Jenis Media: Metropolitan

Penampakan Tiga Pagar Beton di Laut Cilincing Megapolitan 12 September 2025

Penampakan Tiga Pagar Beton di Laut Cilincing
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kemunculan pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara, menuai polemik belakangan ini.
Banyak orang bertanya-tanya, siapa pemilik pagar beton tersebut dan diperuntuhkan untuk apa pembangunannya.
Seiring berjalannya waktu, pemilik pagar beton tersebut terungkap, yakni PT Karya Cipta Nusantara (KCN).
PT KCN sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait pembangunan pagar beton itu.
Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi mengatakan, pembangunan tiga pagar beton itu untuk dermaga yang akan difungsikan sebagai tempat bongkar muat berbagai jenis barang, termasuk batu bara curah.
“Apa yang dimaksud barang curah? Tentu ada batu bara, pasir, nanti kita bisa lihat. Lalu ada curah cair, yaitu CPO dan barang-barang semua yang ada,” ujar Widodo saat diwawancarai di Kawasan KCN, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/11/2025).
Pengamatan Kompas.com di lokasi, dari tiga dermaga yang dibangun, satunya sudah jadi secara keseluruhan.
Dermaga tersebut memiliki panjang kurang lebih 600 meter dan sudah dioperasikan.
Dermaga atau pier pertama ini diperuntuhkan sebagai tempat bongkar muat berbagai jenis barang seperti peti kemas, pipa berukuran besar, pasir, dan lain sebagainya.
Sementara untuk dermaga atau pier kedua, pembangunannya belum rampung sepenuhnya atau baru mencapai 70 persen.
Proses pembangunan pemasangan pondasi masih terus dilakukan di titik kedua ini. Sebab, pier kedua juga direncanakan akan memiliki panjang sekitar 600 meter.
Meski pembangunannya belum rampung sepenuhnya, sebagian area dermaga ini sudah dioperasikan.
Pier kedua ini, khusus diperuntuhkan untuk aktivitas bongkar muat barang curah seperti batu bara, minyak, dan lain sebagainya.
Di dermaga ini juga terlihat kapal-kapal tongkang yang tengah bersandar untuk menurunkan batu bara.
Di sisi lain, PT KCN juga membangun tembok setinggi empat meter di lokasi yang menjadi tempat penampungan batu bara curah.
Hal itu dilakukan agar debu-debu batu bara curah tidak beterbangan kemana-mana termasuk ke pemukiman warga.
Sementara dermaga ketiga masih dalam proses pembangunan hingga saat ini.
Dermaga ketiga ini lah yang sempat viral dan divideokan oleh salah satu pengguna Instagram.
Tiang-tiang pancang pun sudah mulai terlihat di area ini. Targetnya, pembangunan dermaga ketiga akan rampung pada 2026 mendatang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 20:22
47 anak putus sekolah di Jakarta Barat sudah kembali bersekolah

Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 47 anak yang putus sekolah di Jakarta Barat sudah kembali bersekolah di sejumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di wilayah tersebut.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Diding Wahyudin menyebutkan, jumlah awalnya 48, hanya satu di antaranya bukan lagi berusia anak.

“Sudindik Jakbar, berdasarkan DPRD, Dukcapil, Dinsos, camat, lurah, RT-RW, Dasawisma telah menjaring data siswa ATS (anak tidak sekolah) dan telah memverifikasi, mendaftarkan kembali ke sekolah sesuai dengan koordinasi orang tua siswa,” ujar Diding di Jakarta, Jumat.

Diding mengatakan, saat ini 47 anak itu sudah bersekolah secara bertahap di beberapa sekolah, antara lain di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 07 dan SKB 19.

“Per hari ini sudah tiga kali yang dibantu masuk sekolah lagi. 12 September ini yang ketiga. Jadi 47 anak ini per 12 September 2025 sudah tiga kali kita laporan. Kalau nanti ada lagi yang lapor belum sekolah, segera laporkan ke kami,” katanya.

Pihaknya menegaskan tidak ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Pemprov DKI siap membantu dan terus melakukan penjaringan/mencari anak yang putus sekolah agar kembali sekolah secara gratis.

