Marak Balap Liar, Dishub Bekasi Akan Pasang Rumble Strip di Depan Kantor Wali Kota
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi berencana memasang r
umble strip
atau pita penggaduh di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
Langkah ini diambil menyusul maraknya aksi balap liar di depan Kantor Wali Kota Bekasi yang sempat viral di media sosial.
Video aksi balap liar tersebut diunggah oleh akun Instagram @yoga_2d pada Minggu (7/9/2025).
Kepala Dishub Kota Bekasi Zeno Bachtiar mengatakan pemasangan
rumble strip
diharapkan dapat mengurangi aktivitas balap liar di kawasan tersebut, meski status Jalan Ahmad Yani adalah jalan nasional yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Jadi jalan itu merupakan jalan nasional, sebenarnya penanganannya ada di pusat ya, tapi kita akan pasang
rumble strip
, pita penggaduh agar setidaknya mengurangi aktivitas balap liar,” ujar Zeno, Senin (15/9/2025).
Zeno menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima Prmkot Bekasi, selain balap liar, kawasan tersebut juga kerap dijadikan ajang perjudian dan pesta minuman keras.
“Dijadikan juga arena judi, minuman keras, dan lain-lain itu informasi yang kita terima,” ucapnya.
Ia menjelaskan balap liar biasanya berlangsung pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan remaja.
Dishub bersama aparat terkait juga berkomitmen meningkatkan pengawasan di Jalan Ahmad Yani untuk mencegah aksi serupa terulang.
“Kalau pengawasan lapangan kita sudah lakukan beberapa kali, sering Dishub, Satpol PP, kemudian Kecamatan Bekasi Selatan, kemudian rekan-rekan polisi dan TNI,” kata Zeno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-

Polri Ajukan Red Notice Buron Kasus TPPU Cheryl Darmadi ke Interpol
Bisnis.com, JAKARTA — Divhubinter Polri menyatakan telah mengirimkan pengajuan red notice terkait tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Cheryl Darmadi ke Interpol.
Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko mengemukakan pengajuan red notice itu langsung dikirimkan ke markas pusat Interpol di Lyon, Prancis.
“Untuk IRN [Interpol Red Notice] Cheryl Darmadi sudah kami ajukan ke Lyon, Markas Besar Interpol,” ujar Untung saat dimintai konfirmasi, Senin (15/9/2025).
Untung menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu respons dari Interpol terkait pengajuannya tersebut. Nantinya, jika pengajuan diterima maka Interpol bakal mengumumkan red notice itu ke negara yang sudah terafiliasi.
“Nanti yang menerbitkan Red Notice pihak Markas Besar Interpol untuk diketahui oleh seluruh Interpol Member Country,” pungkasnya.
Kejagung telah menetapkan Cheryl Darmadi selaku Dirut PT Asset Pacific dan ketua yayasan Darmex sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU pada Kamis (2/1/2025).
Secara total, korps Adhyaksa telah menyita total yang secara rupiah sebesar Rp6,8 triliun dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha di Indragiri Hulu, Riau.
Adapun, uang hasil tindak pidana itu diduga dialirkan atau disamarkan ke holding perkebunan Duta Palma Group, yakni PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific holding yang bergerak di bidang properti.
-
/data/photo/2025/09/15/68c7ebd135180.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dua Petugas Damkar Terluka saat Padamkan Kebakaran 34 Rumah di Senen Megapolitan 15 September 2025
Dua Petugas Damkar Terluka saat Padamkan Kebakaran 34 Rumah di Senen
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dua petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat terluka saat berupaya memadamkan api yang membakar 34 rumah warga di Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025) dini hari.
Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan, kebakaran terjadi di Jalan Pasar Senen Dalam sekitar pukul 02.00 WIB.
Petugas berhasil melakukan pendinginan hingga pukul 04.00 WIB, dan api dinyatakan benar-benar padam pada 09.26 WIB.
