Deklarasi Jaga Kampung, Perusuh Demo Disebut Bukan Anak Betawi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menggelar deklarasi gerakan bertajuk “Jaga Kampung” di Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu (20/9/2025) siang.
Deklarasi itu disebut sebagai langkah anak Betawi asli untuk menjaga keamanan Jakarta dari kerusuhan demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.
Ketua Umum DPP Forkabi, Abdul Ghoni, mengajak anak Betawi—baik yang tergabung dalam Forkabi maupun tidak, untuk turut aktif menjaga kampungnya agar kerusuhan beberapa pekan lalu tak terulang kembali.
“Deklarasi Jaga Kampung ini suara anak Betawi, kami tidak mau lagi terulang seperti beberapa minggu yang lalu. Terjadinya kerusuhan yang begitu masif, ya di kampung kita,” kata Ghoni kepada wartawan, Sabtu.
Menurut Ghoni, anak Betawi telah merasakan lahir, tumbuh, dan besar di Jakarta, sehingga harus menjaga kedamaian dan keamanan kampungnya.
“Ketika ada pihak perusuh yang mengacak-acak kampung kita, sebagai anak Betawi ya kita harus ambil bagian menjaga kampung kita sendiri,” ucap Ghoni.
Karenanya, Ghoni meyakini bahwa para perusuh dalam unjuk rasa bukanlah warga Jakarta.
Senada, Sekretaris Jenderal DPP Forkabi, Syarif Hidayatullah menyebut Jakarta sebagai satu-satunya kampung halaman orang Betawi.
“Orang Betawi kan enggak punya kampung untuk kembali ya. Kita punya kampung hanya di sini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Di sini kan tanah leluhur dan nenek moyang kita,” kata Syarif kepada awak media.
Syarif pun menitipkan pesan kepada seluruh anak Betawi untuk menjaga kedamaian dan keamanan kampungnya.
Dia menyebut demonstrasi adalah bagian dari proses demokrasi yang sah untuk menyampaikan pikiran dan pendapat.
Namun, dia menegaskan sikap dan budaya anak Betawi adalah menyampaikan aspirasi dengan sopan dan damai, bukan melalui kerusuhan.
“Saya berharap barangkali kepada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya, sampaikanlah aspirasi itu dengan damai. Jangan merusak, karena ini rumah kita. Tunjukkan budaya Betawi-nya,” ujar Syarif.
Deklarasi Jaga Kampung Forkabi juga disebut sejalan dengan gerakan Jaga Jakarta yang sebelumnya telah digaungkan oleh pemerintah dan sejumlah kelompok masyarakat lain, termasuk kelompok kolektif, organisasi masyarakat, hingga komunitas suporter Jakmania.
Forkabi menyebut akan turut aktif mengimplementasikan seruan pemerintah untuk melakukan Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) di kampung masing-masing anggotanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/09/20/68ce7e29cb039.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Deklarasi Jaga Kampung, Perusuh Demo Disebut Bukan Anak Betawi Megapolitan 20 September 2025
-

KPK Tegaskan Tak Ada Cawe-cawe dalam Pengusutan Kasus Kuota Haji
Bisnis, com, JAKARTA – Penyidik KPK menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam pengusutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
Sebagaimana diketahui, KPK masih mendalami kasus yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu.
“Tidak ada [intervensi], KPK murni penegakan hukum, penetapan tersangka tentu didasarkan pada kecukupan alat bukti,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (20/9/2025).
Fitroh mengatakan sampai saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena masih mendalami informasi dari berbagai pihak.
Selain itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan proses penyidikan kasus ini tidak menargetkan organisasi masyarakat tertentu. Dia menyampaikan penyidik hanya akan menetapkan tersangka saat alat bukti sudah cukup kuat.
“Sepanjang penyidikan sampai hari ini, tidak ada mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu. Penyidikan murni berfokus pada peran pihak-pihak secara individu yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” ucapnya.
Sampai saat ini, kata Budi, penyidik masih mendalami informasi dari pihak-pihak yang diduga mengetahui dan terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Sehingga KPK belum menetapkan tersangka.
Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika Presiden ke-7 Jokowi bertemu pemerintah Arab Saudi pada 2023, membahas penambahan kuota haji. Pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji untuk jemaah Indonesia
Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.
Dalam realisasinya, pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.
Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. Sejumlah pihak telah diperiksa, salah satunya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi kuota haji yang ditaksir mencapai Rp1 triliun.
Tak hanya itu, menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, penyidik mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.
Uang tersebut diduga mengalir ke pegawai Kementerian Agama. Terbaru, penyidik mendapatkan informasi adanya juru simpan yang menampung uang tersebut.
