Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Kapal bawa kontainer tujuan Batam karam di perairan Sunda Kelapa

    Kapal bawa kontainer tujuan Batam karam di perairan Sunda Kelapa

    Jakarta (ANTARA) – Satu unit kapal pembawa 86 unit kontainer dan 15 awak bersama nakhoda menuju Batam, Kepulauan Riau, karam di perairan Sunda Kelapa Jakarta, Senin dini hari.

    “Kapal ini karam sekitar pukul 03.05 WIB dan saat ini kapal sudah ditarik ke Pelabuhan Sunda Kelapa,” kata Kepala Sektor VIII Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu , Sumarno di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan kapal ini karam setelah terjadi insiden miring yang membuat kapal dengan tonase 2566 GT tersebut karam di area tersebut.

    “Untuk penyebab kapal karam belum diketahui,” kata dia.

    Kapal KM Alexindo milik PT Abqori Prima Mandiri yang membawa 86 kontainer, karam di perairan Sunda Kelapa pada Senin (22/9/2025) dini hari. ANTARA/HO-Gulkarmat

    Ia mengatakan kapal dengan nama lambung KM Alexindo milik PT Abqori Prima Mandiri yang dinakhodai Andy Setyo ini rencananya bertolak dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara menuju Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau pada Minggu (21/9) malam pukul 20.55 WIB.

    Lalu pada pukul 03.06 WIB, anak buah kapal menginformasikan bahwa kapal Alexindo mengalami kemiringan 20 derajat dan meminta bantuan evakuasi melalui radio ke semua kapal di sekitar area labuh.

    Kemudian Kapal TB. Mitra Bahari 588 yang ada di sekitar lokasi segera mengevakuasi awak kapal KM Alexindo dengan kondisi kapal miring sekitar 20 derajat.

    “Tidak ada korban jiwa dan untuk kerugian masih belum diperhitungkan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dicecar KPK 5 jam, Bupati Pati Sudewo Irit Bicara

    Dicecar KPK 5 jam, Bupati Pati Sudewo Irit Bicara

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK telah memeriksa Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Dari pantauan Bisnis, Sudewo diperiksa selama kurang lebih 5 jam sejak pukul 09.45 hingga 15.13 WIB. Dia tampak menggunakan kemeja batik dan dikawal 4 orang, beserta beberapa kuasa hukumnya. Selama pemeriksaan, dia mengaku ditanya terkait kasus dugaan korupsi kereta api.

    “Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api,” katanya, Senin (22/9/2025), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Dia mengklaim tidak mengembalikan uang seperti yang disangkakan bahwa uang tersebut berkaitan dengan aliran dana korupsi.

    “Enggak ada pengembalian uang,” ucapnya

    Setelahnya, Bupati Pati Sudewo tampak diam dan tidak berbicara hingga masuk ke dalam mobil Innova berwarna hitam dengan nomor polisi B 2576 WFA.

    Dalam pemeriksaan kali ini, situasi sempat tidak kondusif kala salah satu ajudan menghalangi para wartawan saat ingin mewawancarai dan mengambil gambar Sudewo.

    Namun kondisi kembali kondusif setelah petugas keamanan setempat mengamankan situasi.

    Sebelumnya, Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Rabu (27/8/2025), karena diduga menerima uang komitmen fee proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah.

    Dia diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

    Namun, dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

  • Massa buruh di Jakarta gaungkan percepatan reformasi Polri 

    Massa buruh di Jakarta gaungkan percepatan reformasi Polri 

    Jakarta (ANTARA) – Massa dari Front Kebangsaan Solidaritas Buruh dan Mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menggaungkan sejumlah isu antara lain percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Koordinator aksi, Gilang Aulia Prasetya di Jakarta, Senin, menegaskan pemerintah harus turun tangan untuk memastikan Polri menjalankan reformasi secara nyata.

