraan bisa terurai.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.

    Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama berlangsungnya unjuk rasa dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ucap Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.