Di Balik Rak Buku, Pustakawan RPTRA Jaktim Rangkap Tugas Demi Literasi Anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menjadi pustakawan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ternyata bukan hanya soal merapikan rak atau menjaga koleksi buku agar tetap rapi.
Di balik tugas utamanya, pustakawan di RPTRA juga memikul tanggung jawab tambahan, mulai dari menjaga kebersihan kawasan, menyapu, mengepel, hingga menata tanaman.
Hal ini disampaikan oleh Tiara, pustakawan RPTRA Mutiara Rawa Binong, Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang sudah mengabdi sejak 2017.
Ia menuturkan, bersama lima rekannya, mereka terbiasa saling membantu mengerjakan berbagai tugas.
“Di sini ada enam orang, semuanya kami saling mengerjakan bareng-bareng. Misalnya saya enggak ada, bisa diganti sama teman yang lainnya. Saya juga harus tahu pekerjaan teman yang lainnya, ya, Palugada (apa yang lu mau, gue ada),” kata Tiara saat ditemui, Rabu (17/9/2025).
Meski terbiasa mengerjakan banyak hal, Tiara berharap ke depan jumlah pengelola RPTRA bisa ditambah agar perpustakaan dapat lebih terkelola dengan baik.
“Harapan kami pengelolaannya ditambah karena kayak ada beberapa RPTRA perpustakaan yang mungkin ini lebih banyak kegiatannya,” jelasnya.
Ia ingin pustakawan bisa lebih fokus mengembangkan minat baca masyarakat melalui berbagai kegiatan.
“Pengennya kami bisa fokus di perpustakaan untuk mengembangkan minat baca. Jadi perpustakaan enggak hanya buat baca doang, tapi kami ngajak orang untuk memperdayakan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan,” tambahnya.
Bagi Tiara, kecintaannya pada dunia buku dan literasi menjadi alasan untuk tetap bertahan mengabdi. Baginya, buku bukan sekadar benda mati, melainkan pintu menuju pengetahuan.
“Saya motivasinya, walaupun di mana pun saya berada, saya pengen memajukan literasi atau perpustakaan itu. Enggak cuman buku doang, buku tanpa kita ini enggak bisa hidup, itu cuma benda mati,” ucapnya.
Saat ini, Tiara bersama rekan-rekannya masih berstatus Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dengan gaji setara Upah Minimum Regional (UMR).
Ia berharap suatu saat bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski sadar jalannya tidak mudah.
“Masih PJLP, perpanjang kontrak setiap tahun. Harapannya ya diangkat lah jadi PPPK minimal ya. Kalau masalah gaji, kita setiap bulannya itu UMR, enggak ada tambahan lainnya,” jelasnya.
“Terus kalau ya pengennya juga minimal kontraknya tiga tahun sekali. Tapi ya balik lagi, kita sudah setiap tahun itu tanda tangan pakta integritas, di mana itu kita tidak boleh menuntut untuk ditunjuk sebagai ASN,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/09/17/68caa6b06c96f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Di Balik Rak Buku, Pustakawan RPTRA Jaktim Rangkap Tugas Demi Literasi Anak Megapolitan 17 September 2025
-
/data/photo/2025/09/17/68cabef8e9217.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Data Penerima Sekolah Rakyat di Tangsel Disorot, DPR Temukan Indikasi Salah Sasaran Megapolitan 17 September 2025
Data Penerima Sekolah Rakyat di Tangsel Disorot, DPR Temukan Indikasi Salah Sasaran
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti persoalan data penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Tangerang Selatan (Tangsel).
Selly menduga masih banyak siswa yang tercatat dalam kategori desil satu dan dua—yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin—justru berasal dari keluarga mampu.
“Kalau yang kami perhatikan, banyak anak-anak yang mohon maaf tadi kan sempat dilihat desil 1 dan desil 2 tetapi dengan rumahnya ternyata sudah layak. Nah itu kan harus dicek di lapangan,” ujar Selly saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangsel, Serpong Utara, Rabu (17/9/2025).
Menurut Selly, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait akurasi dan validasi data penerima manfaat program sosial.
Ia mencontohkan, di sejumlah daerah lain pernah ditemukan keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi namun tetap tercatat sebagai miskin.
“Keluarga mereka ada yang mohon maaf ya, kategorinya masih keluarga mampu. Dan tentu ini harus menjadi penyikapan yang sangat serius ya dari Kementerian Sosial,” katanya.
