Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Polres Jakbar musnahkan 14,9 kg narkoba hasil pengungkapan tiga bulan

    Polres Jakbar musnahkan 14,9 kg narkoba hasil pengungkapan tiga bulan

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan sebanyak 8,7 kilogram sabu dan 6,2 kilogram ganja hasil pengungkapan kasus selama periode Mei hingga Agustus 2025.

    Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Vernal Armando di Jakarta Senin, menyebutkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari tiga laporan polisi dengan lima tersangka yang berhasil diamankan.

    “Pemusnahan ini adalah bagian dari kelengkapan tahap dua proses pelimpahan kejaksaan, sekaligus untuk memastikan barang bukti benar-benar tidak dapat disalahgunakan kembali,” kata Vernal.

    Sebelum dimusnahkan, kata Vernal, tim Laboratorium Forensik Mabes Polri terlebih dahulu memeriksa keaslian barang bukti.

    “Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan sabu menggunakan air aki, sementara ganja dimusnahkan melalui pembakaran hingga habis,” katanya.

    Vernal mengatakan, pemusnahan narkoba bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan masyarakat, terutama generasi muda dari bahaya laten narkoba.

    “Polres Metro Jakarta Barat berharap masyarakat terus berperan aktif dalam memberikan informasi serta bersama-sama menjaga lingkungan dari peredaran barang haram tersebut,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petugas disiagakan saat uji coba “pelican crossing” di Stasiun Cikini

    Petugas disiagakan saat uji coba “pelican crossing” di Stasiun Cikini

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan petugas disiagakan untuk mengatur lalu lintas saat uji coba penyeberangan pejalan kaki yang dikontrol lampu lalu lintas atau dikenal sebagai persimpangan pelikan (pelican crossing) di sisi timur Stasiun Cikini.​​​​​​​

    “Kita lihat dahulu, kalau ini efektif pasti permanen. Kita mengakomodasi semua pihak, baik itu pengguna kereta api, KAI, maupun warga sekitar,” kata Arifin di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, untuk durasi penyeberangan yaitu sekitar 10 sampai 12 detik. Pemprov DKI Jakarta juga menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP untuk mengantisipasi dampak lain dari uji coba tersebut.

    Ia mengatakan bahwa petugas Dishub bertugas mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi penumpukan atau kemacetan, terutama dari angkutan umum.

    Sementara petugas Satpol PP akan memastikan trotoar tetap tertib dari pedagang kaki lima (PKL) yang berpotensi mengganggu lalu lintas pejalan kaki.

    Arifin menyampaikan, uji coba ini akan berlangsung sekitar satu minggu sebelum diputuskan apakah pelican crossing akan dibuat permanen.

    Menurut dia, uji coba “pelican crossing” atau tempat penyebarangan orang disertai lampu lalu lintas khusus pejalan kaki ini sebagai respon atas banyaknya aduan dari penumpang kereta yang kerap melompati pagar untuk keluar-masuk stasiun.

    Karena akses resmi sebelumnya hanya tersedia di sisi utara dan selatan stasiun, sehingga sebagian penumpang memilih jalur pintas dengan memanjat pagar di area tengah.

    Arifin menyampaikan bahwa “pelican crossing” ini dibuat sebagai langkah cepat untuk mengurangi kebiasaan penumpang yang memanjat pagar.

    “Kita coba ambil salah satu solusi, yang hari ini kita uji-cobakan, kita buat pelican crossing, buat penyeberangan orang keluar masuk stasiun,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab sosialisasi program Wolbachia cegah DBD di Kepulauan Seribu

    Pemkab sosialisasi program Wolbachia cegah DBD di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menyosialisasikan program Wolbachia sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di daerah kepulauan tersebut.

    “Kegiatan sosialisasi ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk pencegahan terkait penyebaran penyakit DBD di wilayah Kepulauan Seribu,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaeni di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hari ini pihaknya melakukan edukasi kepada puluhan Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang digelar di Gedung Mitra Praja, Jakarta Utara. Mobilisasi ini merupakan komitmen Pemkab Kepulauan Seribu untuk menekan penyebaran DBD.