“Kalau pun ke swasta kita bantu dengan KJP-nya, yang penting memenuhi persyaratan. Maka kita libatkan Dinsos dan sektor terkait lainnya, kita bantu juga prosedur pendaftaran KJP-nya,” katanya.

Kalau memang berhak untuk mendapatkan KJP dan kalau orang kurang mampu akan dibantu. “Kita bimbing apa yang menjadi persyaratannya, kita arahkan, yang jelas intinya gratis,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) masih menelusuri anak-anak yang putus sekolah di wilayah tersebut.

Hal itu menyusul temuan 48 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakbar, pada Kamis (14/8) lalu.

“Masih kita coba telusuri lagi, pelajari motifnya anak-anak itu putus sekolah. Kemudian kita fasilitasi,” kata Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (21/8).

Dia menyatakan, jangan sampai ada lagi anak sekolah yang benar-benar putus sekolah di Jakbar karena tidak difasilitasi.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/09/2025 20:12
Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih
Penulis
KOMPAS.com
– Rencana Penawaran Umum Perdana (
initial public offering
/IPO) Perumda Air Minum (PAM) JAYA sempat memicu keresahan publik. Kekhawatiran itu wajar karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak yang khawatir, bila pengelolaan air jatuh ke investor yang berorientasi laba, hak rakyat bisa terabaikan.
Namun, pengamat sekaligus Direktur Jakarta Institut, Agung Nugroho, menilai kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya beralasan.
Menurutnya, IPO bukan berarti pelepasan kendali atas sumber daya vital, melainkan peluang untuk memperkuat pelayanan air bersih di Jakarta.
“IPO PAM Jaya seharusnya dibaca bukan sebagai liberalisasi air, melainkan sebagai strategi memperkuat kapasitas perusahaan agar setiap warga Jakarta mendapat haknya: akses air bersih yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).
Agung menegaskan, hukum sudah jelas menempatkan air sebagai hak dasar rakyat.
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 yang menyebutkan air minum harus tersedia secara berkelanjutan, merata, dan terjangkau.
“Regulasi daerah, seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2022, mempertegas mandat itu dalam konteks Jakarta,” imbuh Agung.
Selain itu, kata dia, posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pemegang kendali menjadi faktor penting.
Selama Pemprov DKI Jakarta tetap menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki hak veto, arah kebijakan tidak akan bergeser dari mandat pelayanan publik.
Menurut Agung, IPO juga membuka pintu transparansi. Dengan status perusahaan terbuka, laporan keuangan dan kinerja harus diumumkan secara berkala.
Hal itu memberi ruang bagi publik dan pemegang saham untuk menagih akuntabilitas, sesuatu yang sulit didapat dari perusahaan tertutup.
“Tambahan modal dari IPO bisa mempercepat target layanan 100 persen. Tanpa suntikan dana segar, program perluasan jaringan akan tersendat, dan kelompok miskin tetap menjadi korban,” ucap Agung
Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya pagar pengaman. Antisipasi yang diperlukan antara lain membatasi kepemilikan asing, menetapkan aturan dividen dan tarif yang melindungi konsumen, serta memastikan klausul pelayanan publik masuk dalam anggaran dasar perusahaan.
Selain itu, pengawasan DPRD dan lembaga independen juga harus berjalan ketat agar pelayanan tetap berpihak pada masyarakat.
“Air adalah hak, bukan barang dagangan. Regulasi nasional hingga kebijakan daerah sudah cukup kuat untuk menjamin hal itu. Selama Pemprov DKI Jakarta mempertahankan kendali, publik tidak perlu khawatir,” kata Agung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 20:12
Penampakan Perumahan di Depok yang Pembangunannya Molor Dua Tahun Megapolitan 12 September 2025