    Menurut dia, rakyat butuh kepastian, bukan sekadar janji politik yang tak kunjung direalisasikan dan ini krusial untuk segera dilakukan demi keamanan, keadilan dan masa depan bangsa.

    “Pemerintah jangan lagi menunggu momentum. Reformasi Polri harus direalisasikan sekarang juga. Kalau bangsa ini aman, rakyat bisa bekerja tenang, ekonomi berjalan lancar dan lapangan kerja terbuka luas,” kata Gilang.

    Ia juga menyoroti maraknya provokasi aksi anarkis belakangan ini dan situasi itu hanya memperburuk kondisi rakyat yang ingin hidup damai.

    Selain itu, massa menolak hasutan dan fitnah terhadap TNI dan Polri yang dianggap sebagai garda terdepan penjaga keamanan.

    “Kami menolak adanya hasutan dan fitnah terhadap TNI-Polri. Suara buruh dan mahasiswa solid mendukung soliditas TNI-Polri dan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui reformasi yang transparan,” kata dia menambahkan.

    Aksi unjuk rasa sendiri dilakukan oleh massa dari sejumlah elemen dan aksi tersebut berlangsung damai. Mereka juga membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasinya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Dukung Komite TPPU Meski Tak Masuk Kepengurusan

    KPK Dukung Komite TPPU Meski Tak Masuk Kepengurusan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pemerintah yang membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) meski tidak masuk kepengurusan.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan bahwa KPK mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi untuk menegakan hukum di Indonesia.

    “Pertama KPK menyampaikan dukungannya dalam pembentukan tim tersebut,” katanya kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

    Budi tidak menjawab secara pasti mengenai apakah KPK akan masuk ke dalam kepengurusan komite. Namun menurutnya pembentukan Komite TPPU mampu membantu upaya aset recovery.

    “Bagaimana kita bisa memulihkan keuangan negara secara maksimal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan,” jelasnya.

    Dia mencontohkan ketika KPK menangani kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia-OJK, di mana KPK mengenakan pasal gratifikasi dan TPPU kepada dua tersangka.

    Langkah itu, kata Budi, diambil agar penyidik dapat melakukan aset recovery sehingga mampu mengembalikan uang negara secara optimal

    “Supaya apa? Supaya dalam asset recovery nya itu juga maksimal sehingga bicara soal penegakan hukum, tindak pidana korupsi, maka tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana kita bisa secara optimal memulihkan keuangan negaranya,” jelasnya.

    Sebagaimana diketahui, seperti dilansir Bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Regulasi ini resmi diundangkan pada 25 Agustus 2025 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 136.

    Dalam struktur kepengurusan, Wakil Ketua dijabat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Sekretaris dijabat oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Sedangkan, keanggotaan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala BIN, hingga Kepala BNN 

    Perpres ini juga menata ulang struktur Tim Pelaksana Komite TPPU, yang melibatkan pejabat eselon I di kementerian/lembaga terkait, mulai dari Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Deputi di PPATK, hingga pejabat tinggi di kepolisian, kejaksaan, BIN, BNPT, dan BNN.

     

  • Seluruh penghuni indekos pindah usai ada anak meninggal

    Seluruh penghuni indekos pindah usai ada anak meninggal

    Jakarta (ANTARA) –

    Seluruh penghuni Indekos Ratnasari di Jalan Arwana, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pindah usai ada anak perempuan yang ditemukan meninggal pada salah satu kamar, pada Minggu (21/9).

    “Sekarang penghuni sudah pindah semua, tadinya dari enam kamar terisi dan hanya satu kamar yang tidak dihuni,” kata petugas keamanan Indekos Ratnasari, Arip di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan dari informasi para penghuni kos, mereka memilih pindah karena adanya penemuan jasad dan bau yang menyengat dari lantai tiga kamar indekos tersebut.

    Menurut dia, indekos tersebut merupakan rumah toko (ruko) tiga lantai dan terdapat enam kamar. Di lantai dasar terdapat tiga kamar, sedangkan di lantai dua tiga kamar.