    “ASN ini nanti akan menyampaikan pesan dari program ini kepada masyarakat dan juga ikut berperan dalam menyukseskan program ini.

    Menurut Aceng, kesadaran dan pengetahuan tentang penyebaran DBD di wilayah Kepulauan Seribu perlu dilakukan secara luas agar bisa mencegah penyebaran penyakit menular tersebut.

    “Tergetnya jelas agar tidak ada lagi kasus di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu drg Wenny Ichwaniah mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkuat pengetahuan tentang penyakit DBD.

    Menurut dia, penyebaran DBD bisa berdampak pada kematian sehingga perlu menjadi perhatian dan diantisipasi semua pihak.

    “Kabupaten Kepulauan Seribu menyiapkan langkah melalui Wolbachia yang diharapkan bisa menekan penyebaran DBD,” kata dia

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan program penanggulangan DBD dengan nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia di Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Oktober 2024.

    Kecamatan Kembangan dipilih sebagai lokasi pertama pelepasan atau penyebaran nyamuk ber-Wolbachia karena memiliki angka kasus DBD tertinggi pada 2023 dengan tingkat insiden (incidence rate) 54,1 per 100.000 penduduk.

    Adapun kasus DBD di Jakarta pada Januari hingga Maret 2025 ini sebanyak 1.416 kasus atau turun dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 1.729 kasus. Kasus DBD terus melandai hingga Mei mendatang atau tak setinggi tahun lalu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gulkarmat Jaktim ingatkan pentingnya jaga instalasi listrik dan gas

    Gulkarmat Jaktim ingatkan pentingnya jaga instalasi listrik dan gas

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur mengingatkan masyarakat untuk menjaga instalasi listrik dan gas dari potensi kebakaran rumah tangga.

    “Mayoritas penyebab kebakaran masih dari listrik dan gas. Dari data kami, listrik menempati sekitar 50 persen kasus kebakaran,” kata Kepala Sektor Gulkarmat Pulogadung Edi Parwoko usai apel Deklarasi Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) di Kantor Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin.

    Edi menyebut, banyaknya kasus terjadi biasanya karena instalasi listrik yang sudah tua, penggunaan kabel bertumpuk, hingga peralatan elektronik yang tidak sesuai standar.

    Sementara pada tabung gas, masalah umumnya muncul akibat selang atau regulator yang tidak terpasang dengan benar.

    “Pemeriksaan sederhana bisa mencegah kebakaran besar. Jangan menunggu sampai ada percikan api atau bau gas baru bertindak,” ujar Edi.

    Dia mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan instalasi listrik dan memastikan penggunaan instalasi listrik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

    “Penggunaan listrik itu harus standar SNI. Kalau bebannya besar harus menggunakan kabel besar juga, tidak bisa beban besar dipaksakan dengan kabel kecil. Selain itu, penyambungan kabel juga harus benar,” paparnya.

    Selain korsleting listrik, kebakaran juga kerap dipicu kebocoran tabung gas elpiji, oleh karena itu agar setiap dapur memiliki ventilasi yang memadai.

    “Kalau ada kebocoran gas, sebaiknya ada ventilasi supaya gas bisa langsung keluar, bukan justru masuk ke dalam ruangan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Edi menjelaskan, objek kebakaran yang tercatat bukan hanya rumah tinggal. Beberapa kasus justru terjadi di instalasi listrik luar gedung seperti kabel-kabel internet dan kabel listrik di tiang jalan.

    “Jadi data kebakaran bukan hanya perumahan, tapi seluruhnya. Ada juga kebakaran dari instalasi luar gedung dan bahkan dari tumpukan sampah,” kata Edi.

    Edi berharap, kesadaran masyarakat akan keselamatan semakin meningkat, sehingga angka kebakaran di Jakarta Timur dapat ditekan dari tahun ke tahun.

