23 Gerai Plaza 2 Blok M Bakal Direlokasi ke Blok M Hub Bulan Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak 23 gerai dari Plaza 2 Blok M yang terdampak kenaikan harga sewa akan direlokasi ke Blok M Hub.
“Hingga saat ini total gerai UMKM yang terdampak di area Plaza 2 yang akhirnya direlokasi sebanyak 23 gerai,” kata Plt. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Selain itu, terdapat tujuh gerai baru yang juga akan bergabung di kios-kios lorong menuju Terminal Blok M.
Ahmad menambahkan, para pemilik gerai akan mulai melayani pengunjung pada bulan depan.
“Secara bertahap UMKM akan memulai membuka gerai di bulan Oktober 2025,” kata Ahmad.
Relokasi pedagang ini tak lepas dari intervensi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia meminta PT MRT Jakarta menghentikan kerja sama dengan koperasi yang terbukti melanggar kesepakatan dalam pengelolaan kios di District Blok M.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan pedagang yang mengaku tak sanggup bertahan karena tarif sewa melonjak jauh di atas ketentuan.
“Kalau mereka (koperasi) tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta untuk di-
postpone
, kerja samanya dihentikan saja,” kata Pramono saat meninjau Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Pramono menemukan sejumlah pedagang menutup usahanya karena dipatok tarif sewa hingga lebih dari Rp 1,5 juta per bulan.
Padahal, dalam kesepakatan awal tarif hanya diperbolehkan berkisar Rp 300.000 hingga Rp 1,5 juta.
“Ketika beberapa kios yang ditutup karena mereka ditagih iuran yang terlalu mahal. Saya sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut MRT, bahwa memang betul terjadi. Jadi kan itu batas bawahnya Rp 300.000 batas atasnya Rp 1,5 juta, katanya ada yang lebih dari itu,” ungkapnya.
Untuk meringankan beban pedagang, Pramono pun membebaskan biaya sewa selama dua bulan bagi tenant yang direlokasi ke Blok M Hub.
“Bagi pedagang atau siapapun yang mau menggunakan fasilitas ini, selama dua bulan kami berikan free. Dan tentunya kami minta juga untuk menjaga kondusivitas, kenyamanan, dan keamanan yang ada di Blok M ini,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/09/08/68beac5b5f054.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
23 Gerai Plaza 2 Blok M Bakal Direlokasi ke Blok M Hub Bulan Depan Megapolitan 19 September 2025
-
/data/photo/2025/09/19/68cd1d8c3b219.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Danau di Penjaringan Tertutup Puing hingga Banjir Mengintai Rumah Warga Megapolitan 19 September 2025
Danau di Penjaringan Tertutup Puing hingga Banjir Mengintai Rumah Warga
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
— Air yang dulu menggenang tenang di danau Jalan Kepanduan 2, Penjaringan, Jakarta Utara, kini tak lagi terlihat.
Rawa yang menjadi penampung hujan itu telah berubah menjadi gundukan puing setinggi dua meter.
Dari balik timbunan, keresahan baru lahir.
Warga yang sebelumnya tak pernah kebanjiran, kini mulai dihantui air yang merayap masuk ke rumah mereka setiap kali hujan deras mengguyur.
“Itu biasa danau, rawa-rawa gitu, terus diuruk sama puing-puing,” tutur Yanto (bukan nama sebenarnya, 50), Jumat (19/9/2025).
Suaranya berat, seakan masih tak percaya bahwa kawasan resapan yang selama ini menahan limpasan air sudah lenyap di depan mata.
Pantauan Kompas.com di lokasi memperlihatkan pemandangan mencolok.
Truk-truk engkel datang silih berganti, membawa muatan limbah bangunan dari berbagai jenis.
Ada bongkahan kayu, potongan bambu, papan triplek, hingga reruntuhan tembok.
Satu per satu ditumpahkan ke badan danau yang belum sepenuhnya tertutup.
Menurut Yanto, aktivitas itu baru marak sejak awal tahun ini.
“Kalau masalah itu kurang persis sejak kapannya, tapi tiba-tiba banyak mobil lewat bawa puing. Mulai banyak mobil puing itu sejak tahun ini,” ucapnya.