    Ia menjelaskan seluruh kamar pada bangunan tersebut berukuran luas tiga kali tiga meter, sementara kamar mandi hanya ada satu unit di setiap lantai.

    Sementara itu, garis polisi terpasang di anak tangga dari lantai dua menuju ke lantai tiga.

    Sebelumnya, seorang bocah perempuan berinisial AR (8) ditemukan meninggal pada salah satu kamar di lantai tiga indekos tersebut.

    Korban ditemukan dalam kondisi terlentang dan bersimbah darah di balik punggung. Selain itu, darah berserakan di lantai.

    Polsek Metro Penjaringan telah memeriksa tujuh orang saksi terkait peristiwa itu.

    “Kami sudah periksa lima saksi dan dua orang tua dari korban berinisial S (44) dan ibu korban MKR,” kata Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya.

    Saksi yang sudah diperiksa adalah penghuni di lantai satu dan lantai dua. Selain itu, petugas telah mengambil rekaman video CCTV.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi lakukan mitigasi cegah penyusup saat aksi buruh di Jakarta

    Polisi lakukan mitigasi cegah penyusup saat aksi buruh di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polisi melakukan langkah mitigasi untuk mencegah keterlibatan penyusup atau provokator saat aksi buruh di depan DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap aksi buruh hari ini.

    “Ada komitmen saling menjaga, saling memberitahu. Kalau ada yang mencoba memanfaatkan situasi, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini pasti ada komunikasi di antara kami,” kata Ade.

    Dalam koordinasi itu, kata Ade, para pendemo berkomitmen untuk menjaga aksi dari keterlibatan penyusup yang dapat menyebabkan aksi anarkis.

    “Sehingga nanti apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami juga berharap kecepatan komunikasi, supaya nama baik organisasi (buruh) yang menyampaikan, saudara-saudara kami yang menyampaikan aspirasi ini tetap terjaga. Ini komitmen kita,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ade mengatakan ada lebih dari empat ribu personel yang diturunkan untuk mengamankan aksi buruh tersebut.

    “Ada 4.129 personel pengamanan yang kami siapkan. Sebagian besar dari anggota Mabes polri, dari Polda Metro Jaya dan dari Polres Jakarta Pusat. Kemudian ada 200 personel dari Korps Marinir, kemudian ada 30 personel dari Pemprov DKI,” kata Ade.

    Adapun pengamanan aksi, lanjut Ade, dilaksanakan dengan cara humanis.

    “Komitmen kami dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa, itu dilaksanakan dengan humanis. Karena yang sedang menyampaikan aksi adalah saudara-saudara kami,” kata dia.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di depan gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    “Betul (ada pengalihan lalu lintas). Jadi, kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai gerbang Tol Senayan. Akhirnya, arus lalu lintas ke arah DPR kita belokkan ke kiri ke Hotel Mulia,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus.

    Kendati demikian, kata Robby, masyarakat tetap bisa menuju arah DPR/MPR RI dengan menggunakan skema memutar di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    “Kalau masyarakat mau ke DPR, tak masalah, putar balik di Kemenpora. Jadi, silahkan saja. Kita alihkan, bukan ditutup jalannya tapi dialihkan. Bisa putar balik, kita alihkan dalam rangka biar tidak terlalu padat. Kendaraan di depan DPR sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” kata Robby.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga di 32 kelurahan Jakbar sudah tak buang air besar sembarangan

    Warga di 32 kelurahan Jakbar sudah tak buang air besar sembarangan

    masih ada warga di 24 kelurahan, yang belum ODF

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 32 dari 56 kelurahan di Jakarta Barat (Jakbar) hingga saat ini, warganya tercatat sudah tidak buang air besar sembarangan (open defecation free/ODF).