Saat ini, penentuan status desil berada di bawah kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN), bukan lagi di Kementerian Sosial.
Namun, Selly menilai sistem tersebut justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Yang harusnya mereka tetap di desil satu atau desil dua dengan kategori miskin, sekarang berubah menjadi desil lima dan enam. Sementara orang-orang kaya justru masuk di desil satu dan dua,” jelasnya.
Dengan adanya permasalahan tersebut, Selly mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemutakhiran data agar tidak lagi terjadi salah sasaran.
Ia juga meminta pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam proses validasi.
“Jangan sampai data yang tidak sesuai justru merugikan anak-anak dari keluarga miskin yang seharusnya berhak,” ucap Selly.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bina Marga perbaiki JPO rusak di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat
Jakarta (ANTARA) – Dinas Bina Marga DKI Jakarta memperbaiki sejumlah kerusakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Daan Mogot kilometer 11, Jakarta Barat.
“JPO ini masih dalam renovasi,” kata Kasudin Bina Marga Jakarta Barat Darwin Ali di Jakarta, Rabu.
Ia mengakui, kondisi JPO itu pada beberapa bagian rusak dalam beberapa bulan belakangan.
Sementara itu, petugas perbaikan JPO, Petrus Pasaribu menyampaikan bahwa timnya sudah melakukan pengerjaan selama tiga bulan.
“Sekarang ini lagi proses pemasangan tapak pelat untuk di bawah jembatan,” ujar Petrus.
Petrus menjelaskan, pelat-pelat JPO itu telah rusak dan keropos sehingga perlu diperbaiki dan diganti dengan yang baru.
“Kira-kira pengerjaan sekitar satu bulanan terakhir lagi selesai,” ujar dia.
Petrus menyampaikan, JPO di lokasi ini sering dilintasi oleh masyarakat, termasuk anak-anak sekolah.
Tampak di lokasi, beberapa pelat besi anak tangga JPO itu sudah hilang. Sementara di area pejalan kaki, terdapat tiang besi yang dipasang melintang dari satu sisi ke sisi lainnya sebagai bagian dari proses perbaikan.
Akibatnya, jika ada pejalan kaki yang melintas, mereka harus menunduk untuk bisa menyeberang di JPO itu.
Darwin Ali dan Petrus tak merinci berapa anggaran perbaikan JPO itu.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/17/68ca93d2429bd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Petugas SPBU Swasta di Tangsel Jualan Kopi dan Donat Sejak BBM Kosong Megapolitan 17 September 2025
Petugas SPBU Swasta di Tangsel Jualan Kopi dan Donat Sejak BBM Kosong
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Sejumlah petugas di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di Tangerang Selatan terpaksa beralih profesi sementara setelah pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke tempat mereka kosong.
Untuk tetap mendapatkan pemasukan, para petugas itu berinisiatif berjualan makanan dan minuman di pinggir jalan depan SPBU.
“Karena enggak ada lagi (BBM), jadi kita inisiatif jualan makanan dan minuman biar ada pemasukan,” ujar Arif (bukan nama sebenarnya), salah satu petugas SPBU, saat ditemui Rabu (17/9/2025).
Arif menjelaskan, ide berjualan tersebut muncul setelah pasokan BBM dari pusat tak kunjung datang.
Kondisi itu membuat para karyawan bersama atasan sepakat menguatkan penjualan produk makanan dan minuman sebagai sumber penghasilan alternatif.
“Pendapatan kami kan di bahan bakar. Sekarang enggak ada, makanya dikuatin di F&B (food and beverage),” kata dia.
Produk yang mereka jajakan pun beragam, mulai dari kopi, cokelat, matcha, donat, hingga odeng (fish cake). Barang dagangan itu mereka jual di area depan SPBU agar lebih mudah terlihat oleh pembeli.
“Kalau di dalam enggak kelihatan, makanya kita coba di luar. Lumayan ada yang beli,” ujar Arif.
Menurut dia, langkah ini sepenuhnya merupakan inisiatif karyawan, bukan instruksi dari manajemen pusat.
Tujuannya semata-mata agar petugas tetap bisa bekerja dan memiliki pemasukan meski penjualan BBM terhenti.
