Pustakawan RPTRA Rawa Binong Sedih Sering Hadapi Buku Hilang dan Rusak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menjadi pustakawan di RPTRA Mutiara Rawa Binong, Lubang Buaya, Jakarta Timur, bukan hanya soal merapikan rak dan mengatur koleksi buku.
Tiara, salah satu pustakawan di sana, menghadapi tantangan lain, yaitu menjaga agar buku tetap utuh dan kembali setelah dipinjam pengunjung.
Tiara mengaku sering menemukan buku hilang atau rusak, terutama dari rak yang diletakkan di luar ruang perpustakaan karena keterbatasan tempat.
Rak buku dari lemari bekas kulkas itu sengaja ditempatkan di luar agar anak-anak tetap bisa mengakses bacaan saat ada kegiatan di perpustakaan.
“Kami setiap tahun pasti ada aja buku hilang terutama buku yang dari rak buku yang berada di luar ruangan perpustakaan atau di lemari sekitar RPTRA,” ujar Tiara, Rabu (17/9/2025).
Menurut dia, menaruh rak di luar memang memudahkan pengunjung, tetapi memiliki risiko.
“Nah itu resikonya rusak sama hilang. Soalnya kan kadang orang di luar tinggal masukin begitu kan,” jelasnya.
Untuk menjaga kelangsungan koleksi, Tiara rutin mengajak warga sekitar dan perusahaan swasta berdonasi buku. Ia juga berkoordinasi dengan Suku Dinas Perpustakaan agar bantuan buku terus mengalir.
“Ya sudah, kami inisiatifnya dengan cara donasi buku dari warga sekitar dan mengajukan permintaan ke Suku Dinas Perpustakaan agar koleksinya tetap sama,” ujarnya.
Selain itu, perpustakaan membuka layanan peminjaman buku untuk dibawa pulang. Masyarakat yang ingin meminjam cukup mengisi data diri melalui formulir digital.
“Kami (minta) daftar anggota dengan mengisi data diri, untuk pendataan peminjam buku yang dibawa pulang untuk dibaca,” jelas Tiara.
Meski begitu, beberapa buku ada yang rusak atau hilang saat dikembalikan.
“Kalau hilang sih ada beberapa ya. Kayak dia jujur gitu bilang, ‘kak nggak ketemu bukunya,’ sama rusak juga ada gitu, dia basah waktu itu,” katanya.
Tiara menekankan, meskipun ada kehilangan atau kerusakan, ia tidak ingin memberatkan warga yang benar-benar kesulitan.
“Karena enggak mau memberatkan juga ya warga kan kasihan juga, kadang ada yang bener-bener enggak mampu sampai minjam (untuk ganti buku), cuman ya salahnya dia enggak dijaga ya, biar ada tanggung jawabnya aja, bisa diganti buku apa saja selain pelajaran,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/09/17/68cac062a43c6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pustakawan RPTRA Rawa Binong Sedih Sering Hadapi Buku Hilang dan Rusak Megapolitan 17 September 2025
-
/data/photo/2021/12/22/61c2ab2210856.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Remaja yang Tenggelam di Kali Cisadane Tangerang Ditemukan Tewas Megapolitan 17 September 2025
Remaja yang Tenggelam di Kali Cisadane Tangerang Ditemukan Tewas
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Seorang remaja berusia 17 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Kali Cisadane, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Rabu (17/9/2025).
Korban, Muhammad Anggi Nurfadillah, ditemukan sekitar pukul 16.22 WIB dalam kondisi telungkup dan terapung sekitar 100 meter dari titik awal kejadian.
“Korban telah ditemukan tim SAR gabungan sore ini,” ucap Kepala Kantor SAR Jakarta sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC), Desiana Kartika Bahari, Rabu.
Setelah ditemukan, jasad langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam sekitar pukul 11.00 WIB saat mencari ikan di bantaran kali. Ia terpeleset dan terbawa arus Kali Cisadane yang saat itu mengalir deras.
Begitu menerima laporan, tim SAR langsung melakukan pencarian dengan menyisir sungai menggunakan perahu karet sejauh satu kilometer dari titik terakhir korban terlihat, serta memanfaatkan alat pendeteksi bawah air (aqua eye).