Dalam sehari, jumlahnya bisa mencapai puluhan truk.
Pintu masuk menuju area pembuangan pun dijaga ketat sekelompok orang.
Warga hanya bisa menyaksikan, tanpa tahu siapa yang mengizinkan danau dijadikan tempat pembuangan.
Di balik tumpukan puing itu, muncul masalah baru yang langsung dirasakan warga.
Beberapa bulan lalu, rumah Yanto yang selama puluhan tahun aman dari banjir tiba-tiba digenangi air hujan.
“Kalau masalah banjir kadang waktu kemarin aja pas hujan merata semua, baru sekali-sekali ini banjir, semenjak ada urukan (puing) itu,” ungkapnya.
Air setinggi 50 sentimeter masuk ke rumahnya.
Meski hanya sekali terjadi, pengalaman itu membuatnya cemas setiap kali awan mendung bergelayut di langit.
“Pas sebelum ada urukan enggak banjir, itu urukan puing,” kata Yanto.
Bagi warga, hilangnya danau bukan hanya soal perubahan lanskap.
Ini tentang hidup yang kini harus berdampingan dengan ancaman banjir.
Setiap truk datang, bukan hanya puing yang ditumpahkan, tapi juga rasa was-was yang makin menumpuk di hati mereka.
(Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/19/68cd472b79e94.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Diduga Lepas Kendali, Mobil Tabrak 3 Motor di Cisauk Megapolitan 19 September 2025
Diduga Lepas Kendali, Mobil Tabrak 3 Motor di Cisauk
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Sebuah mobil Isuzu MU-X diduga hilang kendali dan menabrak tiga pengendara motor di Perempatan Jalan BSD Raya Utama, tepatnya di depan Simpang The Icon, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Jumat (19/9/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.
Seorang saksi mata di lokasi, Gunawan (41), mengatakan mobil berwarna hitam itu datang dari arah Jalan Tekno Niaga menuju perempatan Jalan BSD Raya Utama.
Saat sampai di perempatan, mobil tersebut oleng dan menabrak
water barrier
atau pembatas jalan, lalu menerobos hingga ke tengah jalan dan menabrak tiga kendaraan.
“Mobilnya lepas kendali. Dia nabrak
water barrie
r, lalu nyebrang ke jalan lain dan kena tiga motor,” ujar Gunawan saat ditemui
Kompas.com
di lokasi, Jumat.
Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengemudi ojek online (ojol) meninggal dunia di lokasi. Dua pengendara lainnya, yakni seorang ojol dan seorang warga, mengalami luka ringan.
Menurut Gunawan, pengemudi mobil yang belum diketahui identitasnya itu langsung berhenti di tengah jalan. Ia terlihat syok dan tidak keluar dari kendaraannya.
Warga yang menyaksikan kejadian tersebut segera mengevakuasi para korban ke tepi jalan. Mobil pelaku juga ikut dipindahkan.
“Ramai banget pada bantu korban. Pengemudi mobilnya enggak sampai diamuk sih. Dia di dalam mobil aja, keliatan syok tapi dijaga warga,” kata Gunawan.
Tak lama setelah kejadian, warga menghubungi rumah sakit untuk meminta didatangkan ambulans. Sekitar 20 menit kemudian, ambulans datang dan membawa korban yang meninggal dunia ke RSUD Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, dua pengendara lainnya juga dibawa untuk mendapat perawatan medis.
“Satu pengendara itu warga biasa dan dibawa ke Eka Hospital buat diobatin di sana. Satunya lagi ojol, dia diobatin sama teman-temannya,” jelas Gunawan.
Lebih lanjut, menurut Gunawan, pengemudi mobil Isuzu MU-X itu masih berusia muda.
“Masih pelajar kayaknya, soalnya melihat muda tapi lagi pakai bajunya biasa, bukan seragam sekolah,” kada dia.
Beberapa menit setelah ambulans tiba, polisi dari Polres Tangerang Selatan mendatangi lokasi.
Pengemudi mobil langsung diamankan bersama seluruh kendaraan yang terlibat untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Ambulan duluan yang datang, baru polisi sekitar 10 menit kemudian,” ucap Gunawan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari polisi terkait peristiwa tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/19/68cd3807336e1.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku Megapolitan 19 September 2025
Stafsus Gubernur: Ironi, 13 Sungai di Jakarta Tak Layak Jadi Sumber Air Baku
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Staf Khusus Gubernur Jakarta, Firdaus Ali, menyoroti kondisi memprihatinkan sumber daya air di Ibu Kota.