    “Dengan deklarasi ODF di Kelurahan Kembangan Utara dan Kembangan Selatan kemarin, sudah ada 32 kelurahan di Jakarta Barat atau sekitar 57 persen yang ODF,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, jumlah tersebut terus meningkat sejak 2023 karena saat itu baru 13 kelurahan yang sudah deklarasi ODF dan pada 2024 meningkat jadi 23 kelurahan.

    Dengan demikian, kata Erizon, masih ada warga di 24 kelurahan, yang belum ODF.

    “Kami berharap dukungan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait agar seluruh penduduknya stop buang air besar sembarangan. Targetnya pada 2026, Jakarta Barat siap mengikuti lomba kabupaten/kota sehat,” tambah Erizon.

    Sebelumnya, Kelurahan Kembangan Selatan dan Kembangan Utara di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat melaksanakan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Rabu (17/9).

    Deklarasi STBM dua kelurahan tersebut diisi dengan penandatangan komitmen bersama dan penyerahan piagam yang diberikan Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setko Jakarta Barat, Amien Haji.

    “Deklarasi STBM tidak hanya sekadar slogan, tapi merupakan upaya nyata untuk mendukung penurunan angka kasus stunting, mencegah penyakit menular serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga,” kata Amien Haji.

    Amien pun meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Sudin SDA, Bina Marga, Lingkungan Hidup, untuk ikut berkontribusi memastikan optimalisasi pelaksanaan STBM ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    “STBM bukan hanya menjadi tanggung jawab kewilayahan dan puskesmas, tapi tanggung jawab bersama sesuai Instruksi Wali Kota Jakbar Nomor e-0005 Tahun 2025 tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Jakbar,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak perempuan yang meninggal di Jakarta Utara tinggal bersama ibunya

    Anak perempuan yang meninggal di Jakarta Utara tinggal bersama ibunya

    Jakarta (ANTARA) –

    Anak perempuan, AR (8) yang ditemukan meninggal pada Minggu (21/9), sehari-hari tinggal bersama sang ibu berinisial MKR (35) pada salah satu kamar di lantai tiga indekos khusus wanita, Jalan Arwana Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

    “Ibu dan anak tinggal di lantai paling atas,” kata petugas keamanan Indekos Ratnasari, Arip di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pada rumah toko (ruko) berlantai tiga itu terdapat enam kamar. Di lantai dasar terdapat tiga kamar, sedangkan di lantai dua, tiga kamar.

    Ia menjelaskan seluruh kamar berukuran luas tiga kali tiga meter, sementara kamar mandi hanya ada satu unit di tiap lantai.

    “Harga sewa kamar kos tersebut Rp800-900 ribu per bulan,” kata dia.

    Sementara itu garis polisi, telah terpasang di anak tangga dari lantai dua menuju ke lantai tiga bangunan indekos berbentuk ruko tersebut.

    Tangga itu ditutup oleh dua garis polisi yang dipasang melintang oleh Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara.

    Sebelumnya, Polsek Metro Penjaringan masih mendalami penemuan jasad anak perempuan berinisial AR (8) yang ditemukan di kamar indekos Jalan Arwana Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (21/9).

    “Kami mendapatkan informasi penemuan jasad dari Bhabinkamtibmas dan warga pada Minggu (21/9) sekitar pukul 00.00 WIB,” kata Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengecekan dan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) awal.

    Menurut dia, hasil pemeriksaan lokasi ditemukan kondisi mayat dalam kondisi terlentang bersimbah darah, termasuk di balik punggung korban dan darah berserakan berceceran di lantai.

    Kemudian, kondisi jenazah juga tanpa busana dan sudah dalam kondisi membusuk. Kondisi kamar juga ditemukan dalam keadaan berantakan.