    Berdasarkan data Gulkarmat Sektor Pulogadung, selama 2023 terdapat 51 kasus kebakaran. Rinciannya, Kayu Putih 12 kasus, Pulogadung (5), Jati (7), Jatinegara Kaum (6), Cipinang (3), Pisangan Timur (3), dan Rawamangun (15).

    Lalu, selama 2024 kasus kebakaran mengalami sedikit kenaikan menjadi 53 kasus dengan rincian Kayu Putih 13 kasus, Pulogadung (7), Jati (5), Jatinegara Kaum (3), Cipinang (2), Pisangan Timur (5), dan Rawamangun (18).

    Awal tahun 2025 hingga saat ini terdapat 34 kasus dengan rincian Kayu Putih 10 kasus, Pulogadung (6), Jati (5), Jatinegara Kaum (1), Cipinang (1), Pisangan Timur (4), dan Rawamangun (7).

    Adapun Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) berkomitmen rutin memantau kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap wilayah sebagai langkah pencegahan risiko kebakaran.

    “Pasti kami akan selalu memonitor setiap minggunya bagaimana perkembangan masyarakat punya APAR itu sudah sejauh mana untuk meminimalkan risiko kebakaran,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin.

    Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar).

    Menurut Munjirin, kepemilikan APAR menjadi hal penting karena mampu menekan potensi kebakaran sejak dini.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono harap solusi atasi macet TB Simatupang tak hanya jangka pendek

    Pramono harap solusi atasi macet TB Simatupang tak hanya jangka pendek

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap penyelesaian dalam mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang tak hanya sementara atau bersifat jangka pendek.

    “Saya mengharapkan penyelesaian untuk TB Simatupang tidak hanya bersifat temporary. Maka, untuk itu saya minta bulan Oktober proyek yang dilakukan oleh pemerintah bisa diselesaikan. Dan mudah-mudahan akan selesai,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah siap melakukan evaluasi usai uji coba penggunaan tambahan satu lajur di gerbang tol Fatmawati 2 pada 15-19 September 2025.

    Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan di sekitar Stasiun MRT Fatmawati dan Jalan TB Simatupang.

    “Untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan. Kita melakukan uji coba sampai dengan hari Jumat,” kata Pramono.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan hasil dari uji coba tersebut akan di evaluasi apakah memberikan dampak yang signifikan pada kelancaran lalu lintas.

    Dengan begitu, belum tentu satu lajur tambahan di gerbang Tol Fatmawati 2 akan langsung dioperasikan normal setelah uji coba rampung dilakukan.

    Adapun uji coba dilakukan pada lajur paling kiri dari gerbang Tol Fatmawati 2, tanpa mengenakan biaya pada pengguna tol. Masyarakat dari Jalan Fatmawati yang akan menuju Lebak Bulus juga tetap dapat menggunakan jalan eksisting.

    Syafrin mengatakan pengelola jalan tol bersedia membuka satu lajur di gerbang tol tersebut untuk kanalisasi lalu lintas dari arah Fatmawati menuju off ramp Lebak Bulus.

    Uji coba dilaksanakan pada 15-19 September 2025, pukul 17.00-20.00 WIB. Hal ini karena merujuk pada data Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa volume kendaraan yang tinggi pada jam sibuk (peak hours) tersebut.

    Syafrin menyampaikan, kebijakan tersebut berlaku hanya untuk kendaraan roda empat. Tidak berlaku untuk kendaraan roda dua atau kendaraan lebih dari roda empat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi kerahkan 4.562 personel amankan aksi unjuk rasa di Jakarta

    Polisi kerahkan 4.562 personel amankan aksi unjuk rasa di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengerahkan 4.562 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, Senin.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, menyebut sejak Senin pagi, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih terpantau aman dan kondusif.

    “Sejak pagi ini situasi masih aman terkendali. Polda Metro Jaya hadir 24 jam di lapangan, seluruh anggota melaksanakan tugas preventif, edukasi, hingga penegakan hukum,” kata Ade Ary di Jakarta, Senin.

    Ade Ary menegaskan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengamanan aksi secara humanis.