Menurut Firdaus, meskipun Jakarta memiliki 13 sungai dan 76 anak sungai, tidak ada satu pun yang layak digunakan sebagai sumber air baku.
“Air adalah sumber kehidupan. Hampir semua kitab suci menyebut air sebagai lambang surga. Namun ironinya, Jakarta dengan 13 sungai dan 76 anak sungai, tak satu pun yang layak jadi air baku. Semua tercemar limbah,” ujar Firdaus dalam forum Balkoters Talk bertajuk Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta di Balai Kota, Jumat (19/9/2025).
Firdaus menjelaskan, cakupan layanan air perpipaan di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah besar. Saat ini, cakupan layanan masih di bawah 50 persen, jauh dari kebutuhan ideal.
“Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti tingginya angka kebocoran air atau
non-revenuewater
(NRW) di Jakarta yang mencapai 45–47 persen.
Angka ini disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia untuk kota dengan populasi lebih dari lima juta jiwa.
“Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini,” tegasnya.
Firdaus menambahkan, lebih dari 80 persen pasokan air bersih Jakarta masih bergantung pada Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kalimalang). Kondisi ini dinilai rentan terhadap gangguan suplai.
“Kalau ada gangguan di Kalimalang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air Ibu Kota,” ujarnya.
Firdaus menekankan bahwa transformasi PAM Jaya menuju pengelolaan air yang lebih modern dan transparan tidak bisa ditunda lagi.
Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah maupun air kemasan.
“Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas, percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Polisi Bantah Aksi Mogok Makan dari Tahanan Aktivis di Polda Metro Jaya
Bisnis.com, JAKARTA — Polisi membantah informasi terkait mogok makan dari aktivis yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya terkait demo Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menyatakan bahwa isu itu tidak benar atau hoaks.
“Tidak benar itu ada isu atau informasi tentang mogok makan, itu tidak benar,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (19/9/2025).
Di samping itu, Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali menyatakan bahwa pihaknya selalu memperhatikan konsumsi tahanan.
Menurutnya, makanan untuk tahanan dikeluarkan tiga kali sehari dengan menu yang sudah diverifikasi ahli gizi. Adapun, pemantauan tahanan dilakukan melalui CCTV yang ada.
“Dan makanan-makanan yang kami siapkan dari pagi, siang, sore itu selalu dikonsumsi dengan baik, tidak ada yang tersisa,” tutur Dermawan.
Bahkan, apabila ada keluarga yang berkunjung untuk menitipkan makanan kepada keluarganya yang ditahan, maka kepolisian selalu mempersilakan hal itu.
“Kalau ada keluarga pun, keluarga inti dari para tahanan yang menitipkan makanan dan melalui pemeriksaan itu kami berikan kepada mereka. Jadi informasi sulit untuk membesuk, saya Direktur Tahti memastikan tidak benar,” pungkasnya.
Sekadar informasi, aksi mogok makan itu sempat diungkap oleh kakak dari salah satu aktivis yang ditahan Syahdan Husein, Sizigia Pikhansa.
Syahdan merupakan aktivis sekaligus salah satu admin dari @gejayanmemanggil yang ditangkap pasca demo berujung ricuh di Jakarta akhir Agustus lalu.
Sizigia mengemukakan bahwa Syahdan sejak 10 September 2024 telah melakukan aksi mogok makan di Rutan Polda Metro Jaya. Hal tersebut merupakan bentuk protes atas penangkapan aktivis.
“Dia mengatakan akan mogok makan sampai seluruh tahanan politik dibebaskan,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (17/9/2025).
Dia menambahkan sejauh ini total ada 16 tahanan yang tercatat tengah melakukan aksi tersebut.
“Total 16 orang juga ikut mogok makan sebagai bentuk aksi dari penangkapan ini,” pungkasnya.
Selain itu, informasi terkait aksi mogok makan ini juga dikemukakan melalui sejumlah akun Instagram. Misalnya@LBH_Jakarta, @bangsamahardika hingga @kontras_update yang telah mengunggah tulisan tangan salah satu aktivis yang menjadi tahanan.