Selain itu, tim gabungan juga melakukan penyisiran darat di sepanjang tepian kali hingga radius 300 meter.
Tim gabungan terdiri atas Kantor SAR Jakarta, PMI, BPBD Kota Tangerang, Damkar Kota Tangerang, Polsek Neglasari, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat sekitar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Dua kelurahan di Jakbar deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Kelurahan Kembangan Selatan dan Kembangan Utara di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, teken deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Rabu.
Deklarasi STBM dua kelurahan tersebut diisi dengan penandatangan komitmen bersama dan penyerahan piagam yang diberikan Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setko Jakarta Barat, Amien Haji.
“Deklarasi STBM tidak hanya sekadar slogan, tapi merupakan upaya nyata untuk mendukung penurunan angka kasus stunting, mencegah penyakit menular serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga,” kata Amien Haji di Jakarta, Rabu.
Agar komitmen bersama STBM terlaksana dengan baik, Amien Haji meminta agar Organidasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Sudin SDA, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PRKP dan Satpol PP, ikut berkontribusi memastikan optimalisasi pelaksanaan STBM ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“STBM bukan hanya menjadi tanggung jawab kewilayahan dan puskesmas, tapi tanggung jawab bersama sesuai Instruksi Wali Kota Jakbar Nomor e-0005 Tahun 2025 tentang percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah Jakbar,” kata dia.
Sementara itu, Camat Kembangan, Joko Suparno menambahkan, wilayah Kembangan merupakan salah satu kecamatan di Jakbar yang sudah melakukan deklarasi STBM, khususnya pilar pertama, yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan.
“Ada 4 kelurahan yang sudah melakukan deklarasi STBM yakni Kelurahan Joglo, Meruya Selatan dan Meruya Utara serta Srengseng. Dua kelurahan terakhir, yakni Kembangan Selatan dan Utara, juga meneguhkan komitmen untuk deklarasi STBM,” ujarnya.
Selanjutnya, Lurah Kembangan Selatan, RM Pradana Putra mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan agar wilayah Kembangan Selatan benar-benar 100 persen ODF (Open Defecation Free).
“Saat ini tinggal 35 Kepala Keluarga (KK) dari semula 59 KK yang buang air besar sembarangan,” ujarnya.
Untuk mencapai 100 persen ODF, pihaknya terus mengedukasi dan mendorong peran serta RT RW bersama warga sekitar terhadap dampak dari Buang Air Besar sembarangan yang bisa menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
Diketahui, sebanyak 23 dari 56 kelurahan di Jakarta Barat (Jakbar) telah dinyatakan tidak lagi membuang air besar secara sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) per November 2024.
Jumlah tersebut bertambah dari yang sebelumnya pada 2023, hanya ada 13 kelurahan yang ODF di Jakbar.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/17/68caa6b06c96f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Di Balik Rak Buku, Pustakawan RPTRA Jaktim Rangkap Tugas Demi Literasi Anak Megapolitan 17 September 2025
Di Balik Rak Buku, Pustakawan RPTRA Jaktim Rangkap Tugas Demi Literasi Anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menjadi pustakawan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ternyata bukan hanya soal merapikan rak atau menjaga koleksi buku agar tetap rapi.
Di balik tugas utamanya, pustakawan di RPTRA juga memikul tanggung jawab tambahan, mulai dari menjaga kebersihan kawasan, menyapu, mengepel, hingga menata tanaman.
Hal ini disampaikan oleh Tiara, pustakawan RPTRA Mutiara Rawa Binong, Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang sudah mengabdi sejak 2017.
Ia menuturkan, bersama lima rekannya, mereka terbiasa saling membantu mengerjakan berbagai tugas.
“Di sini ada enam orang, semuanya kami saling mengerjakan bareng-bareng. Misalnya saya enggak ada, bisa diganti sama teman yang lainnya. Saya juga harus tahu pekerjaan teman yang lainnya, ya, Palugada (apa yang lu mau, gue ada),” kata Tiara saat ditemui, Rabu (17/9/2025).
Meski terbiasa mengerjakan banyak hal, Tiara berharap ke depan jumlah pengelola RPTRA bisa ditambah agar perpustakaan dapat lebih terkelola dengan baik.