Penampakan Perumahan di Depok yang Pembangunannya Molor Dua Tahun
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Puluhan unit rumah di dua blok perumahan kawasan Grogol, Limo, Kota Depok, pembangunannya molor hingga dua tahun.
Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Kamis (11/9/2025), area blok rumah yang tengah dibangun terlihat berderet yaitu blok 7-8. Keduanya berhadapan dengan empat blok Perumahan YH yang sudah berpenghuni.
Dua blok itu juga dihimpit dengan blok 5 dan 6 yang tampaknya baru rampung. Hal itu terlihat dari pagar perumahan hanya digantikan oleh jajaran seng untuk menutupi area dalam perumahan dan tepi jalan.
Di blok 7 dan 8, sebagian besar area jalan masih berupa tanah merah.
Di beberapa titik blok lainnya, area jalan sudah terdapat bebatuan kasar yang belum diratakan.
Setiap unit rumah yang ada di dua blok ini sebagian besar sudah berbentuk rangka rumah dan terpasang beton.
Namun, di beberapa unit terlihat baru sekitar pemasangan bata untuk dinding rumah.
Terdapat 2-3 unit rumah yang baru setengah jadi ini berlumut di area luar beton.
Salah seorang pembeli berinisial A mengaku khawatir unit rumah yang dibelinya sejak Oktober 2022 semakin di luar kondisi yang dijanjikan dalam kontrak.
“Takutnya tuh bangunannya jadi rusak, itu kan kena cuaca luar secara langsung kan. Jadi saya ada khawatirnya di situ juga,” ucap A kepada Kompas.com, Kamis.
A mengatakan, seharusnya proses serah kunci pada Oktober 2023 atau sekitar setahun sejak ditandatanganinya kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Namun, harapan itu sirna setelah mengetahui terdapat beberapa kondisi khusus termasuk permasalahan kontraktor.
“Jadi sekitar 50-70 persen itu progresnya dan itu sebenarnya terhitung lumayan cepat,” ujar A.
Setelah Juli 2023, A tidak lagi melihat kelanjutan pembangunan rumahnya. Persoalan ini baru disadarinya di tahun 2024 ketika berkumpul bersama beberapa pembeli unit lainnya.
“Nah habis itu, setelahnya tiba-tiba berhenti progresnya, kurang lebih sekitar Juli 2023 lah,” kata A.
“Dan yang bikin lebih mengkhawatirkannya adalah satu komplek perumahan pembangunan unit lainnya benar-benar berhenti gitu,” sambung dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 20:08
KKP Sebut Pemberian Izin Pagar Beton di Laut Cilincing Libatkan Pemprov DKI Megapolitan 12 September 2025

KKP Sebut Pemberian Izin Pagar Beton di Laut Cilincing Libatkan Pemprov DKI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memastikan penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara, sudah melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
“Sebenarnya dalam proses penerbitan KKPRL itu sendiri, ini juga kita melibatkan rekan-rekan Dinas Kelautan dan Perikanan DKI juga begitu ya,” ucap Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Fajar Kurniawan, saat konfersi pers di PT Karya Cipta Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).
Fajar mengatakan, sebelum diterbitkannya KKPRL pembangunan pagar beton tersebut, KKP sudah meminta masukan dari Dinas KPKP Jakarta.
“Tentu kita juga minta masukan karena tadi dari aspek tata ruang. Nah, dari tata ruang karena berada di dalam perairan Provinsi DKI maka kita minta bagaimana masukan dari rekan-rekan dari DKI dan sudah disampaikan bahwa itu zonanya juga sesuai,” ungkap Fajar.
Dianggap sudah memenuhi syarat, maka KKP pun memberikan izin untuk pembangunan pagar beton di Cilincing tersebut.
Fajar memastikan, akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembangunan itu.
“Baik dari Ditjen Penataan Ruang dan juga Ditjen PSDKP itu akan terus mengawasi, ya mengawal pelaksanaan, izin-izin yang sudah diterbitkan. Apakah itu sudah sesuai dengan apa, proposal yang disampaikan di awal, kemudian izin yang diterbitkan,” ucap Fajar.
Dengan pengawasan yang ketat, Fajar yakin, apabila ada penyelewengan dari pembangunan tersebut KKP bakal mengetahuinya dengan cepat.
Namun, sejauh ini, Fajar memastikan proses pembangunan pagar beton untuk dermaga yang dilakukan PT KCN sudah sesuai aturan yang ada.
Diberitakan sebelumnya, Kompas.com sudah mengamati kemunculan pagar beton laut tersebut sejak bulan Mei 2025.
Pagar beton laut yang terlihat dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing ketika itu masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
Kini, panjang beton yang menjorok dari daratan ke tengah laut tersebut kurang lebih sudah mencapai tiga kilometer.
Kemudian, sudah terdapat tiga pagar beton laut dengan panjang yang sama dan sudah beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 20:00
Kejari Ungkap Modus Korupsi Dana Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi Megapolitan 12 September 2025