Nampak, dalam surat itu juga telah ditandatangani langsung oleh 16 aktivis yang ditahan sebagai bentuk solidaritas.
-

Puluhan gerai UMKM tempati lokasi relokasi Blok M Hub Rubanah Satu
Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 30 gerai UMKM telah menempati lokasi relokasi Blok M Hub Rubanah (basement) Satu, pasca naiknya sewa kios pedagang di Plaza Dua Blok M oleh Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema).
“UMKM yang terdampak di area Plaza Dua yang akhirnya direlokasi sebanyak 23 gerai dan tambahan tujuh gerai baru, sehingga saat ini seluruh kios telah terisi dengan total 30 UMKM,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo di Jakarta, Jumat.
Pratomo mengatakan secara bertahap UMKM akan memulai membuka gerai pada Oktober 2025.
Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjuk PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai mitra kerja sama pemanfaatan untuk mengelola Kawasan Blok M, meliputi area Terminal, Plaza Satu dan Dua, serta Rubanah Satu dan Dua.
Sejak Januari 2025, PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan revitalisasi Terminal dan Mal Blok M dengan salah satu program yang fokus utamanya mendukung UMKM guna menjadi daya tarik kawasan tersebut.
“Area Rubanah (basement) Satu, kini telah direvitalisasi dengan dilengkapi penyejuk udara, harga sewa lebih terjangkau, area gerai yang lebih luas, fasilitas penyimpanan peralatan gerai serta layanan kebersihan dan keamanan tanpa biaya tambahan,” ucapnya.
Lebih lanjut, untuk informasi mengenai penggunaan atau penyewaan gerai di Blok M Hub Rubanah Satu dapat memantau melalui media sosial resmi Blok M Hub atau PT MRT Jakarta (Perseroda).
PT MRT Jakarta (Perseroda) berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM dan menjadikan ruang publik yang inklusif, aman dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegur Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema) terkait naiknya sewa kios pedagang di Plaza 2 Blok M, Jakarta Selatan, hingga berujung para pedagang meninggalkan lokasi tersebut pada Selasa (16/9).
Kemudian, pada Kamis (18/9) telah dilakukan pertemuan antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan KOPEMA, dalam pertemuan tersebut diputuskan langkah tindak lanjut yaitu menyusun skema kerja sama baru untuk mendorong upaya perbaikan serta memperoleh solusi dan keputusan terbaik bagi semua pihak.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan sewa kios selama dua bulan (September-Oktober) bagi pedagang Plaza 2 Blok M yang mau direlokasi ke lantai dasar lorong B1 pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan tersebut.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

DKI tegur Kopema terkait naiknya sewa kios Blok M
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegur Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema) terkait naiknya sewa kios pedagang di Plaza 2 Blok M, Jakarta Selatan, hingga berujung mereka meninggalkan lokasi tersebut.
“Melalui kuasa hukum PT MRT Jakarta (Perseroda) telah mengirimkan surat teguran kepada Kopema pada Selasa (16/9) sebagai langkah hukum terhadap pelanggaran kesepakatan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo di Jakarta, Jumat.
Pratomo mengatakan itu sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) yang telah meninjau kembali Perjanjian Sewa Menyewa tersebut.
Dalam perjanjiannya, pada Juli 2025, PT MRT Jakarta (Perseroda) kemudian bekerja sama dengan Kopema untuk pengelolaan UMKM di kawasan Plaza 2.
Bentuknya, PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai pemberi sewa dan Kopema sebagai penyewa.
Kemudian, berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang berlaku pada 1 Juli 2025, Kopema selaku penyewa menyetujui untuk melakukan pembayaran biaya sewa sebesar Rp300 ribu per bulan untuk UMKM dan Rp1.500.000 apabila dilakukan sewa ulang.
“Maka itu, PT MRT Jakarta (Perseroda) menegaskan bahwa isu kenaikan harga sewa oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) tidak benar,” ucapnya.