“Kalau dari pusat enggak ada, ini inisiatif dari kita saja,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pelaksana proyek di Jakbar diminta daftarkan pekerja jadi peserta BPJS
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat meminta perusahaan pelaksana proyek di wilayah tersebut untuk mendaftarkan pekerja jasa konstruksi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan komitmen bersama perusahaan penyelenggara proyek jasa konstruksi Pemerintah Kota Jakarta Barat tahun 2025 di Kantor Wali Kota pada Rabu.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Pemerintah Kota Jakarta Barat Imron Sjahrin, dalam setiap proyek konstruksi, risiko kecelakaan kerja, cedera hingga kematian merupakan risiko yang dapat terjadi pada para pekerja.
Karena itu, memastikan seluruh tenaga kerja terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan bukan semata kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen bersama untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Upaya itu merupakan tindakan preventif yang penting untuk dilakukan. Karena itu, setiap tenaga kerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan kerja terjadi. Apakah saat perjalanan berangkat, pulang atau saat di lokasi kerja, apalagi cedera yang memerlukan perawatan panjang, biaya pengobatan mahal,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 104 perusahaan penyelenggara proyek jasa konstruksi serta sejumlah Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Jakbar pasang kubus apung di Kali Mookevart untuk halau busa berbau
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat bersama Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air bakal memasang kubus apung sepanjang lebih 100 meter pada saluran keluar (outlet) Rumah Pompa Green Garden, Kedoya Utara, Jakarta Barat.
“Kami akan pasang kubus apung dan jaring (opsional) pada jarak kurang lebih 100 meter di Rumah Pompa Green Garden,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat, Ahmad Hariadi di Jakarta, Rabu.
Langkah ini untuk melokalisasi busa putih berbau agar tidak menyebar di sepanjang aliran Sungai Mookevart.
Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari penanganan busa yang menimbulkan bau tak sedap di Rumah Pompa Green Garden.
Pemasangan kubus, kata Hariadi, sama dengan penanganan busa di aliran Banjir Kanal Timur (BKT) Marunda, Cilincing, Jakarta Timur.
Selain pemasangan kubus, Suku Dinas (Sudin) LH Jakbar akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Sudin Sumber Daya Air (SDA), Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dan BPBD setempat.
“Kami nanti bekerjasama dengan Sudin Gulkarmat Jakbar untuk melakukan penyemprotan cairan mikrorganisme,” katanya.
Nantinya bakal dilakukan penyemprotan untuk memecah busa di permukaan air, meski prosesnya membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan kualitas air.
Sebelumnya, Sudin LH Jakarta Barat (Jakbar) melakukan uji sampel terhadap busa putih yang muncul di permukaan Kali Mookevart, tepatnya dekat Rumah Pompa Green Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk.
Munculnya busa itu menimbulkan bau menyengat di sekitar lokasi. Sudin LH Jakbar telah mengambil sampel air pada dua titik lokasi, yakni sebelum dan setelah Rumah Pompa Green Garden.
Sampel air itu diujikan di laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil uji terbit kurang lebih sekitar 14 hari kerja. “Hasil uji lab selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut,” katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Kepercayaan konsumen adalah mata uang
Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta mengingatkan kepada pelaku usaha bahwa kepercayaan konsumen saat ini adalah mata uang sehingga harus dijaga.
“Jadi kepercayaan adalah mata uang utama,” kata Anggota BPSK DKI Jakarta, Dico Adhya dalam talkshow “Perlindungan Konsumen sebagai Strategi Keberlanjutan UMKM” di sela-sela “JITEX 2025” di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Rabu.
Dia menyatakan bahwa konsumen mempunyai banyak pilihan untuk membeli sehingga kepercayaan menjadi landasan utama dalam konsumen membeli sebuah produk.
Di era perkembangan teknologi saat ini, satu kabar buruk terkait suatu kegiatan usaha bisa merusak reputasi usaha tersebut dalam waktu 24 jam.
Karena itu, menjaga kepercayaan adalah hal penting. Dico mengatakan setidaknya ada lima pilar dalam membangun kepercayaan, salah satunya transparansi radikal.
“Bukan hanya jujur, tapi proaktif membuka informasi. Ini membangun fondasi kepercayaan yang kokoh sejak detik pertama. Konsumen menghargai keterbukaan, bahkan pada kekurangan,” kata dia.
Pilar berikutnya integritas produk dan janji. Kualitas produk adalah tubuh dari merek, sedangkan janji merupakan jiwanya.
Pilar ketiga serta keempat, yaitu aksesibilitas dan empati layanan serta kepastian dan kejelasan prosedur.
“Jadi pelaku usaha harus membuat kontrak yang jelas untuk meningkatkan perasaan aman para konsumen,” ujar Dico.