    “Yang menyampaikan pendapat itu saudara-saudara kita, adik-adik kita, bahkan anak-anak kita. Karena itu pengamanan harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Jangan sampai melukai hati masyarakat, tetapi justru melayani dengan penuh ketulusan,” kata dia.

    Polda Metro Jaya juga mengapresiasi para penanggung jawab aksi yang sudah berkomunikasi jauh hari sebelum pelaksanaan. Informasi terkait jumlah massa, atribut, rute, hingga materi aksi sangat membantu koordinasi lintas instansi.

    “Koordinasi itu penting sekali. Kami bisa siapkan pengamanan bersama Kodam Jaya, Marinir, Pemprov DKI, Dishub, Damkar, tenaga medis, hingga Mabes Polri. Terima kasih atas kerja samanya,” kata Ade Ary.

    Polda Metro Jaya memastikan masyarakat tidak perlu khawatir menjalankan aktivitas di Ibu Kota. Polisi juga menyiapkan layanan darurat 110 yang aktif 24 jam dan bebas pulsa.

    “Kami siap dihubungi. Masyarakat akan langsung terhubung dengan polres setempat atau eskalasi ke Polda Metro Jaya bila dibutuhkan. Intinya, kami hadir di lapangan 24 jam untuk masyarakat,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Panggil 5 Saksi terkait Kasus Dugaan Korupsi PT Inhutani V

    KPK Panggil 5 Saksi terkait Kasus Dugaan Korupsi PT Inhutani V

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 saksi terkait perkara dugaan korupsi Pengelolaan Kawasan Hutan di Kawasan Inhutani V. 

    Mereka adalah Yuliana Wijaya selaku Sekretaris PT Silva Inhutani Lampung (Sungai Budi Group); Sudirman Amran selaku pihak swasta yang menjabat sebagai Manager Accounting PT Paramitra Mulia Langgeng; Ong Lina selaku bidang keuangan pada perusahaan Silva Inhutani Lampung dan Paramitra Mulia Lampung sejak tahun 1996; Novi dan Michael pihak dealer mobil.

    “Hari ini Senin (15/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Kawasan Inhutani V,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Budi menyampaikan materi pemeriksaan dapat dijelaskan setelah para saksi menjalani pemeriksaan. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung yang melibatkan PT Inhutani (INH) V. 

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung yang melibatkan PT Inhutani V. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (14/8/2025).

    Ketiga tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Inhutani V (INH), Dicky Yuana Rady (DIC); Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), Djunaidi (DJN); dan staf perizinan SB Grup, Aditya (ADT).

    Dalam rangkaian peristiwa, PT Inhutani V memiliki hak pengelolaan areal hutan di Lampung seluas ±56.547 hektare, dengan ±55.157 hektare di antaranya berkerjasama dengan PT PML melalui perjanjian kerja sama (PKS). 

    Pada 2018, PT PML sempat mengalami masalah hukum karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan dana reboisasi. Namun, pada 2023, Mahkamah Agung pada memutuskan PKS tersebut tetap berlaku.

    Kedua perusahaan kembali melanjutkan kerja sama pada 2024. PT PML diketahui mengalirkan dana miliaran rupiah kepada PT INH, termasuk Rp100 juta untuk keperluan pribadi Dicky. Dicky menyetujui perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) yang mengakomodasi kepentingan PT PML.

    Kemudian pada 2025, Dicky meneken kontrak Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Inhutani V yang ditujukan untuk PT PML. Tepat bulan Juli 2025, Dicky meminta satu unit mobil baru kepada Djunaidi, yang kemudian dipenuhi. 

    Pada Agustus 2025, Aditya mengantarkan uang SGD189.000 atau setara Rp2,4 miliar dari Djunaidi untuk Dicky di Kantor Inhutani, bersamaan dengan proses pembelian mobil Jeep Rubicon merah senilai Rp2,3 miliar.

  • Kebakaran rumah di Kelurahan Kramat Jakpus berhasil dipadamkan

    Kebakaran rumah di Kelurahan Kramat Jakpus berhasil dipadamkan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat berhasil memadamkan api yang menghanguskan enam unit rumah di kawasan padat penduduk Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, pada Senin siang.