Kemudian, pada Kamis (18/9) telah dilakukan pertemuan antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan Kopema, dalam pertemuan tersebut diputuskan langkah tindak lanjut yaitu menyusun skema kerja sama baru untuk mendorong upaya perbaikan serta memperoleh solusi dan keputusan terbaik bagi semua pihak.
Ketika skema kerja sama baru telah diputuskan, selanjutnya PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Kopema akan memberikan informasi lebih lanjut nantinya.
Kawasan Plaza 2 Blok M, dulunya memiliki kode JS-20 imbas pembangunan terminal yang sekarang menjadi Mal Blok M.
Dulunya kawasan Blok M memiliki tiga plaza semasa di bawah naungan PT LAL, yakni Plaza Satu (saat ini menjadi tempat parkir dan kawasan Little Tokyo), Plaza Dua (sebanyak 91 kios dan 44 kios di terminal) dan Plaza Tiga.
Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) DKI mengancam akan menghentikan kerja sama dengan Kopema sebagai pengelola kios Blok M, Jakarta Selatan, jika terbukti melanggar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggratiskan sewa kios selama dua bulan (September-Oktober) bagi pedagang Plaza 2 Blok M yang mau direlokasi ke lantai dasar lorong B1 pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan tersebut.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Ini kata Polda Metro Jaya terkait penangguhan Delpedro dkk
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menegaskan, penangguhan penahanan terhadap Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen dan kawan kawan (dkk) sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, menyusul adanya hal itu oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi.
“Ya, nanti penyidik yang akan mempertimbangkan,” kata Kabid Humas Polda Metro, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Jumat.
Ade Ary mengatakan penahanan dilakukan bukan tanpa alasan dan keputusan penyidik menahan seseorang tersangka tentu didasari dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Jadi, penyidik melakukan penahanan terhadap orang yang patut disangka, atau diduga melakukan pidana, itu berdasarkan bukti yang cukup,” katanya.
Kemudian, alasan seseorang dilakukan penahanan, itu ada alasan objektif karena bukti yang cukup tadi dan juga ada beberapa alasan lain, antara lain, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya dan atau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.
“Jadi, nanti penyidik yang akan mempertimbangkan,” katanya.
Ade Ary menambahkan proses penyidikan masih berjalan dan pemeriksaan saksi maupun tersangka bisa dilakukan berulang kali untuk memastikan kasus terang benderang.
“Itulah sebuah proses penyidikan untuk membuat terang sebuah peristiwa pidana yang sedang disidik,” ucap dia.
Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen dan kawan kawan ke Polda Metro Jaya. Namun, permintaan itu sampai saat ini belum ada jawaban.
“Kami berinisiatif dan sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami. Sampai saat ini belum ada respons
terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak,” kata Kuasa hukum Delpedro dkk, Maruf Bajammal.Dia juga menyoroti aturan soal penangguhan penahanan yang dinilainya menyimpan banyak masalah. Artinya semuanya itu diserahkan kepada kemurahan hati penyidik. Kalau mereka bermurah hati itu akan dikabulkan, kalau mereka tidak senang, maka tidak akan dikabulkan.
“Tidak ada standar yang jelas,” katanya.
Maruf mengatakan sejak ditangkap pada Senin malam (1/9), proses pemeriksaan terhadap Delpedro berlangsung maraton.
“Hanya ‘break-break’ untuk istirahat sekitar tiga jam, satu sampai tiga jam maksimal tapi cepat. Prosesnya seperti itu, saat ini prosesnya sedang berjalan,” katanya.
Delpedro kini telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro dan hal itu sangat disesalkan.
Maruf mengatakan, penahanan kliennya hanya akan menambah sesak lapas.
“Yang ada jika penahanan itu dilakukan, rutan-rutan akan penuh,” ucap dia.
Ia menilai tak ada alasan kuat untuk kepolisian menahan kliennya.
“Delpedro dan kawan-kawan, orang-orang yang kemudian berkontribusi pada kemajuan Republik. Nggak ada kepentingan mereka untuk lari, menghilangkan barang bukti, apalagi sampai mengulangi tindak pidana,” kata dia.
Dia menduga, penahanan kliennya kini sarat muatan politis. “Ini pun kasusnya sangat politis, kami menganggap dan rentan kriminalisasi,” kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/09/19/68cd3e5e906eb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/19/68cd3c23b043b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)