Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas TB Simatupang Dimulai, Sejumlah Akses Putaran Masih Dibuka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan TB Simatupang pada Senin (15/9/2025) sore.
Uji coba ini akan berlangsung hingga 19 September 2025 setiap pukul 17.00–20.00 WIB.
Berdasarkan skema yang diterapkan, putaran balik di kawasan Poins Square ditutup. Pengendara yang hendak berputar diarahkan menggunakan
u-turn
Ciputat Raya di depan gedung FedEx.
Pantauan
Kompas.com
pukul 17.15 WIB menunjukkan arus kendaraan di sekitar Poins Square masih ramai.
Sejumlah kendaraan dari arah Jalan Adiaksa tetap melintas, namun belum terlihat petugas Dishub maupun kepolisian yang berjaga di lokasi.
Sementara itu, di Simpang Fatmawati, petugas Dishub, Satpol PP, dan polisi lalu lintas tampak siaga.
Mobil patroli Dishub juga disiagakan di tepi jalan. Beberapa petugas mengarahkan kendaraan roda empat yang hendak berputar agar masuk ke lajur tol.
Berbeda dengan Poins Square, arus putar balik di Simpang Fatmawati masih dibuka.
Di kawasan tersebut, spanduk informasi rekayasa lalu lintas juga terpasang, berisi pemberitahuan uji coba jalur khusus kendaraan roda empat di Gerbang Tol Fatmawati 2.
“Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas Gate Tol Fatmawati 2 Tanggal 15-19 September 2025 Pukul 17.00-20.00 WIB. Khusus kendaraan roda 4 (empat) yang akan menuju Lebak Bulus dapat menggunakan 1 (satu) lajur paling kiri Gate Tol Fatmawati 2, tidak dipungut biaya,” bunyi keterangan di spanduk tersebut.
Suara klakson kendaraan masih ramai terdengar, terutama di titik kemacetan Jalan RA Kartini menuju Jalan Taman Cilandak Raya.
Banyak pengemudi ojek
online
yang menjemput penumpang di lokasi tersebut sehingga arus lalu lintas tersendat. Petugas Dishub dan satpam berupaya mengurai kepadatan dengan menertibkan kendaraan.
Selepas titik tersebut, arus kendaraan di Jalan RA Kartini relatif lebih lancar.
Berikut rincian rekayasa lalu lintas TB Simatupang yang berlaku pada 15–19 September 2025 pukul 17.00–20.00 WIB:
1. Penambahan Jalur Tol
2. Penutupan Akses dan Putar Balik
3. Rute Alternatif
Pengendara dari Antasari, Cilandak, atau Kampung Rambutan menuju Pondok Labu disarankan menggunakan jalur Tol Desari–Off Ramp Andara–Jalan Andara Raya–Jalan Margasatwa–Jalan Pondok Labu Raya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/09/15/68c7f96f05b13.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas TB Simatupang Dimulai, Sejumlah Akses Putaran Masih Dibuka Megapolitan 15 September 2025
-

Bupati resmikan Dapur Pemenuhan Gizi MBG di Pulau Kelapa
Jakarta (ANTARA) – Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan meresmikan Dapur Pemenuhan Gizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, yang akan melayani 1.860 penerima manfaat setiap harinya.
“Yang paling penting adalah evaluasi menu yang disajikan agar kualitas gizi anak-anak terus meningkat,” kata Fadjar di Jakarta, Senin.
Keberadaan dapur tersebut diharapkan dapat memberi manfaat luas bukan hanya bagi siswa, tetapi juga orang tua.
Selain itu, menurut dia, program MBG juga dapat membantu orang tua, terutama yang kerap memberikan uang jajan kepada anak-anak mereka.
“Kami berharap kegiatan ini bermanfaat bagi adik-adik kita, bagi orang tua, dan wali murid di kabupaten setempat,” ujar Fadjar.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulau Kelapa Abdul Rasyid mengatakan jumlah penerima manfaat di dapur gizi tersebut mencapai 1.860 orang.
Untuk operasional sehari-hari, sambung dia, dilakukan oleh 30 relawan yang bertugas secara bergiliran, mulai dari Senin hingga Jumat.
Beberapa sekolah yang mendapat layanan SPPG, antara lain RA Al-Falah, RA Miftahul Jannah, SPS BKB PAUD Merah Putih, SPSN BB Rakit Tiang, SPS BKB PAUD 02 Pulau Kelapa, SPSN BB Insan Utama, TKN Pulau Kelapa 01, SDN 01 Pulau Kelapa, SDN 02 Pulau Kelapa, dan MIN 17 Pulau Kelapa.
“Kami berharap dapur ini selalu beroperasi dengan baik, menjaga kualitas makanan, dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat penerima makanan bergizi gratis,” ucap Abdul.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Imigrasi Jaksel ungkap kasus dokumen paspor palsu dan WNA “overstay”
Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (Jaksel) mengungkap kasus dokumen paspor yang dipalsukan serta warga negara asing (WNA) yang melebihi izin tinggal (overstay).
“Kanim Jaksel mengungkap dua kasus penting, yaitu sindikat pemalsuan dokumen untuk pembuatan paspor RI serta penindakan tegas terhadap WNA pelanggar izin tinggal,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Bugie Kurniawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Dia memaparkan WNA asal Pakistan berinisial MA (35) mengajukan permohonan paspor RI menggunakan dokumen yang diduga asli, namun ternyata palsu.
Kemudian, terungkap hasil pemeriksaan bahwa MA tidak memiliki izin tinggal sah dan telah membayar Rp8 juta kepada seorang WNA Pakistan berinisial A untuk membantu pembuatan paspor.
“MA kini ditahan di Ruang Detensi Kanim Jaksel dan dijerat Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta,” ujar Bugie.