-

KPK Beberkan Modus Culas Travel Raup Untung Besar Lewat Kuota Haji Khusus
Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik culas biro perjalanan atau tour and travel haji untuk mendapatkan untung lebih dari pembagian kuota haji khusus.
Hal itu diungkap oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Menurutnya, jika travel mencapai kuota haji khusus cukup banyak, maka harganya akan murah karena tidak sesuai dengan pendaftarnya yang terbatas.
“Misalkan di travel yang besar nih travel X, di travel X itu pendaftar hajinya ada 500 orang. Kemudian, dia dari 10 ribu itu [tambahan kuota haji], karena dia merasa paling berjasa dalam lobbi-lobbi dari lain-lain, ngambil 1.000, harganya akan lebih murah, dia akan mendapatkan keuntungan lebih murah,” kata Asep, dikutip Sabtu (20/9/2025).
Sebab, katanya, kuota yang tersedia lebih besar dibandingkan peminat yang ada. Dia mencontohkan misal terdapat 500 peminat, sedangkan kuotanya ada 1000, maka akan dijual ke travel lain agar mendapatkan untung.
“Makanya [kuota] disebar-disebar, dengan harapan kuotanya lebih kecil, peminatnya lebih banyak. Akhirnya kan kompetisi, semacam lelang siapa yang uangnya lebih banyak, siapa yang mampu bayar lebih besar, dia yang berangkat, keuntungan yang lebih besar diperoleh oleh masing-masing dari travel tersebut,” ucapnya
Lebih lanjut, praktik ini dilakukan pihak asosiasi travel haji dan umrah dengan catatan pihak yang paling aktif akan mendapatkan jatah kuota haji khusus lebih besar. Asep menyampaikan nantinya pengurus asosiasi data ke Jakarta untuk bertemu dengan oknum di Kementerian Agama
Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bertemu pemerintah Arab Saudi pada 2023, membahas penambahan kuota haji. Pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji untuk jemaah Indonesia
Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.
Dalam realisasinya, pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Setelah melakukan serangkaian penyelelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. Sejumlah pihak telah diperiksa, salah satunya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi kuota haji yang ditaksir mencapai Rp1 triliun.
Tak hanya itu, menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, penyidik mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.
Uang tersebut diduga mengalir ke pegawai Kementerian Agama. Terbaru, penyidik mendapatkan informasi adanya juru simpan yang menampung dana tersebut.
-
/data/photo/2018/03/23/3443862540.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Maling Laptop dan HP di Bendungan Hilir Ditangkap Berkat Pelacakan Digital Megapolitan 20 September 2025
2 Maling Laptop dan HP di Bendungan Hilir Ditangkap Berkat Pelacakan Digital
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Seorang pria berinisial YG (26) menjadi korban pencurian oleh dua maling, yakni W (45) dan R (31), di indekos wilayah Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan, tindak pidana ini dilaporkan korban melalui layanan call center 110.
Unit Reskrim Polsek Tanah Abang menangkap pelaku W dan R hasil pelacakan jejak digital pada barang hasil curian.
“Korban mendapati kamar kosnya dalam keadaan tidak terkunci dan sejumlah barang berharga hilang berupa laptop, tablet, handphone, dan tas,” ucap Susatyo dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian senilai Rp 20,2 juta.
Namun, pelarian dua maling itu sia-sia karena ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Tanah Abang.
“Dua tersangka berinisial W dan R berhasil diamankan beserta barang bukti di lokasi yang berbeda,” ujar Susatyo.
Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki menjelaskan bahwa pencurian terjadi ketika YG pulang kerja dan mendapati kamar kosnya dalam keadaan tidak terkunci serta gemboknya hilang.
“Dari penyelidikan, barang-barang milik pelapor ditemukan di wilayah Cipondoh, Tangerang. Kami pun langsung melakukan penangkapan terhadap dua pelaku yang diduga kuat melakukan pencurian,” jelas Haris.
Polisi mengamankan barang bukti laptop merek MSI, tablet Infinix, ponsel Vivo, tas Steady Gods, serta uang tunai hasil penjualan salah satu barang curian.
Kedua tersangka telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan melapor segera jika menemukan kejadian serupa,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/20/68ce3734c15e7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Sebut Taman Doa Kasih Mulia Sejati Simbol Pluralisme Jakarta Megapolitan 20 September 2025
Pramono Sebut Taman Doa Kasih Mulia Sejati Simbol Pluralisme Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyebut Taman Doa Kasih Mulia Sejati menjadi simbol kebhinekaan dan pluralisme di Jakarta.
Alasannya, taman doa tersebut bisa digunakan semua warga yang memeluk agama apapun.
“Saya merasa bersyukur ini menunjukkan bahwa Jakarta kebinekaan, pluralisme, dan sebagainya,” ucap Pramono kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).