Kejari Ungkap Modus Korupsi Dana Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi
Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com –
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, tahun anggaran 2024.
Penetapan tersebut dilakukan Kejari Kabupaten Bekasi pada Kamis (11/9/2025).
Empat tersangka tersebut adalah SH, selaku Pj Kepala Desa Sumberjaya periode 2023–2024, SJ, Sekretaris Desa Sumberjaya tahun 2024, GR, Kaur Keuangan Desa sekaligus operator Siskeudes, dan MSA, Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Ronal Thomas Mendrofa, menyampaikan bahwa SH diduga mengelola keuangan desa untuk perbaikan infrastruktur tahun 2024, namun banyak pekerjaan yang tidak sesuai aturan.
“Konstruksinya itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu ada yang fiktif, ada yang tidak dilakukan dan ada yang dilakukan tapi sudah dipotong,” ucap Ronal, Jumat (12/9/2025).
Menurut Ronal, sebelum pengerjaan konstruksi dimulai, para tersangka telah melakukan potongan sebesar 5–15 persen dari dana proyek.
Dana hasil potongan itu ditampung di perusahaan CV SH, lalu dibagi-bagikan.
“Dari hasil pemeriksaan ahli konstruksi, beberapa bangunan memang tidak sesuai spesifikasi dan RAB yang ada,” terangnya.
Dalam kasus ini, penyidik menyita 142 barang bukti, yang penyitaannya telah disahkan Pengadilan Negeri Cikarang.
Berdasarkan hasil audit, perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 2,5 miliar.
Namun, baru Rp 256 juta yang berhasil dikembalikan ke rekening penampungan barang bukti Kejari Kabupaten Bekasi.
“Total pengembalian yang sudah kami terima Rp 256 juta, sementara kerugian dalam LHP PKKN lebih dari Rp 2,5 miliar,” jelas Ronal.
Ia menambahkan, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
“Untuk sementara, penyidikan mengarah pada empat tersangka ini. Pengembangan tetap berjalan karena uang digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing,” ujarnya.
Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan menyeluruh.
“Tersangka ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan 29 saksi, empat orang ahli, dokumen, serta barang bukti yang diperoleh,” jelas Eddy.
Menurut Eddy, masing-masing tersangka memiliki peran dalam dugaan korupsi tersebut.
SH diduga menggunakan anggaran APBDes untuk kepentingan pribadi.
SJ tidak menjalankan tugasnya memeriksa bukti pertanggungjawaban pencairan anggaran, bahkan ikut menerima uang desa.
GR selaku Kaur Keuangan dengan sengaja membuat pertanggungjawaban seolah-olah benar sesuai RAB APBDes, padahal anggaran dipakai untuk kepentingan pribadi.
MSA bertindak sebagai penampung dana desa dan menyalurkannya kepada SH, SJ, dan GR.
Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 19:50
Banjir landa empat RT di Jaksel ketinggian capai lebih 1 meter

Jakarta (ANTARA) – Empat Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian muka air mencapai lebih satu meter usai curah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah tersebut.

“Kami mencatat saat ini genangan (banjir) terjadi di empat RT,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan kenaikan Pos Pantau Angke Hulu dan Pos Pantau Sunter menjadi Waspada/Siaga 3 pada Hari Jumat pukul 17.00 WIB.

Ketinggian muka air yang merendam empat RT di Jakarta Selatan (Jaksel) bervariasi, dari 90 centimeter (cm) hingga 1,4 meter.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Bina Marga.

Dikerahkan pula personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan.

“Selain itu kami memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” ujarnya.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non stop.