“Dua orang petugas terluka akibat kebakaran,” kata Asril dilansir dari
Antara
, Senin.
Ia menjelaskan, satu petugas mengalami retak pada tangan kanan sehingga masih menjalani perawatan, sedangkan satu petugas lain hanya mengalami luka memar dan menjalani rawat jalan.
Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personel dikerahkan untuk mengatasi api yang melahap puluhan rumah tersebut.
Akibat kebakaran, 214 jiwa dari 70 kartu keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.
Asril menduga kebakaran dipicu korsleting. Proses pemadaman juga sempat terhambat karena akses jalan menuju lokasi sangat sempit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pram minta ojol dan taksi tak berhenti dekat penyeberangan Cikini
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar kendaraan, seperti ojek online (ojol) serta taksi untuk tidak berhenti atau parkir di dekat penyeberangan pejalan kaki yang dikontrol lampu lalu lintas atau persimpangan pelikan (pelican crossing) Stasiun Cikini.
“Jadi, Alhamdulillah, sekarang sudah terselesaikan (permasalahannya). Tapi saya tadi meminta nggak boleh ada yang parkir di sini apakah itu ojol, taksi, atau apapun,” kata Pramono usai meninjau pelican crossing di sisi timur Stasiun Cikini, Senin.
Untuk itu, dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia juga meminta agar jika terdapat kendaraan yang melanggar peraturan, masyarakat dapat segera melaporkannya untuk ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, dia berharap agar pelican crossing di Stasiun Cikini itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan tingginya pagar menuju Stasiun Cikini sehingga menyulitkan mereka untuk memasuki stasiun tersebut karena hanya memiliki satu pintu akses masuk.
Di sisi lain, Pramono mengungkapkan fasilitas pelican crossing itu merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam merespon setiap aduan dari masyarakat.
“Karena memang ketika melihat begitu, problemnya simpel tapi tidak segera diselesaikan, saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan dan juga dengan asisten pembangunan untuk ini segera diselesaikan,” tutur dia.
Seperti diketahui, uji coba penerapan pelican crossing dan pembukaan pagar pada akses masuk Stasiun Cikini itu menyesuaikan jam operasional kereta commuter, yaitu pukul 05.00-24.00 WIB.
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan selain menyiapkan pelican crossing dengan lampu lalu lintas pengamannya, Pemprov DKI juga akan mengerahkan petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan dengan lancar dan aman.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Ini langkah Sudinkes tangani KLB campak di Kapuk Jakbar
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat melakukan sejumlah langkah penanganan terkait temuan 38 kasus campak yang masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kelurahan Kapuk, Cengkareng.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudinkes Jakarta Barat Arum Ambarsari memaparkan langkah pertama, yakni penguatan pengawasan di wilayah Jakarta Barat dengan tata laksana kasus berupa pemantauan kontak erat serta pengiriman spesimen campak.
“Kemudian, pelaksanaan Outbreak Respon Imunisasi (ORI) dan imunisasi kejar,” kata Arum melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, kata dia, mengingat campak merupakan penyakit yang dapat menular melalui udara, seperti percikan cairan dari mulut, sekresi hidung serta sentuhan dengan benda terkontaminasi, maka warga perlu melakukan sejumlah langkah pencegahan.
Pihaknya pun menganjurkan untuk segera melakukan vaksinasi campak rubella sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Lalu, menerapkan perilaku hidup bersih sehat dan datang ke fasilitas kesehatan jika bergejala ruam,” ujar Arum.
Dia menambahkan terkait KLB campak di wilayah Kapuk, masyarakat diimbau agar lebih waspada.
“Harus khawatir kalau belum imunisasi. Jadi, anaknya segera diimunisasi dan terapkan perilaku hidup bersih sehat,” ucap Arum.
Sampai dengan saat ini, KLB campak masih terkonfirmasi di wilayah Kelurahan Kapuk, sementara wilayah lainnya masih dianalisis.