    “Untuk kebakaran sudah selesai kami tangani,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk itu terjadi pada Senin siang sekitar pukul 11.20 WIB, yang diduga karena korsleting listrik.

    Pihaknya menerjunkan sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dengan jumlah petugas sebanyak 85 orang untuk memadamkan api yang melalap bangunan rumah tersebut.

    Kebakaran tersebut dapat dikendalikan kurang dari satu jam yaitu pada pukul 12.00 WIB, sehingga tidak meluas ke hunian lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian.

    “Kebakaran menghanguskan enam unit rumah yang dihuni 17 jiwa,” ujarnya.

    Berdasarkan keterangan saksi mata, kata dia, mereka melihat asap tebal dari belakang rumahnya, lalu minta tolong ke warga sekitar untuk memadamkan dengan alat seadanya.

    “Namun, tidak berhasil dan api semakin membesar kemudian warga lainnya menghubungi Damkar,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di Kejagung

    Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut proyek perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) yang menyeret dari anak dari pengusaha Jusuf Hamka.

    Namun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum bisa mengemukakan duduk perkara dari kasus dugaan rasuah tersebut. Pasalnya, kasus tersebut masih penyelidikan dan baru sebatas permintaan klarifikasi.

    Adapun, salah satu pihak diketahui telah dimintai keterangan adalah anak bos emiten Jalan Tol CMNP Jusuf Hamka yakni Fitria Yusuf. Dia diperiksa pada Jumat (12/9/2025).

    “Itu masih sebatas permintaan klarifikasi keterangan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna saat dihubungi, Senin (15/9/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah mengungkap sejumlah persoalan dalam pengerjaan proyek pengembangan proyek Jalan Tol Ruas Cawang-Tanjung Priok- Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit oleh CMNP.

    Dalam dokumen BPK yang diterima Bisnis itu telah mengungkap bahwa penambahan lingkup berupa pengembangan jalan Tol Ancol Timur-Pluit diduga tidak sesuai ketentuan.

    “Tol Ancol Timur-Pluit [Elevated] dalam penyelenggaraan Jalan Tol Ruas Cawang-Tanjung Priok- Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit tidak sesuai ketentuan,” tulis BPK dalam temuannya dikutip Senin (15/9/2025).

    Tidak sesuai ketentuan itu mulai dari persetujuan perubahan lingkup kepada PT CMNP dilakukan secara langsung tanpa melalui proses pelelangan.

    Alhasil, persetujuan itu tidak dapat diyakini keabsahannya dan kelayakannya yang mengakibatkan Pemerintah tidak mendapatkan skema investasi terbaik.

    Kemudian, proses pengadaan tanah instansi dinilai berlarut-larut sehingga mengakibatkan adanya potensi kenaikan biaya investasi yang mempengaruhi tarif dan masa konsesi.

    Adapun, emiten tol milik Jusuf Hamka ini juga dinilai telah tidak memenuhi target saat menyelesaikan pelaksanaan konstruksi pada kuartal II/2022.

    “PT CMNP tidak memenuhi target penyelesaian pelaksanaan konstruksi pada kuartal II/2023 sehingga pemerintah tidak dapat segera mendapatkan manfaat jalan tol,” dalam dokumen audit BPK.

    Adapun, hasil pemeriksaan itu juga mempersoalkan terkait dengan tindakan BPJT dan BUJT yang menyerahkan rekapitulasi dan pertanggungjawaban realisasi biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) yang tidak diyakini kewajarannya dan tidak dapat diuji. 

    Atas temuan itu, BPK menghasilkan sejumlah rekomendasi atas proyek ini. Salah satunya merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar melakukan evaluasi terhadap penunjukan PT CMNP di proyek jalan tol Ancol Timur-Elevated.

    “Melakukan evaluasi ulang atas penunjukan langsung kepada PT CMNP terkait penambahan lingkup berupa pengembangan jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc. [Ancol Timur-Elevated],” tulis BPK.