Pilar terakhir, yaitu mekanisme umpan balik. Dico mengatakan pelaku usaha sebaiknya aktif meminta masukan karena ini menunjukkan kepedulian dan keinginan terus bertumbuh.
“Biasanya dalam penjualan, kita lupa untuk meminta ‘feedback’ (umpan balik) dari para konsumen. Ini juga menjadi poin penting dalam ‘branding’ para pelaku usaha,” kata Dico.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/17/68cab1b73a443.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Tangerang Tambah 3 Koridor Si Benteng dan Bus Tayo, Total Jadi 15 Trayek Megapolitan 17 September 2025
Pemkot Tangerang Tambah 3 Koridor Si Benteng dan Bus Tayo, Total Jadi 15 Trayek
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi menambah tiga koridor baru layanan angkutan perkotaan (AP) Si Benteng dan Bus Tayo pada Rabu (17/9/2025).
Dengan penambahan ini, total koridor angkutan publik di Kota Tangerang kini mencapai 15 trayek.
“Saat ini Kota Tangerang telah memiliki 15 koridor, terdiri dari 11 koridor Si Benteng dan 4 koridor Bus Tayo,” ujar Wali Kota Tangerang Sachrudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Adapun tiga rute baru yang dihadirkan di antaranya adalah Angkot Si Benteng jurusan Terminal Poris–Greenlake, Angkot Si Benteng jurusan Terminal Poris–Alam Sutera, serta desain baru Bus Tayo di Koridor 1 dengan trayek Terminal Poris Plawad–Jatake.
Menurut dia, penambahan rute ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang memperluas jangkauan transportasi publik agar lebih mudah diakses masyarakat.
Oleh sebab itu, Sachrudin memastikan akan terus meningkatkan dan memperluas jangkauan transportasi umum agar dapat mempermudah akses warganya.
“Ini tugas kita untuk meningkatkan pelayanan. Karena itu, kita perluas koridor angkutan perkotaan agar semakin menjangkau kebutuhan warga,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/30/6889fc04418e7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
12 Remaja Tawuran di Pesanggrahan Ditangkap, Polisi Imbau Orangtua Awasi Anak Megapolitan 17 September 2025
12 Remaja Tawuran di Pesanggrahan Ditangkap, Polisi Imbau Orangtua Awasi Anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolres Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly meminta para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka menyusul kasus tawuran remaja di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Sebanyak 12 remaja ditangkap setelah terlibat tawuran di dua kelurahan pada Minggu (14/9/2025) subuh.
Dari rekaman CCTV yang diterima polisi, remaja dari tiga sekolah di Pesanggrahan itu terlihat saling berkejaran di kawasan RW 9 Petukangan Utara dan RW 8 Ulujami.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah remaja tampak membawa senjata tajam, seperti celurit, stik golf, hingga pelat besi. Mereka juga saling melontarkan umpatan kasar sambil berlari.
Nicolas menjelaskan, tawuran ini dipicu oleh ajakan sejumlah anak melalui media sosial. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak remaja.
“Jangan terlarut menghakimi anak. Harus orang tua yang mengoreksi diri. Kenapa bisa begini, anak-anak ini remaja yang mau semua dicoba. Itu butuh pengawasan orang tua,” kata Nicolas saat sosialisasi di Kantor Lurah Petukangan Utara, Rabu (17/9/2025).
Secara hukum, kata Nicolas, para pelaku seharusnya dijatuhi hukuman penjara. Namun, dengan mempertimbangkan faktor usia, polisi memilih langkah pembinaan.
“Jadi memang kemarin mereka sedang melakukan tawuran. Karena masih di bawah umur, maka dilakukan pembinaan di Polsek Pesanggrahan,” ujar Nicolas kepada wartawan.
Ke-12 remaja tersebut sempat dibina selama empat hari di Mapolsek Pesanggrahan sebelum akhirnya dikembalikan ke keluarga masing-masing.
Di hadapan guru dan orang tua, para remaja mendapat nasihat langsung dari Kapolres. Mereka hanya bisa kembali ke rumah setelah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
“Hari ini kami kembalikan kepada orang tuanya, disertai mereka membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya,” kata Nicolas.
Selain faktor usia, pertimbangan lain yang melatarbelakangi pemulangan mereka adalah keterbatasan fasilitas. Baik Mapolsek Pesanggrahan maupun Mapolres Jakarta Selatan tidak memiliki ruang tahanan khusus anak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