“Saat ini masih di Kapuk, wilayah lain menunggu hasil analisis. Untuk yang KLB, ya,” pungkas Arum.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sebanyak 218 kasus campak per awal September 2025, ditambah dengan 63 kasus rubella, tanpa ada kematian di wilayah Kota Jakarta.
“Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam seminar bertema “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa.
Dia menyebutkan kasus tersebut, di antaranya ditemukan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng dengan total 38 total kasus positif campak.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Polda Metro Jaya terus buru dalang kericuhan di balik unjuk rasa
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih terus memburu dalang kericuhan di balik unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Jakarta beberapa waktu lalu.
Hingga Senin (15/9), kepolisian telah masuk ke tahap penyidikan terkait kerusuhan unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu. Sejumlah tersangka penghasutan pun terus didalami, termasuk Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen.
“Sudah tahap penyidikan. Masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya. Dari Bapak Kapolda Metro Jaya, komitmen akan mengusut tuntas dan mengungkap siapa dalang di balik kericuhan atau kerusuhan beberapa hari yang lalu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin.
Dia pun menegaskan kerusuhan serta perusakan fasilitas umum yang terjadi saat unjuk rasa beberapa waktu lalu itu diawali dengan hasutan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
“Temuan penyidik, rangkaian peristiwa kerusuhan tersebut, di antaranya diawali adanya hasutan. Sehingga akhirnya mempengaruhi beberapa orang untuk melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum, melempar, merusak fasilitas umum, membakar, melempar kendaraan. Nah ini yang terus didalami,” ujar Ade Ary.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan orang-orang yang telah ditangkap oleh kepolisian bukanlah pendemo, melainkan para perusuh yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
“Jadi, yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo. Ini harus berkali-kali kami sampaikan supaya masyarakat paham bahwa yang kami amankan dalam hal ditangkap, yang kami tangkap itu adalah perusuh, perusak, ya, pembakar, mengganggu ketertiban umum yang menyebabkan adanya gangguan pidana yang merugikan orang lain,” tutur Ade Ary.
Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
“Silakan menyampaikan aspirasi, ada tata caranya, ada aturannya, ada hal-hal yang dilarang juga. Sebagai warga negara yang patuh hukum, tentunya kita juga semua bekerja sama untuk mewujudkan situasi Kamtibmas, silahkan,” ungkap Ade Ary.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Polda Metro Jaya sediakan posko pengaduan orang hilang pascaunjuk rasa
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan posko laporan orang hilang pascaaksi unjuk rasa yang berada di Aula Satiaha Prabu, Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut posko itu dibentuk sejak sepekan lalu sebagai atensi Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri terhadap masyarakat yang tengah mencari keluarga yang hilang pascaunjuk rasa.
“Kesiapsiagaan Polda Metro Jaya dalam hal ini membentuk posko pengaduan itu 24 jam. Nomor hotline-nya ada 0812-8559-9191. Posko ini siap menerima laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan keluarga,” ujar Ade Ary kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Menurut dia, posko itu tidak hanya menerima laporan orang hilang tetapi memberikan informasi terkait temuan korban serta hasil identifikasinya.
“Sehingga posko ini diharapkan betul-betul dapat mempercepat proses pencarian orang hilang dan dapat mempercepat memberikan kepastian kepada keluarga, orang tua, yang saudara, anak, dan kerabatnya hilang,” tutur dia.
Lebih lanjut, kata Ade Ary, posko itu juga dibentuk dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari Komnas HAM, Pemprov DKI Jakarta dan instansi lainnya.
“Sampai dengan jam 10.15 WIB belum ada laporan yang kami terima terkait dengan orang hilang. Silakan bagi masyarakat yang merasa ada keluarganya yang hilang di wilayah hukum Polda Metro Jaya, jangan ragu untuk melapor. Kami akan bantu untuk mencari, menelusuri,” kata Ade Ary.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2022/01/26/61f08139b5081.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/09/15/68c7e53f09888.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