Berikut empat RT di Jakarta Selatan yang masih terdampak hingga pukul 19.00 WIB:

Kelurahan Cilandak Barat : 1 RT
Ketinggian : 90 cm
Penyebab : Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

Kelurahan Cilandak Timur : 3 RT
Ketinggian : 90 hingga 1,45 cm
Penyebab : Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/09/2025 19:46
Balita dan Ibu Hamil Jadi Korban Ledakan di Pamulang Megapolitan 12 September 2025

Balita dan Ibu Hamil Jadi Korban Ledakan di Pamulang
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Satu balita dan satu orang ibu hamil terluka akibat ledakan di Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (12/9/2025).
Ketua RT 03 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Astiawati mengatakan, dalam kejadian ini total ada tujuh korban luka-luka.
Dari jumlah korban tersebut, empat di antaranya merupakan satu keluarga, termasuk seorang balita berusia satu setengah tahun yang turut menjadi korban.
“Pak Agus, Ibu Rini, Rizky Aditya sama Intan itu (satu keluarga),” kata Astiawati saat ditemui, Jumat (12/9/2025).
Sedangkan satu korban lainnya, yakni seorang ibu yang sedang hamil, juga mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa asbes saat ledakan.
“Nah kalau Ibu Emi yang sedang hamil itu dia tertimpa asbes sehingga kepalanya bocor, tapi Alhamdulillah kondisi kehamilannya aman,” ujar dia.
Menurut Astiawati, ada satu korban yang mengalami luka bakar paling parah.
“Yang lebih parahnya lagi itu Pak Agus. Pak Agus dia itu hampir 99 persen luka bakarnya,” ucap dia.
Astiawati menjelaskan, sebagian besar korban saat itu sedang berada di dalam rumah ketika ledakan terjadi.
“Kalau Ibu Rini-nya di kaki sama di kepala, Bu Taslimah di kepala sama bahu karena dia kan kena reruntuhan tembok,” lanjut dia..
Diberitakan sebelumnya, terjadi ledakan di Jalan Talas II, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat (12/9/2025) pagi.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 05.15 – 05.30 WIB itu menyebabkan delapan rumah warga rusak dan tujuh orang mengalami luka-luka.
Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang menjelaskan dari delapan rumah tersebut, empat mengalami kerusakan berat sementara empat lainnya rusak ringan.
“Rumah yang rusak terdampak itu ada total ada 8 rumah, 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan,” ujar Victor.
Sementara Komandan Satuan Gegana Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kompol Nofriyansah usai pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
“Setelah dilakukan sterilisasi di TKP, tidak ditemukan unsur bom atau bahan peledak lainnya,” jelas Nofriyansah, Jumat.
Selain itu, tim khusus dari Satuan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir (KBRN) juga diturunkan untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan zat kimia berbahaya di sekitar titik ledakan.
“Kami juga mengerahkan tim KBRN untuk memastikan adanya kandungan kimia,” katanya.
“Selain itu, alat deteksi bahan peledak turut digunakan, dan hasilnya tidak ditemukan adanya unsur peledak,” tambah dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 19:43
Jaktim gencarkan “urban farming” untuk tekan inflasi

Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur menggencarkan pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) untuk menekan inflasi di Jakarta.

“Kami menggiatkan sosialisasi terkait ‘urban farming’ dan juga olahan, tanaman, yang bisa memberikan manfaat kepada warga dan menekan inflasi seperti cabai, bawang dan sayur-sayuran,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur, Taufik Yulianto.

Selain itu, kata dia saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menyoroti pentingnya “urban farming” di tengah masyarakat untuk membantu menghijaukan Kota Jakarta Timur.

“Kegiatan ini untuk mengurangi inflasi untuk mendukung kegiatan masyarakat dapat membeli dengan murah dan terjangkau dan memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di lingkungan sekitar kita,” ujar Taufik.

Sosialisasi “urban farming” merupakan kegiatan berkesinambungan yang berlangsung selama 10 kali dalam setahun. Hingga saat ini, sudah tujuh kali kegiatan digelar.

Taufik menyebutkan, sisa kegiatan akan dilakukan pada Oktober atau November mendatang.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi mereka dan dapat diterapkan di lingkungan, baik yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan,” katanya.

Sosialisasi ini diikuti para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Jati yang berjumlah 80 orang.

Mereka mengikuti sosialisasi tentang pemantauan dan evaluasi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangan.