“Harapan kami pengelolaannya ditambah karena kayak ada beberapa RPTRA perpustakaan yang mungkin ini lebih banyak kegiatannya,” jelasnya.
Ia ingin pustakawan bisa lebih fokus mengembangkan minat baca masyarakat melalui berbagai kegiatan.
“Pengennya kami bisa fokus di perpustakaan untuk mengembangkan minat baca. Jadi perpustakaan enggak hanya buat baca doang, tapi kami ngajak orang untuk memperdayakan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan,” tambahnya.
Bagi Tiara, kecintaannya pada dunia buku dan literasi menjadi alasan untuk tetap bertahan mengabdi. Baginya, buku bukan sekadar benda mati, melainkan pintu menuju pengetahuan.
“Saya motivasinya, walaupun di mana pun saya berada, saya pengen memajukan literasi atau perpustakaan itu. Enggak cuman buku doang, buku tanpa kita ini enggak bisa hidup, itu cuma benda mati,” ucapnya.
Saat ini, Tiara bersama rekan-rekannya masih berstatus Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dengan gaji setara Upah Minimum Regional (UMR).
Ia berharap suatu saat bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski sadar jalannya tidak mudah.
“Masih PJLP, perpanjang kontrak setiap tahun. Harapannya ya diangkat lah jadi PPPK minimal ya. Kalau masalah gaji, kita setiap bulannya itu UMR, enggak ada tambahan lainnya,” jelasnya.
“Terus kalau ya pengennya juga minimal kontraknya tiga tahun sekali. Tapi ya balik lagi, kita sudah setiap tahun itu tanda tangan pakta integritas, di mana itu kita tidak boleh menuntut untuk ditunjuk sebagai ASN,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/17/68cabef8e9217.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Data Penerima Sekolah Rakyat di Tangsel Disorot, DPR Temukan Indikasi Salah Sasaran Megapolitan 17 September 2025
Data Penerima Sekolah Rakyat di Tangsel Disorot, DPR Temukan Indikasi Salah Sasaran
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti persoalan data penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Tangerang Selatan (Tangsel).
Selly menduga masih banyak siswa yang tercatat dalam kategori desil satu dan dua—yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin—justru berasal dari keluarga mampu.
“Kalau yang kami perhatikan, banyak anak-anak yang mohon maaf tadi kan sempat dilihat desil 1 dan desil 2 tetapi dengan rumahnya ternyata sudah layak. Nah itu kan harus dicek di lapangan,” ujar Selly saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangsel, Serpong Utara, Rabu (17/9/2025).
Menurut Selly, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait akurasi dan validasi data penerima manfaat program sosial.
Ia mencontohkan, di sejumlah daerah lain pernah ditemukan keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi namun tetap tercatat sebagai miskin.
“Keluarga mereka ada yang mohon maaf ya, kategorinya masih keluarga mampu. Dan tentu ini harus menjadi penyikapan yang sangat serius ya dari Kementerian Sosial,” katanya.
Saat ini, penentuan status desil berada di bawah kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN), bukan lagi di Kementerian Sosial.
Namun, Selly menilai sistem tersebut justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Yang harusnya mereka tetap di desil satu atau desil dua dengan kategori miskin, sekarang berubah menjadi desil lima dan enam. Sementara orang-orang kaya justru masuk di desil satu dan dua,” jelasnya.
Dengan adanya permasalahan tersebut, Selly mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemutakhiran data agar tidak lagi terjadi salah sasaran.
Ia juga meminta pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam proses validasi.
“Jangan sampai data yang tidak sesuai justru merugikan anak-anak dari keluarga miskin yang seharusnya berhak,” ucap Selly.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bina Marga perbaiki JPO rusak di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat
Jakarta (ANTARA) – Dinas Bina Marga DKI Jakarta memperbaiki sejumlah kerusakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Daan Mogot kilometer 11, Jakarta Barat.
“JPO ini masih dalam renovasi,” kata Kasudin Bina Marga Jakarta Barat Darwin Ali di Jakarta, Rabu.
Ia mengakui, kondisi JPO itu pada beberapa bagian rusak dalam beberapa bulan belakangan.