  • APAR dinilai efektif tekan kasus kebakaran di Kecamatan Pulogadung

    APAR dinilai efektif tekan kasus kebakaran di Kecamatan Pulogadung

    Jakarta (ANTARA) – Kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dinilai efektif menekan kasus kebakaran di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dalam tiga tahun terakhir.

    “Harusnya memang kepemilikan APAR ini efektif bagi warga meskipun belum semuanya memiliki. Sehingga masih ada kejadian yang harus ditangani oleh petugas,” kata Camat Pulogadung Syafrudin Chandra usai apel Deklarasi Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) di Kantor Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin.

    Chandra menyebut, Kecamatan Pulogadung menjadi salah satu wilayah yang rawan kebakaran. “Ya, Pulogadung termasuk daerah yang rawan kebakaran. Sehingga kehadiran APAR ini membantu menekan kasus kebakaran,” ujarnya.

    Berdasarkan data Gulkarmat Sektor Pulogadung, selama 2023 terdapat 51 kasus kebakaran. Rinciannya, Kayu Putih 12 kasus, Pulogadung (5), Jati (7), Jatinegara Kaum (6), Cipinang (3), Pisangan Timur (3), dan Rawamangun (15).

    Lalu, selama 2024 kasus kebakaran mengalami sedikit kenaikan menjadi 53 kasus dengan rincian Kayu Putih 13 kasus, Pulogadung (7), Jati (5), Jatinegara Kaum (3), Cipinang (2), Pisangan Timur (5), dan Rawamangun (18).

    Awal tahun 2025 hingga saat ini terdapat 34 kasus dengan rincian Kayu Putih 10 kasus, Pulogadung (6), Jati (5), Jatinegara Kaum (1), Cipinang (1), Pisangan Timur (4), dan Rawamangun (7).

    “Kejadian yang belum lama di Pulogadung itu sampai 126 tabung di RW 10 itu. Dan 126 tabung berasal dari warga, bukan dari petugas yang bawa. Sehingga kebakaran yang sempat terjadi bisa selesai di tempat,” jelas Chandra.

    Warga Kayu Putih RW 05 sekaligus anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Maskurila (40) usai apel deklarasi Gerakan Masyarakat punya APAR (Gempar) di Kantor Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (15/9/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Sementara itu, warga Kayu Putih RW 05 sekaligus anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Maskurila (40) menilai, program Gempar bermanfaat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran.

    “Memang bagus ya untuk ke depannya. Jadi kita bisa antisipasi kebakaran, sehingga warga tidak takut lagi untuk menggunakan APAR,” kata Maskurila usai mengikuti deklarasi Gempar.

    Maskurila mengaku sudah memahami cara penggunaan APAR setelah mengikuti demonstrasi yang digelar dalam kegiatan sosialisasi.

    “Tadi kan ada demonya, jadi kita sudah tahu semua untuk membuka dan menggunakannya,” ucapnya.

    Menurutnya, gerakan ini efektif karena memberikan keberanian kepada masyarakat dalam menghadapi kebakaran skala kecil.

    Meski FKDM tidak secara langsung melakukan sosialisasi, Maskurila menilai kegiatan yang dilakukan pemerintah bersama kelurahan sudah cukup membantu.

    Sejumlah kelurahan di Jakarta Timur juga sudah memiliki APAR yang bisa digunakan untuk penanggulangan awal kebakaran.

    Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, sekitar 922 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sejak tanggal Januari 2025 hingga pertengahan Juli 2025.

    Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, mencapai 260 kasus. Lalu disusul oleh Jakarta Timur sebanyak 242 kasus.

    Objek terbakar dengan intensitas paling tinggi yakni bangunan perumahan 345 kejadian, bangunan umum dan perdagangan 197 kejadian, dan kendaraan 42 kejadian.

    Sebanyak 61 persen diduga karena masalah listrik, baik komponen listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pemasangan yang kurang memenuhi standar operasi maupun kelalaian masyarakat mengelola listrik pada saat di rumah dan kantor.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.