    “Tim melaksanakan pengolahan lokasi kejadian hingga pukul 04.00 WIB,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 PPATK Laporkan Hasil Penelusuran Aliran Dana Terkait Ricuh di Jakarta ke Polda Metro Megapolitan

    8 PPATK Laporkan Hasil Penelusuran Aliran Dana Terkait Ricuh di Jakarta ke Polda Metro Megapolitan

    PPATK Laporkan Hasil Penelusuran Aliran Dana Terkait Ricuh di Jakarta ke Polda Metro
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait hasil analisis dugaan aliran dana yang digunakan untuk mendanai kericuhan dalam demo pada akhir Agustus 2025.
    “Ya kami sudah sampaikan hasil analisis kepada Polda,” kata Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dihubungi, Senin (22/9/2025).
    Kendati demikian, Ivan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait hasil analisis instansinya.
    Dia menyarankan wartawan untuk bertanya langsung ke Polda Metro Jaya.
    “Semua sudah selesai di kami, sekarang sudah di penyidik,” tegas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga digunakan dalam kericuhan di Jakarta beberapa waktu lalu sekaligus mencari dalangnya.
    “Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran-aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif,” Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Putu Cholis di Mapolda Metro Jaya, Kamis (4/9/2025).
    Penyidik menemukan indikasi adanya pemberian kompensasi kepada anak remaja yang ikut dalam aksi.
    “Itu masih dilakukan pendalaman oleh penyidik itu menjadi salah satu data awal, untuk kami pergunakan mengungkap jaringan,” imbuh dia.
    Ia juga mengungkapkan adanya satu tersangka yang berperan membuat bom molotov dan mendistribusikannya bersama petasan ke sejumlah titik.
    “Satu tersangka yang memiliki peran untuk membuat molotov, lalu menginformasikan titik petasan dan molotov, dan ketika bergeser mereka mengarahkan ke slipi Pejompongan karena disana ada rel kereta api yang di sekitar rel kereta api ada banyak batu yang bisa menjadi alat penyerangan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi bantu 61 orang penyintas kebakaran di Jakarta Utara

    Polisi bantu 61 orang penyintas kebakaran di Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Polsek Cilincing membantu 61 orang penyintas kebakaran di Jalan Cakung Drainase, RT 05 RW 11, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    “Kami hadir bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga ikut merasakan duka masyarakat,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri di Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, 15 unit rumah semi permanen di daerah itu, hangus terbakar pada Minggu (21/9) malam.

    Dirinya berharap bantuan yang diberikan ini dapat menjadi penyemangat bagi warga terdampak kebakaran itu untuk bangkit.

    “Semoga bantuan ini bisa membantu memulihkan semangat untuk kembali bangkit,” kata lulusan Akademi Kepolisian 2015 ini.

    Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri langsung menemui para penyintas kebakaran yang mengungsi di Masjid Jami Al Furqon.

    Anggota Polsek Cilincing menyerahkan bantuan beras, mie instan, mie spaghetti, hingga minuman siap saji untuk meringankan beban 61 jiwa di tempat pengungsian itu.

    15 unit rumah semi permanen terbakar di Jalan Cakung Drainase, RT 05 RW 11, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing pada Minggu (21/9). ANTARA/HO-Gulkarmat

    Sebelumnya, Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman menyatakan luas objek yang terbakar 1.050 meter persegi dan ada 15 rumah yang dilahap api.

    “Untuk kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai Rp1,4 miliar,” kata dia.

    Ia menambahkan ada 10 kepala keluarga dengan 40 jiwa yang terselamatkan dalam kejadian tersebut.

    Namun, ada satu orang mengalami luka di bagian muka dan sudah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Cilincing pada Minggu (21/9) malam.

    “Kebakaran diduga akibat korsleting. Saksi melihat api pertama kali muncul di atas plafon rumah kosong dan merambat ke bangunan lain,” kata dia.

    Gulkarmat mengerahkan 10 unit mobil pemadam dan 50 personel untuk melakukan pemadaman. Pemadaman dimulai pukul 19.42 WIB dan api berhasil dipadamkan pukul 21.14 WIB.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.