Selain itu, petugas Kanim Jaksel juga menindak WNA asal Nigeria berinisial UCV (25) yang terbukti melebihi izin tinggal (overstay) selama 72 hari.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui UCV tidak lagi tinggal di alamat sesuai izin tinggal dan tidak memahami identitas sponsornya.
“Sesuai Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011, UCV dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan,” ucap Bugie.
Pengungkapan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto yang menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas aparatur keimigrasian.
Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada, tidak mudah tergiur tawaran jasa pembuatan dokumen instan yang tidak sah, serta aktif melaporkan indikasi pelanggaran hukum keimigrasian.
“Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sindikat pemalsuan dokumen masih beroperasi dan upaya melanggar izin tinggal terus terjadi. Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian,” tegas Bugie.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/15/68c7ce6599fa7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Tangsel Siapkan Rp 600 Juta untuk 20 Rumah Korban Ledakan Gas di Pamulang Megapolitan 15 September 2025
Pemkot Tangsel Siapkan Rp 600 Juta untuk 20 Rumah Korban Ledakan Gas di Pamulang
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 juta untuk memperbaiki rumah warga yang terdampak ledakan tabung gas elpiji di Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, pada Jumat (12/9/2025).
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, bantuan tersebut akan dialokasikan untuk 20 rumah warga dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga total.
“Kira-kira kebutuhan dananya hampir Rp 600 juta. Nantinya akan kami upayakan pembangunannya melalui APBD, Baznas Tangsel, atau dari CSR,” ujar Benyamin kepada
Kompas.com,
Senin (15/9/2025).
Menurut Benyamin, perbaikan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, bantuan dari Baznas Tangsel dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) difokuskan untuk memperbaiki rumah rusak ringan yang ditargetkan mulai bulan ini.
Adapun perbaikan rumah rusak berat dan total akan menggunakan anggaran dari APBD Kota Tangsel.
“Kami dorong bantuan dari Baznas dan CSR untuk rehat ringan pada bulan ini, selanjutnya dari APBD untuk rusak total dan berat,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Tangsel juga menanggung biaya kontrakan sementara bagi warga yang rumahnya tidak bisa ditempati. Biaya tersebut ditanggung Dinas Sosial Kota Tangsel dan tidak termasuk dalam anggaran Rp 600 juta.
“Semua sudah menempati kontrakan. Biayanya dari Dinas Sosial dan di luar yang Rp600 juta itu,” ucap Benyamin.
Sementara itu, hasil penyelidikan sementara Detasemen Gegana Brimob Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa ledakan dipicu oleh kebocoran gas elpiji yang terakumulasi di dalam ruangan tertutup.
“Hasil olah TKP menunjukkan ledakan gas disebabkan akumulasi gas dalam ruangan tertutup yang terpicu percikan api,” kata Kompol Nofriyansah, Komandan Satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya.
Tim penyelidik menemukan regulator gas dalam kondisi rusak dan dililit isolasi hitam, tabung gas dalam keadaan kosong, serta tuas kompor dalam posisi terbuka.
“Tidak ditemukan adanya residu bahan peledak di lokasi kejadian,” ujar Nofriyansah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/15/68c7cee62d286.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
20 Rumah Terdampak Ledakan di Pamulang Akan Diperbaiki Pemkot Tangsel Megapolitan 15 September 2025
20 Rumah Terdampak Ledakan di Pamulang Akan Diperbaiki Pemkot Tangsel
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan akan memperbaiki rumah-rumah warga yang terdampak ledakan tabung gas elpiji 12 kilogram di Jalan Talas II, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan terdapat 20 rumah yang mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut.
“Ada 20 rumah yang terdampak, dari mulai rusak total, berat, hingga ringan,” ujar Benyamin kepada
Kompas.com
, Senin (15/9/2025).
Pemkot Tangsel memperkirakan kebutuhan dana untuk memperbaiki rumah-rumah terdampak mencapai Rp 600 juta.
Dana tersebut akan diupayakan melalui berbagai sumber, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tangsel, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kira-kira kebutuhan dananya hampir Rp 600 juta, dan akan kami upayakan pembangunannya melalui APBD, Baznas Tangsel, atau dari CSR,” kata Benyamin.
Menurut dia, perbaikan akan dilakukan secepat mungkin, dengan prioritas pada rumah yang mengalami kerusakan ringan.
“Secepatnya, kami dorong dulu bantuan dari Baznas dan CSR untuk rehat ringan pada bulan ini, selanjutnya dari APBD untuk rusak total dan berat,” jelas dia.
Selain perbaikan rumah, Pemkot Tangsel juga menanggung biaya kontrakan sementara bagi warga terdampak yang rumahnya tidak bisa ditempati.
“Semua sudah menempati kontrakan, biayanya dari Dinas Sosial dan di luar yang Rp 600 juta,” ujar Benyamin.
Sementara itu, hasil penyelidikan sementara Detasemen Gegana Brimob Polda Metro Jaya menyebutkan ledakan berasal dari kebocoran tabung gas elpiji yang terakumulasi di dalam ruangan tertutup.
“Hasil olah TKP menunjukkan ledakan gas disebabkan akumulasi gas dalam ruangan tertutup yang terpicu percikan api,” kata Komandan Satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya Komisaris Nofriyansah.
Tim penyelidik menemukan regulator gas dalam kondisi rusak dan dililit isolasi hitam, tabung gas kosong, serta tuas kompor dalam posisi terbuka.
“Tidak ditemukan adanya residu bahan peledak di lokasi kejadian,” ujar Nofriyansah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/09/15/68c7ebd135180.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2019/07/16/5d2d6d7a48885.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