Sementara itu, petugas perbaikan JPO, Petrus Pasaribu menyampaikan bahwa timnya sudah melakukan pengerjaan selama tiga bulan.
“Sekarang ini lagi proses pemasangan tapak pelat untuk di bawah jembatan,” ujar Petrus.
Petrus menjelaskan, pelat-pelat JPO itu telah rusak dan keropos sehingga perlu diperbaiki dan diganti dengan yang baru.
“Kira-kira pengerjaan sekitar satu bulanan terakhir lagi selesai,” ujar dia.
Petrus menyampaikan, JPO di lokasi ini sering dilintasi oleh masyarakat, termasuk anak-anak sekolah.
Tampak di lokasi, beberapa pelat besi anak tangga JPO itu sudah hilang. Sementara di area pejalan kaki, terdapat tiang besi yang dipasang melintang dari satu sisi ke sisi lainnya sebagai bagian dari proses perbaikan.
Akibatnya, jika ada pejalan kaki yang melintas, mereka harus menunduk untuk bisa menyeberang di JPO itu.
Darwin Ali dan Petrus tak merinci berapa anggaran perbaikan JPO itu.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/17/68ca93d2429bd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Petugas SPBU Swasta di Tangsel Jualan Kopi dan Donat Sejak BBM Kosong Megapolitan 17 September 2025
Petugas SPBU Swasta di Tangsel Jualan Kopi dan Donat Sejak BBM Kosong
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Sejumlah petugas di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di Tangerang Selatan terpaksa beralih profesi sementara setelah pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke tempat mereka kosong.
Untuk tetap mendapatkan pemasukan, para petugas itu berinisiatif berjualan makanan dan minuman di pinggir jalan depan SPBU.
“Karena enggak ada lagi (BBM), jadi kita inisiatif jualan makanan dan minuman biar ada pemasukan,” ujar Arif (bukan nama sebenarnya), salah satu petugas SPBU, saat ditemui Rabu (17/9/2025).
Arif menjelaskan, ide berjualan tersebut muncul setelah pasokan BBM dari pusat tak kunjung datang.
Kondisi itu membuat para karyawan bersama atasan sepakat menguatkan penjualan produk makanan dan minuman sebagai sumber penghasilan alternatif.
“Pendapatan kami kan di bahan bakar. Sekarang enggak ada, makanya dikuatin di F&B (food and beverage),” kata dia.
Produk yang mereka jajakan pun beragam, mulai dari kopi, cokelat, matcha, donat, hingga odeng (fish cake). Barang dagangan itu mereka jual di area depan SPBU agar lebih mudah terlihat oleh pembeli.
“Kalau di dalam enggak kelihatan, makanya kita coba di luar. Lumayan ada yang beli,” ujar Arif.
Menurut dia, langkah ini sepenuhnya merupakan inisiatif karyawan, bukan instruksi dari manajemen pusat.
Tujuannya semata-mata agar petugas tetap bisa bekerja dan memiliki pemasukan meski penjualan BBM terhenti.
“Kalau dari pusat enggak ada, ini inisiatif dari kita saja,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pelaksana proyek di Jakbar diminta daftarkan pekerja jadi peserta BPJS
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat meminta perusahaan pelaksana proyek di wilayah tersebut untuk mendaftarkan pekerja jasa konstruksi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan komitmen bersama perusahaan penyelenggara proyek jasa konstruksi Pemerintah Kota Jakarta Barat tahun 2025 di Kantor Wali Kota pada Rabu.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Pemerintah Kota Jakarta Barat Imron Sjahrin, dalam setiap proyek konstruksi, risiko kecelakaan kerja, cedera hingga kematian merupakan risiko yang dapat terjadi pada para pekerja.
Karena itu, memastikan seluruh tenaga kerja terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan bukan semata kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen bersama untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Upaya itu merupakan tindakan preventif yang penting untuk dilakukan. Karena itu, setiap tenaga kerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan kerja terjadi. Apakah saat perjalanan berangkat, pulang atau saat di lokasi kerja, apalagi cedera yang memerlukan perawatan panjang, biaya pengobatan mahal,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 104 perusahaan penyelenggara proyek jasa konstruksi serta sejumlah Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/09/11/68c2b19cb3661.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/17/68cadce204f22.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)