Narasumber yang hadir, yakni Sri Hartini dari Suku Dinas KPKP yang memaparkan tema “urban farming” dan Siti Halimah dengan judul “Urban Fish Farming: Budidaya Perikanan di Pekarangan Rumah”.

Diharapkan materi budidaya pertanian dan perikanan yang diberikan dapat menambah ilmu atau inspirasi bagi warga, PKK, Penanganan Prasarana dan Sarana (PPSU) serta pengelola RPTRA mendapatkan pengetahuan yang mungkin selama ini belum mereka dapatkan.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/09/2025 19:34
Macet di Latumenten Bukan Cuma Gara-Gara Kereta, Warga Soroti Truk Kontainer Megapolitan 12 September 2025

Macet di Latumenten Bukan Cuma Gara-Gara Kereta, Warga Soroti Truk Kontainer
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Kemacetan di Jalan Latumenten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, menjadi masalah menahun yang hingga kini belum terselesaikan.
Salah satu titik perhatian utama adalah antrean kendaraan di perlintasan kereta api sebidang depan Stasiun Grogol.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencanangkan pembangunan jalan layang (
flyover
) Latumeten.
Meski begitu, sebagian warga menilai
flyover
tidak serta-merta mampu mengurai kemacetan di kawasan tersebut.
Oki (38), warga Jalan Latumenten III, menyebut kendaraan muatan besar seperti truk kontainer menjadi salah satu penyebab utama kemacetan.
Menurutnya, tidak adanya pembatasan jam operasional membuat jalan semakin padat pada waktu-waktu sibuk.
“Menurut saya sih truk kontainer itu juga ngaruh banget ke macet. Gede-gede gitu kan, pagi sama sore di jam rawan, mereka juga keluar. Makin parah (macetnya),” ujar Oki kepada
Kompas.com
, Jumat (12/9/2025).
Oki menambahkan, sebelumnya pemerintah pernah membatasi jam operasional truk besar hanya pada malam hari. Namun kebijakan tersebut kini tidak lagi berlaku.
“Saya puluhan tahun di sini. Kalau dulu mah dibatasin, malem jam 9 atau 10 baru bisa keluar. Pagi gantian lagi sama mobil biasa,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak lain ketika truk mogok di tengah kemacetan.
“Bayangin aja, sering tuh siang apa sore. Lagi macet, ada kereta, terus ada aja truk gede pada mogok. Karena kalau macet kan truk juga rawan mogok tuh,” imbuhnya.
Oki pun mempertanyakan alasan pemerintah yang mengklaim kebijakan pelonggaran jam operasional truk demi memperlancar logistik.
“Sekarang gini, kalau katanya kontainer lewat biar memudahkan suplai barang, mana buktinya? Harga bahan semuanya tetep mahal aja tuh. Mending malem aja lewatnya, daripada nambah macet, resiko juga buat mereka,” tegasnya.
Senada dengan Oki, Setiawan (34), seorang pengemudi ojek
online
yang biasa menunggu penumpang di sekitar perlintasan kereta, menilai truk kontainer memperparah kemacetan.
“Mereka kan truk kontainer itu gede, geraknya susah. Kalau pas ngelewatin rel di tengah macet tuh bikin macetnya makin parah,” ucap Setiawan.
Ia berharap pembangunan
flyover
bukan satu-satunya solusi.
“Kalau saya sih, mikirnya ya mungkin terurai, tapi gak banyak lah. Yang menurut saya penting juga itu, dibatasin truk-truk gedenya,” tambahnya.
Pemprov DKI sebelumnya mengumumkan rencana pembangunan flyover Latumeten di samping Stasiun Grogol, Jakarta Barat.
Kepala Sub Kelompok Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Mahendra, menyebut
flyover
akan dibangun sepanjang 380 meter dari sisi selatan hingga utara stasiun.
Nantinya, Jalan Latumeten hanya diprioritaskan untuk kendaraan umum seperti Transjakarta, Jaklingko, dan kereta Commuter Line.

Sementara itu, kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, akan dialihkan ke jalur
flyover
.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan konsep
skywalk
berbayar, mirip dengan yang ada di Bundaran HI.
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menyebut pembangunan
flyover
Latumeten akan dimulai pada Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada 2027.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 19:29