Menurut Pramono, inklusifnya akses untuk memasuki taman doa pun disebut mampu memberikan warna bahwa Jakarta merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi semua warga.
Terlebih, tempat seperti taman doa yang dapat digunakan oleh warga sebagai tempat untuk merenung, berkontemplasi, dan beristirahat dari hiruk pikuk dunia.
“Maka sebenarnya dari awal, saya berharap betul Taman Doa Kasih Mulia Sejati ini tidak hanya untuk warga Katolik, tapi untuk semua warga yang memang menginginkan untuk melakukan kontemplasi di tempat yang baik ini,” kata Pramono.
Lebih lanjut, Pramono juga menegaskan komitmennya untuk memastikan tak akan ada diskriminasi terhadap warga agama manapun di Jakarta.
“Sebelum menjadi Gubernur Jakarta, saya secara terbuka mengatakan, kalau saya jadi gubernur maka saya akan menjadi gubernur bagi semua agama, semua golongan, semua etnis, dan tidak boleh ada yang membeda-bedakan,” tutur Pramono.
Sebelumnya diberitakan, Pramono Anung meresmikan pembukaan Taman Doa Kasih Mulia Sejati di kawasan Bojong Indah, Rawa Buaya, Jakarta Barat pada Sabtu.
Adapun peresmian Taman Doa Kasih Mulia Sejati di kawasan Bojong Indah, Rawa Buaya, menjadi bagian perayaan ulang tahun ke-25 panti asuhan sekaligus Yayasan Kasih Mulia Sejati.
Taman doa tersebut dibangun seluas 5.000 meter persegi dengan konsep serupa hutan kota yang dipenuhi pepohonan rindang.
Taman itu memiliki 14 monumen di sepanjang Jalan Salib yang berliku di area utama, yang mengabadikan kisah perjalanan Yesus di dunia.
Selain itu, terdapat pula Goa Maria dan pendopo terbuka yang dapat digunakan oleh warga yang berkunjung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/28/6886f4de26fe9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kompolnas: Tot Tot Wuk Wuk di Jalan Sangat Ganggu Warga Megapolitan 20 September 2025
Kompolnas: Tot Tot Wuk Wuk di Jalan Sangat Ganggu Warga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut Tot Tot Wuk Wuk atau penggunaan sirene strobo di jalan raya maupun jalan tol mengganggu warga.
“Ada baiknya memang enggak menggunakan. Karena, kayak di Jakarta yang sangat padat, itu menganggu sekali, secara psikologi, pengguna jalan jadi sangat-sangat terganggu. Sudah macet, kena suara seperti itu,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).
Choirul Anam juga mendukung gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” atau penggunaan sirene strobo.
“Itu menjadi refleksi kita, makanya kami Kompolnas setuju untuk menghentikan penggunaan itu kecuali kemanusiaan,” kata Anam.
Dia mengatakan strobo atau sirene boleh digunakan untuk kepentingan kemanusiaan seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
“Kami mendukung untuk melarang penggunaan itu kecuali untuk kemanusiaan dan untuk sesuatu yang sifatnya urgent seperti kebakaran,” tegas dia.
Diberitakan sebelumnya, jagat media sosial diramaikan dengan protes warga terhadap penggunaan strobo dan sirene di jalan raya maupun jalan tol.
Penggunaan aksesori kendaraan itu dinilai tidak sesuai aturan dan mengganggu kenyamanan berkendara.
Bentuk protes muncul dalam berbagai cara, mulai dari poster digital yang tersebar di media sosial, hingga stiker sindiran yang ditempel pada kendaraan pribadi.
Adapun kata “Tot Tot Wuk Wuk” ini sendiri terdengar seperti onomatopoeia atau tiruan suara sirene atau bunyi strobo yang mengebut di jalan raya.
Keluhan masyarakat terutama diarahkan kepada kendaraan pejabat yang menggunakan pengawalan, meski tidak dalam situasi darurat.
Bahkan, tak sedikit kendaraan berpelat sipil yang memakai strobo maupun sirene.
Sementara Polri membekukan penggunaan sirene dengan suara Tot Tot Wuk Wuk yang meresahkan publik dalam pengawalan lalu lintas.
“Sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai ‘tot tot’ lagilah. Setuju ya?” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).
Kebijakan pembekuan ini merupakan respons Polri atas penolakan masyarakat terhadap penggunaan sirene dan strobo yang mengganggu pengguna jalan.
“Saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi (saat lalu lintas) padat,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/20/68ce50b0001f2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Perpanjang Uji Coba Jalur Gratis Tol Fatmawati 2 hingga Oktober Megapolitan 20 September 2025
Pramono Perpanjang Uji Coba Jalur Gratis Tol Fatmawati 2 hingga Oktober
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memperpanjang uji coba jalur gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2, Jakarta Selatan hingga akhir Oktober 2025.
Pramono menyebut uji coba jalur gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 efektif mengurai kemacetan di TB Simatupang.
“Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, kepada asisten pembangunan untuk berkoordinasi dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Kementerian PU, untuk bisa dilanjutkan sampai dengan akhir Oktober,” kata Pramono di Taman Doa Kasih Mulia Sejati, Rawa Buaya, Sabtu (20/9/2025).
Keputusan itu diambil setelah evaluasi lima hari terakhir. Selama lima hari uji coba, pembukaan akses masuk tol secara gratis rata-rata digunakan sekitar 600 kendaraan per hari.
“Jadi saya mendapatkan laporan sampai dengan 5 hari berturut-turut, untuk TB Simatupang, pembukaan ke tol yang dibuka itu, digratiskan, selama 5 hari itu average kurang lebih 600 kendaraan,” ucap Pramono.
Sebelumnya diberitakan, uji coba rekayasa lalu lintas di TB Simatupang–Lebak Bulus berlangsung sejak Senin (15/9/2025) hingga Jumat (19/9/2025) mulai pukul 17.00–20.00 WIB.
Langkah yang diterapkan antara lain membuka satu lajur tambahan gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 serta menutup sejumlah akses dan putar balik kendaraan.
Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di sekitar Stasiun MRT Fatmawati dan ruas Jalan TB Simatupang pada jam sibuk sore hari.
Pada masa uji coba, Pramono mengeklaim rekayasa arus lalu lintas itu berhasil mengurangi tingkat kemacetan TB Simatupang hingga 38 persen.
Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Perhubungan Jakarta yang telah berupaya memperbaiki transportasi publik dan fasilitas pendukungnya.
“Dalam kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada jajaran perhubungan Jakarta yang telah mengatur transportasi publik dan fasilitasnya di Jakarta,” ucapnya.
Ia menambahkan, upaya pembenahan transportasi tersebut mulai diakui secara internasional.
“Sesuai survei internasional Time Out, Jakarta sekarang nomor 17 dari 50 kota besar dunia. Ini lonjakan yang luar biasa,” tutur Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/15/68c788343488a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Siap-siap, Hasil Rekrutmen Petugas Damkar DKI Diumumkan Pekan Depan Megapolitan 20 September 2025
Siap-siap, Hasil Rekrutmen Petugas Damkar DKI Diumumkan Pekan Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkap hasil rekrutmen petugas Damkar DKI diumumkan pada pekan depan.
Pramono mengaku awalnya pengumuman penerimaan petugas Damkar DKI dilakukan pada pekan ini. Namun ada kendala administrasi yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Rencananya sih sebenarnya minggu ini, tapi ada sedikit administrasi. Saya minta jangan terlalu lama, minggu depan bisa diumumkan,” kata Pramono di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (20/9/2025).
Namun Pramono tidak menyebutkan kepastian tanggal pengumuman hasil rekrutmen petugas Damkar DKI.
Lebih lanjut, menegaskan telah meminta seluruh pihak yang terlibat untuk melakukan proses rekrutmen petugas Damkar DKI secara transparan
“Jadi saya sudah memberikan kesempatan, keleluasaan kepada Dinas Damkar untuk segera mengumumkan, karena memang prosesnya sudah dilalui dengan baik dan sangat transparan, terbuka, melibatkan TNI, Polri, dan juga Kementerian PAN-RB,” kata Pramono.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan proses rekrutmen sejak bulan Agustus lalu.
Pramono menyebut, pendaftaran yang dibuka tiga hari sejak Selasa (12/8/2025) hingga Kamis (14/8/2025) mencatat sekitar 20.000 orang pendaftar yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Sementara, hanya ada 1.000 posisi yang menjadi kuota penerimaan Gulkarmat Jakarta.
“Per pagi ini 20.000, baru dibuka sudah nambah lagi 4.000. Padahal jam 16.00 WIB nanti ditutup,” ujar Pramono saat ditemui di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).
Ia merinci, pada hari pertama ada 7.000 pendaftar, hari kedua naik menjadi 9.000, dan pada hari terakhir bertambah lagi 4.000 orang.
“Artinya apa? Seperti yang sudah kami duga, pasti Damkar ini mungkin untuk kuota 1.000 itu yang daftar pasti mungkin 21–25 kali dari kebutuhan kuota,” jelasnya.
Pramono menegaskan, seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan dapat dipantau publik melalui kanal resmi masing-masing kota administrasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/09/20/68ce563e39662.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/20/68ce3a624a38f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)